Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • Meteri PANRB perkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi periode 2025-2026

    Meteri PANRB perkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi periode 2025-2026

    “Dalam aksi digitalisasi dan standardisasi layanan publik, Stranas PK mendukung Asta Cita yang ketiga, terutama pada poin 8 terkait penghapusan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan usaha, serta poin 11 yang menekankan pentingnya konekti

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memperkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan pada periode 2025-2026.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 yang bertepatan dengan Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024 di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan penyusunan aksi pencegahan korupsi 2025-2026 didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu pemanfaatan instrumen digital dan sasaran Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

    Prinsip pertama, memanfaatkan instrumen digital dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, sehingga pengawasan menjadi lebih terukur dan transparan.

    Kedua, memastikan bahwa sasaran-sasaran yang terdapat dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terintegrasi ke dalam aksi ini.

    “Dalam aksi digitalisasi dan standardisasi layanan publik, Stranas PK mendukung Asta Cita yang ketiga, terutama pada poin 8 terkait penghapusan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan usaha, serta poin 11 yang menekankan pentingnya konektivitas digital di seluruh wilayah untuk menjangkau semua kelompok masyarakat,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini juga menyampaikan capaian 6 tahun Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

    Menurutnya, Timnas Stranas PK telah membawa capaian perubahan luar biasa dan seluruh progres capaian telah dilaporkan secara berkala kepada Presiden setiap 6 bulan sekali.

    Rini menjabarkan pemerintah telah menerbitkan kebijakan Manifes Domestik melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyatakan daftar muatannya.

    Adapun kebijakan yang didorong Stranas PK ini mampu melacak peredaran komoditas-komoditas penting di berbagai lokasi sehingga mencegah pelaku usaha melakukan penimbunan barang yang berakibat pada kelangkaan barang.

    Sejalan dengan prioritas nasional untuk melakukan transformasi digital, pada tahun 2024 Stranas PK telah mendorong digitalisasi layanan di 246 pelabuhan.

    Terdapat peningkatan drastis dibandingkan tahun 2022, yang mana hanya 14 pelabuhan yang menerapkan digitalisasi layanan.

    “Digitalisasi ini membawa dampak nyata, termasuk mempersingkat waktu layanan barang yang awalnya memakan waktu rata-rata 2 minggu kini hanya menjadi 1 hari, serta mengurangi dwelling time (waktu tinggal kapal) dari 710 hari menjadi kurang dari 3 hari,” ujarnya.

    Rini juga berharap agar Stranas PK melalui pelaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi dapat menjadi instrumen paling ampuh dalam upaya pemerintah melakukan pencegahan korupsi untuk Indonesia yang lebih maju.

    Untuk itu, dirinya mengharapkan dukungan semua pihak agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

    “Korupsi adalah musuh yang harus kita lawan bersama. Ayo kita jadikan peringatan Hakordia ini sebagai langkah awal menuju perubahan mewujudkan Indonesia bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Rini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • MenPAN-RB Perkenalkan 15 Jurus Pencegahan Korupsi Periode 2025-2026

    MenPAN-RB Perkenalkan 15 Jurus Pencegahan Korupsi Periode 2025-2026

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memperkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan pada periode 2025-2026. Penyusunan aksi pencegahan korupsi 2025-2026 didasarkan pada dua prinsip utama yaitu pemanfaatan instrumen digital serta sasaran Asta Cita presiden dan wakil presiden.

    Dia menjelaskan prinsip pertama, memanfaatkan instrumen digital dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik sehingga pengawasan menjadi lebih terukur dan transparan.

    Kedua, memastikan bahwa sasaran-sasaran yang terdapat dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terintegrasi ke dalam aksi ini. Hal itu diungkapkan oleh Rini saat memberikan sambutan pada Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 yang bertepatan dengan Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024 di Jakarta, hari ini.

