Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • Diskon PPnBM Sasar Mobil Hybrid Buatan Lokal, Apa Saja Modelnya?

    Diskon PPnBM Sasar Mobil Hybrid Buatan Lokal, Apa Saja Modelnya?

    Jakarta –

    Diskon PPnBM tiga persen untuk mobil hybrid hanya berlaku untuk yang diproduksi lokal. Berikut ini mobil hybrid produksi lokal yang berpotensi dapat diskon PPnBM.

    Pemerintah telah mengumumkan rangkaian insentif untuk industri otomotif Tanah Air. Insentif ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Salah satu jenis kendaraan yang dipastikan mendapat insentif adalah mobil hybrid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut mobil hybrid bakal mendapat insentif berupa diskon PPnBM tiga persen.

    Namun rupanya insentif tersebut tak berlaku untuk semua mobil hybrid yang dijual di Indonesia. Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengungkap, diskon PPnBM itu hanya berlaku untuk mobil hybrid buatan lokal.

    “PPnBM DTP 3 persen hybrid hanya untuk produksi dalam negeri peserta program Kemenperin, yang berhak mendapatkan reduced tarif PPnBM,” ujar Rustam dilansir CNN Indonesia.

    Rustam menjelaskan, dasar hukum pemberian diskon PPnBM untuk mobil hybrid di Indonesia telah tertuang dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 74 Tahun 2021. Bila mengacu pada kebijakan tersebut, artinya tak semua mobil hybrid mendapat diskon PPnBM.

    Mengutip data impor yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sejumlah mobil hybrid masih berstatus impor CBU. Contohnya Accord hybrid dan CR-V hybrid masih didatangkan Honda dari Thailand. Selanjutnya, mobil-mobil hybrid Toyota seperti Corolla Altis, Prius HEV, Camry Hybrid, Alphard Hybrid, hingga Corolla Cross Hybrid juga belum diproduksi di dalam negeri.

    Selanjutnya Lexus juga mendatangkan mobil hybridnya secara utuh dari Jepang. Mobil hybrid BMW pun demikian, belum diproduksi dalam negeri. Begitupun dengan mobil hybrid Nissan yang masih diimpor utuh dari luar negeri.

    Saat ini, diketahui ada beberapa mobil hybrid yang diproduksi dalam negeri mulai dari Kijang Innova Zenix hybrid, Yaris Cross hybrid, Suzuki Ertiga hybrid, Suzuki XL7 hybrid, dan Haval Jolion.

    (dry/din)

  • Aplikasi Paling Populer di iPhone Tahun 2024, Temu Jadi Nomor Satu – Page 3

    Aplikasi Paling Populer di iPhone Tahun 2024, Temu Jadi Nomor Satu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jelang akhir 2024, Apple merilis laporan tahunan yang menyoroti aplikasi dan game paling banyak diunduh di iPhone dan iPad di seluruh dunia.

    Dalam daftar ini, aplikasi e-commerce hingga hiburan daftar tersebut mengungkapkan platform yang menarik perhatian pengguna tahun ini.

    Dari deretan aplikasi yang menduduki puncak tangga aplikasi iPhone gratisan, ada aplikasi Temu. Aplikasi yang sempat diminta untuk diblokir di Indonesia ini merupakan aplikasi e-commerce yang cukup populer di dunia.

    Pemain utama lainnya termasuk Threads, TikTok, dan Instagram. Aplikasi paling populer lainnya yang juga populer antara lain adalah Google, ChatGPT, dan aplikasi video editor Capcut.

    Temu
    Benang
    Aplikasi TikTok

    ChatGPT
    Google
    Instagram
    WhatsApp
    Capcut – Video Editor
    YouTube: Watch, Listen, Stream
    Gmail – Email by Google

    iPhone 16 saat ini dinyatakan ilegal diperjualbelikan di Indonesia karena belum terdaftar di Kementerian Perindustrian dan belum memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Agar iPhone 16 bisa legal beredar di Indonesia, produsen harus …

  • Ada Program 3 Juta Rumah, Moratorium Pabrik Semen Masih Lanjut?

    Ada Program 3 Juta Rumah, Moratorium Pabrik Semen Masih Lanjut?

