Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenparekraf

  • Perkuat Ekonomi dan Berdayakan Umat

    Perkuat Ekonomi dan Berdayakan Umat

    loading…

    Pendiri Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Uno resmi meluncurkan program SI IKLAS (Sahabat Infaq Naik Kelas) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Foto: Ist

    JAKARTA – Pendiri Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Uno resmi meluncurkan program SI IKLAS (Sahabat Infaq Naik Kelas) di Aula At-Taqwa Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Program hasil kolaborasi antara Bank Infaq dan YIS itu mampu menggerakkan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

    Acara dihadiri Rezza Artha selaku Ketua Umum Bank Infaq Pusat, Laja Lapian selaku Dewan Pembina Bank Infaq Pusat. Kemudian, Deryansha selaku CEO Kasisolusi dan Ketua Yayasan Indonesia Setara Roestiandi Tsamanov serta perwakilan dari OK OCE Indonesia, Gemawira, Dompet Dhuafa, MRUF, Inotek dan anggota kelompok Bank Infaq se-Indonesia.

    Dalam sambutannya, Sandi Uno menyampaikan apresiasinya kepada Bank Infaq. Pasalnya, Bank Infaq mampu mengembangkan sayapnya meski dihadapkan dengan tantangan ekonomi.

    Bank Infaq kini telah memiliki 86 cabang dengan lebih dari 15.000 anggota dan total penyaluran sekitar Rp30 miliar dan dana infak sebesar Rp10 miliar.

    “Bank Infaq berjalan seiring dengan semangat ekonomi Pancasila, mengedepankan prinsip ta’awun (tolong-menolong) dan pemerataan ekonomi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar Sandi Uno, Minggu (9/3/2025).

    Dengan diluncurkan program SI IKLAS, dia berharap dapat menguatkan ekonomi dan memberdayakan umat.

    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) berharap kolaborasi ini terus sehingga dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

    “Gerakan ini tidak boleh berhenti di sin. Mari bersama kita dorong ekonomi umat yang lebih baik dan berkelanjutan,” katanya.

    “Kami siap berkolaborasi, menghadirkan solusi, dan menghadapi tantangan ekonomi dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi umat. Semoga langkah ini menjadi awal kebangkitan ekonomi yang lebih kuat,” ujar Sandi.

    (jon)

  • Atasi Masalah Pengangguran, Program Desa Emas Bangun Kemandirian Lewat Pariwisata – Halaman all

    Atasi Masalah Pengangguran, Program Desa Emas Bangun Kemandirian Lewat Pariwisata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Yayasan Indonesia Setara (YIS) berkolaborasi dengan Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (Inotek) meluncurkan Program Desa Emas (Desa Ekonomi Maju dan Sejahtera) di Kabupaten Karawang. 

    Bertempat di Aula Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang pada Kamis (6/3/2025), program ini diikuti 30 pelaku UKM Kabupaten Karawang. 

    Dalam kesempatan tersebut, mereka mengikuti workshop, khususnya dalam pengembangan produk, mulai dari desain kemasan hingga masuk dalam ekosistem pasar digital. 

    Erna Zoel, perwakilan dari YIS menyampaikan, Desa Emas sebagai bukti nyata komitmen untuk membangun desa-desa unggulan yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

    Lewat dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, program ini diyakininya dapat menjadi langkah menuju kemandirian ekonomi desa.  

    “Hari ini, kita tidak hanya meresmikan sebuah program, tetapi juga menegaskan kembali komitmen kita untuk membangun desa-desa yang memiliki potensi luar biasa untuk tumbuh dan berkembang,” ungkap Erna dalam siaran tertulis pada Jumat (7/3/2025).

    “Kami percaya bahwa setiap desa di Indonesia memiliki keunikan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut diungkapkannya, program Desa Emas sejalan dengan visi besar yang telah dirintis oleh Sandiaga Uno, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

    Selama masa jabatannya, Sandiaga Uno telah mendukung ratusan desa dalam pengembangan sektor wisata melalui program Anugerah Desa Wisata. 

    Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ. 

    Kini, meskipun telah keluar dari pemerintahan, Sandiaga Uno katanya tetap berkomitmen mengembangkan potensi desa-desa secara lebih luas, tak hanya di sektor pariwisata, tetapi juga pengembangan produk unggulan lokal.

