Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • Pendaftaran Seleksi PPPK Periode II Segera Ditutup, Cek Jadwal di Sini

    Pendaftaran Seleksi PPPK Periode II Segera Ditutup, Cek Jadwal di Sini

    Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II.

    Pendaftaran telah dibuka mulai 17 November hingga 31 Desember 2024. Honorer yang tidak lolos seleksi tahap pertama, dapat mengikuti seleksi tahap kedua.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta instansi untuk melakukan pemetaan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk kemudian dipetakan pada jabatan pelaksana.

    “Perlu dilakukan akselerasi agar non-ASN yang memang sudah masuk dalam database memiliki kesempatan untuk mendaftar pada Seleksi PPPK Periode II, sehingga penyelesaian penataan non-ASN bisa optimal,” ujar Rini, dikutip dari situs resminya, Selasa (17/12/2024).

    Data yang perlu dipetakan adalah non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Periode I; non-ASN yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan CPNS; serta non-ASN database BKN yang tidak mendaftar PPPK Periode I.

    Selanjutnya instansi pemerintah diminta menyampaikan feedback dan konfirmasi data non-ASN. Konfirmasi data non-ASN oleh instansi pemerintah dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN paling lambat 20 Desember 2024. Data hasil konfirmasi pemerintah diinput ke dalam SSCASN BKN.

    Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menuturkan jika data yang masuk sudah dikonfirmasi, maka tenaga non-ASN bisa melakukan submit pendaftaran PPPK Periode II pada SSCASN BKN.

    Lanjutnya dijelaskan, pada prinsipnya dalam pengadaan PPPK tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis. Setiap pelamar wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT). Penentuan penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan peringkat terbaik, bukan berdasarkan nilai ambang batas.

    “Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik,” kata Aba

    (mij/mij)

  • Pemerintah Beri Kesempatan Tenaga Honorer Kembali Mengikuti Seleksi Pengangkatan ASN

    Pemerintah Beri Kesempatan Tenaga Honorer Kembali Mengikuti Seleksi Pengangkatan ASN

    JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengeluarkan aturan baru terkait pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini.

    Aturan dimaksud adalah Keputusan Menpan RB Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN.

    Keputusan tersebut ditanda tangani langsung Menpan RB Rini Widyanti. Tertanggal 10 Desember 2024.

    Pada pokoknya, keputusan itu memberi kesempatan bagi tenaga honorer atau non-ASN kembali mengikuti seleksi pengangkatan ASN. Dikhususkan bagi mereka yang terdaftar dalam data base BKN.

    Berikut ini tiga kriterianya:

    Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan PPPK tahap 1.

    TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS.

    Belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.

    Menpan RB pun membuka empat jabatan yang bisa dilammar, yakni sebagai berikut:

    Pengelola umum operasional

    Operator layanan operasional

    Pengelola layanan operasional

    Penata layanan operasional

    “Kebutuhan bagi pelamar sebgaimana dimaksud pada Diktum pertama diusulkan pejabat pembina kepegawaian pada menteri,” bunyi putusan keempat.

    (Arya/Fajar)

  • Daftar Hari Libur Nasional 2025, Total Ada 17 Hari – Halaman all

    Daftar Hari Libur Nasional 2025, Total Ada 17 Hari – Halaman all

     Berikut daftar hari libur Nasional tahun 2025 menurut SKB 3 Menteri, lengkap dengan daftar cuti bersama.

    Tayang: Senin, 16 Desember 2024 18:06 WIB |
    Diperbarui: Senin, 16 Desember 2024 18:06 WIB

    freepik.com/pch.vector

    ILUSTRASI kalender –  Berikut daftar hari libur Nasional tahun 2025 menurut SKB 3 Menteri, lengkap dengan daftar cuti bersama. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar hari libur Nasional tahun 2025 menurut SKB 3 Menteri.

    Diketahui, pemerintah telah menetapkan hari libur Nasional dan cuti bersama Tahun 2025.

    Hal tersebut, tertuang dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024.

    Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri itu, terdapat 17 hari libur Nasional 2024.

    Mengutip dari setkab.go.id, penetapan hari libur Nasional dan cuti bersama tahun 2025 ini adalah upaya efisiensi dan efektivitas hari kerja.

    Tidak hanya itu, penetapan ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024.

    Daftar Hari Libur Nasional 2025

    Rabu, 1 Januari: Tahun Baru 2025 Masehi
    Senin, 27 Januari: Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
    Rabu, 29 Januari: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    Sabtu, 29 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947
    Senin-Selasa, 31 Maret-1 April: Idul Fitri 1446 H

    Jumat, 18 April: Wafat Yesus Kristus
    Minggu, 20 April: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    Kamis, 1 Mei: Hari Buruh Internasional
    Senin, 12 Mei: Hari Raya Waisak 2569 BE
    Kamis, 29 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
    Minggu, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila
    Jumat, 6 Juni: Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah
    Jumat, 27 Juni: Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
    Minggu, 17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan
    Jumat, 5 September: Maulid Nabi Muhammad SAW
    Kamis,  25 Desember: Kelahiran Yesus Kristus

    Cuti Bersama Tahun 2025

    Selain Hari Libur Nasional, pemerintah juga telah menetapkan cuti bersama tahun 2025.

    Menurut SKB 3 Menteri, cuti bersama tahun 2025 terdapat 10 hari.