    “Dalam aksi digitalisasi dan standardisasi layanan publik, Stranas PK mendukung Asta Cita yang ketiga, terutama pada poin 8 terkait penghapusan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan usaha, serta poin 11 yang menekankan pentingnya konektivitas digital di seluruh wilayah untuk menjangkau semua kelompok masyarakat,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Senin (09/12/2024).

    Dia menyampaikan capaian 6 tahun Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menurut Rini, Timnas Stranas PK telah membawa capaian perubahan luar biasa dan seluruh progres capaian telah dilaporkan secara berkala kepada Presiden setiap 6 bulan sekali.

    Rini menjabarkan pemerintah telah menerbitkan kebijakan Manifes Domestik melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2024 tentang Perdagangan Antarpulau yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyatakan daftar muatannya. Kebijakan yang didorong Stranas PK ini mampu melacak peredaran komoditas-komoditas penting di berbagai lokasi sehingga mencegah pelaku usaha melakukan penimbunan barang yang berakibat pada kelangkaan barang.

    Dia mengatakan terdapat peningkatan drastis dibandingkan tahun 2022 yang mana hanya 14 pelabuhan yang menerapkan digitalisasi layanan.

    “Digitalisasi ini membawa dampak nyata, termasuk mempersingkat waktu layanan barang yang awalnya memakan waktu rata-rata 2 minggu kini hanya menjadi 1 hari, serta mengurangi dwelling time (waktu tinggal kapal) dari 710 hari menjadi kurang dari 3 hari,” tuturnya.

    “Korupsi adalah musuh yang harus kita lawan bersama. Ayo kita jadikan peringatan Hakordia ini sebagai langkah awal menuju perubahan mewujudkan Indonesia bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

    (prf/ega)

  • BKD DKI bolehkan ASN beragama Nasrani ajukan cuti Natal 

    BKD DKI bolehkan ASN beragama Nasrani ajukan cuti Natal 

    Saya akan panggil dan tindaklanjuti kalau ada yang tidak dapat izin

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta membolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Nasrani mengajukan cuti Natal 2024.

    Dia menyatakan siap untuk menindaklanjuti laporan terkait adanya larangan bagi ASN beragama Nasrani untuk mengambil cuti Natal.

    “Apa yang sesuai perayaan agama itu haknya. Saya akan panggil dan tindaklanjuti kalau ada yang tidak dapat izin. Enggak boleh itu! Itu hak cuti untuk merayakan perayaan agama, itu hak asasi,” tutur dia.

    “Pelayanan akan tetap aktif. Kami bergiliran memberikan pelayanan,” ujar Chaidir.

    Penetapan cuti bersama ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri PPPA Arifah Fauzi Akui Diskriminasi Perempuan di RI Tinggi

    Menteri PPPA Arifah Fauzi Akui Diskriminasi Perempuan di RI Tinggi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyebut perempuan kerap menghadapi diskriminasi, marginalisasi, hingga stereotip di masyarakat. Hal ini membuat perempuan sulit mendapat kesempatan yang setara untuk menjabat di berbagai bidang, termasuk sektor publik.

    Padahal, kepemimpinan perempuan di sektor publik menjadi topik yang semakin relevan di tengah upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. Namun, jalan menuju keterwakilan perempuan yang signifikan di jabatan strategis masih penuh tantangan.

    “Tantangan-tantangan ini menjadi penghalang bagi perempuan untuk meraih kesempatan yang setara di berbagai bidang, termasuk dalam posisi kepemimpinan di sektor publik,” ujar Arifah dalam Seminar Strategic Action Plan to Close the Gender Gap in Public Sector Leadership Roles, mengutip dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/12).

    Meskipun regulasi seperti kuota minimum 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen telah diterapkan, target tersebut masih jauh dari tercapai. Saat ini, keterwakilan perempuan di parlemen hanya 22,5 persen.

    Di sektor pemerintahan, data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2023 menunjukkan bahwa perempuan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya hanya 17,8 persen, sementara JPT Pratama bahkan lebih rendah, yakni 16 persen.

