Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • Top 5 News: Pesan Baim Wong untuk Kiano dan Kenzo hingga Reaksi Ririe Fairus setelah Ayus Nikah dengan Nissa Sabyan

    Top 5 News: Pesan Baim Wong untuk Kiano dan Kenzo hingga Reaksi Ririe Fairus setelah Ayus Nikah dengan Nissa Sabyan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah pemberitaan pada Jumat (22/11/2024) menarik perhatian pembaca. Berita pesan Baim Wong untuk kedua anaknya Kiano dan Kenzo untuk tetap ingat dengan ibunya Paula Verhoeven menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com.

    Berita lainnya yang masuk kategori terpopuler, yakni reaksi Ririe Fairus terhadap pernikahan Ayus dan Nissa Sabyan, link video 7 menit srikandi pesilat berbaju hitam yang viral di X, daftar libur dan cuti bersama pada 2025, dan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan.

    Berikut top 5 news atau lima berita terpopuler Beritasatu.com.

    1. Pesan Baim Wong untuk Kiano dan Kenzo: Jangan Pernah Lupa sama Mamanya
    Selebritas Baim Wong selalu mengingatkan kepada kedua putranya, Kiano dan Kenzo, agar selalu ingat dengan Paula Verhoeven sebagai ibu mereka. Pesan dari Baim Wong itu untuk anak-anaknya tidak pernah lupa disampaikan setiap saat.

    “Saya itu selalu ingatkan kepada Kiano dan Kenzo agar tidak boleh melupakan orang tuanya sampai kapan pun, termasuk ke mamanya (Paula Verhoeven),” ujar Baim Wong dikutip dari channel YouTube, Jumat (22/11/2024).

    Baim Wong mengaku tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di rumah. Ia merasa, setiap aktivitasnya Kiano dan Kenzo selalu ikut bersamanya.

    2. Reaksi Ririe Fairus Lihat Ayus Nikah Lagi dengan Nissa Sabyan
    Mantan istri Ahmad Fairuz atau Ayus, Ririe Fairus buka suara ketika melihat Ayus menikah untuk kedua kali dengan Nissa ‘Sabyan’.

    Ririe Fairus memilih untuk mengungkapkan isi hatinya  tentang pernikahan Nissa ‘Sabyan’ dan Ayus lewat media sosial di Instagram miliknya. Ia terlihat mempertanyakan soal gundah-gulana atas apa yang dirasakan kepada ustaz Irfan Rizki Haas soal keikhlasan.

    Pertanyaan dari Ririe Fairus itu mengisyaratkan dirinya masih seakan belum ikhlas mantan suaminya, Ayus yang menikah dengan Nissa ‘Sabyan’ perempuan yang diduga mengkhianati dirinya yang menyebabkan rumah tangganya retak.

    3. Link Full Video Srikandi 7 Menit Viral di X, Perlihatkan Perempuan Pesilat Berbaju Hitam
    Video srikandi 7 menit viral di media sosial platform X. Hal ini membuat warganet di X mencari link dari video srikandi yang berdurasi 7 menit tersebut.

    Penelusuran Beritasatu.com di X, terlihat link video srikandi 7 menit diposting oleh beberapa akun. Postingan ini memperlihatkan seorang wanita berkerudung dan baju hitam yang menggunakan baju silat.

    Pada bagian atas video, terlihat tulisan bertuliskan “srikandi viral, Tangerang, Banten”. Video srikandi 7 menit viral ini menimbulkan perdebatan di kalangan warganet.

    4. Daftar Tanggal Merah dan Cuti Bersama di Kalender 2025
    Tanggal merah dan cuti bersama di kalender 2025 telah ditetapkan dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Terdapat 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama pada kalender 2025.

    Pemerintah baru saja mengeluarkan SKB Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Penerbitan SKB tiga menteri ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama pada 2025.

