Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • Diskominfo Kalsel catat 461 laporan masuk sistem SP4N LAPOR

    Diskominfo Kalsel catat 461 laporan masuk sistem SP4N LAPOR

    Banjarmasin (ANTARA) – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo Kalsel) mencatat 461 laporan masuk melalui sistem informasi pengaduan SP4N LAPOR hingga 28 November 2024 yang dipromosikan dengan inovasi LAPOR PAMAN.

    Pelaksana Tugas Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Kalsel Chairun Ni’mah di Banjarbaru, Jumat, memperkirakan total aduan tersebut akan terus meningkat hingga akhir November mendatang.

    “Setiap bulan rata-rata aduan atau aspirasi yang masuk pada SP4N LAPOR Provinsi Kalsel berkisar 300-500 aduan,” kata Chairun.

    Chairun mengatakan jenis aduan yang masuk SP4N LAPOR Provinsi Kalsel masih didominasi terkait fasilitas umum, perhubungan, dan infrastruktur yang terus menjadi “trending” topik pada tiga tahun terakhir.

    Selain itu, Chairun menyebutkan terdapat aduan gangguan pada sistem SP4N LAPOR karena disebabkan migrasi dan perawatan server sistem SP4N LAPOR itu yang sebelumnya ditangani Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sehingga menyebabkan “down” selama satu-dua jam per hari.

    “Proses migrasi tersebut sudah terjadi hampir satu tahun ini,” tutur Chairun.

    Chairun menambahkan Diskominfo Provinsi Kalsel berupaya mengoptimalkan kinerja SP4N LAPOR saat proses migrasi dan perawatan server tersebut.

    Selama proses ini berlangsung, lanjut Chairun, Diskominfo Provinsi Kalsel menampung aduan yang masuk secara manual hingga nanti normal kembali, dan akan diinput ke sistem SP4N LAPOR.

    “Jadi semua aduan tetap bisa masuk dan tertangani dengan baik secara manual,” ungkap Chairun.

    Lebih jauh, Chairun menyatakan pengaduan melalui SP4N LAPOR menjadi parameter untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan membuka ruang lebih banyak bagi masyarakat menyampaikan aspirasi dan aduan sebagai “feedback” bagi pemerintahan melakukan pembangunan daerah.

    Pewarta: Imam Hanafi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Rilis Materi Pokok Seleksi Kompetensi Teknis PPPK 2024, Cek Link Ini

    Pemerintah Rilis Materi Pokok Seleksi Kompetensi Teknis PPPK 2024, Cek Link Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) merilis materi pokok soal seleksi kompetensi teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Tertanggal (29/11/2024).

    Hal tersebut tertuang dalam dokumen bernomor B/576/M.SM.00/2024. Ditandatangani Sekretaris Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto.

    Diketahui, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan PPPK periode 1 dimulai 10-21 Desember 2024. Sementara periode 2 pada 25 April-17 Mei 2024.

    Di dalam dokumen materi pokok soal seleksi kompetensi, disebutkan itu dikeluarkan dengan harap calon PPP yang diekrut profesional, kompeten, dan melayani. Karenanya setiap PPPK wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan. 

    Hal tersebut disebut sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, maka setelah seleksi administrasi berakhir, tahap seleksi pengadaan PPPK selanjutnya adalah seleksi kompetensi.

    Seleksi kompetensi PPPK terdiri dari Seleki Kompetensi Manajerial, Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, Seleksi Kompetensi Teknis, dan Wawancara Berbasis Komputer.

    Berikut ini link download materi pokok soal seleksi kompetensi teknis PPPK 2024:

    https://drive.google.com/file/d/1p3uKpG2iZ_lQQ8TGnt_cHCsU903VHSuR/view?usp=drivesdk

    (Arya/Fajar)

  • KemenPANRB dukung penguatan penyuluh pertanian untuk swasembada pangan

    KemenPANRB dukung penguatan penyuluh pertanian untuk swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penuh penguatan penyuluhan pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2027.