    Bisnis.com, YOGYAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut, produksi semen nasional saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan program 3 juta rumah per tahun, meski terdapat moratorium pembangunan pabrik semen baru.

    Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin Putu Nadi Astuti mengatakan, untuk kebutuhan program 3 juta rumah, dengan kapasitas produksi industri semen nasional sebesar 120 juta ton masih sangat mencukupi. 

    “Industri semen saat ini utilisasinya baru 50%-60% dari total kapasitas 120 juta ton per tahun, utilisasinya baru setengah dari kapasitas total,” kata Putu dalam Outlook Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Tahun 2025, dikutip Rabu (18/12/2024). 

    Terlebih, menurut dia, kebutuhan semen untuk proyek infrastruktur maupun properti hanya memakan porsi 30% dari total produksi, sementara sisanya diserap oleh ritel untuk kebutuhan masyarakat. Adapun, total produksi semen nasional saat ini berada dikisaran 65 juta ton per tahun. 

    “Jadi sebenarnya kemampuan produksi semen dengan kapasitas yang ada masih cukup untuk melaksanakan program pembangunan rumah,” jelasnya. 

    Putu menerangkan, pihaknya masih dalam proses mengusulkan untuk revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29/021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya terkait pembangunan industri semen di dalam negeri. Pihaknya meminta agar industri semen hanya dapat dibangun di wilayah Maluku dan Papua saat ini. 

    Adapun, pertimbangan usulan tersebut yakni dikarenakan ongkos logistik ke dua wilayah itu masih tinggi, sementara untuk jasa angkutan sangat penting untuk distribusi semen ke berbagai wilayah. 

    “Saat ini di Maluku belum ada industri semen, kalau di Papua ada tapi terbatas dan di sana perlu ada pembangunan infrastruktur, properti dan sebagainya sehingga kami mengusulkan supaya pembangunan pabrik semen hanya dapat dilakukan di Maluku dan Papua,” tuturnya. 

    Kapasitas produksi semen nasional saat ini mencapai 122 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan 2019 lalu sebanyak 112 juta ton. Kendati demikian, permintaan anjlok dari 70 juta pada 2019 menjadi 65 juta saat ini. 

    Terlebih, masih ada banyak pembangunan pabrik semen yang disebut akan menambah beban kondisi pasokan semen dalam negeri. Sementara itu, permintaan hanya bergerak di kisaran 60 juta – 65 juta ton. 

    Sebelumnya, Direktur PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG Donny Arsal mengatakan, saat ini kondisi antara kapasitas dan pertumbuhan permintaan masih ada gap yang cukup besar. Semen Indonesia secara kapasitas terpasang sebesar 54,2% telah merefleksikan 44,4% kapasitas dengan market share 49%. Artinya, pangsa pasar SIG lebih besar daripada kapasitas produksi. 

    Adapun, volume penjualan semen secara keseluruhan mengalami penurunan 4% menjadi 28.001 juta ton periode Januari-September 2024, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 29.203 juta ton.

    “Volume itu turun 4% dan pendapatan bruto turun 5% ini meskipun kita manage biaya operasi, tapi penurunan dari sisi volume dan harga yang menyebabkan kinerja keuangan jauh lebih rendah dibandingka periode yang sama tahun sebelumnya,” jelasnya. 

    Kendati demikian, pihaknya ikut membidik potensi pasar dari program 3 juta rumah per tahun yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan dapat mengangkat kinerja emiten semen plat merah itu yang terkontraksi pada September 2024. 

  • Trump Tebar Ancaman ke China, Tekstil RI Bakal Terimpit?

    Trump Tebar Ancaman ke China, Tekstil RI Bakal Terimpit?

    Bisnis.com, JAKARTA – Arah kebijakan dagang presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap China berpotensi membuat industri tekstil dalam negeri makin terimpit.

    Trump memberi sinyal akan mengetatkan kebijakan proteksi dagangnya dengan menerapkan tarif impor yang lebih tinggi terhadap produk-produk China dan sejumlah negara lainnya. Ekonom menilai kebijakan pembatasan perdagangan yang dilakukan Trump terhadap China akan berdampak secara global, termasuk dirasakan oleh Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mencontohkan untuk industri tekstil, kebijakan proteksionisme Trump tak hanya berpotensi membuat Indonesia kehilangan pasar ekspornya, tetapi juga berpotensi membuat Indonesia dibanjiri oleh produk tekstil impor dari China.