    “Desa Emas menjadi contoh nyata dari komitmen ini. Melalui program ini, diharapkan akan tercipta peluang usaha, akses yang lebih luas ke pasar, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha,” ungkap Erna.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK), Ivi Anggraeni menyampaikan alasan Kabupaten Karawang dipilih sebagai lokasi pilot project program Desa Emas. 

    Satu di antaranya, angka pengangguran terbuka yang mencapai 8,04 persen, serta potensi ekonomi lokal yang belum terkelola dengan optimal. 

    “Karena itu, program ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, sekaligus mendukung pengembangan desa mandiri,” ungkap Ivi.

    Hal senada disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Karawang, Maslani. 

    Dirinya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam pengembangan Kabupaten Karawang. 

    “Karawang memiliki 297 desa, yang terdiri dari 84 Desa Mandiri, 141 Desa Maju, dan 72 Desa Berkembang. Kami sangat berterima kasih atas dukungan berbagai pihak yang turut berkontribusi dalam keberhasilan program ini,” kata Maslani.

    Maslani menilai Desa Emas adalah hasil kolaborasi yang sangat penting antara pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat desa. 

    Dirinya berharap program ini dapat menjadi langkah awal menuju perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

    “Kami berbahagia karena semua pihak siap bergandengan tangan untuk membantu kesuksesan Kabupaten Karawang menuju Karawang maju dan berkelanjutan,” pungkasnya. 

  • Ada Desa Mandarin di Batang, Anak-anak di Kampung Ini Antusias Belajar Bahasa China – Halaman all

    Ada Desa Mandarin di Batang, Anak-anak di Kampung Ini Antusias Belajar Bahasa China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Keterampilan berbahasa asing menjadi hal mutlak dimiliki generasi muda di tengah perkembangan teknologi yang pesat 

    Selain bahasa Inggris, bahasa Mandarin semakin diminati seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis dan budaya antara Indonesia dan Tiongkok. 

    Bahasa Mandarin menjadi salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia.

    Selain digunakan dalam komunikasi bisnis internasional, bahasa ini juga memberikan manfaat lain.

    Di antaranya bisa meningkatkan peluang karier yang lebih luas, mudah komunikasi saat traveling hingga meningkatkan keterampilan kognitif.

    Di Indonesia sudah lama di kenal kampung Inggris Pare dan kini mulai ada tren kampung mandarin.

    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno pun mengakui pentingnya bisa berbahasa asing, khususnya bahasa Mandarin.

    Di Indonesia sendiri pernah dilaksanakan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) di Desa Besani, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang.

    Di Desa tersebut mencetuskan Kampung Jawa-Mandarin, hingga melatih anak-anak agar mampu berbahasa Mandarin.

    “Generasi muda kita harus memiliki keterampilan, termasuk berbahasa Mandarin. Anak-anak diajari bahasa Mandarin, ini merupakan gerak cepat, dengan kompetensinya bisa membuka peluang usaha lain,” kata dia ditulis di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Mengutip dari Kemenparekraf, desa wisata dengan tagline Gerbang Akulturasi Jawa-China ini sudah lama dikenal sebagai daerah dengan produk unggulan teh yang menjadi sumber pendapatan daerah.

    Desa ini bisa menjadi contoh pengembangan desa lainnya, dimana investasi besar asal China datang ke desa ini.

    Berangkat dari hal ini, terobosan menciptakan kampung Jawa Mandarin lahir.

    Generasi muda Indonesia perlu menguasai keterampilan berbahasa termasuk bahasa Mandarin. 

    Melalui keterampilan berbahasa asing maka dapat meningkatkan kemampuan mendapat pekerjaan.

    Belajar bahasa Mandarin dan menguasainya menjadi peluang dan harapan agar anak-anak bisa menata masa depan akan lebih luas.

    Di Desa Mandarin Besani ini, dilakukan pelatihan Bahasa mandarin setiap minggunya dan juga mengenalkan budaya akulturasi Jawa dan China. (Rina Ayu)

  • 7 Lebih Luas dari Singapura, PIK 2 Dikhawatirkan Jadi Negara dalam Negara Nasional

