Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • Dapat Insentif PPnBM 3 Persen, Ini Daftar Mobil Hybrid Meluncur 2025

    Dapat Insentif PPnBM 3 Persen, Ini Daftar Mobil Hybrid Meluncur 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil hybrid sebesar 3 persen akan diterapkan per 1 Januari 2025.

    Saat ini tarif maksimum PPnBM mobil hybrid dan mild hybrid mulai 6-14 persen, serta PHEV mulai 5-8 persen (skema 1 dan skema II). Apabila insentif resmi diberlakukan maka pajaknya akan dikurangi tergantung dari model mobil hybrid yang menerima program tersebut.

    “PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan berbasis baterai atau electric vehicle (EV) masih dilanjutkan, dan yang terbaru, pemerintah memberikan diskon sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hybrid,” Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disiarkan daring kemarin.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang meminta perusahaan otomotif roda empat untuk segera mendaftarkan model mobil hybrid ke Kementerian Perindustrian supaya mendapatkan insentif PPnBM 3 persen.

    “Untuk insentif hybrid saya minta agar produsen mobil hybrid yang ada di Indonesia untuk segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami agar tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” kata Agus via daring, Senin (16/12).

    Sejauh ini sejumlah perusahaan otomotif seperti Toyota, Honda, Suzuki, GWM sudah meluncurkan mobil hybrid, dan pada tahun depan diprediksi masih banyak lagi mobil hybrid masuk Indonesia.

    Raksasa otomotif Jepang, Toyota bahkan berencana akan meluncurkan mobil hybrid entry level, Veloz Hybrid pada kuartal pertama 2025.

    Selain itu Mitsubishi sudah memiliki dua model MPV hybrid di Thailand, yaitu Xpander HEV dan Xpander Cross HEV. Dengan insentif hybrid yang segera diterapkan, varian hybrid ini diprediksi akan diluncurkan di Indonesia pada 2025.

    Sementara itu, produsen otomotif asal Korea Selatan, Hyundai dikabarkan akan meluncurkan 4 model mobil tahun depan, di mana salah satunya kemungkinan hybrid.

    Produsen otomotif lain, yaitu Chery, BAIC, dan Mazda turut memastikan akan membawa mobil hybrid keluaran terbaru di tahun depan. Chery dikabarkan akan membawa Tiggo PHEV, adapun BAIC akan memasukkan BJ30 Hybrid.

    Mobil hybrid sudah dijual di Indonesia

    Pabrikan mobil Hyundai menawarkan Santa Fe Hybrid di Indonesia tahun ini.

    Perusahaan lain yang telah meluncurkan mobil hybrid yakni Suzuki dengan Grand Vitara Hybrid, Ertiga Hybrid, dan XL7 Hybrid. Merek mobil Jepang lainnya yaitu Nissan meluncurkan Kicks e-Power dan Serena e-Power. Sedangkan Honda sudah memasarkan CR-V Hybrid, dan Honda Accord Hybrid.

    Selanjutnya Toyota paling banyak menawarkan mobil hybrid mulail Kijang Innova Zenix Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Corolla Cross Hybrid, Camry Hybrid, Prius HEV, Corolla Altis Hybrid, Alphard HEV.

    (rac/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menperin raih penghargaan penggerak hilirisasi dan modernisasi sawit

    Menperin raih penghargaan penggerak hilirisasi dan modernisasi sawit

    Apresiasi penghargaan ini mempertimbangkan rekam jejak kebijakan dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap sektor industri sawit

    Jakarta (ANTARA) –
    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meraih penghargaan Sawit Indonesia Award 2024 sebagai Tokoh Penggerak Hilirisasi dan Modernisasi Sawit di tanah air.

    Menurut Ketua Panitia Pelaksana Sawit Indonesia Award 2024 Qayuum Amri, penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi dan penghargaan kepada Menteri Perindustrian yang mampu menggerakkan industri hilir sawit dalam 5 tahun terakhir.

    “Apresiasi penghargaan ini mempertimbangkan rekam jejak kebijakan dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap sektor industri sawit,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dari penilaian rekam jejak kebijakan, terdapat lima aspek yang menjadi pertimbangan yakni ragam jenis produk hilir sawit semakin meningkat signfikan yang mana pada 2010 hanya terdapat 54 jenis, meningkat menjadi 193 jenis pada 2023.