    5. Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ketua Komisi III Duga Pembunuhan Berencana
    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai, kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan merupakan pembunuhan berencana. Dalam insiden itu, Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari tewas ditembak Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

    “Dia merencanakan itu untuk menembak. Saya menduga itu (kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan) pembunuhan berencana. Namun, nanti penyidik silakan memprosesnya,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Habiburokhman menyoroti motif pembunuhan yang dilakukan pelaku. Disilanyir adanya kemungkinan pelaku menjadi backing oknum tambang ilegal galian C.

  • MenPANRB-Kepala Staf Kepresidenan bahas tata kelola dan penguatan SDM

    MenPANRB-Kepala Staf Kepresidenan bahas tata kelola dan penguatan SDM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penguatan kelembagaan Kantor Staf Presiden (KSP) yang mencakup aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur.

    “Saya bertemu dengan Pak Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. Kita membicarakan beberapa hal terkait dengan isu-isu yang tentunya perlu kita selesaikan. Utamanya untuk lebih mendorong terselenggaranya transformasi digital di instansi pemerintah,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan perjalanan transformasi digital Indonesia telah diperkuat dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

    Rini juga menjelaskan saat ini pihaknya tengah berfokus untuk melakukan penataan organisasi di sejumlah kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih (KMP), salah satunya di KSP.

    Dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, Kantor Staf Presiden (KSP) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

    Lembaga itu mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, pengelolaan isu strategis, dan diseminasi informasi.

    “Kami juga mengucapkan terima kasih Pak KSP dan tim sejak awal berdirinya selalu berada bersisian dengan Kementerian PANRB di dalam mendorong reformasi birokrasi dan kerja sama ini tentunya akan terus kita lanjutkan, kolaborasi ini juga akan terus kita lanjutkan tentunya dalam kerangka untuk mencapai apa yang sudah diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Rini.

    Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto berharap dengan dukungan dari Kementerian PANRB dari sisi penguatan dan penataan pada aspek tata kelola, kelembagaan, maupun SDM aparatur KSP dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan efektif dan efisien.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapan Awal Puasa Ramadan 2025? Simak Perkiraanya di Sini

    Kapan Awal Puasa Ramadan 2025? Simak Perkiraanya di Sini

    Jakarta: Tahun 2024 akan segera berakhir. Umat Islam juga segera menyambut momen penting di setiap tahunnya, yakni puasa Ramadan.

    Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial bagi umat muslim karena akan menjalankan 
    rukun Islam yang keempat yakni berpuasa. Bulan ini juga memiliki sejumlah keutamaan seperti waktu diturunkannya Al-Qur’an, bulan penuh ampunan, hingga bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadr.

    Setiap tahunnya, umat muslim mempertanyakan bulan Ramadan jatuh di bulan apa dan kapan dimulai awal puasa Ramadan. Begitu juga pada tahun 2025, bagi yang ingin tahu kapan puasa Ramadhan 2025 akan dimulai, yuk simak perkiraannya di bawah ini.
    Kapan Awal Puasa Ramadan dan Akhir Ramadan?
    Meski tanggal puasa Ramadan belum resmi ditetapkan, lantaran ketetapan jadwal puasa Ramadan biasanya ditetapkan dalam sidang isbat. Meski demikian, ada sejumlah prediksi yang bisa menjadi acuan sementara.

    Salah satunya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang memuat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, SKB ini bisa dijadikan gambaran kapan pelaksanaan jadwal puasa Ramadan 2025 di Indonesia.
     
    Menurut keputusan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 yang tertuang dalam SKB yang dibuat Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuliskan hari libur nasional Idulfitri jatuh pada tanggal 31 Maret–1 April 2025.
     

     

    Perkiraan Awal Puasa Ramadan 2025
    Bila menghitung pelaksanaan puasa Ramadan selama sebulan penuh (29-30 hari), artinya puasa Ramadan 2025 diperkirakan jatuh pada awal bulan Maret 2024.
     
