Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • LPEI Sudah Salurkan Pembiayaan PKE Rp7 Triliun di 2024

    LPEI Sudah Salurkan Pembiayaan PKE Rp7 Triliun di 2024

    Jakarta, FORTUNE – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melaporkan penyaluran pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE)  telah mencapai lebih dari Rp7 triliun sepanjang 2024.

    Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi, mengatakan bahwa capaian ini berkontribusi terhadap developmental impact sebesar Rp18,3 triliun dalam ekosistem ekspor.

    “Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara produsen berkualitas global, mendorong penerimaan devisa negara, dan menggerakkan ekosistem ekspor yang mampu menciptakan dampak pembangunan dan bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (3/12).

    Angka developmental impact tercermin dari setiap rupiah pembiayaan yang disalurkan oleh LPEI sehingga menghasilkan multiplier penciptaan devisa sebesar 2.59 kali.

    Seperti diketahui, dalam periode 2020-Desember 2024, LPEI telah menyalurkan pembiayaan PKE senilai lebih dari Rp20 triliun dan menjangkau lebih dari 90 negara tujuan ekspor.

    Berdasarkan data ini, terdapat delapan program PKE yang dikelola, yaitu PKE untuk mendukung ekspor ke Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin; PKE Industri Farmasi serta Alat Kesehatan; PKE Trade Finance; PKE Usaha Kecil Menengah; PKE Alat Transportasi; PKE Industri Penerbangan; PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas; dan PKE Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

    PKE merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Komite PKE bersama Kementerian perdagangan serta Kementerian Perindustrian, yang bertujuan mendorong ekspor barang, jasa, dan kegiatan pendukung lainnya.

    Program ini menyediakan fasilitas pembiayaan untuk proyek atau transaksi yang sulit dilaksanakan secara komersial, namun penting untuk mendukung ekspor nasional di pasar global.

  • Kemenperin: Apple sudah diundang ke Indonesia tapi tak kunjung datang

    Kemenperin: Apple sudah diundang ke Indonesia tapi tak kunjung datang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan Apple, perusahaan teknologi terkemuka asal Amerika, tak kunjung datang melakukan negosiasi terkait pelunasan sisa komitmen investasi tahun 2023 sebesar 10 juta dolar AS serta proposal baru yang diajukan untuk tahun 2024-2026 senilai 100 juta dolar AS.

    “Kan Pak Menteri (Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita) sudah bilang berapa kali. Sudah diundang ke sini tapi nggak pernah nongol-nongol,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Senin.

    Febri mengatakan sebelumnya telah menjalin komunikasi melalui aplikasi perpesanan dengan pihak Apple soal undangan itu, namun memang belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.

    “Respons yang kami harapkan mereka datang ke sini, hadir fisik petinggi Apple-nya,” tegasnya.

    Ia juga mengakui bahwa Apple telah mengirimkan proposal resmi ke Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, dan telah menyampaikan jawaban secara informal.

    Ia menjelaskan, rencananya jawaban secara formal soal proposal dari pemerintah Indonesia akan disampaikan dalam negosiasi secara langsung bila memang petinggi Apple datang ke Tanah Air.

    “Makanya kami masih nunggu pihak Apple datang ke Kementerian Perindustrian, negosiasi langsung. Nah apa penilaian kami atas proposal itu kami belum bisa sampaikan. Itu karena subject to negotiation,” katanya lagi.

    Diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) segera mengundang perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple ke Indonesia untuk membahas pelunasan sisa komitmen investasi pada tahun 2023, serta membahas proposal baru yang diajukan untuk tahun 2024-2026 (25/11).

    Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, negosiasi itu akan membahas soal sisa komitmen investasi Apple pada tahun 2023 yang sebesar 10 juta dolar AS, serta negosiasi proposal baru 100 juta dolar AS yang dinilai tidak sesuai dengan empat kategori asas berkeadilan yang dikaji pihaknya.

    Empat aspek tersebut yakni perbandingan investasi Apple di negara-negara selain Indonesia, perbandingan investasi jenama handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) lain yang ada di tanah air, penciptaan nilai tambah serta penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja dari realisasi investasi yang dihasilkan.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Faktor Musiman Sebabkan IKI Desember Melambat ke 52,93

    Faktor Musiman Sebabkan IKI Desember Melambat ke 52,93

    Jakarta, FORTUNE – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan indeks kepercayaan industri (IKI) periode Desember 2024 berada di angka 52,93, sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 52,95.

