Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • Kisi-Kisi Soal SKB CPNS Kemenkeu 2024 – Page 3

    Kisi-Kisi Soal SKB CPNS Kemenkeu 2024 – Page 3

    Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 2024 atau SKD CPNS 2024  yang dirilis antara tanggal 17 hingga 19 November 2024.

    Sebelumnya, pelaksanaan SKD dijadwalkan dari 16 Oktober hingga 14 November 2024, dan proses pengolahan nilai akan berlangsung hingga 16 November 2024.

    Penting untuk diketahui, bahwa ketika pengumuman hasil SKD CPNS 2024 akan muncul kode tertentu yang menentukan apakah peserta lolos ketahap selanjutnya apa tidak.

    Dikutip dari pengumuman SKD beberapa instansi yang telah mengumumkan hasil SKD, berikut penjelasan kode tertentu yang dimaksud:

    P/L adalah peserta memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) karena masuk kategori 3 kali formasi.
    P adalah peserta memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 namun tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) karena tidak masuk kategori 3 kali formasi.
    TL adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024
    TH adalah peserta tidak hadir pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
    DIS adalah kode yang menandakan bahwa peserta dinyatakan didiskualifikasi dari SKD CPNS 2024.

    Terus Pantau

    Peserta CPNS 2024 diharapkan terus memantau laman resmi dari masing-masing instansi. Hal ini penting karena pengumuman hasil SKD bisa saja muncul lebih awal atau lebih lambat, tergantung pada kebijakan masing-masing instansi.

    Kemudian, jika hasil SKD telah diumumkan, penting bagi peserta yang lolos untuk mempersiapkan diri menghadapi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

    Pastikan untuk memahami format dan materi yang akan diujikan, serta melakukan persiapan yang matang agar dapat tampil maksimal pada tahap selanjutnya.

  • Pahami Kode Ini Sebelum Cek Pengumuman SKD CPNS 2024 – Page 3

    Pahami Kode Ini Sebelum Cek Pengumuman SKD CPNS 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 2024 atau SKD CPNS 2024  yang dirilis antara tanggal 17 hingga 19 November 2024.

    Sebelumnya, pelaksanaan SKD dijadwalkan dari 16 Oktober hingga 14 November 2024, dan proses pengolahan nilai akan berlangsung hingga 16 November 2024.

    Penting untuk diketahui, bahwa ketika pengumuman hasil SKD CPNS 2024 akan muncul kode tertentu yang menentukan apakah peserta lolos ketahap selanjutnya apa tidak.

    Dikutip dari pengumuman SKD beberapa instansi yang telah mengumumkan hasil SKD, berikut penjelasan kode tertentu yang dimaksud:

    P/L adalah peserta memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) karena masuk kategori 3 kali formasi.

    P adalah peserta memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai denganKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 namun tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) karena tidak masuk kategori 3 kali formasi.

    TL adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024

    TH adalah peserta tidak hadir pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

    DIS adalah kode yang menandakan bahwa peserta dinyatakan didiskualifikasi dari SKD CPNS 2024.

    Terus Pantau

    Peserta CPNS 2024 diharapkan terus memantau laman resmi dari masing-masing instansi. Hal ini penting karena pengumuman hasil SKD bisa saja muncul lebih awal atau lebih lambat, tergantung pada kebijakan masing-masing instansi.

    Kemudian, jika hasil SKD telah diumumkan, penting bagi peserta yang lolos untuk mempersiapkan diri menghadapi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

    Pastikan untuk memahami format dan materi yang akan diujikan, serta melakukan persiapan yang matang agar dapat tampil maksimal pada tahap selanjutnya.

  • Prabowo Disebut Restui Dankormar Dijabat Jenderal Bintang Tiga Nasional 17 November 2024

    Prabowo Disebut Restui Dankormar Dijabat Jenderal Bintang Tiga Nasional 17 November 2024