    Hal ini juga selaras dengan prediksi rukyatul hilal global sebagaimana termuat dalam kalender Hijriah yang disusun Alhabib yang mengonversi kalender Hijriah-Masehi, Dimana awal puasa 2025 jatuh pada 1 Maret 2025.
     
    Ini juga serupa dengan perhitungan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah, 1 Ramadhan 1446 H diprediksi jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 Masehi. 

    Berdasarkan kalender tersebut, puasa Ramadan 2025 tinggal 100 hari lagi, atau sekitar empat bulan dari sekarang. Meski begitu, kepastian mengenai awal Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama RI.

    Jakarta: Tahun 2024 akan segera berakhir. Umat Islam juga segera menyambut momen penting di setiap tahunnya, yakni puasa Ramadan.
     
    Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial bagi umat muslim karena akan menjalankan 
    rukun Islam yang keempat yakni berpuasa. Bulan ini juga memiliki sejumlah keutamaan seperti waktu diturunkannya Al-Qur’an, bulan penuh ampunan, hingga bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadr.
     
    Setiap tahunnya, umat muslim mempertanyakan bulan Ramadan jatuh di bulan apa dan kapan dimulai awal puasa Ramadan. Begitu juga pada tahun 2025, bagi yang ingin tahu kapan puasa Ramadhan 2025 akan dimulai, yuk simak perkiraannya di bawah ini.
    Kapan Awal Puasa Ramadan dan Akhir Ramadan?
    Meski tanggal puasa Ramadan belum resmi ditetapkan, lantaran ketetapan jadwal puasa Ramadan biasanya ditetapkan dalam sidang isbat. Meski demikian, ada sejumlah prediksi yang bisa menjadi acuan sementara.
    Salah satunya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang memuat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, SKB ini bisa dijadikan gambaran kapan pelaksanaan jadwal puasa Ramadan 2025 di Indonesia.
     
    Menurut keputusan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 yang tertuang dalam SKB yang dibuat Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuliskan hari libur nasional Idulfitri jatuh pada tanggal 31 Maret–1 April 2025.
     

     

    Perkiraan Awal Puasa Ramadan 2025
    Bila menghitung pelaksanaan puasa Ramadan selama sebulan penuh (29-30 hari), artinya puasa Ramadan 2025 diperkirakan jatuh pada awal bulan Maret 2024.
     
    Hal ini juga selaras dengan prediksi rukyatul hilal global sebagaimana termuat dalam kalender Hijriah yang disusun Alhabib yang mengonversi kalender Hijriah-Masehi, Dimana awal puasa 2025 jatuh pada 1 Maret 2025.
     
    Ini juga serupa dengan perhitungan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah, 1 Ramadhan 1446 H diprediksi jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 Masehi. 
     
    Berdasarkan kalender tersebut, puasa Ramadan 2025 tinggal 100 hari lagi, atau sekitar empat bulan dari sekarang. Meski begitu, kepastian mengenai awal Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama RI.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Menteri PANRB minta Korpri wujudkan ASN unggul demi kemajuan RI

    Menteri PANRB minta Korpri wujudkan ASN unggul demi kemajuan RI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk dapat bersama mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang unggul demi kemajuan Indonesia.

    Terwujudnya ASN unggul menjadi kunci dalam membangun pemerintahan yang efektif dan melayani sejalan dengan visi Indonesia Maju.

    “Dalam membangun ASN unggul ini terdapat tiga strategi penting yang harus dilakukan. Pertama, mendorong ASN untuk memiliki kompetensi digital, dimana ASN harus memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan literasi digital yang mumpuni juga merupakan kunci dalam memastikan agar pelayanan publik tetap relevan. Talenta digital juga akan menjadi prioritas untuk menjalankan tata kelola birokrasi yang lebih efisien.

    Strategi kedua yang juga tak kalah penting berkenaan dengan inovasi yang berkelanjutan. Para pimpinan harus dapat mendorong ASN untuk memiliki kemampuan membangun inovasi yang berkelanjutan.