    Meski turun tipis, angka ini masih mencerminkan level ekspansif dan menunjukkan bahwa sektor industri terus bergerak positif sepanjang 2024.

    Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa penurunan ini merupakan hal yang wajar dan kerap terjadi di akhir tahun.

    “Secara umum, kami menilai penurunan IKI pada bulan Desember 2024 disebabkan karena faktor seasonal. Industri mulai mengurangi produksinya karena memasuki akhir tahun,” kata Febri saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (12/30).

    Beberapa produk Manufaktur seperti makanan dan minuman yang banyak diminati selama periode Natal dan Tahun Baru biasanya sudah diproduksi pada bulan-bulan sebelumnya.

    “Permintaan memang meningkat pada bulan Desember, tetapi produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah dilakukan sebelumnya,” ujarnya.

    Capaian sepanjang 2024 masih positif

    Data Kemenperin menunjukkan bahwa sepanjang 2024, IKI berada di level ekspansif. Bahkan, jika dibandingkan dengan Desember 2023 yang berada di level 51,32, indeks Desember 2024 meningkat 1,61 poin.

    IKI Desember 2024 dihimpun dari survei terhadap 4.231 perusahaan industri. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 19 subsektor mencatatkan ekspansi, sementara 4 subsektor lainnya mengalami kontraksi.

    “Subsektor yang ekspansi menyumbang kontribusi sebesar 90,5 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada triwulan III/2024,” kata Febri.

     Industri alat angkutan lainnya dan industri peralatan listrik menjadi dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi, sedangkan kontraksi paling dalam terjadi pada industri tembakau serta industri komputer, barang elektronik, dan optik.

    Aktivitas industri tetap stabil

    Meski terjadi sedikit perlambatan, mayoritas pelaku usaha masih optimistis terhadap kondisi industrinya dalam waktu enam bulan ke depan.

    “Sebanyak 76,4 persen pelaku industri menilai kegiatan usahanya membaik atau stabil,” ungkap Febri.

    Rinciannya, 29,8 persen pelaku industri menyatakan kondisi usahanya membaik pada Desember 2024, sementara 46,6 persen menganggap stabil.

    Adapun 23,6 persen menyatakan kondisinya menurun, naik dibandingkan bulan sebelumnya.

    Febri juga mencatat, aktivitas produksi di industri makanan dan minuman sedikit melambat selama bulan Desember. Namun, secara keseluruhan, kinerja sektor industri tetap baik.

    “Kegiatan usaha masih cukup solid meskipun ada sedikit penurunan karena faktor musiman,” ujarnya. 

  • Kemenperin ungkap IKI pada Desember 2024 sebesar 52,93 poin

    Kemenperin ungkap IKI pada Desember 2024 sebesar 52,93 poin

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Desember 2024 tercatat sebesar 52,93 poin atau mengalami perlambatan 0,02 poin dibandingkan dengan periode November 2024 (month to month/m to m) yang mencapai 52,95 poin (ekspansi).

    Namun secara tahun ke tahun (year on year/yoy) Febri menambahkan nilai IKI pada Desember 2024 mengalami peningkatan 1,61 poin dibandingkan dengan nilai IKI Desember tahun lalu (yoy) sebesar 51,32.

    “IKI tahun 2024 mencapai 52,93. Itu berarti sedikit melambat sebesar 0,02 poin dibandingkan dengan IKI November 2024 senilai 52,95,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam konferensi pers rilis IKI Jakarta, Senin.

    Secara umum, ia menjelaskan bahwa perlambatan IKI disebabkan oleh faktor musiman, yakni industri mulai mengurangi produksi jelang akhir tahun 2024.

    “Kami menilai penurunan IKI pada bulan Desember 2024 disebabkan karena faktor seasonal dimana industri sudah mulai mengurangi (produksi), karena mau tutup tahun jadi sudah mulai menurunkan produksinya. Sedangkan produk-produk manufaktur banyak dijual pada bulan Desember tapi produksinya pada bulan-bulan sebelumnya,” jelasnya.