    Sementara itu, rasio ekspor bahan baku dan produk hilir sawit juga kian melonjak. Tahun 2010, rasionya 40 persen dan 60 persen (bahan baku dan produk hilir sawit), dan naik drastis menjadi 70 persen dan 93 persen pada 2023.

    Kemudian hadirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru industri berbasis sawit di luar Jawa, antara lain di Dumai-Riau, Sei Mangkei-Sumut, Tarjun-Kalsel, Kotawaringin Barat-Kalteng, Bitung-Sulut, dan Balikpapan-Kaltim. Ke depan, hilirisasi dapat menumbuhkan aglomerasi atau kawasan industri baru berbasis sawit.

    Hadirnya teknologi optimalisasi produksi minyak sawit mentah adalah SPPOT (Steamless POMELess Palm Oil Technology), untuk menghasilkan minyak sawit mentah yang lebih bernutrisi, lebih efisien energi, lebih rendah emisi karbon, hingga minimal dalam timbulan limbah cair. SPPOT ini memungkinan pabrik kelapa sawit dibangun modular skala kecil (5 – 10 ton TBS/Jam), dengan skema operasional – milik pabrik oleh petani rakyat secara BOT (Build Owned Transfer).

    Selain itu, modernisasi industri pengolahan sawit yang menghasilkan ragam produk turunan sawit yang bernilai tambah tinggi dan telah dipasarkan ke 150 negara di dunia.

    Serta kebijakan hilirisasi sawit dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen karena mengundang investasi baik dari dalam dan luar negeri.

    Melalui target Indonesia mampu menghasilkan 240 ragam jenis produk hilir pada tahun 2029. Selain itu, nilai ekonomi kegiatan usaha kelapa sawit mencapai Rp1.146 triliun, yang berasal dari konsumsi dalam negeri dan ekspor.

    Pada kesempatan itu Qoyum menyebutkan penyerahan penghargaan kepada Menteri Perindustrian diwakili oleh Dirjen Industri Agro, Putu Juli Ardika pada ajang Sawit Indonesia Award 2024 di Jakarta, Kamis (12/12).

    Sementara itu Putu Juli Ardika saat membacakan sambutan Menperin, memaparkan Kementerian Perindustrian telah menjalankan langkah penguatan iklim usaha/investasi yang kondusif dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan industri hilir kelapa sawit yang profitable berkelanjutan.

    Dalam sepuluh tahun terakhir, tambahnya, Kemenperin memfasilitasi investasi baru/perluasan pabrik pengolahan kelapa sawit melalui insentif fiskal, non-fiskal termasuk harga gas bumi tertentu bagi industri oleokimia, hingga kebijakan dis-insentif berupa tarif pungutan ekspor–bea keluar yang pro-penumbuhan industri hilir di dalam negeri.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Detail Aturan Insentif Mobil Listrik dan Hybrid Pendongkrak Penjualan

    Detail Aturan Insentif Mobil Listrik dan Hybrid Pendongkrak Penjualan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah akhirnya mengumumkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid. Ketentuan ini secara resmi akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

    Insentif atau stimulus untuk mobil hybrid diumumkan bersamaan dengan paket insentif untuk beberapa sektor penting sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat usai diterapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.

    “PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan berbasis baterai atau electric vehicle (EV) masih dilanjutkan, dan yang terbaru, pemerintah memberikan diskon sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hybrid,” kata Airlangga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan disiarkan secara daring, Senin (16/12).

    Pemerintah tidak hanya memberikan stimulus untuk kendaraan hybrid saja. Namun, mobil bertenaga murni listrik juga tetap mendapatkan PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) seperti yang dijanjikan sebelumnya.

    Ia merinci, pemberian insentif terhadap mobil murni listrik itu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil completely knocked down (CKD) sebesar 10 persen.

    Selanjutnya, pemerintah juga memberikan PPnBM DTP pada mobil listrik completely built up (CBU) dan CKD sebesar 15 persen dan pembebasan bea masuk impor mobil listrik CBU.

    Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan kebijakan diskon pajak ini sebagai sinyal pemerintah kepada investor agar Indonesia menjadi negara yang kompetitif untuk produsen mobil listrik di ASEAN.