    Melalui inovasi yang berkelanjutan ini, ASN dapat menjadi problem solver terhadap masalah yang dihadapi, bukan hanya sekadar menjalankan pekerjaan yang bersifat rutin.

    “Berorientasi pada pelayanan menjadi strategi ketiga yang harus dimiliki oleh setiap ASN untuk mewujudkan ASN unggul. Dengan demikian, ASN dapat menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dan mampu melayani dengan hati, baik melalui teknologi maupun interaksi langsung,” ujarnya.

    Rini yang juga Penasihat Harian Dewan Pengurus Korpri Nasional menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi juga selaras dengan tema HUT Ke-53 ini, “Korpri Wujudkan ASN Unggul untuk Indonesia Maju”.

    Arahan tersebut di antaranya terkait dengan pengelolaan ASN, responsivitas birokrasi, reformasi pelayanan publik, pelayan berbasis teknologi, dan penguatan koordinasi antar-lembaga.

    Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, meski tidak secara eksplisit mendefinisikan ASN unggul, dijelaskan bahwa ASN unggul adalah ASN yang memenuhi standar kompetensi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, berorientasi publik, berkomitmen pada pengembangan diri serta memiliki wawasan kebangsaan.

    “ASN unggul diharapkan menjadi motor penggerak pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan nasional,” tambah Rini.

    Untuk mewujudkan ASN unggul tersebut, dia berharap Korpri dapat memainkan peran strategis sebagai katalisator.

    Dirinya berharap Korpri berperan dalam memberikan kontribusi nyata mendukung visi dan agenda Presiden, menguatkan profesionalisme ASN, serta menjadi mitra strategis dalam reformasi birokrasi.

    Setiap ASN merupakan bagian dari Korpri dan memainkan peran strategis dalam mewujudkan transformasi birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

    “Pada momentum ini, saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus mengembangkan kapasitas, memperkuat integritas, dan menjaga semangat pengabdian kepada bangsa dan negara,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua III Dewan Pengurus Korpri Nasional Suharti mengatakan tema yang diangkat ini mencerminkan semangat untuk memastikan Korpri dapat memperkuat dan menjadi penggerak utama dalam pembangunan bangsa selaku penyedia pelayanan publik.

    Korpri tidak hanya fokus pada pengembangan kompetensi individu, namun juga pada pengembangan institusi.

    “Korpri punya tanggung jawab yang besar untuk menciptakan ASN yang adaptif, inovatif, dan profesional. Selain itu, Korpri juga fokus pada penguatan institusi dan solidaritas kolektif sehingga Korpri mampu menjadi agen perubahan yang mampu menjawab tantangan zaman,” pungkas Suharti.

    Seminar Nasional ini merupakan rangkaian dari perayaan HUT Korpri. Seminar nasional ini mengangkat berbagai topik, di antaranya penguatan kelembagaan Korpri, peningkatan literasi digital, hingga kepemimpinan generatif yang merupakan kebutuhan strategis dan harus dijawab oleh ASN di era transformasi global.

    Sebelumnya, telah dilaksanakan MTQ VII Korpri Tingkat Nasional, Pekan Olahraga Korpri, Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Korpri Award, dan Pemilihan Duta Korpri.

    Acara puncak HUT Ke-53 Korpri direncanakan akan dilaksanakan pada 29 November dan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indonesia-Singapura perkuat kerja sama untuk pelayanan publik inklusif

    Indonesia-Singapura perkuat kerja sama untuk pelayanan publik inklusif

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (kanan), dan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng saat mengadakan pertemuan di Jakarta, Selasa (19/11/2024). ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB

    Indonesia-Singapura perkuat kerja sama untuk pelayanan publik inklusif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 November 2024 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk memperkuat kerja sama antarkedua negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan transformasi digital. Penguatan kerja sama tersebut dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng.