    “Padahal, kepemimpinan perempuan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan negara yang lebih inklusif,” kata dia.

    Riset menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki korelasi positif terhadap performa organisasi. Namun, kesenjangan representasi ini tidak hanya soal kualifikasi, tetapi juga terkait dengan tantangan unik yang dihadapi perempuan selama masa karier mereka.

    Menteri PAN RB, Rini Widyantini mengatakan meski perempuan mendominasi jumlah ASN yakni sekitar 57 persen dari 4,7 juta ASN, mereka masih kurang terwakili di jabatan struktural.

    “Hal ini bukan karena mereka kurang kompeten, tetapi karena faktor biologis seperti kehamilan dan melahirkan yang sering kali dianggap menghambat karier mereka,” tambahnya.

    Strategi penguatan kepemimpinan perempuan

    Untuk mengatasi kesenjangan ini, Kementerian PPPA terus bersinergi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Langkah-langkah strategis yang diambil meliputi:

    1. Pengembangan Kapasitas ASN Perempuan

    Pemerintah mendorong ASN perempuan untuk memperkuat kompetensi, meningkatkan kapasitas, dan lebih aktif dalam meraih jenjang karier yang lebih tinggi.

    2. Manajemen Talenta Berbasis Meritokrasi

    Pengelolaan talenta yang transparan dan berbasis merit menjadi kunci dalam memastikan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memimpin di jabatan strategis.

    3. Kebijakan Fleksibilitas Kerja

    Beberapa kebijakan telah diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Di antaranya, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2022 memberikan peluang bagi perempuan menjadi pemimpin tim sesuai kompetensi mereka, serta Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 yang memungkinkan fleksibilitas jam kerja bagi ASN perempuan.

    “Kita juga sedang merancang regulasi yang memberikan cuti melahirkan bagi ASN laki-laki untuk mendampingi istrinya, sehingga beban perempuan selama masa produktif dapat berkurang,” ujar Rini.

    (tst/dna)

  • Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim – Halaman all

    Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan molor karena terbatasnya anggaran.

    Diketahui, pemerintahan Prabowo saat ini lebih fokus terhadap pencapaian swasembad baik pangan maupun energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.” 

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

    Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

    Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

    Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

    Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

    Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

    Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

    Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

    Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

    Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

    “Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

    Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

    Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

    “Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

    Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

    Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

    Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

    “Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

     

     

  • Usung 2 Inovasi, Jatim Berhasil Raih Penghargaan Provinsi Terinovatif di IGA 2024

    Usung 2 Inovasi, Jatim Berhasil Raih Penghargaan Provinsi Terinovatif di IGA 2024

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dalam ajang Penganugerahan Innovative Government Awards 2024 (IGA 2024) yang digelar pada Kamis (5/12/2024), Jawa Timur berhasil meraih pengharaan Provinsi Terinovatif.

    Acara tersebut diselenggarakan di Mercure Surabaya Grand Mirama Hotel.

    Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk kepada Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.

    Pada acara ini, Provinsi Jawa Timur menjadi tuan rumah IGA 2024.

    Ini merupakan kali pertama perhelatan IGA dilaksanakan di daerah.

    Pada ajang IGA 2024, Provinsi Jatim mengusung 2 Inovasi.

    Untuk inovasi digital, ada Klinik Hoaks yaitu inovasi berbasis web untuk membantu masyarakat mengklarifikasi berita hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian.

    Dan untuk inovasi non digital, ada Underwater Restocking (UWR) 2.0 yaitu implementasi ekonomi biru yang berpusat pada UWR yang didorong menjadi pusat ekosistem laut dan pusat perekonomian masyarakat pesisir.

    Atas raihan ini, Pj Gubernur Adhy mengaku sangat bersyukur dan bangga, karena tak hanya terinovatif, Jawa Timur juga menjadi Pemda dengan Indeks Inovasi Daerah Tertinggi Regional Klaster Provinsi untuk regional wilayah II. 

    Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diterima.

    Ditegaskannya, penghargaan ini didapatkan atas kerja keras semua pihak dari seluruh lapisan di Jawa Timur.

    “Alhamdulilah, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami sangat bersyukur atas penghargaan yang kami terima. Terlebih, bukan hanya provinsi, tapi kabupaten dan kota di Jatim juga memborong penghargaan pada IGA 2024 ini,” terangnya.

    “Kita memang membudayakan untuk mencari persoalan, membuat inovasi, dan kemudian melombakan di setiap tahapan dalam pemerintahan. Ini menandakan ekosistem inovasi di Jawa Timur sangat luar biasa. Masing-masing bupati/wali kota berlomba-lomba, bahkan kami harus membatasi,” ungkapnya menambahkan.

    Selama ini, kata Adhy Karyono, Pemprov Jatim sangat memfasilitasi inovasi-inovasi yang dibuat di Jawa Timur.

    Satu di antaranya dengan keberadaan Rumah Inovasi yang berfungsi melakukan seleksi dan kurasi bagi calon inovasi yang akan dipilih sebelum mewakili provinsi di ajang nasional seperti Sinovic maupun IGA.

    “Di Jawa Timur, kami menekankan bahwa inovasi harus betul-betul bisa memudahkan rakyat untuk melakukan kebutuhan hidupnya. Harus bermanfaat dan berbentuk digital agar lebih memudahkan seluruh proses layanan,” tegasnya. 

    Lebih lanjut, Pj Gubernur Adhy juga menekankan, inovasi haruslah berkelanjutan. Sehingga, di Jawa Timur terbiasa memonitor inovasi menurut rentang waktu tertentu. 

    “Yang kami soroti adalah keberlanjutan inovasi dan bertahan relatif lama. Sehingga diakui dan direplikasi oleh pihak lain, baik di kabupaten/kota di Jatim maupun provinsi lain. Seperti inovasi Klinik Hoaks dan UWR 2.0,” ungkapnya.

    Lebih jauh Adhy menegaskan, yang terpenting inovasi yang bagus bukan berarti terus menciptakan yang baru.

    Namun, mengoptimalkan inovasi yang ada dan sudah terbukti bermanfaat untuk diperluas dan direplikasi.

    “Dan ini menjadi konsen kami saat ini, ke depan bahwa  indikator inovasi yang baik adalah betul-betul bisa digunakan dengan mudah, bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat serta pernah direplikasi,” pungkas Pj Gubernur Adhy.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk sangat mengapresiasi prestasi di Jawa Timur.

    Pasalnya, Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang menjadi tuan rumah IGA di daerah. 

    “Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki inovasi sangat tinggi. Jadi atas nama Menteri Dalam Negeri, saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pada kesempatan ini menjadi tuan rumah IGA 2024,” katanya. 

    Ribka Haluk berharap, IGA dapat menjadi ajang di mana seluruh provinsi di Indonesia dapat belajar dari satu sama lain.

    Sehingga, inovasi dari masing-masing daerah dapat dirasakan pula manfaatnya oleh keseluruhan rakyat. 

    “Saya harap kita bisa bersama-sama melakukan transfer inovasi. Supaya negara kita mendapatkan manfaat maksimal dari interaksi yang kita lakukan. Itu sesungguhnya yang diharapkan Presiden dan Wakil Presiden RI kita, agar kita benar-benar memperbaiki kinerja  untuk meningkatkan kemakmuran di Indonesia,” harapnya. 

    Untuk diketahui, penghargaan ini bukan kali pertama diterima Jawa Timur.

    Mengingat, Jawa Timur menjadi provinsi dengan inovasi terbanyak se-Indonesia yang masuk top 99 dan top 45 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB.

    Dengan rincian, total 72 inovasi masuk top 99, dan 35 inovasi masuk top 45 selama lima tahun terakhir. 