    “Kalau kita melihat ini upaya pemerintah memberikan signal kepada investor sebetulnya regulasi yang ada di Indonesia itu cukup kompetitif termasuk insentif dan stimulus sehingga sejalan dengan upaya pemerintah menjadi hub produksi kendaraan berbasis baterai di ASEAN,” tutur Agus.

    Perusahaan otomotif berharap insentif mobil hybrid

    Seperti diketahui cukup banyak perusahaan otomotif di Indonesia yang memasarkan mobil hybrid berharap bisa memanfaatkan kebijakan insentif seperti mobil listrik.

    Saat ini mobil hybrid banyak ditawarkan merek Jepang seperti Toyota, Lexus. Selain itu ada Suzuki, Nissan, dan dari Korea yakni Hyundai yang sudah memasarkan SUV hybrid.

    Selain itu, perusahaan otomotif asal China juga mendorong pemerintah mengeluarkan insentif untuk mobil hybrid seperti Chery, dan GWM.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemerintah Tetapkan Paket Stimulus Ekonomi untuk 6 Sektor di 2025 – Halaman all

    Pemerintah Tetapkan Paket Stimulus Ekonomi untuk 6 Sektor di 2025 – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menetapkan paket stimulus ekonomi untuk enam sektor di tahun depan sejalan dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 di tahun 2025.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, stimulus ekonomi ini dilakukan untuk mendukung sektor produktif baik di bawah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perumahan dan Permukiman dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja serta optimisme di dalam masyarakat.

    Hal itu dia sampaikan dalam acara Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi Untuk Kesejahteraan di Kemenko Perekonomian, Senin (16/12/2024).

    “Maka paket stimulus ini dibuat sekomplit mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukkan ke industri dan minyak goreng kita,” ujar Sri Mulyani.

    “Itu diproteksi PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12 persen, 1 persennya di tahun pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50 persen,” sambungnya.

    Adapun sektor pertama yaitu meliputi stimulus untuk rumah tangga. Nantinya pemerintah bakal menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kilogram (Kg) untuk dua bulan dari Januari hingga Februari 2025 bagi 16 juta penerima bantuan pangan (PBP).

    Kemudian, pemerintah juga memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga Komoditas yakni Minyakita, gula dan tepung terigu sebesar 1 persen. Artinya ketiga komoditas itu tetap PPN-nya 11 persen.

    Lalu, pemberian diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan daya maksimal 2.200 VA selama dua bulan dari Januari hingga Februari.

    “Untuk pekerja ada paketnya juga. Dari menaikan akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industrinya.”

    “Selain itu juga ada insentif PPH Pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya,” jelas Sri Mulyani.

    Ketiga yaitu stimulus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5 persen. Keempat, insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji 10 juta per bulan. 

    Kemudian, pemberian industri padat karya dan bantuan sebesar 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya

    “Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPH 0,5 persen final, dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak,” terangnya.

    Kelima, stimulus untuk mobil listrik dan hybrid. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berupa PPN ditanggung pemerintah 10 persen untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai KBL Berbasis Baterai

    Kemudian, PPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah sebesar 15 persen untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai impor CBU dan CKD. Lalu bea masuk 0 persen untuk Bermotor Listrik Berbasis Baterai impor CBU. 

    Kendaraan bermotor hybrid diberikan stimulus berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah sebesar 3 persen. 

    Terakhir, sektor perumahan. PPN ditanggung pemerintah bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon 100 persen untuk bulan Januari sampai Juni 2025 dan diskon 50 persen untuk bulan Juli sampai Desember 2025.

    “Kemudian kita juga memberikan PPN DTP untuk sektor perumahan, karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat, hajat hidup orang banyak, juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar,” ungkapnya.

  • Jaga Daya Beli Masyarakat Jadi Alasan Pemerintah Gelontorkan Sederet Stimulus Ekonomi

    Jaga Daya Beli Masyarakat Jadi Alasan Pemerintah Gelontorkan Sederet Stimulus Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran para menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto resmi mengeluarkan sederet insentif sebagai stimulus ekonomi 2025. 

    Menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir untuk menjaga daya beli masyarakat. 