    Dengan adanya penguatan maka diharapkan penyuluh pertanian dapat bekerja optimal dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian di daerah dan dalam penguatan tata kelola penyuluhan pertanian, maka dapat disusun Rancangan Perpres tentang Urusan Pemerintahan Tambahan Sub Urusan Penyuluhan Pertanian,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Penguatan bagi penyuluh pertanian ini perlu dilakukan karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur sub-urusan penyuluhan pertanian pada urusan pemerintahan konkuren bidang pertanian.

    “Usulan penyusunan Rancangan Perpres tentang Urusan Pemerintahan Tambahan Sub Urusan Penyuluhan Pertanian tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini selaras dengan pengaturan dalam Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan akan menjadi kesatuan sebagai lampiran dari UU tersebut,” ujarnya.

    Dia juga menambahkan saat ini telah ada Perpres Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian sebagai pedoman tata kelola penyuluhan pertanian di tingkat daerah.

    Namun, implementasinya belum optimal terhadap pelaksanaan fungsi penyuluhan di daerah dan penguatan hubungan koordinasi pelaksanaan penyuluhan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Adapun praktik serupa pernah dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ESDM melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2023 menambahkan sub urusan energi baru terbarukan pada urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia harus dapat swasembada pangan pada tahun 2027.

    Dalam mengakselerasi capaian tersebut, berbagai permasalahan yang ada dalam mewujudkan swasembada pangan harus diatasi bersama oleh kementerian dan lembaga lintas sektor, salah satunya terkait penyuluh pertanian.

    “Terkait penyuluh pertanian nanti akan diatur melalui Peraturan Presiden yang secara teknis dijalankan oleh Kementerian Pertanian. Saat ini jumlahnya sekitar 38 ribu dan nanti akan dilengkapi menjadi satu desa satu penyuluh pertanian,” tambah Zulkifli.

    Menurutnya, penguatan penyuluh pertanian ini merupakan salah satu upaya untuk menuju swasembada pangan. Penyuluh pertanian berperan penting dalam mendampingi petani, mulai dari memilih bibit yang bagus, cara memakai pupuk, dan sebagainya.

    “Insya Allah pada tahun 2027 Indonesia bisa swasembada pangan. Ini tanggung jawab kita bersama, kita bisa asal punya kemauan dan semangat yang sama. Kendala dan ego lintas sektoral harus kita kalahkan,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • MenPAN-RB & Lemhannas Kolaborasi untuk Peningkatan Kompetensi ASN

    MenPAN-RB & Lemhannas Kolaborasi untuk Peningkatan Kompetensi ASN

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, hari ini. Pertemuan tersebut membahas potensi kolaborasi dalam peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Saya bersama Gubernur Lemhanas hari ini banyak berdiskusi terkait perbaikan tata kelola di lingkup Lemhanas. Selain itu kami juga berdiskusi terkait penyesuaian untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) di Lemhannas maupun diklat kepemimpinan (PIM) bagi ASN yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN),” kata Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

    Rini mengatakan Lemhanas sebagai salah satu institusi pendidikan dan kajian memiliki peran penting dalam mencetak pemimpin yang memiliki geopolitik nasional dan internasional. Dia mengaku mendukung upaya yang dilakukan dalam penyesuaian diklat yang dilakukan oleh Lemhannas maupun LAN dalam rangka peningkatan kompetensi ASN, TNI, dan Polri.

    “Tentu potensi kolaborasi ini harapannya bisa dilakukan, tinggal nanti bagaimana melakukan penyesuaian teknisnya. Para ASN yang sudah melaksanakan diklat di Lemhannas dan LAN ini akan diperhitungkan untuk jenjang karir ASN,” jelas Rini.

    Sementara itu, Ace Hasan Syadzily mengapresiasi respon positif Menteri PANRB terkait kolaborasi tersebut. Pihaknya akan melakukan kajian potensi kolaborasi peningkatan kompetensi ASN tersebut sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Menteri PANRB.

    “Bu Menteri PANRB memberikan respon yang sangat baik terhadap apa yang akan dilakukan oleh Lemhannas dan ada arahan-arahan tertentu terkait dengan kajian tersebut. Tentu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik dari hasil kajian yang kami lakukan,” ujar Ace.

    “Oleh karena itu penting sekali ASN juga memiliki pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut sehingga dari situlah kemudian kita bisa mengintegrasikan kepentingan nasional ini antara pemimpin-pemimpin nasional baik sipil maupun militer di Lemhannas ini,” tutupnya.