    Sebagai informasi, 18 kabupaten/kota di Jatim juga turut menerima penghargaan. Di antaranya Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Batu yang mendapat predikat Kota Terinovatif.

    Sedangkan Kabupaten Terinovatif diraih Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bangkalan, Sampang, Sidoarjo, dan Pamekasan. 

    Selain itu, penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif diraih oleh Blitar, Jember, Lamongan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, dan Trenggalek.

    Serta penghargaan Kota Sangat Inovatif diberikan kepada Kota Probolinggo. 
     
    Terakhir, kategori penghargaan Indeks Regional Tertinggi Kabupaten/Kota dan satu Pemda Pengirim Inovasi Daerah Tercepat Regional II Wilayah Jawa diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi.

  • Kapan Pelaksanaan SKB CPNS 2024? Ini Jadwal Lengkapnya

    Kapan Pelaksanaan SKB CPNS 2024? Ini Jadwal Lengkapnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan segera dilaksanakan pada Desember ini.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah pengumuman jadwal, lokasi dan waktu tes SKB CPNS 2024 pada 4-8 Desember 2024.

    Jike merujuk pada peraturan Kemenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 menyebutkan tes SKB meliputi antara lain computer assisted test (CAT), tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan/atau wawancara.

    Untuk bisa mengetahui jadwal, lokasi, dan waktu tes SKB CPNS 2024 dengan CAT, pelamar bisa memantau di laman instansi masing-masing.

    Pelamar juga bisa memantau jadwal dan lokasi di laman resmi sscasn.bkn.go.id.

    Namun yang perlu diketahui, pelamar akan diwajibkan membawa kartu ujian saat tes SKB CPNS 2024 dengan CAT.

    Kemudian untuk kartu ujian SKB CPNS bisa dicetak secara online di portal SSCASN, https://sscasn.bkn.go.id.

    Jadwal Lengkap Tes SKB CPNS 2024

    Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT: 20 November sampai 17 Desember 2024
    Pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT: 20-22 November 2024
    Pemilihan titik lokasi lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi: 23-25 November 2024
    Penarikan data final SKB CPNS: 26-28 November 2024
    Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: 29 November sampai 3 Desember 2024
    Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKB CPNS dengan CAT: 4-8 Desember 2024
    Pelaksanaan SKB CPNS: 9-20 Desember 2024
    Integrasi nilai SKD dan SKB CPNS: 17 Desember 2024 sampai 4 Januari 2025
    Pengumuman hasil CPNS: 5-12 Januari 2025
    Masa sanggah: 13-15 Januari 2025
    Jawab sanggah: 13-19 Januari 2025
    Pengolahan seleksi hasil sanggah: 15-20 Januari 2025
    Pengumuman pascasanggah: 16-22 Januari 2025
    Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari sampai 21 Februari 2025
    Usul penetapan NIP CPNS: 22 Februari sampai 23 Maret 2025

  • Menteri PANRB dukung kolaborasi penguatan ekonomi kreatif

    Menteri PANRB dukung kolaborasi penguatan ekonomi kreatif

    “Kita akan upayakan untuk bisa berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti kementerian ekonomi kreatif, kebudayaan, keuangan, dan lain sebagainya,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung sektor ekonomi kreatif dalam sisi penguatan kelembagaan hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur.

    Dukungan itu disampaikan saat Rini menerima Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

    “Kita akan upayakan untuk bisa berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti kementerian ekonomi kreatif, kebudayaan, keuangan, dan lain sebagainya,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dilansir dari laman kemenparekraf.go.id, ada empat tren ekonomi kreatif yang berkembang pesat pada 2024. Tren-tren tersebut meliputi audio visual, mobile game, musik, dan kolaborasi.

    Sejak pandemi COVID-19, tren ekonomi kreatif 2024 banyak dipengaruhi perkembangan teknologi yang pesat. Pandemi mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk terus berkembang agar mampu bersaing di pasar global.