    “APBN menyelenggarakan berbagai paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan dan stimulus ekonomi, sehingga ekonomi kita tetap bisa berjalan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024). 

    Selain ekonomi domestik, stimulus ini juga diberikan dengan mempertimbangkan banyak dinamika global yang terjadi dan perlu diwaspadai. 

    Bendahara Negara menjelaskan APBN menjadi instrumen fiskal, khususnya belanja perpajakan, untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong dalam menjaga dan membangun Indonesia. 

    Insentif yang pemerintah keluarkan, mulai dari pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), maupun bea masuk impor, nantinya akan tercatat sebagai belanja perpajakan. 

    Dengan kata lain, total dari PPN barang dan jasa yang seharusnya dibayar namun tidak dibayar masyarakat dan ditanggung pemerintah (DTP) dari insentif ini diestimasikan mencapai Rp265,6 triliun.

    Adapun, pihaknya mendesain paket stimulus ini mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya. 

    Harapannya, stimulus tersebut untuk mendukung sektor produktif yang berada di bawah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perumahan, sehingga dapat meningkat kegiatannya.

    “Ini azas keadilan akan coba kita terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki,” lanjutnya. 

    Berikut Skema kebijakan PPN dan Insentif yang diputuskan:

    1. Beras, daging, telur, sayur, buah2an, garam, gula konsumsi, tetap NOL alias bebas PPN.

    2. Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap NOL atau bebas PPN.

    3. Minyak Kita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah).

    4. PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025.

    5. PPh Pasal 21 karyawan gaji sd Rp 10 juta, ditanggung pemerintah utk industri padat karya. 

    6. Diskon Listrik 50% utk pelanggan dg daya sd 2200 va Jan-Feb 2025

    7. Bantuan pangan/beras Jan-Feb 2025 tiap keluarga 10 kg utk 16 juta KK

    8. Diskon PPN 100% utk pembelian rumah harga sd 5 M, utk bagian harga 2 M. Jan-Juni 2025.

    9. Pekerja yg mengalami PHK diberi kemudahan mengakses JKP.

    10. Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untik produktivitas.

    11. Bantuan 50% utk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan. 

    12. Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% utk CKD/CBU

    13. PPN DTP 10% KBLBB CKD

    14. Bea Masuk NOL utk KBLBB CBU.

    15. PPnBM DTP 3% kendaraan listrik hybrid.

  • BYD Citroen AION Dapat Insentif PPnBM dan Bea Masuk

    BYD Citroen AION Dapat Insentif PPnBM dan Bea Masuk

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Insentif PPnBM ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) 15 persen dan pembebasan bea masuk (BM) impor untuk mobil listrik (EV) akan berlaku 1 Januari 2025.

    Demikian disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita disiarkan daring, Senin (16/12).

    Menurut Agus, ada tiga pabrikan otomotif asal China yang bisa menikmati sejumlah insentif itu dari pemerintah yakni BYD, Citroen, dan GAC AION. Tiga perusahaan itu telah memberikan komitmen akan membangun fasilitas produksi di Indonesia untuk memproduksi mobil listrik.

    “Ketiga perusahaan tersebut akan menikmati insentif stimulus yang tadi disampaikan Pak Menko dan Bu Menteri Keuangan yaitu bea masuk nol persen dan PPnBM DTP15 persen,” kata Agus.

    “Ini upaya pemerintah memberikan sinyal ke investor bahwa regulasi di Indonesia cukup kompetitif, termasuk berkaitan insentif dan stimulus. Ini in line dengan upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai hub produksi KBLBB di ASEAN,” ucap Agus kemudian.

    Selain itu Agus juga menyarankan produsen mobil hybrid agar segera mendaftarkan merek-mereknya ke Kementerian Perindustrian agar dapat menikmati insentif PPnBM DTP 3 persen.

