Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • Menteri PANRB: Birokrasi adalah mesin pembangunan

    Menteri PANRB: Birokrasi adalah mesin pembangunan

    Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi, bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa birokrasi adalah mesin pembangunan sehingga reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal.

    “Reformasi birokrasi fokus pada upaya efisiensi internal serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi,” kata Menteri Rini di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan.

    Kebijakan itu, kata Menteri Rini, harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

    “Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human based governance dan transformasi digital,” tuturnya.

    Rini mengatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik. Tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan angka peningkatan, baik di kementerian/lembaga maupun di provinsi/kabupaten/kota.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Link Download Kalender 2025 Hijriah-Masehi, Lengkap Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama

    Link Download Kalender 2025 Hijriah-Masehi, Lengkap Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama

    Jakarta: Saat ini, tahun 2025 semakin dekat. Hari ini sudah memasuki hari pertama bulan Desember 2024, kurang satu bulan lagi menuju tahun 2025.

    Menjelang pergantian tahun ini banyak yang mencari kalender 2025 yang lengkap dengan tanggal merah atau libur nasional dan cuti bersama. Saat ini sudah tersedia kalender 2025 Hijriah-Masehi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

    Daftar 27 Tanggal Merah dan Cuti Bersama 2025

    Pemerintah telah resmi menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025. Penetapan ini dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). SKB tersebut bernomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024.

    Daftar Hari Libur Nasional 2025  

    1 Januari (Rabu) – Tahun Baru 2025 Masehi  
    29 Januari (Rabu) – Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili  
    29 Maret (Sabtu) – Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947  
    31 Maret–1 April (Senin-Selasa) – Idulfitri 1446 Hijriah  
    18 April (Jumat) – Wafat Yesus Kristus  
    20 April (Minggu) – Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)  
    1 Mei (Kamis) – Hari Buruh Internasional  
    12 Mei (Senin) – Hari Raya Waisak 2569 BE  
    29 Mei (Kamis) – Kenaikan Yesus Kristus  
    1 Juni (Minggu) – Hari Lahir Pancasila  
    17 Juni (Jumat) – Iduladha 1446 Hijriah  
    27 Juni (Jumat) – Tahun Baru Islam 1447 Hijriah  
    17 Agustus (Minggu) – Proklamasi Kemerdekaan RI  
    5 September (Jumat) – Maulid Nabi Muhammad saw  
    25 Desember (Kamis) – Kelahiran Yesus Kristus  

     

    Daftar Hari Cuti Bersama 2025  
    28 Januari (Selasa) – Tahun Baru Imlek  
    28 Maret (Jumat) – Hari Raya Nyepi  
    2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, Senin) – Idulfitri  
    13 Mei (Selasa) – Hari Raya Waisak  
    30 Mei (Jumat) – Kenaikan Yesus Kristus  
    9 Juni (Senin) – Iduladha  
    26 Desember (Jumat) – Natal  
    Link Download Kalender 2025 Hijriah-Masehi Kemenag

    Kalender 2025 Hijriah-Masehi ini tersedia dalam format PDF. Untuk download kalender 2025 bisa klik link di bawah ini.

    Klik download kalender 2025 PDF

    Jakarta: Saat ini, tahun 2025 semakin dekat. Hari ini sudah memasuki hari pertama bulan Desember 2024, kurang satu bulan lagi menuju tahun 2025.
     
    Menjelang pergantian tahun ini banyak yang mencari kalender 2025 yang lengkap dengan tanggal merah atau libur nasional dan cuti bersama. Saat ini sudah tersedia kalender 2025 Hijriah-Masehi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

    Daftar 27 Tanggal Merah dan Cuti Bersama 2025

    Pemerintah telah resmi menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025. Penetapan ini dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). SKB tersebut bernomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024.
     
    Daftar Hari Libur Nasional 2025  
    1 Januari (Rabu) – Tahun Baru 2025 Masehi  
    29 Januari (Rabu) – Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili  
    29 Maret (Sabtu) – Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947  
    31 Maret–1 April (Senin-Selasa) – Idulfitri 1446 Hijriah  
    18 April (Jumat) – Wafat Yesus Kristus  
    20 April (Minggu) – Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)  
    1 Mei (Kamis) – Hari Buruh Internasional  
    12 Mei (Senin) – Hari Raya Waisak 2569 BE  
    29 Mei (Kamis) – Kenaikan Yesus Kristus  
    1 Juni (Minggu) – Hari Lahir Pancasila  
    17 Juni (Jumat) – Iduladha 1446 Hijriah  
    27 Juni (Jumat) – Tahun Baru Islam 1447 Hijriah  
    17 Agustus (Minggu) – Proklamasi Kemerdekaan RI  
    5 September (Jumat) – Maulid Nabi Muhammad saw  
    25 Desember (Kamis) – Kelahiran Yesus Kristus  
     