    7 Lebih Luas dari Singapura, PIK 2 Dikhawatirkan Jadi Negara dalam Negara Nasional

    Lebih Luas dari Singapura, PIK 2 Dikhawatirkan Jadi Negara dalam Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal
    Forum Tanah Air
    (FTA) Ida N Kusdianti mengkhawatirkan
    Proyek Strategis Nasional
    (PSN) di area
    Pantai Indah Kapuk
    (PIK) 2 ke depannya bisa menjadi daerah otonomi atau negara sendiri.
    Menurut Ida, saat ini sudah muncul istilah bahwa
    PIK 2
    adalah negara dalam negara karena luas proyek tersebut yang sudah lebih luas dari negara Singapura.
    “Luas PIK 2 yang lebih luas dari Singapura yang hanya sekitar 71.800 ha atau 780 km persegi mau munculkan pemeo bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia,” kata Ida dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
    Ida pun menyinggung pembangunan markas sejumlah lembaga keamanan di PIK 2 yang ia khawatirkan dapat membuat PIK 2 seolah-olah punya otoritas sendiri.
    “Darat, laut, udara, serta Markas Brimob sudah dibangun di sana, sudah kita tahu sendiri, bahkan mungkin ke depannya akan menjadi wilayah atau otoritas khusus yang punya administrasi sendiri dan pemerintah sendiri. Ini yang kami khawatirkan,” ujar dia.
    Ida mengatakan, sejak ditetapkan menjadi PSN, pihak pengembang PIK 2 menjadi lebih leluasa untuk membangun proyek dengan cara yang merugikan masyarakat.
    “Dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat, yang mematok harga sangat murah, berlindung di balik PSN, seakan lahan tersebut termasuk PSN,” kata dia.
    Ida menyebutkan, sebelum ada PSN, wilayah yang masuk dalam PIK 2 hanya di Kecamatan Kosambi.
    Sementara wilayah lain diberi nama PIK A sampai PIK 14.
    “Pemberian nama PIK 2 di semua wilayah pembebasan tersebut patut diduga dimaksudkan untuk menakut-nakuti rakyat agar mengikuti keinginan pengembang menggusur rakyat dengan berlindung di bawah PSN,” ujar Ida.
    Ida khawatir pengadaan tanah untuk PSN yang melibatkan swasta dapat menimbulkan persoalan
    konflik agraria
    karena sudah ada 115 konflik agraria sepanjang 2020 sampai 2023.
    “KPA Konsorsium Pembangunan Agraria mencatat, sepanjang tahun 2020 hingga 2023 ada 115 letusan konflik agraria akibat PSN. Luas lahan dan jumlah korban terdampak masing-masing 516.409.000 ha dan 85.555 keluarga,” kata dia.
    Diketahui, pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 masuk dalam daftar 14 PSN baru pada tahun 2023 lalu.
    Hal itu termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional serta surat komite percepatan penyediaan infrastruktur.
    Proyek yang merupakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.756 hektar bernama “Tropical Coastland” itu bertujuan sebagai destinasi pariwisata baru berbasis hijau guna meningkatkan daya tarik bagi wisatawan.
    Namun, belakangan pemerintah menyebut bahwa proyek-proyek yang masuk daftar PSN bakal dievaluasi, termasuk proyek “Tropical Coastland” di PIK 2.
    “Untuk PSN Ecowisata Tropical Coastland usulan atau rekomendasi teknis dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu, karena itu sekarang kita sedang mintakan evaluasi teknis dari Kementerian Pariwisata,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, 23 Januari 2025.
    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pernah mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan tata ruang dalam PSN Tropical Coastland di PIK 2.
    “Yang masuk di dalam PSN Pariwisata PIK 2 hanya 1.705 hektar. Dari 1.705 hektar itu, 1.500 hektar-nya masuk ke dalam kawasan hutan dan hutannya itu hutan lindung,” kata Nusron, 28 November 2024 lalu.
    Ia juga menegaskan, dalam perjalanan pengembangan kawasan PIK 2, masih terdapat berbagai kendala.
    Beberapa di antaranya terdapat ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang (RTR), baik itu RTR KSN Jabodetabekpunjur, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten, dan Perda RTRW Kabupaten Tangerang.
    Selain itu, berdasarkan SK Menteri LHK, kawasan PIK 2 juga masih berada di dalam kawasan hutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Rugi Punya Banyak Youtuber TikToker, Ini Alasannya

    Indonesia Rugi Punya Banyak Youtuber TikToker, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyaknya pembuat konten seperti Youtuber atau Tiktoker ternyata tidak menguntungkan untuk Indonesia. Sebaliknya ini menguntungkan bagi platform YouTube dan Tiktok itu sendiri.