    “Khusus ke tekstil yang perlu kita perhatikan juga adalah dampak dari kebijakan Trump itu bukan hanya hambatan ekspor, tapi ketika China dijadikan sasaran utama untuk tidak boleh masuk, maka dia akan mencari pasar alternatif, apalagi kondisi sekarang sudah oversupply,” kata Faisal dalam Outlook Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2025, Selasa (17/12/2024).

    Faisal menilai Indonesia dengan instrumen trade measures yang minim maka tak heran menjadi sasaran pasar dari pasokan produk manufaktur China yang berlebih. Terlebih, RI saat ini memiliki kebijakan relaksasi impor untuk sejumlah komoditas lewat aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024.

    Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia memiliki 207 jenis instrumen trade measures untuk menahan laju impor masuk ke pasar domestik, sementara anggota WTO lain seperti China dan Amerika Serikat berturut-turut memiliki 1.569 dan 4.597 jenis instrumen trade measures.

    “Kombinasi dari masih lemahnya konsumsi domestik dan potensi kebijakan proteksionis AS berpotensi semakin mendorong peningkatan impor barang-barang murah, termasuk tekstil dan produk tekstil, khususnya dari China,” ujar Faisal.

    Untuk diketahui, kebijakan ekonomi perdagangan yang diberlakukan Trump yaitu berupa pemangkasan pajak operasional produksi industri hingga tarif impor yang dinaikkan 10%, khusus China naik menjadi 60%, tarif impor khusus untuk Meksiko, serta penggunaan anggaran pemerintah.

    “Ini ke depan berarti ada potensi, terutama kita prediksikan di semester kedua 2025, itu sudah mulai kelihatan efek dari pada, atau sudah mulai dijalankan kebijakan-kebijakan Trumpnya, karena kami prediksikan di semester pertama ini masih harus ada proses yang diselesaikan dengan Senat,” tuturnya.

    Tekanan Industri Tekstil

    Adapun, gempuran produk impor membuat industri tekstil dalam negeri menghadapi tekanan berat. Puluhan pabrik berguguran dan pemutusan hubungan kerja merajalela.

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) melaporkan sebanyak 60 perusahaan tekstil terpaksa tutup dalam 2 tahun terakhir yang memicu PHK sebanyak 250.000 karyawan.

  • Wamenperin Singgung Efek Harga Eceran Rokok Naik dan Keluh Pengusaha

    Wamenperin Singgung Efek Harga Eceran Rokok Naik dan Keluh Pengusaha

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyinggung dampak kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2025.

    Menurutnya, sumbangsih cukai rokok ke industri hasil tembakau (IHT) sudah menurun. Ini juga lantaran muncul sejumlah dinamika di industri, termasuk keluhan pengusaha.

    “Mudah-mudahan tidak (kenaikan HJE rokok tak berdampak ke sektor IHT),” ucapnya selepas Launching Roadmap Pengembangan Jasa Industri 2025-2045 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

    “Mudah-mudahan tidak berdampak banyak, tapi saya melihat, kelihatannya orang merokok gak berkurang. Jadi, tidak tahu ini kontribusinya atau penyebarannya seperti apa. Harus dihitung ulang,” tegas Faisol.

    Cukai hasil tembakau (CHT) memang tidak naik pada tahun depan. Kendati, pemerintah tetap mengerek harga jual eceran rokok.

    Ketentuan kenaikan HJE rokok mulai 1 Januari 2025 dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024. Beleid ini adalah perubahan ketiga atas PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris.

    “Bahwa untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya, yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara,” bunyi pertimbangan revisi PMK yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Desember 2024.

    Di lain sisi, Wamenperin Faisol mengungkapkan dua keluhan utama pengusaha atau produsen rokok. Keluh kesah ini muncul seiring lahirnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan.

    “Mereka (pengusaha atau produsen rokok) mengeluhkan beberapa peraturan, salah satunya rancangan peraturan (RPP Kesehatan), pertama mengenai kemasan,” beber Faisol.