    “Sebetulnya program LC EV ini sudah diatur dalam Permenperin No 36/2021 termasuk untuk hybrid, yang di dalamnya juga mengatur nilai TKDNyang harus jadi kriteria peserta program ini,” tutup Agus.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hilirisasi gas bumi tingkatkan perekonomian nasional

    Hilirisasi gas bumi tingkatkan perekonomian nasional

    Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas berbicara saat diskusi panel tentang gas bumi pada ajang Hilir Migas Conference & Expo 2024 di Jakarta, Kamis (12/12/2024). ANTARA/HO-BPH Migas

    BPH Migas: Hilirisasi gas bumi tingkatkan perekonomian nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 16 Desember 2024 – 08:46 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan hilirisasi di sektor gas bumi akan mendorong peningkatan perekonomian nasional.

    Menurut dia, hilirisasi gas bumi bertujuan untuk meningkatkan penyerapan gas di dalam negeri, serta memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian nasional.

    Untuk itu, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, diperlukan integrasi antara pengembangan infrastruktur gas bumi dan industri hilir sebagai konsumen pengguna.

    “Penyerapan gas bumi di dalam negeri akan mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat, serta ekonomi nasional. Dalam pemanfaatan gas bumi, tentunya kita perlu mengakselerasi ketersediaan produksi gas di hulu baik langsung sebagai sumber gas pipa maupun moda LNG yang dapat diintegrasikan bersama BPH Migas sebagai integrator dalam penyediaan fasilitas infrastruktur serta target dari hilirisasi di sektor industri sebagai konsumen pengguna,” ungkap Wahyudi saat berbicara pada diskusi panel tentang gas bumi dengan topik “Integrasi Pengembangan Gas Bumi dan Industri Hilirisasi dalam rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi” di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Diskusi panel merupakan bagian dari rangkaian acara Hilir Migas Conference & Expo 2024 sekaligus BPH Migas Awards 2024, yang diselenggarakan BPH Migas pada 12-13 Desember 2024.

    Hadir pula sebagai pembicara dalam panel adalah Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mirza Mahendra, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Kris Sasono Ngudi Wibowo, Direktur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Muhammad Nasir Udin Latif, dan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT PGN Tbk Harry Budi Sidarta.

    Menurut Wahyudi, sumber gas bumi di Indonesia masih sangat banyak, sehingga dapat diprioritaskan pemenuhannya di dalam negeri, baik untuk industri strategis dan penyediaan energi aman dan ramah lingkungan di masyarakat melalui program jaringan gas bumi (jargas), sekaligus mendukung proses transisi energi.

    Percepatan hilirisasi bergantung pada pengembangan infrastruktur gas bumi yang tentunya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

    “Keberhasilan dalam pengembangan infrastruktur gas bumi akan bergantung pada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, serta investasi pelaku industri pengguna gas bumi,” ujar Wahyudi.

    Ia menambahkan optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri sejalan dengan program pemerintah dalam melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Sumber : Antara

  • MA Tolak PK 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon, Sudirman cs Tetap Dihukum Penjara

    MA Tolak PK 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon, Sudirman cs Tetap Dihukum Penjara

    JABAR EKSPRES – Sidang permohonan peninjauan kembali (PK) tujuh terpidana kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon baru saja selesai.

    Mahkamah Agung (MA) menolak PK tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yang diajukan Sudirman cs.

    “Tolak PK para terpidana,” demikian bunyi putusan MA, Senin (16/12/2024).

    PK ketujuh terdakwa kasus pembunuhan Vina Cirebon itu dibagi dalam dua perkara.

    BACA JUGA: Diduga Terjerat Pinjol, Satu Keluarga di Ciputat Nekad Bunuh Diri Bersama

    Pertama dengan pemohon Rivaldi Aditya dan Eko Ramadhani dengan PK nomor 198 PK/PID/2024.

    Sementara kedua, pemohon atas nama Eka Sandy, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, dan Jaya denagn PK nomor 199 PK/PID/2024.

    Putusan PK tujuh terpidana itu telah diketok hari ini. Dengan demikian, mereka tetap dihukum penjara seumur hidup.

    Sebelumnya, kasus pembunuhan Vina dan Eky ini terjadi pada 2016 lalu tepatnya di Cirebon, Jawa Barat.

    BACA JUGA: Nonton Streaming Game 5 Menit, Cair Rp836 Ribu dari Aplikasi Penghasil Uang Tercepat 2024

    Kasus ini kembali ramai jadi perbincangan publik, setelah kasus kematian Vina diangkat ke sebuah layar lebar pada pertengahan 2024.