    Hal ini sempat diungkapkan Wishnutama, pelaku industri kreatif yang pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dia mengatakan platform tersebut memiliki banyak pembuat konten yang juga menambah keuntungannya sendiri.

    Menurutnya, ada kesalahan membaca data ekonomi digital. Seringkali kita mendengar pihak yang membanggakan banyaknya pembuat konten.

    Karena yang terjadi sebaliknya, banyaknya jumlah content creator itu sebenarnya merugikan potensi pendapatan iklan bagi masyarakat, karena kompetisi content creator yang bertambah secara jumlah.

    “Banyak yang datang ke kita, bilang bagus, karena mereka sudah punya jutaan konten kreator. Itu hanya buat konten kreator baru, dia yang untung, pembaginya makin banyak. Sizenya tetap sama, digital adex [iklan digital] cuma segitu,” kata Wishnutama pada 2023 lalu.

    Hal serupa juga terjadi pada sektor e-commerce. Penambahan UMKM pun tidak berdampak besar pada perekonomian sebab hanya memindahkan dari yang biasanya dilakukan di dunia nyata sekarang melalui internet.

    “Bertambah jualan di platform ecommerce tidak menciptakan ekonomi baru. Adanya pembagi baru, karena size [ekonomi] tidak lebih besar,” katanya.

    Habiskan duit di TikTok

    TikTok menjadi raja media sosial baru di Indonesia. Tak hanya soal popularitas, TikTok juga tercatat sebagai media sosial yang membukukan transaksi di dalam aplikasi terbesar di RI sepanjang 2024.

    Laporan tahunan dari Sensor Tower yang bertajuk State of Mobile 2025 menempatkan TikTok sebagai aplikasi media sosial paling populer di RI dalam hal jumlah download. Perincian jumlah download TikTok tidak diberikan dalam laporan itu. Namun, secara total, jumlah download aplikasi media sosial di RI sepanjang 2024 mencapai 367 juta kali.

    Media sosial adalah kategori aplikasi dengan jumlah download terbanyak, diikuti oleh kategori aplikasi nada dering sebanyak 195 juta kali dan aplikasi streaming film sebanyak 180 juta kali.

    Aplikasi media sosial juga tercatat sebagai kategori dengan jumlah pembelian di dalam aplikasi (in-app purchase) terbesar di RI. Sepanjang 2024, nilai transaksi di dalam aplikasi media sosial di RI mencapai US$ 212 juta (Rp 3,46 triliun) dengan pertumbuhan tahunan nyaris 2 kali lipat.

    TikTok adalah aplikasi nomor satu dalam hal transaksi di dalam aplikasi. Sumber uang terbesar TikTok adalah fitur pembelian stiker yang kemudian bisa diberikan kepada kreator sebagai tip.

    Kategori aplikasi dengan nilai pembelian di dalam aplikasi terbesar kedua adalah aplikasi streaming film dan TV. Nilai transaksi warga RI di kategori aplikasi ini mencapai US$ 119 juta (Rp 1,94 triliun) dengan Vidio sebagai aplikasi dengan nilai transaksi terbesar.

    Menurut Sensor Tower, Indonesia adalah negara dengan jumlah download aplikasi nomor 4 secara global. Warga RI men-download aplikasi sebanyak 7,79 miliar kali sepanjang 2024. Tiga negara dengan jumlah download terbanyak di atas RI adalah India, Amerika Serikat, dan Brasil.

    Jumlah download di RI masih tumbuh meskipun secara global warga dunia mendownload lebih sedikit aplikasi setelah memuncak pada 2020 selama pandemi Covid-19. Pada 2023, jumlah download aplikasi di RI mencapai 7,17 miliar kali.

    (dem/dem)

  • Profil Rosan Roeslani, Sosok yang Resmi Ditunjuk Jadi CEO Danantara

    Profil Rosan Roeslani, Sosok yang Resmi Ditunjuk Jadi CEO Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Rosan Roeslani resmi memimpin Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai chief executive officer (CEO) seusai resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2/2025).

    Penunjukan Rosan sebagai CEO BPI Danantara ini menegaskan peran strategisnya dalam mengelola investasi negara yang sosoknya sudah dikenal sebagai pengusaha dan profesional berpengalaman di berbagai sektor.

    Lantas, siapakah sebenarnya sosok Rosan Roeslani ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut profil, perjalanan karier, hingga kiprahnya di pemerintahan Indonesia.