    “Kami harus belajar bagaimana Pemerintah Singapura mengembangkan digitalisasi di sana. Kami juga ingin mempelajari cara pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait transformasi digital agar dapat diterima dan dimanfaatkan,” kata Menteri PANRB dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menteri PANRB menjelaskan  saat ini tata kelola transformasi digital yang terintegrasi dan inklusif menjadi penting untuk membangun platform strategis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dalam aspek transformasi digital ke depan akan memprioritaskan pendekatan yang berpusat kepada masyarakat dengan lebih terlibat dalam berbagai aspek kehidupan.

    Terlebih, kata dia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Sementara itu, Kwok Fook Seng menguraikan proses integrasi dan transformasi digital Singapura hingga berada di posisi saat ini membutuhkan waktu hampir dua dekade.

    Pada awal pembangunannya, kata dia, Pemerintah Singapura juga menghadapi tantangan yang sama dengan yang dialami Pemerintah Indonesia saat ini dalam mengintegrasikan berbagai aplikasi yang dimiliki instansi pemerintah.

    “Masing-masing kementerian/lembaga membangun aplikasi, dan kami juga memerlukan waktu untuk melakukan integrasi,” katanya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa Pemerintah Singapura tetap mengedepankan pelayanan publik inklusif di tengah upaya digitalisasi pelayanan dengan masih mempertahankan pelayanan konvensional untuk menjamin warga dari lintas generasi terlayani dengan baik.

    “Kami masih menggunakan cara-cara lama untuk melayani senior citizen (penduduk tua, red.) yang secara kemampuan digital tidak sebaik generasi muda, karena secara prinsipnya, pelayanan publik itu harus bisa merangkul dan melayani semua,” jelasnya.

    Sumber : Antara

  • Pj Gubernur Papua Barat Daya Minta Pengumuman Seleksi CPNS Diundur

    Pj Gubernur Papua Barat Daya Minta Pengumuman Seleksi CPNS Diundur

    Jakarta: Pj Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Muhammad Musa’ad bersama Pj Wali Kota dan Pj Bupati se-Papua Barat Daya serta jajarannya didampingi anggota DPD RI/MPR RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor dan sejumlah orang mendatangi kantor Kemenpan RB.

    Mereka meminta agar pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 ditunda hingga selesai pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024. 

    “Jadi, kami tadi sudah bertemu dan menyampaikan maksud agar pengumuman seleksi CPNS 2024 ini ditunda dulu sampai selesai Pilkada dan mari kita berembuk kembali guna mencari solusi. Karena masih banyak formasi yang kosong dan seharusnya itu bisa dioptmalkan,” kata Muhammad Musa’ad dalam keterangan pers, Selasa, 19 November 2024. 
     

    Musa’ad menjelaskan permintaan ini juga menyusul kabar ribuan pelamar CPNS 2024 secara nasional dinyatakan tidak lolos seleksi. Sementara tahapan masih berlanjut dan belum ada ketetapan, termasuk di dalamnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

    Menurut dia masih banyak formasi yang kosong di antara ribuan peserta ini di antaranya warga Papua Barat Daya. 

    Sebelumnya dua pemuda perwakilan dari Aliansi Pejuang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024, Iman Yusuf (Banten), dan Angga Dendi (Gresik, Jawa Timur), menemui Paul Finsen Mayor menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang dinilai janggal pada prosesi penerimaan CPNS belum lama ini. 

    Sebelumnya Paul Finsen juga menerima aspirasi yang sama dari pemuda-pemudi Kabupaten Raja Ampat di masa reses baru-baru ini. Alasan kuat meneruskan aspirasi antaran berkaitan dengan bidang komite yang diduduki saat ini di DPD RI.

    Selanjutnya ia menindaklanjuti dengan menjembatani komunikasi bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait yaitu Kemenpan-RB. 