    Dengan optimalisasi setiap sumber daya yang dimiliki untuk mengikuti perubahan tren ekonomi kreatif tersebut, diharapkan dapat membuat sektor ekonomi kreatif di Indonesia lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan 4,4 juta lapangan kerja pada 2024.

    Dari sisi lain masuknya audio visual sebagai salah satu tren ekonomi kreatif 2024 tidak bisa dipisahkan dari banyaknya generasi muda yang tertarik membuat berbagai macam konten video.

    Di samping itu, meningkatnya popularitas audio visual dalam tren ekonomi kreatif juga didukung dari meningkatnya minat masyarakat pada film atau serial lokal melalui layanan over the top (OTT).

    Hal ini didukung dalam survei Jakpat yang mengukur tontonan terpopuler masyarakat Indonesia, film atau serial Indonesia menduduki peringkat kedua dengan angka 69 persen, setelah serial Korea Selatan (72 persen).

    Ide-ide dari Yovie Widianto, yang selama ini sudah berkiprah di dunia entertainment diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi dunia seni Tanah Air.

    Tentunya ide dari kalangan profesional, dan dukungan birokrasi akan memperkuat pencapaian visi-misi Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentunya kita ingin ide-ide yang ada sudah disampaikan Kang Yovie ini mudah-mudahan bisa segera terwujud,” ujar Rini.

    Sementara itu, Yovie Widyanto mengucapkan terima kasih kepada Rini atas dukungan tersebut. Sejauh ini, Yovie sudah membuka ruang kolaborasi dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

    Kolaborasi juga dibuka dengan instansi lainnya. Yovie berharap semua pihak, termasuk instansi pemerintah, bisa saling melengkapi untuk peningkatan kreativitas masyarakat Indonesia.

    “Teman-teman di kementerian lain yang memang pastinya semuanya harus berkolaborasi yang baik, agar apa yang kita cita-citakan Indonesia penuh kreativitas, semakin maju, dan memberikan hasil yang baik buat bangsa ini,” pungkas Yovie.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • KemenPANRB sebagai strategic triangle dukung tata kelola pemerintahan

    KemenPANRB sebagai strategic triangle dukung tata kelola pemerintahan

    “Kementerian PANRB tidak hanya berbicara kelembagaan saja, kita memastikan ke-48 kementerian bisa bekerja, karena 48 inilah yang akan menjaga birokrasi kita, tata kelolanya ada di 48 kementerian itu, dan bagaimana mengorkestrasinya,” kata Rini dalam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PANRB sebagai strategic triangle memiliki peranan yang krusial dalam transformasi tata kelola untuk memastikan pemerintahan selalu relevan dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

    Untuk mendukung Astacita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah diubah, sehingga saat ini jumlah kementerian ada 48 Kementerian.

    “Kementerian PANRB tidak hanya berbicara kelembagaan saja, kita memastikan ke-48 kementerian bisa bekerja, karena 48 inilah yang akan menjaga birokrasi kita, tata kelolanya ada di 48 kementerian itu, dan bagaimana mengorkestrasinya,” kata Rini dalam Forum Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Gedung LAN RI, Jakarta, Senin.

    Sebagai informasi Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PANRB merupakan strategic triangle sebagai bagian dari dukungan manajemen strategis Presiden secara bersama-sama berperan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga guna keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan.

    Hal ini dalam rangka menjamin terselenggaranya agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

    Selanjutnya, dia menjabarkan penguatan strategic triangle untuk mendukung efektivitas pemerintahan
    (G to G). Dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri PANRB.

    “Dari 48 kementerian ini, ternyata ada tiga kementerian yang memang akan menjadi strategic trianglenya Presiden (Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas). Ini merupakan salah satu pola yang diubah oleh Presiden Prabowo supaya tata kelola yang akan dibangun dalam reformasi birokrasi ini bisa kita lakukan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Rini menjelaskan penguatan strategic triangle untuk mendukung efektivitas pemerintahan (G to G).