    Profil dan Perjalanan Karier

    Rosan Roeslani resmi menjabat sebagai chief executive officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pria kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968 ini memiliki rekam jejak panjang di dunia bisnis dan pemerintahan, dengan pengalaman luas di berbagai sektor strategis.

    Rosan mengawali kariernya di bidang keuangan dan bisnis dengan mendirikan Recapital Advisors pada tahun 1997. Perusahaan investasi ini berkembang pesat dan merambah ke berbagai sektor, termasuk pertambangan, infrastruktur, properti, serta media massa.

    Pada tahun 2021, Rosan tercatat dalam daftar 100 orang terkaya di Indonesia versi Forbes, menempati peringkat ke-87 dengan nilai kekayaan mencapai US$ 450 juta.

    Selain itu, Rosan juga pernah menjabat sebagai penasihat keuangan asosiasi koperasi batik Indonesia (1997-2002) serta wakil bendahara umum himpunan pengusaha muda Indonesia (2005-2008).

    Kontribusinya di dunia bisnis semakin kuat ketika ia terpilih sebagai ketua umum kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2021. Dalam perannya ini, ia turut berkontribusi dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional, termasuk menjadi ketua satuan tugas omnibus law.

    Kiprah di Pemerintahan

    Setelah menyelesaikan masa jabatannya di Kadin, Rosan dipercaya menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2021. Selama menjabat, ia berperan aktif dalam mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan AS. Atas kontribusinya, ia menerima penghargaan dari Belgia, Commander in the Order of Leopold II, pada tahun 2017.

    Pada Juli 2023, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai wakil menteri badan usaha milik negara (BUMN), menggantikan Pahala N Mansury yang berpindah tugas sebagai wakil menteri luar negeri.

    Namun, jabatan ini tidak lama diembannya karena pada Oktober 2023, Rosan memilih mundur untuk berfokus pada perannya sebagai ketua tim kampanye nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.

    Pasca pemilihan, Rosan kembali dipercaya untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan. Pada 19 Agustus 2024, ia dilantik sebagai menteri investasi dan hilirisasi/kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM), menggantikan Bahlil Lahadalia yang dipindahkan menjadi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Posisi ini kembali ia pertahankan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pendidikan dan Kehidupan Pribadi

    Rosan menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang administrasi bisnis dari Oklahoma State University, Amerika Serikat, pada tahun 1993. Kemudian, ia melanjutkan studi magisternya di Antwerpen European University, Belgia, dan meraih gelar MBA pada tahun 1996.

    Di awal kariernya, ia sempat bekerja sama dengan Sandiaga Uno, yang kini menjabat sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, dalam mendirikan PT Republik Indonesia Funding atau Finance Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi Recapital.

    Dengan pengalaman panjang di dunia bisnis dan pemerintahan, serta kepemimpinannya yang visioner, Rosan Roeslani diyakini akan membawa Danantara ke level yang lebih tinggi dalam industri investasi dan keuangan.

  • Sandiaga Ingin Bali Jadi Pusat Wisata Kesehatan

    Sandiaga Ingin Bali Jadi Pusat Wisata Kesehatan

    Jakarta: Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap Bali bisa menjadi pusat wisata kesehatan. Sebab, potensi ekonomi yang hilang dari banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri mencapai Rp160 triliun per tahun. 

    Hal itu diungkapkan Sandiaga dalam acara bertajuk ‘Building a Thriving Healthcare Workforce for a Stronger Economy’ yang diselenggarakan Sandilogi bersama vOffice, SPH Alumni, dan UPH Alumni.

    Sandiaga menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan nasional, terutama dalam menyediakan pelayanan medis yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

    Sandiaga ingin kualitas pelayanan kesehatan meningkat, sehingga mampu mengurangi ketergantungan warga Indonesia terhadap fasilitas medis di luar negeri. Menurutnya perlu langkah strategis untuk memperkuat sektor kesehatan nasional.

    Dirinya membuka ruang kolaborasi untuk menjadikan Bali sebagai pusat wisata kesehatan di Indonesia. Tak hanya menawarkan layanan kesehatan yang mumpuni, tetapi juga menciptakan ekosistem yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

    “Kami mendorong Bali menjadi pusat wisata medis yang dapat bersaing dengan negara-negara lain,” kata Sandiaga.