    (akd/akd)

  • PANRB-Lemhannas bahas penguatan kolaborasi peningkatan kompetensi ASN

    PANRB-Lemhannas bahas penguatan kolaborasi peningkatan kompetensi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini bertemu Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis, untuk membahas potensi kolaborasi dalam peningkatan kompetensi aparatur sipil negara.

    “Saya bersama Gubernur Lemhannas hari ini banyak berdiskusi terkait perbaikan tata kelola di lingkup Lemhannas. Selain itu, kami juga berdiskusi terkait penyesuaian untuk pendidikan dan pelatihan di Lemhannas maupun diklat kepemimpinan (PIM) bagi ASN yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN),” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan Lemhannas sebagai salah satu institusi pendidikan dan kajian memiliki peran penting dalam mencetak pemimpin yang memiliki geopolitik nasional dan internasional.

    Rini mendukung upaya dalam penyesuaian diklat yang dilakukan Lemhannas maupun LAN dalam rangka peningkatan kompetensi ASN, TNI, dan Polri.

    “Tentu potensi kolaborasi ini harapannya bisa dilakukan, tinggal nanti bagaimana melakukan penyesuaian teknisnya. Para ASN yang sudah melaksanakan diklat di Lemhannas dan LAN ini akan diperhitungkan untuk jenjang karir ASN,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengapresiasi respons positif Menteri PANRB terkait kolaborasi tersebut.

    Lemhannas akan melakukan kajian potensi kolaborasi peningkatan kompetensi ASN tersebut sesuai dengan arahan yang telah diberikan Menteri PANRB.

    “Bu Menteri PANRB memberikan respons yang sangat baik terhadap apa yang akan dilakukan Lemhannas dan ada arahan-arahan tertentu terkait dengan kajian tersebut. Tentu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik dari hasil kajian yang kami lakukan,” ujar Ace.

    Ia juga menjelaskan bahwa Lemhannas sebagai institusi pendidikan bagi calon-calon pemimpin nasional memberikan materi dan pemahaman tentang geopolitik, geostrategi, geoekonomi yang diarahkan untuk kepentingan nasional.

    “Oleh karena itu, penting sekali ASN juga memiliki pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut sehingga dari situlah kemudian kita bisa mengintegrasikan kepentingan nasional ini antara pemimpin-pemimpin nasional baik sipil maupun militer di Lemhannas ini,” jelasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kabar Baik, Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025

    Kabar Baik, Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025

    GELORA.CO – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mengajar di sekolah swasta mulai tahun 2025. Kepastian ini telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini. 

    Kini, keputusan ini hanya tinggal dikeluarkan surat resmi dari MenPAN RB.

    “Nah itu sudah disetujui oleh MenPAN. Jadi guru swasta yang lolos PPPK itu dapat mengajar di swasta. Sudah sesuai MenPAN tinggal tunggu suratnya,” kata Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Abdul Mu’ti mengatakan putusan ini merupakan kabar baik untuk guru, apalagi pada 25 November kemarin telah diperingati sebagai Hari Guru. Bahkan, kini sebanyak 100.000 lebih guru swasta telah berstatus PPPK. 

    “Sekarang ini ada lebih dari 100 ribu guru swasta yang sudah PPPK dan dia memang ya belum seluruhnya bisa didistribusi ya karena itu sesuai pembicaraan kami dengan MenPAN, guru PPPK itu bisa mengajar di swasta,” ujar Mu’ti.

    Selain itu, dia juga memastikan gaji guru akan naik mulai Januari 2025. Kenaikan gaji ini baik untuk guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun guru non ASN.

    “Berlaku kapan, 2025. Teorinya Januari, tahun anggaran kan Januari tapi realisasinya tergantung pencairan dana dari Kemenkeu,” ujar Mu’ti.

    Lebih lanjut, Mu’ti menjelaskan bahwa kenaikan gaji guru non ASN sebesar Rp2 juta sesuai dengan sertifikasi. Dia juga memastikan semua guru yang mengabdi baik sekolah negeri maupun swasta akan mendapatkan kenaikan.