    Dirinya juga menjelaskan bahwa pada Desember 2024 optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha pada enam bulan mendatang menurun dibandingkan dengan November 2024 yaitu sebesar 73,3 persen atau menurun 0,1 persen (m to m).

    Menurut Febri, sebanyak 21,2 persen perilaku usaha menyatakan kondisi usaha stabil selama enam bulan mendatang, angka ini menurun 0,5 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

    Sementara pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan mendatang sebesar 5,5 persen atau meningkat 0,6 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

    Lebih jauh, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat 19 subsektor mengalami ekspansi dan 4 subsektor kontraksi. Adapun subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 90,5 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas triwulan III 2024.

    Terdapat dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi yakni industri alat angkutan lainnya dan industri peralatan listrik, sedangkan dua subsektor yang mengalami kontraksi palung dalam adalah industri tembakau dan industri komputer, barang elektronik dan optik.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indeks Kepercayaan Industri Turun di Pengujung 2024 Akibat Kebijakan Relaksasi Impor – Halaman all

    Indeks Kepercayaan Industri Turun di Pengujung 2024 Akibat Kebijakan Relaksasi Impor – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian merilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) terakhir di tahun 2024. Sayangnya, nilai IKI Desember tahun ini turun akibat dari banyak hal, termasuk kebijakan relaksasi impor.

    “IKI pada bulan Desember 2024 mencapai 52,93 dan tetap ekspansi. Namun melambat 0,02 poin dibandingkan dengan bulan November 2024 yang sebesar 52,95. Nilai IKI juga meningkat 1,61 poin dibandingkan dengan nilai IKI Desember tahun lalu yang sebesar 51,32,” tutur Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif, dalam konferensi pers IKI di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Febri menjelaskan, optimisme pelaku usaha masih tetap baik pada IKI Desember 2024, meski diguncang dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Yang menjadi kekhawatiran ialah masih adanya kebijakan relaksasi impor yang masih berlaku.

    “Kenaikan PPN 12 persen bisa diterima industri, apalagi adanya paket kebijakan ekonomi dari pemerintah. Namun demikian kami masih menerima laporan dari pelaku industri adalah kebijakan relaksasi impor yang mengakibatkan banjir barang impor murah di pasar domestik,” jelas Febri.

    Kenaikan PPN 12 persen masih bisa diantisipasi pelaku industri dengan menaikkan harga jual hingga mengurangi utilisasi. Akan tetapi, dengan banjirnya produk impor akibat kebijakan relaksasi impor akan sulit disaingi dari segi harga.

    “Kalau PPN naik, industri bisa menaikkan harga. Tapi kalau banjir impor ini bagaimana industri mengatasinya. Dari segi harga, barang impor sulit disaingi,” kata Febri.

    Selanjutnya, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat 19 subsektor mengalami ekspansi dan 4 subsektor kontraksi.

    Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 90,5 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan III 2024.

    Dua subsektor yang dengan nilai IKI tertinggi adalah Industri Alat Angkutan Lainnya dan Industri Peralatan Listrik. Sedangkan dua subsektor yang mengalami kontraksi paling dalam adalah Industri Tembakau dan Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik.

    Ada pula perlambatan ekspansi nilai IKI variabel pesanan baru sebesar 3,49 poin dari 54,20 pada bulan November 2024 menjadi 50,71 pada bulan Desember 2024. Lalu, nilai IKI variabel persediaan produk masih ekspansi dengan pelambatan sebesar 0,10 poin menjadi 54,58.

    Sebaliknya, nilai IKI variabel produksi mengalami ekspansi dan naik sebesar 5,81 poin dari 49,72 pada bulan November menjadi 55,53 pada bulan Desember 2024.

    “Secara umum kami menilai penurunan IKI pada Desember 2024 juga disebabkan karena faktor seasonal, dimana industri sudah mulai mengurangi produksi karena mau tutup tahun. Sedangkan produk manufaktur yang dijual pada bulan Desember, produksinya sudah di bulan sebelumnya. Seperti saat Desember industri makanan dan minuman banyak meningkatkan penjualan tapi produksinya dikurangi dan sudah dilakukan sejak bulan sebelumnya,” ungkap Febri.

    Masih berdasarkan IKI, kegiatan usaha secara umum sedikit menurun, sebanyak 76,4 persen responden menyampaikan kegiatan usahanya membaik dan stabil.