    Ia menekankan pentingnya perubahan regulasi yang mendukung kolaborasi internasional dalam sektor medis, agar Indonesia dapat meningkatkan standar layanan kesehatan dan menarik lebih banyak pasien, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

    CEO Siloam Hospitals Group Caroline Riady menyoroti kurangnya rumah sakit berkualitas di Indonesia, serta pentingnya inovasi dalam industri kesehatan.

    “Pelayanan rumah sakit terus ditingkatkan. Tidak hanya dengan membangun rumah sakit baru, tetapi juga menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan lahan, namun belum memiliki keahlian dalam operasional rumah sakit,” kata Caroline.

    Alumni Sekolah Pelita Harapan (SPH) menyebut kepercayaan adalah faktor utama yang harus dibangun antara penyedia layanan dan pasien.

    “Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun layanan kesehatan prima di Indonesia,” ujarnya.

    Jakarta: Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap Bali bisa menjadi pusat wisata kesehatan. Sebab, potensi ekonomi yang hilang dari banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri mencapai Rp160 triliun per tahun. 
     
    Hal itu diungkapkan Sandiaga dalam acara bertajuk ‘Building a Thriving Healthcare Workforce for a Stronger Economy’ yang diselenggarakan Sandilogi bersama vOffice, SPH Alumni, dan UPH Alumni.
     
    Sandiaga menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan nasional, terutama dalam menyediakan pelayanan medis yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

    Sandiaga ingin kualitas pelayanan kesehatan meningkat, sehingga mampu mengurangi ketergantungan warga Indonesia terhadap fasilitas medis di luar negeri. Menurutnya perlu langkah strategis untuk memperkuat sektor kesehatan nasional.
     
    Dirinya membuka ruang kolaborasi untuk menjadikan Bali sebagai pusat wisata kesehatan di Indonesia. Tak hanya menawarkan layanan kesehatan yang mumpuni, tetapi juga menciptakan ekosistem yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
     
    “Kami mendorong Bali menjadi pusat wisata medis yang dapat bersaing dengan negara-negara lain,” kata Sandiaga.
     
    Ia menekankan pentingnya perubahan regulasi yang mendukung kolaborasi internasional dalam sektor medis, agar Indonesia dapat meningkatkan standar layanan kesehatan dan menarik lebih banyak pasien, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
     
    CEO Siloam Hospitals Group Caroline Riady menyoroti kurangnya rumah sakit berkualitas di Indonesia, serta pentingnya inovasi dalam industri kesehatan.
     
    “Pelayanan rumah sakit terus ditingkatkan. Tidak hanya dengan membangun rumah sakit baru, tetapi juga menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan lahan, namun belum memiliki keahlian dalam operasional rumah sakit,” kata Caroline.
     
    Alumni Sekolah Pelita Harapan (SPH) menyebut kepercayaan adalah faktor utama yang harus dibangun antara penyedia layanan dan pasien.
     
    “Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun layanan kesehatan prima di Indonesia,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • 4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    Prabowo “Reshuffle” Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
    Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan
    reshuffle Kabinet
    Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
    Ketika itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus yakni Darmin Nasution yang diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
    Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
    Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
    Kemudian, Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto; serta Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
    Pada periode kedua pemerintahannya, 2019-2024, Jokowi juga baru merombak susunan kabinetnya di hari ke-429, tepatnya pada 22 Desember 2020.
    Ketika itu, Jokowi melantik enam orang menteri, yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka korupsi.
    Kemudian, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
    Lalu, Yaqut Cholil Quomas atau alias Gus Yaqut sebagai Menteri Agama mengganti Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi, serta M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
    Berbeda dengan Jokowi, Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Posisi Satryo digantikan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
    Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya.
    Para pejabat itu adalah Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP,
    Kemudian, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sandiaga Uno dan Caroline Riady Buka Ruang Kolaborasi untuk Ciptakan Peluang Ekonomi

    Sandiaga Uno dan Caroline Riady Buka Ruang Kolaborasi untuk Ciptakan Peluang Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan nasional, terutama dalam menyediakan pelayanan medis yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, Sandiaga Uno dan Caroline Riady tekankan kolaborasi perlu diciptakan untuk ciptakan peluang ekonomi.

    Hal ini terungkap pada acara bertajuk Building a Thriving Healthcare Workforce for a Stronger Economy yang berlangsung di vOffice Event Space, Centennial Tower, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025). Para peserta berdiskusi mengenai langkah strategis untuk memperkuat sektor kesehatan nasional.