    Adapun ketiga kementerian tersebut memiliki peranan yang penting. Seperti Kementerian PPN/Bappenas yang akan menjaga kesinambungan dan konsistensi dari prioritas nasional.

    Sementara, Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan dan pengalokasian secara tepat dan cermat, serta fleksibilitas anggaran dalam implementasi program pembangunan nasional.

    Sedangkan Kementerian PANRB, sambungnya, memiliki peran dalam membangun tata kelola, agar nanti yang dikerjakan oleh kementerian/lembaga akan bisa dilaksanakan.

    Selanjutnya, dirinya menjelaskan terkait arsitektur hubungan antar dan inter lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam sistem strategic triangle yang dikerjakan adalah kebijakan perencanaan, penganggaran, kelembagaan dan birokrasi.

    “Jadi kita akan memberikan rekomendasi, bagaimana melakukan transformasi sosial, bagaimana kita akan melakukan transformasi ekonomi, dan melakukan transformasi tata kelola hingga sampai kepada ketahanan ekologi untuk menjadi bagian rekomendasi yang akan diberikan kepada para Menko. Kemudian, para Menko yang akan mengorkestrasi kepada kementerian/lembaga” ungkap Rini.

    Selanjutnya terkait penguatan transformasi digital untuk peningkatan layanan publik (G to C), transformasi digital dalam layanan publik (Government to Citizen atau G to C) bertujuan untuk meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

    Fokus utamanya adalah menciptakan pelayanan yang lebih responsif, inklusif, dan mudah diakses melalui pemanfaatan teknologi digital.

    “Apabila kita sudah selesai dengan membangun tata kelola, kita akan memulai tata kelola government dengan communitynya,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Plt. Kepala LAN Muhammad Taufiq menjelaskan arah penguatan kebijakan pengembangan kompetensi transformasi tata kelola.

    Pertama yakni menerapkan model corporate university (pembelajaran terintegrasi) yang didukung dengan human capital development plan sesuai renstra dan RPJMN bagi setiap instansi.

    Kedua, mendorong masing-masing corporate university ASN menjadi learning mendukung engine untuk mendukung sasaran transformasi tata kelola.

    “Kita melakukan sebuah transformasi yang dilakukan dengan mendorong kolaborasi dan pertama kita perbaiki kapasitas kita untuk pengembangan kompetensi yang selama ini masih tersekat-sekat,” ujar Taufiq.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementerian PANRB kaji Bulog jadi badan otonom

    Kementerian PANRB kaji Bulog jadi badan otonom

    “Kita masih diskusi, nanti bentuk (kelembagaan), nanti aparatur sipil negara (ASN) akan mengikuti bentuk lembaganya. Kami belum putuskan bentuk lembaganya seperti apa,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pihaknya masih melakukan kajian terhadap transformasi kelembagaan Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebagai lembaga otonom.

    Kementerian PANRB juga belum memutuskan terkait kemungkinan status pegawai Bulog yang akan berubah menjadi ASN.

    “Kita masih diskusi, nanti bentuk (kelembagaan), nanti aparatur sipil negara (ASN) akan mengikuti bentuk lembaganya. Kami belum putuskan bentuk lembaganya seperti apa,” kata Rini saat ditemui awak media di Gedung LAN RI, Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Perum Bulog akan bertransformasi menjadi badan otonom karena sudah diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita melanjutkan rapat pertama secara resmi mengenai transformasi Bulog. Karena ini sudah diputuskan dalam ratas yang dipimpin Bapak Presiden langsung beberapa waktu yang lalu,” ujar Zulkifli usai menghadiri Rapat Koordinasi Transformasi Bulog di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (29/11).

    Setelah bertransformasi, kata Zulkifli, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat, karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

    Zulkifli berharap transformasi ini bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024