    Proporsi industri yang menyatakan kondisi usahanya pada bulan Desember 2024 membaik sebanyak 29,8 persen menurun 1,0 persen. Persentase responden yang menjawab kondisi usahanya stabil adalah 46,6 persen.

    Persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya menurun di bulan Desember 2024 naik menjadi 23,6 persen.

    Pada Desember 2024, optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan menurun dibandingkan dengan November 2024, yaitu sebesar 73,3 persen. Angka ini menurun 0,1 persen dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya.

    Sebanyak 21,2 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama 6 bulan mendatang. Angka ini menurun 0,5 persen dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya.

    Persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha 6 bulan ke depan sebesar 5,5 persen, meningkat 0,6 persen dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya.

    “Kami melihat penurunan IKI pada Desember masih disebabkan oleh adanya kebijakan relaksasi impor, ini masih membayangi industri. Kami memprediksi nilai IKI bisa lebih baik lagi di bulan Desember jika kebijakan relaksasi impor mulai dibatasi,” imbuhnya.

     

  • LPEI salurkan pembiayaan PKE lebih dari Rp7 triliun sepanjang 2024

    LPEI salurkan pembiayaan PKE lebih dari Rp7 triliun sepanjang 2024

    Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara produsen berkualitas global

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mencatat penyaluran pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sebesar lebih dari Rp7 triliun sepanjang tahun 2024.

    Plt Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U Norhadi mengatakan capaian ini mencerminkan komitmen LPEI dalam meningkatkan daya saing ekspor nasional dan berkontribusi pada developmental impact sebesar Rp18,3 triliun dalam ekosistem ekspor.

    “PKE merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Komite PKE bersama Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk mendorong ekspor barang, jasa dan kegiatan pendukung lainnya,” kata Maqin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Maqin menjelaskan program PKE menyediakan fasilitas pembiayaan untuk proyek atau transaksi yang sulit dilaksanakan secara komersial namun penting untuk mendukung ekspor nasional sehingga dapat bersaing di pasar global.

    Saat ini, terdapat delapan program PKE yang dikelola oleh LPEI, yaitu PKE untuk mendukung ekspor ke Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin, PKE Industri Farmasi serta Alat Kesehatan, PKE Trade Finance, PKE Usaha Kecil Menengah, PKE Alat Transportasi, PKE Industri Penerbangan, PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas, dan PKE Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

    Ia mengatakan PKE merupakan wujud kehadiran negara melalui Kementerian Keuangan RI yang disalurkan oleh LPEI agar mendorong industri strategis sehingga dapat meningkatkan ekspor Indonesia.

    “Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara produsen berkualitas global, mendorong penerimaan devisa negara dan menggerakkan ekosistem ekspor yang mampu menciptakan dampak pembangunan dan bisnis yang berkelanjutan,” jelasnya.

    Sebagai pelaksana Program PKE, LPEI ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk terus mendorong industri strategis Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional.

    Beberapa pencapaian ekspor yang didukung oleh PKE meliputi ekspor pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke Filipina, Nepal dan Senegal, ekspor gerbong kereta api penumpang dan gerbong datar buatan INKA ke Bangladesh dan Selandia Baru, serta dukungan ekspor vaksin Bio Farma ke lebih dari 160 negara

    Adapun Program PKE juga telah membuka pasar baru di negara non-tradisional seperti Afrika, melalui ekspor semen ke berbagai negara di kawasan tersebut, dukungan proyek kontraktor Indonesia di Aljazair dan ekspor jasa riset geoteknikal ke Kongo.

    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan Heri Setiawan menyatakan PKE telah menunjukkan keberhasilan di berbagai sektor strategis, termasuk pesawat terbang dan transportasi, serta membuka pasar ekspor baru di negara-negara non-tradisional seperti kawasan Afrika.

    “Kami berharap PKE dapat terus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sehingga pelaku usaha dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi yang mampu bersaing di tingkat internasional dan menciptakan lebih banyak peluang ekspor,” ujar Heri Setiawan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenperin dorong IKM implementasikan teknologi tepat guna lewat S4I

    Kemenperin dorong IKM implementasikan teknologi tepat guna lewat S4I

    Program Startup for Industry hadir untuk menjembatani kebutuhan IKM terhadap solusi teknologi yang inovatif

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pengusaha industri kecil menengah (IKM) untuk mengimplementasikan teknologi tepat guna baik dari aspek produksi, manajemen hingga pemasaran melalui Program Rebranding Startup4Industry (S4I).