     

    Daftar Hari Cuti Bersama 2025  
    28 Januari (Selasa) – Tahun Baru Imlek  
    28 Maret (Jumat) – Hari Raya Nyepi  
    2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, Senin) – Idulfitri  
    13 Mei (Selasa) – Hari Raya Waisak  
    30 Mei (Jumat) – Kenaikan Yesus Kristus  
    9 Juni (Senin) – Iduladha  
    26 Desember (Jumat) – Natal  
    Link Download Kalender 2025 Hijriah-Masehi Kemenag

    Kalender 2025 Hijriah-Masehi ini tersedia dalam format PDF. Untuk download kalender 2025 bisa klik link di bawah ini.
     
    Klik download kalender 2025 PDF
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • MenPAN-RB Ungkap Reformasi Birokrasi Naikkan Peringkat RI di Indeks Global

    MenPAN-RB Ungkap Reformasi Birokrasi Naikkan Peringkat RI di Indeks Global

    Jakarta

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan dalam lima tahun terakhir, reformasi birokrasi Indonesia telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.

    Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness. Lalu, untuk Regulator Quality, Indonesia naik peringkat dari 94 ke 87.

    Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024). Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.

    Rini mengatakan reformasi birokrasi tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Hal ini mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat.

    Oleh karena itu, Rini mengatakan dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, hingga masyarakat. Pesan ini ia sampaikan pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11).

    “Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, sebagai mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

    “Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital, dimana reformasi birokrasi fokus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi, untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif,” tambahnya.

    Sementara itu, tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan angka peningkatan baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota. Pada kementerian/lembaga, rata-rata Indeks RB pada 2023 yaitu 76,81 dibanding tahun 2014 yaitu 52,31. Kemudian, rata-rata pada provinsi yaitu 69,71 yang sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota menjadi 59,32 yang sebelumnya 55,97.

    “Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan alumni UNPAD, kita pasti bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini adalah bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Honorer Tak Lulus PPPK Tahap II, Menteri PANRB Ungkap Nasibnya di 2025

    Honorer Tak Lulus PPPK Tahap II, Menteri PANRB Ungkap Nasibnya di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah buka suara terkait nasib honorer yang tidak lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua.

    Pemerintah menegaskan honorer yang tidak lulus dalam seleksi PPPK 2024 akan ditetapkan menjadi PPPK paruh waktu atau part time. Keputusan ini diambil karena adanya kendala keuangan.

    Pemerintah dipastikan tidak akan melakukan pemecatan terhadap tenaga honorer sehingga keputusan yang diambil honorer yang tidak lulus atau belum dapat mengikuti seleksi karena keterbatasan anggaran di instansinya akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Adapun, mereka yang lulus akan ditetapkan menjadi PPPK penuh waktu.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyanti menegaskan alih status ini juga masuk dalam program 100 hari kerja Kementerian PANRB. Menurutnya, kebijakan ini terdiri dari beberapa kegiatan, seperti memperjelas status kepegawaian non-ASN, pemetaan dan identifikasi, serta mendorong tenaga honorer untuk mengikuti pendaftaran dan seleksi PPPK.

    “Serta melakukan pengangkatan tenaga non-ASN di tahun 2024,” kata Rini.

    Rini berkata kebijakan alih status ini merupakan kelanjutan dari program yang telah dilakukan sejak era Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan pemerintah menjamin untuk menghindarkan terjadinya Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap para tenaga honorer tersebut.

    “Kami punya prinsip bahwa arahan dari pemerintah adalah menghindarkan PHK massal, tidak mengurangi pendapatan mereka dan tidak menyebabkan pembengkakan anggaran,” ujar Rini.

    Pendaftaran PPPK tahap kedua telah dibuka sejak 17 November 2024 dan akan berlangsung hingga 31 Desember 2024. Link pendaftaran PPPK tahap II dapat diakses melalui portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) yang telah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    PPPK tahap II ini diperuntukkan bagi honorer alias non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    Pada tahun 2024, pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi PPPK sejumlah 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024 (data per 22 Agustus 2024). Besarnya formasi PPPK yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

    (arj/haa)

  • Politik kemarin, kekompakan kabinet hingga wacana penunjukan gubernur

    Politik kemarin, kekompakan kabinet hingga wacana penunjukan gubernur

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Prabowo akui satu bulan pimpin kabinet bekerja dengan kompak

    Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa selama satu bulan resmi dilantik menjadi Presiden, serta memimpin Kabinet Merah Putih, para menteri bekerja dengan kompak, layaknya tim sepak bola.