    “Jadi, setelah berkomunikasi dengan kemeterian terkait, maka solusinya adalah menunda dulu pengumuman sampai Pilkada selesai. Dan saya tetap berharap peraturannya mengacu pada regulasi kebijakan Kemenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018, sebagai dasar pertimbangan yang sudah pernah dilakukan,” jelasnya. 

    Di sisi lain, Anggota DPD RI asal Papua Barat, Abdullah Manaray, menekankan agar pemerintah pusat merubah kebijakan dan mengusulkan kembali tentang Optimalisasi Formasi Kosong tersebut khususnya anak-anak Papua guna menghindari aksi protes keras dari masyarakat Papua.

    Jakarta: Pj Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Muhammad Musa’ad bersama Pj Wali Kota dan Pj Bupati se-Papua Barat Daya serta jajarannya didampingi anggota DPD RI/MPR RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor dan sejumlah orang mendatangi kantor Kemenpan RB.
     
    Mereka meminta agar pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 ditunda hingga selesai pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024. 
     
    “Jadi, kami tadi sudah bertemu dan menyampaikan maksud agar pengumuman seleksi CPNS 2024 ini ditunda dulu sampai selesai Pilkada dan mari kita berembuk kembali guna mencari solusi. Karena masih banyak formasi yang kosong dan seharusnya itu bisa dioptmalkan,” kata Muhammad Musa’ad dalam keterangan pers, Selasa, 19 November 2024. 
     

    Musa’ad menjelaskan permintaan ini juga menyusul kabar ribuan pelamar CPNS 2024 secara nasional dinyatakan tidak lolos seleksi. Sementara tahapan masih berlanjut dan belum ada ketetapan, termasuk di dalamnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
    Menurut dia masih banyak formasi yang kosong di antara ribuan peserta ini di antaranya warga Papua Barat Daya. 
     
    Sebelumnya dua pemuda perwakilan dari Aliansi Pejuang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024, Iman Yusuf (Banten), dan Angga Dendi (Gresik, Jawa Timur), menemui Paul Finsen Mayor menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang dinilai janggal pada prosesi penerimaan CPNS belum lama ini. 
     
    Sebelumnya Paul Finsen juga menerima aspirasi yang sama dari pemuda-pemudi Kabupaten Raja Ampat di masa reses baru-baru ini. Alasan kuat meneruskan aspirasi antaran berkaitan dengan bidang komite yang diduduki saat ini di DPD RI.
     
    Selanjutnya ia menindaklanjuti dengan menjembatani komunikasi bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait yaitu Kemenpan-RB. 
     
    “Jadi, setelah berkomunikasi dengan kemeterian terkait, maka solusinya adalah menunda dulu pengumuman sampai Pilkada selesai. Dan saya tetap berharap peraturannya mengacu pada regulasi kebijakan Kemenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018, sebagai dasar pertimbangan yang sudah pernah dilakukan,” jelasnya. 
     
    Di sisi lain, Anggota DPD RI asal Papua Barat, Abdullah Manaray, menekankan agar pemerintah pusat merubah kebijakan dan mengusulkan kembali tentang Optimalisasi Formasi Kosong tersebut khususnya anak-anak Papua guna menghindari aksi protes keras dari masyarakat Papua.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Terungkap! PNS Rawan Terima Titipan Proyek APBD Jelang Pilkada

    Terungkap! PNS Rawan Terima Titipan Proyek APBD Jelang Pilkada

    Jakarta –

    Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, aparatur sipil negara (ASN) diimbau tetap menjaga asas netralitas. ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik tidak sepatutnya berpihak dalam kepentingan politik, tetapi harus mementingkan kepentingan masyarakat.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan ASN tidak boleh berpihak pada orientasi politik tertentu.

    “Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tegas Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

    Rini menjelaskan ada beberapa area yang kerap dilanggar oleh ASN. Pertama, adanya dukungan dana pemenangan untuk pembuatan alat peraga baik kampanye maupun serangan fajar. Area kedua yakni kerap ada ‘titipan’ proyek kegiatan dalam APBD untuk kepentingan politik.