    “Selama ini, IKM telah memiliki peran strategis dalam memacu perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi tantangan dalam adopsi teknologi. Program Startup for Industry hadir untuk menjembatani kebutuhan IKM terhadap solusi teknologi yang inovatif,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, program tersebut menjadi langkah strategis untuk mengakselerasi transformasi teknologi di sektor industri, khususnya bagi pelaku IKM, guna meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang diprediksi mencapai 90 miliar dolar AS hingga akhir tahun 2024.

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah daerah, asosiasi dan pelaku industri untuk bergabung dalam ekosistem ini,” katanya.

    “Kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan program Startup for Industry. Ekosistem solusi teknologi yang kuat akan terwujud melalui kerja sama antara startup, IKM, pemerintah, akademisi, dan investor,” kata Dini.

    Sebelumnya Kemenperin menggelar Program Satu Desa Satu Produk (One Village One Product/OVOP) guna mencetak industri kecil menengah (IKM) yang unggul, sekaligus memperluas pasar ekspor.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Strategi Pentahelix Kemenpora RI Lahirkan Generasi Muda Pandai Berwirausaha

    Strategi Pentahelix Kemenpora RI Lahirkan Generasi Muda Pandai Berwirausaha

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) mengajak kalangan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media, berkolaborasi mengajak sekaligus mengembangkan generasi muda menjadi entrepreneur muda yang pandai dalam dunia bisnis.

    Menghadirkan sekitar 100 mahasiswa berbagai kampus di Jabodetabek, dalam seminar bertajuk ‘Menciptakan Bisnis Melalui Kolaborasi Pentahelix Biar Cuan’ itu. Program itu, merupakan gawean bersama Kemenpora RI, Yayasan Indonesia Prima Bangsa (IPBF) dan beberapa stakeholder lainnya.

    Asdep Kepemimpinan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI Andi Susanto, menyatakan kegiatan forum Pentahelix ini bertujuan memberikan insight baru kepada para pemuda kita agar mereka mampu bersinergi dengan berbagai stakeholder dalam program kerja termasuk pengembangan bisnis.

    ”Rencana bisnis, ekspansi bisnis, hingga bisa meningkatkan lapangan kerja itu sendiri yang digawangi oleh para pemuda kita,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, generasi muda sebagai agen perubahan dituntut lebih aware dengan perubahan di lingkungannya masing-masing, untuk bisa memberikan dampak positif bagi dirinya maupun lingkungannya.

    “Secara keseluruhan mereka juga akan memberikan dampak yang positif juga bagi perkembangan kepemudaan kita dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dalam menyongsong Indonesia emas 2045,” ujar dia menambahkan.

    Pembina Industri Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Setyoko Pramono, menambahkan kehadiran forum pentahelix diharapkan mampu menciptakan inovasi bagi generasi muda untuk menjadi entrepreneur dengan pelibatan semua pihak.

    “Kulture atau budaya inovasi dalam masyarakat Indonesia Pentahelix antar semua stakeholder terkait itu sangat dibutuhkan terutama dari segi goverment,” kata dia.

    Kemudian peran lainnya dari forum itu, hadirnya bantuan saran dan masukan dari kalangan akademisi hingga terciptanya bisnis baru bagi generasi muda.

    “Disinilah yang harus dijaga serta harus saling terkoneksi sehingga budaya inovasi itu bisa semakin berkembang,” ujar dia.

     

     

     

     

     

     

     

  • Satgas impor ilegal sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri

    Satgas impor ilegal sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri

    Jakarta (ANTARA) – Perdagangan barang impor ilegal yang kian merajalela masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang terus ditangani oleh pemerintah di sepanjang 2024. Caranya, selain dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau yang dikenal dengan Satgas Impor Ilegal.

    Masih segar di ingatan, pada tahun lalu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberantas penjualan pakaian bekas asal impor yang membanjiri lapak-lapak beberapa pusat perbelanjaan dan juga loka pasar.