    Prabowo Disebut Restui Dankormar Dijabat Jenderal Bintang Tiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komandan Korps Marinir (
    Dankormar
    ) Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi menyebut Presiden Prabowo Subianto merestui Korps Marinir dipimpin oleh perwira tinggi (Pati) bintang tiga, yakni Letnan Jenderal (Letjen).
    Ia pun berharap Presiden Prabowo dapat mengumumkan hal tersebut secara resmi pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Korps Marinir dalam waktu dekat.
    “Beliau punya keinginan menyampaikan ke saya secara pribadi, ‘
    Dankormar di tanggal tahun tersebut undang saya, saya akan hadir’.
    Dan sekaligus kami kunci dengan dialog tadi itu seandainya Bapak Presiden besok hadir sekaligus meresmikan Korps Marinir dipimpin oleh letnan jenderal atau bintang tiga, ini merupakan kado terindah buat Korps Marinir di hari ulang tahunnya,” kata Endi dalam sesi wawancara yang dikutip dari YouTube TNI Angkatan Laut (AL), Minggu (17/11/2024).
    Kendati demikian, Endi mengaku belum bisa mengumumkan tanggal pasti puncak perayaan HUT ke-79 Marinir.
    Sementara itu, Presiden Prabowo beserta rombongannya masih berada di luar negeri dalam lawatannya sejak minggu lalu.
    Lawatan itu dijadwalkan selesai pada 23 November 2024.
    Namun, Endi mengungkapkan bahwa marinir sudah menyiapkan rencana puncak perayaan HUT ke-79 akan diisi dengan berbagai pertunjukan dari
    defile
    dan demonstrasi prajurit “Hantu Laut”.
    Kemudian juga ada penampilan parade alat utama sistem senjata (alutsista).
    “Defile
    sudah kita siapkan seluruhnya. Kita siapkan yang terbaik, termasuk mungkin nanti ada sajian demonstrasi ketangkasan prajurit (juga) kita sudah siapkan,” terang Endi.
    Sebagai informasi, hingga kini, Korps Marinir TNI AL dikomandoi oleh perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal TNI atau bintang dua.
    Diketahui, dalam organisasi Korps Marinir TNI AL, penamaan pangkat menggunakan istilah seperti TNI AD.
    Proses kenaikan pangkat Dankormar TNI AL sudah dikawal Markas Besar (Mabes) TNI sejak awal tahun.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI ketika itu, Mayjen R Nugraha Gumilar mengatakan, berkas kenaikan pangkat Dankormar masih diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
    “(Berkas) Dankormar sudah di Setneg,” kata Nugraha melalui pesan tertulis, Kamis (18/1/2024).
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga diketahui beraudiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) saat itu, Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024), untuk membahas strata kepangkatan Dankormar.
    Adapun berkas atau usulan kenaikan pangkat Dankormar sebenarnya telah lolos tingkat dua dan telah diajukan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Kemensetneg pada Mei 2023.
    Hal itu diungkapkan Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.
    “Proses ini sudah uji naskah di Mabes Angkatan (Laut), kemudian di Mabes TNI sudah lolos dan di Kemenhan pun sudah lolos, sekarang maju ke presiden,” kata Ali saat ditemui usai serah terima jabatan Dankormar di lapangan upacara Brigif 1 Kesatria Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan pada 21 Mei 2023.
    Ali juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait validasi organisasi tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update Hasil SKD CPNS 2024 Diumumkan, Simak Tanda Peserta Dinyatakan Lolos dan Ikut Tes SKB

    Update Hasil SKD CPNS 2024 Diumumkan, Simak Tanda Peserta Dinyatakan Lolos dan Ikut Tes SKB

    TRIBUNJATIM.COM – Kabar gembira hasil SKD CPNS 2024 diumumkan.

    Simak tanda-tanda peserta dinyatakan lolos dan ikut SKB

    Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam seleksi CPNS 2024 mulai diumumkan pada Minggu (17/11/2024) besok.

    Peserta dapat mengakses pengumuman hasil SKD CPNS 2024 melalui laman SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/ bagian “Resume Pendaftaran”.

    Hasil SKD CPNS 2024 juga dapat dilihat di laman instansi yang didaftar dengan mengunduh lampiran pengumuman hasil SKD CPNS 2024.

    Tanda Peserta Dinyatakan Lolos dan Ikut SKB
     
    Ada tanda khusus bagi peserta yang dinyatakan lulus SKD CPNS 2024 dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

    Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang nilainya memenuhi atau melebihi ambang batas atau passing grade pada setiap tes di SKD.

    Mereka juga termasuk dalam daftar perangkingan dari tiga kali jumlah formasi yang dibutuhkan. 