    Ketiga, adanya permintaan bantuan pengerahan massa saat deklarasi atau kampanye. Sementara area keempat adalah mobilisasi suara baik dari ASN maupun publik seperti RT, RW, Kelurahan, dan kecamatan.

    “Ada juga intimidasi dan bujukan terhadap jabatan ASN melalui kepala daerah yang terlibat kontestasi politik,” ungkap Rini.

    Netralitas ASN sesuai dengan core values ASN BerAKHLAK pada nilai Loyal. ASN berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Meski tak boleh terlibat aktif dalam politik praktis, ASN tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

    ASN diharuskan netral untuk mencegah spekulasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu, serta membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi.

    “ASN menjaga pelayanan publik agar tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, memastikan kebijakan pemerintah fokus pada kepentingan umum,” jelasnya.

    Ada sejumlah aturan yang mendasari prinsip netralitas ASN, antara lain UU No. 20/2023 tentang ASN, dan UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

    Penegasan juga dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua Komisi ASN, serta Ketua Bawaslu.

    “Pedoman tersebut salah satu perlindungan bagi ASN agar mudah memahami hal-hal yang tak seharusnya dilakukan,” jelas Rini. SKB tersebut juga menjadi dasar bagi ASN untuk memberikan penjelasan apabila berada dalam situasi yang berpotensi pelanggaran netralitas.

    Aturan lainnya ditekankan pada Surat Edaran Menteri PANRB No. 1/2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; SE Menteri PANRB No. 18/2023 tentang Netralitas bagi pegawai yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.

    Serta SE Menteri PANRB No. 404/2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen ASN (termasuk pengalihan tugas pengawasan netralitas dari KASN ke BKN). Rini mengingatkan agar seluruh ASN bijak dalam menggunakan media sosial, terutama selama masa kampanye.

    “ASN agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama dalam suasana kampanye pemilu saat ini. Kami imbau agar ASN tidak melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial berupa posting, komentar, membagikan tautan, atau memberi ikon like,” imbuh Rini.

    Selanjutnya jika masyarakat menemukan ASN yang tidak netral atau ikut berkampanye, dapat diadukan melalui kanal pengaduan LAPOR! dan hotline 085830051948.

    Tonton juga Video: Jokowi Minta Polri Jaga Netralitas-Stabilitas saat Pilkada 2024

    (kil/kil)

  • Prabowo Targetkan Kantor dan Rumah DPR, MPR, MA hingga MK di IKN Rampung 2028

    Prabowo Targetkan Kantor dan Rumah DPR, MPR, MA hingga MK di IKN Rampung 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan gedung kantor dan rumah dinas seluruh lembaga yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan rampung pada 2028. Hal tersebut disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

    “Untuk 2028, itu tadi menyelesaikan perintah Bapak Prabowo untuk menyelesaikan pembangunan kantor dan hunian lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan kantor serta hunian legislatif seperti MPR, DPR, termasuk jalan-jalannya,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Basuki mengatakan, pembangunan fisik maupun nonfisik di IKN hingga November 2024 ini masih berjalan sesuai dengan arahan dan program Prabowo.

    Basuki mengungkapkan, target pembangunan proyek infrastruktur di IKN dibagi atas dua timeline, yakni untuk 2025 dan 2028. Pada 2025, pemerintah fokus kepada perpindahan ASN, sedangkan 2028, akan mengejar target pembangunan gedung pemerintahan.

    “Untuk 2025 saya sudah koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini terkait kepastian awal kepindahan dari para ASN,” ujarnya.

    Berdasarkan rencana, ASN akan mulai pindah ke IKN secara bertahap pada 2025. Targetnya, pada akhir 2024 ini seluruh perkantoran dan 47 tower hunian untuk ASN akan rampung dan siap huni.