    Acara yang diselenggarakan oleh Sandilogi bersama vOffice, SPH Alumni, dan UPH Alumni ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, CEO vOffice Erwin Soerjadi, serta CEO Siloam Hospitals Group Caroline Riady.

    Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno berbagi wawasan dan solusi terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk upaya mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap fasilitas medis di luar negeri.

    Potensi ekonomi yang hilang akibat banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri mencapai Rp 160 triliun per tahun. Untuk itu, Sandiaga membuka ruang kolaborasi guna menjadikan Bali sebagai pusat wisata kesehatan di Indonesia.

    Menurutnya, untuk bergerak lebih cepat, perlu adanya sinergi dengan sektor swasta guna menciptakan peluang ekonomi baru. Dengan demikian, ekosistem layanan kesehatan yang ditawarkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

    “Kami telah berupaya membangun sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat. Salah satu upaya yang kami dorong adalah menjadikan Bali sebagai pusat wisata medis yang dapat bersaing dengan negara-negara lain,” ujar Sandiaga Uno pada Selasa (18/2/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya perubahan regulasi yang mendukung kolaborasi internasional dalam sektor medis agar Indonesia dapat meningkatkan standar layanan kesehatan dan menarik lebih banyak pasien, baik dari dalam maupun luar negeri.

    Pada kesempatan yang sama, Caroline Riady menyoroti masih kurangnya rumah sakit berkualitas di Indonesia serta pentingnya inovasi dalam industri kesehatan.

    “Kami di Siloam Hospitals terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan, tidak hanya dengan membangun rumah sakit baru, tetapi juga dengan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan lahan, tetapi belum memiliki keahlian dalam operasional rumah sakit,” jelas Caroline.

    Alumni Sekolah Pelita Harapan (SPH) ini juga menambahkan bahwa dalam industri kesehatan, kepercayaan adalah faktor utama yang harus dibangun antara penyedia layanan dan pasien.

    “Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun layanan kesehatan prima di Indonesia,” pungkas Caroline Riady dalam menanggapi peluang ekonomi dari kolaborasi bersama Sandiaga Uno.

     

  • DPR Sebut RUU Kepariwisataan Hampir Masuk Tahap Finalisasi

    DPR Sebut RUU Kepariwisataan Hampir Masuk Tahap Finalisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VII DPR RI menargetkan pembahasan rancangan Undang-undang tentang Perubahan UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan atau RUU Kepariwisataan dapat mencapai tahap finalisasi dalam dua minggu ke depan.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Salim menyampaikan, 50% lebih aturan tersebut dimungkinkan untuk diubah, mengingat urgensi di bidang kepariwisataan yang mengalami banyak pergeseran di lapangan.

    “Jika tidak ada kendala, dalam waktu dua minggu ke depan kita sudah bisa menukik ke dimensi yang lebih teknis,” kata Chusnunia, mengutip laman resmi DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Politisi Fraksi PKB itu menyebut, dengan sisa waktu yang ada, panitia kerja (panja) RUU Kepariwisataan akan melakukan pendalaman terhadap setiap pasal yang mengalami perubahan. 

    Dia menuturkan, pembahasan RUU ini tidak hanya dilakukan di tingkat DPR saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan pelaku industri pariwisata.

    “Kita sudah konsultasikan dengan banyak pihak. Oleh karena itu, kita minta juga dari Kementerian untuk melakukan konsolidasi internal dengan tim yang ditunjuk oleh pemerintah,” tuturnya. 

    Meski sebagian besar substansi dalam UU tersebut diubah, dia memastikan bahwa pilar utama pariwisata tetap dipertahankan. Menurutnya, prinsip dasar yang diusung tetap utuh, tetapi dengan penyesuaian agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

    Dia mengharapkan, perubahan regulasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi industri pariwisata yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan global.

    Sebagai informasi, RUU Kepariwisataan disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 pada Juli 2024.

    Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU kala itu, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.   

    Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.  

    Namun, pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan DPR RI periode 2024-2029. 

    Hal itu sesuai dengan kesepakatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Komisi X pada September 2024. 

    Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan, ketentuan terkait carry over tersebut diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 110 Peraturan DPR RI No.2/2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.  

    “Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat mengusulkan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan menjadi RUU operan untuk periode 2024-2029,” kata Syaiful dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/9/2024).