    “Jadi dia sudah punya gaji di sekolah asalnya yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp2 juta itu,” katanya.

  • Tanpa Sistem Passing Grade, Begini Penilaian PPPK Tahap II 2024

    Tanpa Sistem Passing Grade, Begini Penilaian PPPK Tahap II 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah memasuki dua periode pendaftaran, yakni periode J pada 1-20 Oktober 2024, dan periode II 17 November-31 Desember 2024.

    Periode I diperuntukkan bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di BKN, serta Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.

    Sedangkan periode II untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun, ini termasuk untuk lulusan pendidikan profesi guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah.

    Karena kekhususannya ini, mekanisme seleksi PPPK 2024 telah diatur dam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) RI Nomor 347 Tahun 2024. Di dalamnya memuat kebutuhan yang dibuka, syarat pengalaman kerja, tahapan seleksi, materi seleksi, hingga syarat kelulusan.

    Yang menarik dari proses seleksi PPPK 2024, syarat kelulusannya tidak menggunakan passing grade seperti di seleksi CPNS 2024. Namun berdasarkan peringkat terbaik dari nilai yang didapatkan peserta, dengan demikian tidak ada passing grade dalam seleksi PPPK 2024.

    Dalam seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

    Selanjutnya akan ada sesi wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

    (haa/haa)

  • Link Download PDF dan PNG Kalender Desember 2024, Lengkap dengan Tanggalan Jawa dan Hijriah

    Link Download PDF dan PNG Kalender Desember 2024, Lengkap dengan Tanggalan Jawa dan Hijriah

    Link Download PDF dan PNG Kalender Desember 2024, Lengkap dengan Tanggalan Jawa dan Hijriah

    TRIBUNJATENG.COM – Desember 2024 akan tiba dalam beberapa hari ke depan.

    Menjelang akhir tahun 2024, banyak orang mulai merencanakan aktivitas untuk bulan Desember, baik untuk keperluan pekerjaan, liburan, maupun persiapan tahun baru.

    Untuk mempermudah perencanaan Anda, kami menyediakan kalender Desember 2024 yang bisa diunduh secara gratis dalam format PDF dan PNG.

    Kalender ini dirancang dengan tampilan yang bersih dan mudah digunakan, cocok untuk dicetak maupun disimpan secara digital.

    Simak informasi selengkapnya berikut ini dan temukan tautan unduhan kalender di akhir artikel.

    Hari libur nasional dan cuti bersama telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Berdasarkan SKB Nomor 236, 1, dan 2 Tahun 2024, terdapat satu tanggal merah dalam rangka hari libur nasional sepanjang Desember 2024.

    Pemerintah juga menetapkan satu tanggal merah dalam rangka cuti bersama untuk merayakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik.

    Berikut daftar libur nasional dan cuti bersama Desember 2024:

    Rabu, 25 Desember 2024: Kelahiran Yesus Kristus/hari raya Natal

    Kamis, 26 Desember 2024: Cuti bersama Natal.

    Bulan November 2024 terdiri dari 31 hari. Tanggal 1 Desember 2024 bertepatan dengan 29 Jumadil Awal 1446 Hijriah.

    Berikut adalah susunan kalender Jawa untuk November 2024:

    Minggu Pahing, 1 Desember 2024 – 29 Jumadil Awal 1446 Hijriah  

    Senin Pon, 2 Desember 2024 – 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah  