    “Ya, bertahap. Saya harus melaporkan eselon 1 berapa saja yang sudah siap, eselon 2 berapa, staf berapa, termasuk huniannya. Mulai bulan apa itu semua tergantung menpan RB,” tuturnya

    Di samping itu, Basuki juga menuturkan akan segera membangun tambahan rumah dinas untuk memfasilitasi 48 menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentunya kalau dengan kementerian menambah jadi 48, yang siap 36 sesuai dengan jumlah Kementerian Kabinet Indonesia maju. Kalau Kabinet Merah Putih jadi 48, nanti rumahnya juga pasti akan harus kita tambahkan,” katanya.

  • Basuki Siap Bangun Rumah Dinas Tambahan di IKN untuk Akomodasi 48 Menteri

    Basuki Siap Bangun Rumah Dinas Tambahan di IKN untuk Akomodasi 48 Menteri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono alias Pak Bas segera membangun tambahan rumah dinas di IKN untuk memfasilitasi 48 menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pak Bas mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah merampungkan pembangunan 36 rumah dinas menteri. Jumlah tersebut sesuai menteri pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    “Tentunya kalau kementerian tambah jadi 48, yang siap 36 sesuai jumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju. Kalau Kabinet Merah Putih jadi 48, nanti rumahnya juga pasti harus kita tambahkan,” ungkap dia saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Pak Bas mengatakan, sejauh ini progres pembangunan fisik maupun nonfisik di IKN hingga November 2024 masih berjalan sesuai arahan Prabowo.

    “Timeline-nya ada dua, yakni 2025 dan 2028. Untuk 2025 saya sudah koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini terkait kepastian awal kepindahan dari ASN,” ujarnya.

    Berdasarkan rencana, ASN mulai pindah ke IKN secara bertahap pada 2025. Targetnya, akhir tahun 2024 ini seluruh perkantoran dan 47 tower hunian untuk ASN rampung dan siap huni.

    “Ya, bertahap. Saya harus melaporkan eselon I berapa saja yang sudah siap, eselon II berapa, staf berapa, termasuk huniannya. Mulai bulan apa itu semua tergantung Menteri PANRB,” tuturnya.

  • Siap-Siap, Prabowo Mulai Pindahkan PNS ke IKN di 2025 – Page 3

    Siap-Siap, Prabowo Mulai Pindahkan PNS ke IKN di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintahan Kabinet Indonesia Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Termasuk rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang bisa dimulai pada 2025 mendatang.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono saat menyambangi Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Pria yang juga dikenal dengan sapaan Pak Bas ini mengatakan, dirinya berjumpa dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk melaporkan progres pembangunan IKN sampai November 2024. Sekaligus membahas rencana pemindahan PNS ke ibu kota baru tersebut.

    “Kemudian apa programnya ke depan, sesuai dengan perintah Presiden pak Prabowo. Timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. Tahun 2025 saya sudah koordinasi dengan Menpan (Rini Widyantini) tentang kepastian kepindahan awal dari ASN,” kata pak Bas.

    Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menargetkan, ekosistem IKN untuk kegiatan pemerintahan pusat bisa rampung pada Desember 2024 mendatang. Mulai dari perkantoran hingga restoran dan tempat hiburan.

    “Kalau itu emang jadi, apa yang harus dilakukan, ekosistem pada 2025. Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua,” ujarnya.

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” Basuki menambahkan.

    Namun, Basuki masih menunggu keputusan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), terkait jadwal pasti kapan ASN bisa mulai berpindah ke IKN di tahun depan.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor. Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” ungkap dia.

    Sementara untuk tahap kedua di 2028, pembangunan IKN akan difokuskan untuk pembangunan ekosistem bagi lembaga yudikatif dan legislatif. Semisal Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga DPR dan MPR.

    “Saya minta arahan beliau (Menteri PPN/Kepala Bappenas), sampai dengan 2028 untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, termasuk huniannya sesuai perintah bapak Presiden yang saya harus selesaikan,” tutur Basuki.