    Misal, jika sebuah instansi membuka 3 formasi, maka hanya 9 peserta dengan nilai SKD tertinggi dan memenuhi passing grade yang akan lolos ke tahap SKB.

    Artinya, mendapatkan nilai yang memenuhi bahkan melebihi ambang batas tidak selalu menjamin peserta lolos sebab hanya akan diambil tiga kali jumlah formasi untuk mengikuti SKB.

    Nah, peserta yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti SKB adalah peserta yang ditandai dengan kode “P/L” di kolom keterangan dalam pengumuman hasil SKD CPNS 2024.

    Kode “P/L” berarti peserta memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 dan berhak mengikuti SKB karena masuk 3 kali formasi.

    Selain kode “P/L”, juga ada kode lain yang muncul dalam kolom keterangan di pengumuman hasil SKD CPNS 2024.

    P adalah peserta memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024, tapi tidak dapat mengikuti SKB karena tidak masuk 3 kali formasi.
    TL adalah peserta tidak memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan
    Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024.
    TH adalah peserta tidak hadir pada pelaksanaan SKD.
    DIS adalah pelamar yang dinyatakan didiskualifikasi karena melakukan kecurangan.

    Adakah Masa Sanggah?

    Lantas, bagaimana dengan nasib peserta yang memenuhi ambang batas, tapi tidak lolos di perangkingan? 

    Maka, ia tetap dinyatakan gagal dan tidak berhak mengikuti SKB.

    Mereka juga tidak dapat melakukan sanggahan seperti pada tahap administrasi.

    Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memang tidak memberikan masa sanggah untuk hasil SKD CPNS 2024. 

    Diketahui, masa sanggah adalah waktu yang diberikan kepada pelamar CPNS untuk mengajukan sanggahan atau bantahan atas hasil seleksi. 

    Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vino Dita Tama, mengatakan berbeda dengan pengumuman hasil administrasi, pengumuman hasil SKD CPNS 2024 tidak diikuti masa sanggah. 

    “Memang tidak pernah ada sanggah hasil SKD,” ujarnya dikutip dari Kompas.com.

    Menurut dia, hal tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) selaku pengarah Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

    Cara Cek Hasil SKD CPNS 2024

    Ada dua cara untuk melihat hasil SKD CPNS 2024 yaitu melalui laman resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id dan situs resmi setiap instansi yang dilamar.

    Berikut cara cek hasil SKD CPNS 2024 lewat laman resmi SSCASN:

    Kunjungi laman https://sscasn.bkn.go.id/
    Klik “Login” atau “Masuk” di pojok kanan atas
    Masuk menggunakan akun masing-masing peserta
    Input Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password, lalu klik “Masuk”
    Setelah berhasil masuk, akan ditampilkan resume pendaftaran beserta keterangan kelulusan SKD CPNS 2024.

    Sementara itu, berikut cara cek hasil SKD CPNS 2024 lewat laman resmi setiap instansi.

    Kunjungi laman resmi instansi yang dilamar
    Klik menu “Pengumuman”
    Download hasil SKD CPNS 2024
    Setelah berhasil diunduh, cari nama pada lampiran pengumuman

    Berita seputar CPNS 2024 lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Honorer Tak Lolos PPPK 2024 Bisa Jadi PPPK Paruh Waktu, Begini Syaratnya

    Honorer Tak Lolos PPPK 2024 Bisa Jadi PPPK Paruh Waktu, Begini Syaratnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal ditiadakan tahun 2025.  Itu sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN.

    Dalam rangka penuntasan pegawai non ASN, pemerintah membuka pendaftaran Calon ASN (CASN) tahun ini. Baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

    Khusus PPPK sendiri, ada dua tahap pendaftaran. Tahap pertama diprioritaskan bagi pelamar prioritas. Meliputi Pelamar prioritas guru dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023; Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN.

    Kemudian untuk PPPK periode II, hanya dibuka untuk tenaga non ASN alias honorer yang aktif bekerja di Instansi pemerintah. Dalam hal ini termasuk mereka yang merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah.

    Lalu bagaimana jika tidak pegawai honorer tidak lolos?

    Pemerintah telah menyiapkan skema paruh waktu. PPPK Paruh Waktu diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 202

    Tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu dengan catatan mereka wajib menikuti semua rangkaian seleksi.