    “Saya merasakan satu bulan saya memimpin kabinet, kabinet saya bekerja sekarang sebagai satu tim yang sangat luar biasa, sangat baik, satu bulan, tapi saya enggak tahu bulan-bulan yang akan datang,” kata Prabowo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prabowo ingatkan uang negara berasal dari keringat ratusan juta rakyat

    Presiden Prabowo Subianto mengingatkan uang negara yang ada saat ini berasal dari keringat ratusan juta rakyat yang telah bekerja dengan sangat keras, sehingga harus dikelola dengan bijak.

    “Kepada masyarakat keuangan, Anda memainkan peran yang penting, Anda mengelola uang rakyat Indonesia, kita harus jaga uang rakyat, kita harus bijak, kita harus bertanggung jawab, karena ini adalah darah dan keringat rakyat Indonesia, darah dan keringat ratusan juta rakyat Indonesia yang bekerja sangat keras,” ujar Prabowo.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wamen PANRB: Salah satu pilar pemerintahan bersih adalah keterbukaan

    Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa salah satu pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien adalah keterbukaan informasi publik.

    Selain itu, kata dia, keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan visi Astacita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

    Selengkapnya klik di sini.

    KIP beri apresiasi kepada 10 pemerintah desa yang terapkan keterbukaan

    Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui acara “Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024” memberikan apresiasi kepada 10 pemerintah desa yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik dengan baik.

    “Kalau anugerah itu kan korelasinya lebih luas. Ini hanya apresiasi,” kata Ketua KIP Donny Yoesgiantoro dalam acara tersebut di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Berbiaya tinggi, PKB kaji gubernur ditunjuk langsung

    Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya sedang mengkaji gubernur ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme DPRD, dikarenakan biaya untuk pemilihan gubernur terlalu tinggi.

    “Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena kan kita rezimnya otonomi daerah,” kata Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11) malam.

    Ia mencontohkan Pilkada di Jawa Barat, di mana untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 triliun lebih.

    Selengkapnya klik di sini,

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen PANRB: Salah satu pilar pemerintahan bersih adalah keterbukaan

    Wamen PANRB: Salah satu pilar pemerintahan bersih adalah keterbukaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa salah satu pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien adalah keterbukaan informasi publik.

    Selain itu, kata dia, keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan visi Astacita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

    “Keterbukaan informasi publik adalah salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” kata Wamen PANRB dalam acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 di Jakarta, Jumat.

    Oleh sebab itu, dia mengapresiasi 10 pemerintah tingkat desa yang mendapatkan penghargaan terkait keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.

    “Saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Penghargaan ini adalah wujud apresiasi atas kerja keras dan komitmen desa-desa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi KI Pusat yang terus mendorong keterbukaan informasi mulai dari tingkat desa dengan memberikan penghargaan kepada 10 pemerintah desa.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen PANRB: Kolaborasi adalah kunci dalam membangun desa

    Wamen PANRB: Kolaborasi adalah kunci dalam membangun desa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa kolaborasi adalah kunci dalam membangun desa.

    “Kolaborasi ini mencakup saling berbagi informasi dan masukan,” kata Wamen PANRB dalam acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut dapat tercapai ketika keterbukaan informasi publik di desa dapat memberikan dampak kepada masyarakat.

    “Ketika masyarakat memahami penggunaan dana desa, program pembangunan yang berjalan, dan keputusan yang dibuat, mereka dapat memberikan ide, kritik, dan saran yang memperbaiki kualitas layanan dan kebijakan di desanya masing-masing,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada pemerintah desa untuk dapat mendengarkan masukan dari masyarakat dengan hati terbuka sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa

    Walaupun demikian, dia juga mengingatkan agar pemerintah desa dapat memperkuat kolaborasi tersebut dengan pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan informasi publik secara cepat dan merata, seperti melalui beragam platform digital.

    “Namun, kita juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan kredibilitas informasi dengan memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang layak.

    Sementara itu, dia mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 yang diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.

    “Penghargaan ini adalah wujud apresiasi atas kerja keras dan komitmen desa-desa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen PANRB: Keterbukaan informasi beri ruang bagi warga berinovasi

    Wamen PANRB: Keterbukaan informasi beri ruang bagi warga berinovasi

    “Dalam konteks desa, ini bukan hanya soal transparansi, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat desa untuk berkembang,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat desa dapat memberikan ruang bagi warga untuk berinovasi demi kesejahteraan bersama.

    “Dalam konteks desa, ini bukan hanya soal transparansi, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat desa untuk berkembang,” kata Wamen PANRB dalam acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 di Jakarta, Jumat.

    Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka masyarakat mendapatkan hak untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, program-program pembangunan, hingga pengelolaan anggaran.