    “Kedua, lokasi mereka berjualan yang harus kurang lebih 200 meter dari tempat pendidikan. Itu juga menjadi keluhan dari mereka. Sedang dikomunikasikan untuk mencari jalan keluar yang baik,” sambungnya.

    Faisol menegaskan Kementerian Perindustrian terus melakukan diskusi dengan para pelaku usaha. Obrolan ini juga melibatkan kelompok asosiasi.

    (skt/sfr)

  • Wamenperin Pede RI Bisa Menang Rebutan Investor China dengan Vietnam

    Wamenperin Pede RI Bisa Menang Rebutan Investor China dengan Vietnam

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyebut Indonesia berpeluang ‘menyikut’ Vietnam dalam perburuan ekspansi bisnis investor China.

    Ia mengatakan perusahaan-perusahaan di Negeri Tirai Bambu tengah berpikir untuk memperluas bisnisnya. Salah satu target investasi tersebut adalah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Vietnam.

    “Vietnam memiliki tenaga kerja yang terampil, bersaing dengan tenaga kerja yang kita punya,” katanya dalam Launching Roadmap Pengembangan Jasa Industri 2025-2045 di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

    “Tapi kapasitas kerjanya (pekerja Vietnam), kelihatannya sudah kurang bisa menampung ekspansi industri dari China. Pada akhirnya, dengan munculnya investasi atau kemungkinan ekspansi dari negara-negara sahabat, tentunya akan memunculkan potensi besar bagi sektor atau subsektor jasa industri yang kita punya,” beber Faisol.

    Ia menyebut negara lain pesaing Indonesia adalah Myanmar hingga Filipina. Oleh karena itu, Faisol menekankan pemerintah mesti menyikapi persaingan global ini secara serius.

    Terlebih, ia mengklaim tantangan yang dihadapi sektor industri ke depan semakin kompleks. Faisol menegaskan pentingnya respons cepat dalam menyikapi perubahan global tersebut.

    “Tentu Roadmap (Pengembangan Jasa Industri 2025-2045) ini harus kita optimalkan karena akan membantu untuk mengakselerasi potensi yang ada di jasa industri dengan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan sektor industri,” jelas Faisol.

    “Saya hanya berpesan bahwa persaingan di global ini harus dicermati secara serius. Semakin lama, perubahan global akan menuntut kita untuk menyikapinya secara cepat,” tegas sang wamen.

    Di lain sisi, Faisol mendorong ekspor kegiatan jasa industri ke luar negeri. Ekspor jasa Indonesia ke dunia pada 2023 lalu diklaim masih sangat kecil, yakni US$33 miliar atau 2,4 persen dari nilai produk domestik bruto (PDB).

    “Percepatan-percepatan kondisi ekonomi dan politik secara global ini menuntut kita untuk bisa lebih serius dan lebih cepat memberikan respons terhadap perkembangan industri akhir-akhir ini,” tandasnya.

    (skt/agt)

  • Industri Tembakau Berkontribusi Mitigasi Persoalan Kesehatan Masyarakat, Ini Buktinya

    Industri Tembakau Berkontribusi Mitigasi Persoalan Kesehatan Masyarakat, Ini Buktinya

    Jakarta: Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijantij Punguan Pintaria menyatakan, sudah sepatutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekonomi. Apalagi, industri tembakau telah berkontribusi besar bagi pendapatan negara melalui penerimaan cukai.
     
    Merrijantij menjelaskan, industri tembakau memiliki kontribusi yang signifikan bagi ekonomi nasional, misalnya melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang telah dimanfaatkan sebesar 40 persen untuk mendukung biaya kesehatan.
     
    Hal ini menurutnya, menunjukkan industri tembakau telah memberikan kontribusi langsung pada mitigasi persoalan kesehatan masyarakat.
    “Yang utama adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat Indonesia terkait bahaya merokok dan kembali kepada hak masing-masing apakah memutuskan untuk merokok atau tidak,” ungkap Merrijantij dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 17 Desember 2024.
     
    Di tengah upaya jajaran Kemenkes untuk terus mendorong pembahasan Rancangan Permenkes, Merrijantij mengungkapkan hingga saat ini, Kemenperin belum dilibatkan secara resmi oleh Kemenkes.  Hal ini menunjukkan minimnya koordinasi antarkementerian dalam pembahasan regulasi tersebut.
     