    Skema ini sebenarnya bukan barang baru. Telah dibahas sejak tahun 2023.

    Diharapkan skema ini jadi solusi, agar tenaga honorer tidak kehilangan pendapatan setelah pegawai honorer dihapuskan. Namun agar bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tenaga honorer harus memenuhi syarat administrasi terlebih dahulu.

  • KemenPAN-RB & BPK Kolaborasi Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

    KemenPAN-RB & BPK Kolaborasi Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini bersama bersama Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto melakukan pertemuan dengan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan kerja sama antara Kementerian PANRB dan BPK RI guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

    Rini mengatakan kolaborasi antara Kementerian PANRB dan BPK RI terus berjalan sehingga terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara untuk penguatan kinerja pemerintah.

    “Mesin birokrasi amat menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. BPK RI yang punya tugas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran secara langsung punya andil pada kelincahan mesin birokrasi,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Anggota III BPK RI di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (14/11).

    Rini mengungkapkan pada dasarnya baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Menurutnya, desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan.

    Adapun saat ini, Kementerian PANRB telah menajamkan arah reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak dengan RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, dan kolaborasi antar instansi terkait RB yang lebih mengedepankan integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.

    Rini menambahkan, Kementerian PANRB juga berupaya agar Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh BPK RI di lingkup Kementerian PANRB dapat dilaksanakan dengan baik. Hingga saat ini, Kementerian PANRB telah memperoleh Predikat Opini WTP 10 kali berturut-turut. Menurutnya, hal ini merupakan prestasi yang harus terus dipertahankan.

    “Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih untuk kerja sama dan sinergi yang baik antara BPK dan Kementerian PANRB selama ini. Semoga kita tidak cepat berpuas diri terhadap capaian dan prestasi yang sudah diraih, namun dapat terus-menerus melakukan perbaikan dan berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

    Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq mengatakan BPK RI berperan penting dalam pencapaian RPJMN 2020-2024. Adapun dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023, BPK tetap mengedepankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.

    “Dengan bersinergi, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga hasil pemeriksaan dapat menilai capaian positif serta memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh dan lintas sektoral untuk pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Kementerian PANRB setujui organisasi dan tata kerja baru KPPU

    Kementerian PANRB setujui organisasi dan tata kerja baru KPPU

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Rini Widyantini (ketiga kiri) bersama pejabat Komisi Pengawas Persaingana Usaha (KPPU) usai pertemuan di Jakarta, Rabu (13/11/2024). (ANTARA)

    Kementerian PANRB setujui organisasi dan tata kerja baru KPPU
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 November 2024 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyetujui struktur organisasi dan tata kerja baru Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan mendorongnya untuk segera disahkan demi keberlangsungan aktivitas lembaga.

    “Kami mendukung penuh upaya agar peraturan organisasi dan tata kerja KPPU segera terbit dan dapat diimplementasikan,” ucap Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan KPPU di Jakarta, Rabu (13/11), sebagaimana pernyataan tertulis KPPU yang diterima di Jakarta.

    Rini menegaskan bahwa KPPU akan menjadi mitra KemenPANRB dalam mendukung reformasi birokrasi tematik. Untuk itu, ia memerintahkan Deputi Reformasi Birokrasi KemenPANRB bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal KPPU untuk mendorong hal tersebut.

    Pengesahan tersebut dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2024 tentang KPPU yang mengatur bahwa organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPPU harus disetujui secara tertulis oleh menteri terkait, yang dalam hal ini adalah Menteri PANRB. Dengan persetujuan Menteri Rini, KPPU akan melanjutkan proses harmonisasi dan pengundangan bagi rancangan peraturan KPPU terkait, demikian menurut Ketua KPPU M Fanshurullah Asa.

    Menurut rencana, organisasi Sekretariat Jenderal KPPU akan dibagi menjadi lima biro, yaitu Biro Administrasi; Biro Hukum, Data dan Informasi; Biro Penegakan Hukum; Biro Pencegahan; dan Biro Kemitraan.

    “Dengan persetujuan ini, KPPU dapat segera melakukan langkah lanjutan atas peraturan organisasi dan tata kerja kami, khususnya untuk mengakselerasi proses alih status pegawai KPPU sebagai aparatur sipil negara sehingga proses pengawasan persaingan usaha menjadi semakin baik,” kata Fanshurullah.