    Pusat belanja yang menjual barang bekas seperti Pasar Senen, Jakarta dan Pasar Gedebage, Bandung, dirazia. Tak hanya itu, lapak-lapak perdagangan digital yang menjual barang-barang thirfting juga diblokir.

    Upaya ini cukup berhasil, meski pada akhirnya para penjual seperti bermain kucing-kucingan dengan pemerintah dalam penjualannya baik secara online maupun offline.

    Setelah perdagangan pakaian bekas asal impor, pemerintah kembali dihadapkan dengan maraknya penjualan barang impor, khususnya barang-barang konsumsi dengan harga sangat murah atau predatory pricing di loka pasar. Hal ini dianggap sangat berbahaya karena dapat mematikan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga industri kecil menengah (IKM).

    Kemendag pun langsung mengeluarkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, guna melindungi perdagangan dalam negeri.

    Masalah belum selesai sampai di situ. Para pemasok barang impor ilegal ini semakin lihai. Bahkan, mereka menyimpan barang-barang gelap tersebut pada gudang-gudang logistik yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Dengan gerak cepat, pemerintah lalu membentuk Satgas Impor Ilegal yang terdiri dari Kemendag, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

    Satgas Impor Ilegal

    Satgas ini resmi terbentuk pada 19 Juli 2024. Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa satgas akan fokus untuk melakukan pengawasan terhadap importir atau distributor.

    Pengawasan ini tidak dilakukan terhadap semua barang impor. Hanya tujuh jenis saja, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

    Pembentukan satgas ini di antaranya dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal. Harga arang itu jauh dari harga yang semestinya, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal itu berdampak terhadap terjadinya PHK, penutupan pabrik dan lain-lain.

    Dasar hukum atas pembentukan Satgas tersebut adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

    Tujuan pembentukan satgas itu untuk menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor. Tugas dari Satgas tersebut antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diperlakukan tata niaga impornya.

    Kemudian, menetapkan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk standar SNI dan pajak.

    Satgas juga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran dan tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

    Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024.

    Rugikan negara

    Peredaran barang-barang impor ilegal, jelas sangat merugikan negara. Apabila dihitung secara keseluruhan angka kerugian lebih dari Rp100 miliar.

    Selama bertugas hingga akhir Desember tahun ini, satgas impor ilegal telah mengekspos beberapa temuan di tempat yang berbeda. Pengawasan pertama dilakukan pada 26 Juli 2024 di Kawasan Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara.

    Produk-produk selundupan dari luar negeri ini diperkirakan senilai Rp40 miliar yang terdiri dari ponsel pintar dan komputer tablet senilai Rp2,7 miliar, pakaian jadi Rp20 miliar, barang elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

    Berikutnya, ekspos temuan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada 6 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini ditemukan barang elektronik, tekstil, alas kaki dan lainnya, senilai Rp46 miliar

    Temuan ketiga yang diekspos di Kemendag, Jakarta, pada 19 Agustus 2024, senilai Rp20 miliar. Adapun barang-barang temuan ini terdiri dari mesin gerinda, mesin bor, ponsel dan tablet, panci presto elektrik, mesin cuci mobil, kotak kontak dan saklar, komoditi wajib SNI, produk tertentu (barang tekstil sudah jadi), produk elektronik, plastik hilir, produk kehutanan dan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

    Selanjutnya, pada 23 September 2024, satgas impor ilegal menyita 2.939 lembar ( pieces) karpet impor senilai Rp10 miliar di Tangerang, Banten. Kemudian, pada 30 September 2024 di Jakarta, berupa kosmetik ilegal yang nilainya mencapai Rp11,4 miliar.

    Lebih lanjut, 3 Desember 2024, Mendag Budi Santoso memimpin ekspos barang impor ilegal berupa keramik senilai Rp9,8 miliar di Surabaya, Jawa Timur.

    Berdasarkan hasil pengawasan dan riset yang dilakukan oleh Satgas Impor Ilegal, para importir atau distributor ini merupakan warga negara asing (WNA). WNA tersebut mengambil barang dari luar negeri dan dijual melalui perdagangan digital serta dipasok ke distributor besar di pusat-pusat grosir seperti Pasar Tanah Abang dan Mangga Dua, Jakarta. Fakta tersebut menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan akan terus dilakukan pencarian terhadap distributornya.