    Padahal, Merrijantij mengatakan pihaknya telah menyiapkan data-data mengenai potensi atau risiko dampak negatif dari Rancangan Permenkes untuk menjadi bahan diskusi dengan Kemenkes dan kementerian terkait lainnya.
     
    Selain itu, Kemenperin memastikan suara industri juga akan dapat didengar ketika pembahasan antar kementerian resmi dimulai oleh Kemenkes. “Kalau pada saatnya nanti diskusi dibuka, kita sudah menyiapkan posisi industri secara lebih komprehensif,” imbuh dia.
     
    Di samping itu, Merrijantji telah memperingatkan Rancangan Permenkes dapat menurunkan serapan hasil tembakau dan mengancam stabilitas tenaga kerja di sektor tembakau. 
     

     

    Kebijakan rokok polos jadi polemik

    Adapun, polemik mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek terus menjadi persoalan.
     
    Ketidakselarasan di jajaran internal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi sorotan, terutama karena proses pembahasan regulasi ini tetap berjalan meski Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pembahasan aturan ini akan ditunda.
     
    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza telah menyampaikan kekhawatirannya akan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kebijakan ini diterapkan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi secara matang.
     
    Sementara itu, pihak jajaran Kemenkes sendiri mengakui Rancangan Permenkes ini masih berada pada tahap internalisasi. Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkes Sundoyo menjelaskan proses ini bertujuan untuk mengharmonisasi regulasi pasca disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.  
     
    Namun, langkah internalisasi ini memunculkan pertanyaan terhadap tujuan utama dari jajaran Kemenkes yang terus mendorong pembahasan Rancangan Permenkes ini, mengingat Menkes Budi Gunadi Sadikin telah menyatakan pembahasan rancangan regulasi tersebut ditunda.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kemenperin Bidik Empat Target dari Pengembangan Jasa Industri, Apa Saja? – Halaman all

    Kemenperin Bidik Empat Target dari Pengembangan Jasa Industri, Apa Saja? – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian meluncurkan Roadmap Pengembangan Jasa Industri. Dari launching tersebut, Kemenperin ingin membidik empat target.

    Target pertama adalah meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap perekonomian nasional hingga mencapai 6,04 persen pada tahun 2045. Kedua, tercapainya pertumbuhan sektor jasa industri di atas pertumbuhan PDB nasional.

    Ketiga, meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri dan berkembangnya industri pendukung di dalam negeri. Keempat, meningkatkan jumlah tenaga kerja di sektor jasa industri yang berkualifikasi dan memiliki sertifikasi yang relevan.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, mengatakan untuk mencapai sasaran tersebut, Kemenperin melakukan empat penahapan pencapaian.

    “Tahap satu atau jangka pendek dari 2025-2029) melalui pembangunan ekosistem jasa industri yang sehat dengan fokus utama pada harmonisasi regulasi dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan tersertifikasi,” tutur Faisol saat launching di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

    Selanjutnya tahap II, jangka menengah pertama dengan waktu 2030-2034 melalui peningkatan daya saing jasa industri guna mendorong kinerja sektor industri manufaktur.

    Lalu pada tahap III atau jangka menengah kedua (2035-2039) melalui peningkatan akses sektor jasa industri ke rantai pasok global, dengan didukung oleh struktur jasa industri yang kuat, penguasaan teknologi yang handal, SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

    Terakhir, tahap IV atau jangka panjang (2040-2045) yaitu pewujudan sektor jasa industri sebagai sektor yang berdaya saing, resilien, berbasiskan teknologi dan inovasi, serta mampu menjadi regional champion.

    “Tantangan yang dihadapi sektor industri saat ini semakin kompleks, tentu roadmap ini harus kita optimalkan karena akan membantu untuk mengakselerasi potensi yanga ada di jasa industri, dengan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan sektor industri,” jelas Faisol.

    Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi, menyampaikan  peta jalan jasa industri tersebut disusun atas kerja sama antara Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dengan International Trade Analysis and Policy Studies, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (ITAPS FEM IPB).