    Selain itu, Plt. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Perekonomian, Kemaritiman, dan Investasi KemenPANRB Ario Wiriandhi menyampaikan bahwa pihaknya menaruh perhatian terhadap proses transformasi KPPU sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjunjung tinggi kemandirian di semua sektor.

    Pertemuan tersebut juga membahas kantor wilayah KPPU yang akan diatur sebagai satuan pelaksana non-eselon serta pemetaannya demi kelangsungan iklim usaha yang baik dan mempermudah pelaku usaha maupun masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Mudahkan akses pelayanan, Mall Pelayanan Publik Majalengka diresmikan

    Mudahkan akses pelayanan, Mall Pelayanan Publik Majalengka diresmikan

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Mudahkan akses pelayanan, Mall Pelayanan Publik Majalengka diresmikan
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 November 2024 – 14:56 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat kini telah memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) berpusat di Jalan Ahmad Yani seberang SMAN 2 Majalengka atau eks Gedung Kejaksaan Negeri Majalengka. 

    MPP sebagai sentra pelayanan ini akan menyediakan beragam layanan publik dalam satu lokasi yang nyaman dan terpadu, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.

    “Kami targetkan gedung MPP ini mulai beroperasi pada bulan Desember 2024. Peresmiannya akan dihadiri oleh perwakilan Kemenpan RB,” kata Pj Sekda Majalengka, Aeron Randi, Selasa (12/11).

    Mall Pelayanan Publik diketahui akan mengintegrasikan 14 gerai layanan yang mencakup berbagai kebutuhan publik, diantaranya layanan perizinan usaha, perekaman e-KTP, layanan mutasi siswa dan verifikasi izin sarana kesehatan.

    Selain itu, tersedia pula layanan pendaftaran haji, informasi sertifikat tanah, pendaftaran wajib pajak, izin angkutan, pembuatan paspor hingga layanan perbankan.

    Aeron menambahkan, seluruh layanan di MPP akan berbasis sistem digital untuk memudahkan akses dan meningkatkan efisiensi. Setiap instansi di MPP akan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung kualitas pelayanan.

    “Sesuai instruksi Pak Pj Bupati, SDM di tiap instansi akan dilatih dan dibina secara berkala agar memberikan pelayanan yang prima,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Rabu (13/11). 

    Lebih lanjut, dikatakannya bahwa ke depannya MPP juga berencana menyediakan fasilitas “mini” di beberapa lokasi terpencil guna memastikan masyarakat yang jauh dari pusat kota tetap dapat mengakses layanan serupa.

    Kehadiran MPP diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Akses pelayanan ini dapat mempermudah proses investasi, sehingga diharapkan nilai investasi di Majalengka akan semakin meningkat.

    Selain itu, dengan adanya MPP Majalengka, perekonomian masyarakat juga diharapkan ikut berkembang. “MPP tidak hanya memudahkan layanan publik, tetapi juga menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pelaku usaha dan investor untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah,” tukasnya. 

    Sementara Kepala kementrian agama Kabupaten Majalengka, Agus Sutisna, sangat mengapresiasi akan beroperasinya mall pelayanan publik Majalengka, dimana Kemenag Majalengka telah menandatangani MOU dan akan membuka layanan di MPP Majalengka.

    Agus Sutisna mengatakan Kemenag Majalengka akan membuka tiga layanan diantaranya layanan pendaftaran menikah, layanan produk halal dan layanan penerimaan wakaf uang 

    “Ini bentuk sinergitas antara lembaga vertikal dengan lembaga daerah dan Alhamdulillah kami bisa ikut berpartisipasi tentu dalam hal untuk memudahkan layanan masyarakat,” terangnya.

    Tiga layanan publik tersebut kata Agus yaitu layanan pendaftaran nikah, layanan produk halal dan layanan penerimaan wakaf uang.

    “Jadi di MPP ini ada tiga layanan, pertama ada layanan pendaftaran nikah, kedua layanan produk halal dan layanan penerimaan wakaf uang, dan itu semua kita lakukan inshaa Allah terjadwal oleh petugas kami masing-masing,” tandasnya.