    Selasa Wage, 3 Desember 2024 – 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Rabu Kliwon, 4 Desember 2024 – 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Kamis Legi, 5 Desember 2024 – 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Jumat Pahing, 6 Desember 2024 – 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Sabtu Pon, 7 Desember 2024 – 5 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Minggu Wage, 8 Desember 2024 – 6 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Senin Kliwon, 9 Desember 2024 – 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Selasa Legi, 10 Desember 2024 – 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Rabu Pahing, 11 Desember 2024 – 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Kamis Pon, 12 Desember 2024 – 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Jumat Wage, 13 Desember 2024 – 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Sabtu Kliwon, 14 Desember 2024 – 12 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Minggu Legi, 15 Desember 2024 – 13 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Senin Pahing, 16 Desember 2024 – 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Selasa Pon, 17 Desember 2024 – 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Rabu Wage, 18 Desember 2024 – 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Kamis Kliwon, 19 Desember 2024 – 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Jumat Legi, 20 Desember 2024 – 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Sabtu Pahing, 21 Desember 2024 – 19 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Minggu Pon, 22 Desember 2024 – 20 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Senin Wage, 23 Desember 2024 – 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Selasa Kliwon, 24 Desember 2024 – 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Rabu Legi, 25 Desember 2024 – 23 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Kamis Pahing, 26 Desember 2024 – 24 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Jumat Pon, 27 Desember 2024 – 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Sabtu Wage, 28 Desember 2024 – 26 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Minggu Kliwon, 29 Desember 2024 – 27 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Senin Legi, 30 Desember 2024 – 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah  

    Selasa Pahing, 31 Desember 2024 – 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah 

    Link Download PDF Kalender Desember 2024

    Link Download PNG Kalender Desember 2024

    (*)

  • Sebulan Kabinet Prabowo, Begini Progres Penataan Kementerian Baru

    Sebulan Kabinet Prabowo, Begini Progres Penataan Kementerian Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan sekitar sebulan. Proses penyusunan dan penataan Kementerian baru, baik terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggaran hingga target kinerja masih berlangsung.

    Akhir pekan lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumpulkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy; Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard; serta Wakil Menteri Keuangan 2 Suahasil Nazara.

    “Penetapan Kertas Kerja Bersama antara Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas yang terdiri dari indikator kinerja komposit lintas sektor, penentuan indikator kinerja masing-masing instansi pemerintah, serta keterpaduan dan fleksibilitas perencanaan, program, kinerja, penganggaran, dan tata kelola sesuai prioritas pembangunan,” jelas Rini.

    Kemudian penyelarasan Renstra lintas kementerian, lembaga, dan pemda melalui SAKIP dan SAKP. Sementara tindak lanjut ketiga, adalah pemetaan layanan pemerintah pasca penetapan Kabinet Merah Putih. “Tindak lanjut berikutnya adalah memastikan tersusunnya proses bisnis layanan yang kolaboratif sehingga tidak mengurangi dan menghambat kualitas layanan,” ungkapnya.

    Rini memaparkan progres penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih atau KMP hingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). SAKP merupakan inisiasi untuk penguatan penyelarasan kinerja seluruh instansi pemerintah yang awalnya bersifat cenderung instansional menjadi kinerja bersama dalam pencapaian target pembangunan nasional.

    “Penerapan SAKP berimplikasi pada setiap kementerian dan lembaga akan bergerak mencapai outcome bersama, tidak lagi sibuk dengan target sendiri-sendiri,” kata Rini.

    Saat ini Kementerian PANRB sedang melakukan percepatan penataan kelembagaan kabinet. Penataan organisasi itu dipercepat agar anggaran, program pembangunan, serta kelembagaannya berjalan beriringan.

    Dari 54 lembaga kementerian, sudah sebagian besar lembaga yang telah selesai dilakukan penataan organisasi dan tata kerja. Beberapa dalam proses pengusulan hingga finalisasi atau harmonisasi.

    (mij/mij)

  • Kementerian PANRB Susun Sistem Karier PNS di Kementerian/Lembaga Baru – Page 3

    Kementerian PANRB Susun Sistem Karier PNS di Kementerian/Lembaga Baru – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Aparatur Sipil Negara atau CPNS 2024 yang telah selesai dilaksanakan. 

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan, ke depan diperlukan beberapa perbaikan dalam proses pengadaan CPNS guna menjaring ASN yang berintegritas, dan kompeten.

    “Tongkat estafet pembangunan nasional akan diteruskan oleh para generasi muda ASN. Melalui evaluasi ini, kita dapat menghasilkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam melayani masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Dalam pelaksanaan pengadaan ASN 2024, Rini menambahkan, terdapat beberapa isu yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya yakni usulan formasi ASN dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan strategis SDM nasional. 

    Selain itu, usulan formasi oleh pemda belum optimal, khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

     

    Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan, pelaksanaan pengadaan CASN tahun ini bertepatan dengan era transisi kabinet.