    “Ketika informasi disampaikan dengan jelas dan terbuka, maka masyarakat akan merasa lebih dihargai, lebih dekat, dan lebih memahami setiap keputusan yang diambil oleh kepala desa,” jelasnya.

    Ia menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena keterbukaan informasi publik dapat menjadi saran untuk membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

    “Diharapkan dengan keterbukaan informasi ini, masyarakat lebih aktif berpartisipasi, memberikan masukan yang konstruktif, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di tingkat desa,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 yang diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.

    “Penghargaan ini adalah wujud apresiasi atas kerja keras dan komitmen desa-desa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Zulhas: Prabowo Restui Bulog Bertransformasi Jadi Badan Otonom

    Menko Zulhas: Prabowo Restui Bulog Bertransformasi Jadi Badan Otonom

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Menko Zulhas menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah merestui Perum Bulog bertransformasi menjadi badan otonom. Usulan untuk mengubah status Bulog agar terlepas dari Kementerian BUMN telah diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung Prabowo.

    “Saya laporan perlunya transformasi Bulog dan kami akan melanjutkan rapat pertama kepada pihak terkait untuk merumuskan konsep transformasi Bulog dan Presiden Prabowo memutuskan untuk silakan dilanjutkan,” katanya dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terbatas terkait transformasi Bulog di kantor Bulog, Jumat (29/11/2024).

    Pada rapat perdana ini, pria yang akrab disapa Zulhas itu memimpin rakortas perdana bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Rapat membahas konsep transformasi, keuangan, hingga status kepegawaian.

    Ia juga menindaklanjuti arahan Prabowo terkait transformasi Bulog menjadi badan otonom. Ada beberapa hal yang dibahas, yakni payung hukum terkait perubahan, kepastian anggaran, dan fungsi kelembagaan dari Bulog nantinya. Setelah bertransformasi, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

    Zulhas menekankan perubahan Bulog menjadi badan yang bertanggung jawab langsung pada Presiden Prabowo ini untuk memperkuat perannya dalam menjaga pasokan dan harga pangan, khususnya beras.

    “Jadi tadi banyak yang dibahas. Namun, kesimpulannya akan diperdalam di masing-masing instansi terkait ada Kementan, Bapanas, Kemendag, dan Kemenperin,” ungkap dia.

    Diakui, transformasi tersebut nantinya membuat Bulog sebagai lembaga yang sangat kuat dan sebagai stabilisator dan penyangga. Zulkifli berharap transformasi Bulog bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

  • Menko Zulkifli pastikan Bulog bertransformasi jadi badan otonom

    Menko Zulkifli pastikan Bulog bertransformasi jadi badan otonom

    Sumber foto: Antara

    Menko Zulkifli pastikan Bulog bertransformasi jadi badan otonom
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 29 November 2024 – 13:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Perum Bulog akan bertransformasi menjadi badan otonom karena sudah diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita melanjutkan rapat pertama secara resmi mengenai transformasi Bulog. Karena ini sudah diputuskan dalam ratas yang dipimpin Bapak Presiden langsung beberapa waktu yang lalu,” ujar Zulkifli usai menghadiri Rapat Koordinasi Transformasi Bulog di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (29/11).

    Dalam rapat perdana ini, Zulkifli bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membahas konsep transformasi, keuangan, hingga status kepegawaian.

    Setelah bertransformasi, kata Zulkifli, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat, karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

    “Transformasi itu, dia nanti Bulog ini lembaga yang sangat kuat, dia juga sebagai stabilisator juga, penyangga. Cuma, ada dua cara tadi, melalui perpres atau undang-undang,” katanya.

    Zulkifli berharap transformasi ini bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

    Sebelumnya, Zulkifli mengatakan bahwa dalam rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, rencana transformasi Bulog ini sudah mendapat persetujuan Presiden.

    “Atas persetujuan rapat, izin Bapak Presiden, kami akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog seperti apa,” kata Zulkifli saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).

    Zulkifli mengatakan bahwa swasembada pangan sebagai salah satu visi-misi Presiden, tentunya akan sangat bergantung kepada peran Bulog, seperti penyerapan gabah dan jagung dari petani.

    Menurut dia, dengan transformasi ini, Bulog tidak perlu memperhitungkan untung rugi, seperti fungsi yang saat ini dijalankan sebagai korporasi atau BUMN.

    “Kalau Bulog-nya lancar membeli, lancar kalau uangnya ada, kalau pakai bunga terus, dia ngitung untung rugi terus. Oleh karena itu, Bulog akan dibahas mengenai transformasi kelembagaannya,” kata Zulkifli.

    Sumber : Antara