    Dalam kasus kematian Vina Cirebon ini, ada delapan orang yang sudah diadili. Tujuh orang divonis hukuman penjara seumur hidup.

    Kasus ini semakin membuat geger publik setelah polisi mengklaim berhasil menangkap Pegi Setiawan yang disinyalir aktor utama pelaku pembunuhan Vina dan Eky.

    Akan tetapi, Pegi Setiawan gugatan pra peradilan karena merasa tidak ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut.

    BACA JUGA: Demi Kemajuan Industri Kecil, Kemenperin Dorong Pemda Bangun Kolaborasi

    Pegi yang merupakan seorang kuli bangunan murni korban salah tangkap pihak kepolisian. Dia pun dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari jeratan kasus pembunuhan Vina Cirebon.

  • Toyota Soal Mobil Hybrid Dapat Insentif PPnBM 3 Persen: Berita Baik

    Toyota Soal Mobil Hybrid Dapat Insentif PPnBM 3 Persen: Berita Baik

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Toyota-Astra Motor (TAM) menanggapi insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan elektrifikasi jenis mobil hybrid sebesar 3 persen di Indonesia.

    Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menyambut baik pemberian insentif untuk mobil hybrid 3 persen yang dapat mendorong industri otomotif dalam negeri.

    “Berita baik, tentunya untuk support industri otomotif nasional dan support mobil HEV yang ramah lingkungan,” kata dia saat dihubungi, Senin (16/12).

    TAM memiliki sejumlah model hybrid yang dijual di Indonesia. Beberapa model yang paling laris manis di pasaran yaitu Kijang Innova Hybrid, Yaris Cross Hybrid. Corolla Cross Hybrid dan lainnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi mengumumkan pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3 persen untuk mobil hybrid.

    “PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan berbasis baterai atau electric vehicle (EV) masih dilanjutkan, dan yang terbaru, pemerintah memberikan diskon sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hybrid,” kata Airlangga.

    Selanjutnya, Airlangga menambahkan bukan hanya mobil hybrid, mobil bertenaga murni listrik juga akan tetap mendapatkan PPnBM DTP seperti yang dijanjikan sebelumnya.

    Ketentuan itu berupa pembebasan bea masuk untuk EV Completely Built Up (CBU) dan Completely Knocked Down (CKD).

    Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang meminta pabrikan otomotif roda empat untuk segera mendaftarkan model hybrid-nya ke pemerintah supaya mendapatkan insentif 3 persen.

    “Untuk insentif hybrid saya minta agar produsen mobil hybrid yang ada di Indonesia untuk segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami agar tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” kata dia kepada wartawan, Senin (16/12).

    Ia menjelaskan program insentif ini pada dasarnya merupakan program LCEV yang diatur dalam Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021.

    “Termasuk untuk hybrid di dalamnya ada nilai TKDN yang harus menjadi kriteria,” kata dia.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Produsen Diminta Daftarkan Mobil Hybrid Agar Dapat Insentif PPnBM

    Produsen Diminta Daftarkan Mobil Hybrid Agar Dapat Insentif PPnBM

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang meminta perusahaan otomotif roda empat untuk segera mendaftarkan model mobil hybrid ke Kementerian Perindustrian supaya mendapatkan insentif PPnBM 3 persen.

    “Untuk insentif hybrid saya minta agar produsen mobil hybrid yang ada di Indonesia untuk segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami agar tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” kata Agus via daring, Senin (16/12).

    Ia menjelaskan program insentif ini pada dasarnya merupakan program LCEV yang diatur dalam Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021.

    “Termasuk untuk hybrid di dalamnya ada nilai TKDN yang harus menjadi kriteria,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi mengumumkan pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid.

    “PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan berbasis baterai atau electric vehicle (EV) masih dilanjutkan, dan yang terbaru, pemerintah memberikan diskon sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hybrid,” kata Airlangga.

    Selanjutnya, Airlangga menambahkan bukan hanya mobil hybrid, mobil bertenaga murni listrik juga akan tetap mendapatkan PPnBM DTP seperti yang dijanjikan sebelumnya.

    Ketentuan itu berupa pembebasan bea masuk untuk EV Completely Built Up (CBU) dan Completely Knocked Down (CKD).

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]