    Evaluasi Satgas

    Tugas dari Satgas Impor Ilegal akan selesai pada akhir Desember 2024, atau dua hari lagi. Namun, Mendag Budi Santoso sempat mengatakan bahwa terbuka peluang adanya perpanjangan masa kerjanya.

    Menurut Budi, penetapan masa kerja hingga akhir Desember lantaran memiliki harapan tidak ada lagi impor ilegal sebelum tahun berganti. Namun, apabila target tersebut belum tercapai maka akan ada evaluasi untuk perpanjangan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir impor yang merugikan produksi dalam negeri.

    Melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, satgas ini akan bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.

    Pada akhirnya, satgas apapun yang akan dibentuk pada 2025, merupakan upaya bersama dari pemerintah untuk memerangi peredaran barang impor ilegal. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri.

    Pertumbuhan pasar dalam negeri yang positif, akan dibarengi dengan pendapatan negara yang meningkat, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen akan tercapai.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jadwal Perilisan Samsung Galaxy S25 Series Dibocorkan Tanggal Segini, Cek Harga Jual di Indonesia

    Jadwal Perilisan Samsung Galaxy S25 Series Dibocorkan Tanggal Segini, Cek Harga Jual di Indonesia

    JABAR EKSPRES – Jadwal perilisan Samsung Galaxy S25 Serier dibocorkan tanggal segini, cek harga jual di Indonesia berikut ini.

    Samsung kembali menjadi sorotan dengan bocoran jadwal perilisan seri flagship terbarunya, Samsung Galaxy S25 Series.

    Seri ini mencakup tiga model andalan, yakni Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, dan Galaxy S25 Ultra, yang menawarkan pembaruan signifikan dalam desain, performa, serta fitur teknologi canggih.

    Bagi Anda yang penasaran dengan tanggal rilis dan estimasi harga Galaxy S25 Series di Indonesia, berikut adalah informasi lengkap yang telah dirangkum dari berbagai sumber terpercaya.

    Jadwal Rilis Samsung Galaxy S25 Series

    Berdasarkan bocoran terbaru dari Korea Selatan, Samsung dijadwalkan menggelar acara Galaxy Unpacked pada 22 Januari 2025 waktu San Francisco, atau 23 Januari 2025 waktu Korea Selatan.

    BACA JUGA: Cairkan Saldo Dana Rp400 Ribu Pakai NIK KTP Gratis, Begini Alur dan Caranya!

    BACA JUGA: Cara Ajukan KUR BRI Tebaru 2025, Ini Tabel Pinjaman Khusus UMKM

    Namun, untuk Indonesia, peluncuran resmi Galaxy S25 Series diperkirakan akan berlangsung pada 7 Februari 2025, sekitar dua minggu setelah peluncuran global.

    Informasi ini juga diperkuat dengan munculnya tiga nomor model perangkat pada laman sertifikasi TKDN Kementerian Perindustrian (Kemenperin):

    -SM-S931B (Galaxy S25)

    -SM-S936B (Galaxy S25 Plus)

    -SM-S938B (Galaxy S25 Ultra)

    Sertifikasi TKDN menjadi salah satu syarat utama agar perangkat ini dapat dipasarkan secara resmi di Indonesia.

    Estimasi Harga Samsung Galaxy S25 Series di Indonesia

    Samsung Galaxy S25 Series diprediksi akan membawa harga yang kompetitif meskipun terdapat peningkatan teknologi dan biaya produksi.

    BACA JUGA: Cara Hasilkan Saldo e Wallet dari Aplikasi Investasi Gampang Cuan, Begini Caranya!

    Berikut adalah estimasi harga yang beredar berdasarkan informasi dari pasar Eropa:

    1. Galaxy S25

    128GB: €899 (sekitar Rp14 juta)

    256GB: €959 (sekitar Rp16 juta)

    2. Galaxy S25 Plus

    256GB: €1149 (sekitar Rp19 juta)

    512GB: €1269 (sekitar Rp21 juta)

    3. Galaxy S25 Ultra

    256GB: €1449 (sekitar Rp24 juta)

    512GB: €1569 (sekitar Rp26 juta)

    1TB: €1809 (sekitar Rp31 juta)

    Harga di Indonesia mungkin sedikit berbeda tergantung pada pajak impor dan kebijakan penetapan harga lokal.