    Sementara untuk layanan pendaftaran nikah di MPP khusus hanya untuk pendaftaran saja, namun menurut Agus jika ada yang menginginkan nikah kantor di MPP pihaknya siap melayani.

    “Oiya, yang selama ini menikah di KUA kita membuka layanan di MPP, tapi hanya sekedar untuk pendaftaran, tapi kalau misalkan dikehendaki untuk nikah kantor kita layani. Dan inshaa Allah tanggal 18 itu kita akan ada nikah kantor yang akan dilaksanakan di MPP kalau gak salah dua pasang pengantin,,” imbuhnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pastikan Pelayanan Optimal, Menpan-RB Akselerasi Penyelesaian Organisasi KMP Bersama Mensesneg dan Wamenkeu Nasional 12 November 2024

    Pastikan Pelayanan Optimal, Menpan-RB Akselerasi Penyelesaian Organisasi KMP Bersama Mensesneg dan Wamenkeu Nasional 12 November 2024

    Pastikan Pelayanan Optimal, Menpan-RB Akselerasi Penyelesaian Organisasi KMP Bersama Mensesneg dan Wamenkeu
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini melaksanakan rapat bersama Menteri Sekretaris Negara (
    Mensesneg
    ) Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Keuangan (
    Wamenkeu
    ) Thomas Djiwandono di Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), Selasa (12/11/2024). 
    Rapat tersebut membahas sejumlah hal, salah satunya penataan struktur organisasi kementerian di
    Kabinet Merah Putih
    (KMP) yang baru terbentuk.
    Rini menyampaikan, penataan organisasi diperlukan untuk mengakselerasi pelayanan yang diberikan kementerian di Kabinet Merah Putih kepada masyarakat, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI)
    Prabowo
    Subianto. 
    Dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu, Prabowo menyampaikan bahwa perlu adanya perbaikan birokrasi untuk bisa lebih memudahkan masyarakat.
    “Jadi, tadi pembahasannya agar bagaimana para menteri dan kementerian-kementerian yang mengalami perubahan tidak akan kesulitan didalam tata kelolanya, terutama dalam melaksanakan apa yang menjadi arahan Presiden,” kata Rini dalam siaran pers.
    Dia juga menyampaikan, penataan struktur yang dilaksanakan tidak menghambat tugas dan fungsi kementerian yang tengah berjalan.
    Sebaliknya, penataan struktur akan mengakselerasi tugas-tugas untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. 
    Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Kemensetneg, dan Kemenkeu tengah membahas pengalihan anggaran terhadap kementerian yang baru dibentuk dan yang mengalami perubahan struktur.
    Agenda rapat juga membahas terkait kepegawaian. Dalam hal ini, perlu adanya penyesuaian dan pengalihan pegawai pada kementerian yang baru dibentuk dan yang mengalami perubahan struktur. 
    Pegawai yang instansinya mengalami perubahan struktur dapat dialihkan ke kementerian yang baru dibentuk sebagai upaya optimalisasi yang berujung pada pelayanan kepada masyarakat. 
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MenPAN-RB Ajak ASN Lanjutkan Perjuangan Pahlawan

    MenPAN-RB Ajak ASN Lanjutkan Perjuangan Pahlawan

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hal itu sejalan dengan semangat Hari Pahlawan 10 November 2024.

    Menurutnya, Hari Pahlawan tidak sekadar memperingati sejarah namun juga momentum untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan untuk memajukan bangsa. Hal itu diungkapkan olehnya saat mengikuti Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, hari ini.

    “Saya berharap kepada seluruh ASN di Indonesia untuk bersama-sama meneruskan perjuangan para pahlawan, untuk memperbaiki negeri ini, khususnya bagaimana memperbaiki birokrasi kita,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

    Menurutnya, ASN dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan lewat beragam karya sesuai tugas dan kewajibannya.

    “Melalui tugas dan kewajiban kita, baik dalam memberikan pelayanan publik yang prima maupun menjalankan Reformasi Birokrasi yang transparan dan akuntabel. kita semua adalah bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik,” tegasnya.

    Rini menekankan setiap ASN yang bekerja penuh dedikasi dan integritas adalah salah satu bentuk kontribusi untuk bangsa ini.

    “Semangat kepahlawanan harus terus menginspirasi kita agar selalu memberikan yang terbaik bagi negara serta menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pahlawan,” tutupnya.

    (ega/ega)