    “Selama penyusunan, BSKJI Kemenperin bersama pihak terkait telah melakukan beberapa tahapan. Pertama, melakukan perjanjian dan kontrak kerja sama, Focus Group Discussion dan In-depth Interview dengan para pemangku kepentingan dan pakar di bidang jasa industri, Workshop terkait progres penyusunan roadmap dan terakhir dilaksanakan diseminasi hasil roadmap,” terang Andi.

    Roadmap pengembangan jasa industri tahun 2025-2045 diharapkan dapat menjadi referensi bagi Kementerian Perindustrian, kementerian/lembaga terkait, perusahaan dan asosiasi industri, perusahaan dan asosiasi jasa industri, serta para pihak maupun stakeholder jasa industri dalam melaksanakan dan mendorong peningkatan peran serta kontribusi dalam perekonomian nasional.

  • Insentif Mobil Hybrid Cuma Berlangsung 1 Tahun

    Insentif Mobil Hybrid Cuma Berlangsung 1 Tahun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyebut insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid pada 2025 hanya berlaku satu tahun.

    “Ya, satu tahun,” kata dia dikutip dari Antara, Selasa (17/12).

    Faisol menjelaskan setelah insentif itu diimplementasikan selama satu tahun, maka pemerintah akan mengkaji kembali.

    “Satu tahun dulu nanti akan dikaji lagi,” kata dia.

    Pemerintah pada Senin (16/12) mengumumkan pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3 persen untuk mobil hybrid, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Insentif atau stimulus untuk mobil hybrid diumumkan bersamaan dengan paket insentif untuk beberapa sektor penting sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat usai diterapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.

    “PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan berbasis baterai atau electric vehicle (EV) masih dilanjutkan, dan yang terbaru, pemerintah memberikan diskon sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hybrid,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan disiarkan secara daring, Senin (16/12).

    Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang meminta perusahaan otomotif roda empat segera mendaftarkan model mobil hybrid ke Kementerian Perindustrian supaya mendapatkan insentif PPnBM 3 persen.

    “Untuk insentif hybrid saya minta agar produsen mobil hybrid yang ada di Indonesia untuk segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami agar tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” kata Agus, Senin (16/12).

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Insentif Mobil Hybrid Berlaku Selama Setahun

    Insentif Mobil Hybrid Berlaku Selama Setahun

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah menetapkan pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen khusus untuk mobil Hybrid. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025 dan akan berlangsung selama satu tahun.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, saat ditemui di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (17/12). 

    Masa insentif tersebut berlaku untuk mobil hybrid yang diproduksi di dalam negeri maupun impor. Oleh karenanya, Agen Pemegang Merek (APM) diminta segera mendaftarkan produk jualannya yang berteknologi hybrid.

    “Insentifnya termasuk yang impor, tapi kebanyakan sekarang sudah diproduksi di dalam negeri,” kata dia.

    Dengan adanya insentif PPnBM DTP, harga mobil hybrid diprediksi sedikit lebih murah bagi konsumen, sehingga dapat meningkatkan daya tarik pasar terhadap kendaraan berbasis teknologi ramah lingkungan tersebut.

    Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini masih akan dievaluasi setelah masa berlaku satu tahun selesai, untuk menentukan apakah insentif tersebut perlu diperpanjang atau disesuaikan berdasarkan hasil kajian lebih lanjut.

    Ada beberapa merek yang sudah mampu memproduksi mobil hybrid di dalam negeri, seperti Toyota melalui Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV, Wuling melalui Almaz Hybrid, Suzuki melalui Ertiga Hybrid dan Grand Vitara Hybrid, serta Hyundai melalui Santa Fe Hybrid.

    Selain memberikan insentif untuk mobil hybrid, pemerintah juga memberikan stimulus untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), yang mencakup PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 10 persen untuk KBLBB Completely Knock Down (CKD), PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor CKD dan Complete Built Unit (CBU), bea masuk 0 persen untuk KBLBB CBU.

    Sebagai pengingat, pada 2024 pemerintah memberikan insentif PPN DTP 10 persen untuk mobil listrik CKD atau yang diproduksi di dalam negeri dengan syarat minimum Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40 persen.

    Pada 2024 pula pemerintah memberlakukan insentif pembebasan bea masuk dan PPnBM untuk impor mobil listrik CBU yang ditujukan kepada pelaku usaha otomotif yang berkomitmen membangun pabrik mobil listrik di Indonesia.