    Selasa, 28 Januari: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    Jumat, 28 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947
    Rabu, Kamis, Jumat dan Senin, 2, 3, 4, 7 April: Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah
    Selasa, 13 Mei: Hari Raya Waisak 2569 BE
    Jumat, 30 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
    Senin, 9 Juni: Idul Adha 1446 H
    Jumat, 26 Desember: Kelahiran Yesus Kristus

    (Tribunnews.com/Farrah Putri)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Pemerintah Hapus Pegawai Non-ASN di 2025, Bagaimana Nasib Honorer?

    Pemerintah Hapus Pegawai Non-ASN di 2025, Bagaimana Nasib Honorer?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nasib pegawai honorer dipertanyakan. Menyusul kebijakan pemerintah yang akan menghapus pegawai berstatus non-Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 2025.

    Itu berdasarkan revisi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) 31 Oktober lalu.

    Beleid itu menyebut tenaga non-ASN harus ditata. Penataan pegawai honorer itu dibatasi paling lambat hingga Desember 2024.

    “Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak uu ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN,” bunyi Pasal 66 beleid tersebut.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga telah dilarang mengangkat pegawai honorer. 

    “Pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 65 ayat (3).

    Jika dihapuskan, bagaimana nasib pegawai non-ASN? 

    Pada intinya, pemerintah dilarang lagi mengangkat pegawai non-ASN. Mereka yang terlanjur jadi honorer akan diangkat menjadi ASN. 

    Baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sesuai syarat dan ketentuan.

    Lalu apakah ada pendaftatan CPNS dan PPPK tahun 2025? Ini yang masih belum pasti.

    “Kami kan sedang menyelesaikan penyeleksian CPNS yang kemarin. Kemudian, PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pun juga belum selesai. Jadi, mohon waktu,” kata MenPANRB Rini Widyantinidi kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12).

  • Seleksi CPNS 2025: Kapan Dibuka? – Page 3

    Seleksi CPNS 2025: Kapan Dibuka? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu menjadi momen yang dinanti masyarakat setiap tahunnya. Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menawarkan berbagai keuntungan, mulai dari gaji stabil hingga jaminan hari tua, yang menjadikannya salah satu pilihan karir favorit di Indonesia.

    Namun, bagaimana peluang seleksi CPNS di tahun 2025?

    MenPAN RB: Seleksi CPNS 2025 Berpeluang Dibuka

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, memberikan sinyal bahwa seleksi CPNS kemungkinan besar akan kembali digelar tahun depan.

    Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa formasi untuk penyandang disabilitas juga mungkin tersedia, tergantung pada kebutuhan formasi yang diajukan.

    “Ya bisa saja. Kalau memang dibutuhkan, tentunya kita akan (sediakan),” ujar Menteri Rini saat ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Minggu (15/12).

    Belum Ada Kepastian Jadwal

    Meskipun memberikan harapan, Rini belum memastikan jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2025. Saat ini, fokus utama Kementerian PAN-RB adalah memastikan proses seleksi CPNS 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.

    “Saat ini kita sedang menyelesaikan penerimaan CPNS 2024 yang baru saja berlangsung,” tambahnya.

     

  • KemenPANRB dorong seluruh instansi pemerintah beri pelayanan inklusif

    KemenPANRB dorong seluruh instansi pemerintah beri pelayanan inklusif

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (kanan) bertegur sapa dengan masyarakat saat acara \”Kampanye Publik Pelayanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, dan Untuk Kita Semua\” di Kantor Kementerian PANRB Jakarta, Minggu (15/12/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    KemenPANRB dorong seluruh instansi pemerintah beri pelayanan inklusif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 15 Desember 2024 – 13:09 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang inklusif, baik bagi masyarakat umum maupun kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dengan disabilitas.

    “Marilah kita sekarang mulai membuka akses, memperbaiki infrastruktur agar semua masyarakat mendapatkan hak yang sama di dalam mendapatkan layanan yang terbaik dari pemerintah,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB Jakarta, Minggu.

    Pada acara bertajuk Kampanye Publik Pelayanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, dan Untuk Kita Semua itu, Rini mengajak seluruh instansi yang mempunyai layanan langsung kepada masyarakat untuk mengkampanyekan pelayanan yang lebih setara kepada seluruh kelompok masyarakat.

    Menurut Menteri PANRB, inklusivitas bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mesti diwujudkan. Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini fokus agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang setara.

    “Pelayanan publik tidak hanya tentang memberikan layanan, tetapi juga bagaimana kita menghormati hak-hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil,” katanya pula.

    Rini meyakini kampanye yang diusung Kementerian PANRB ini dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat transformasi pelayanan publik yang tidak hanya inklusif, tetapi juga responsif, sebab semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan yang setara.

    “Mari kita jadikan momentum ini menjadi penggerak perubahan bagi masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” tuturnya.

    Program tersebut merupakan salah satu upaya dari Kementerian PAN RB untuk menggugah instansi pemerintah agar semakin memperhatikan pelayanan bagi kelompok rentan. Instansi-instansi yang sudah memberikan pelayanan inklusif diharapkan menjadi contoh bagi instansi lainnya.

    “Kami berharap bahwa semua instansi pemerintah nanti memberikan akses yang setara untuk memberikan layanan, baik untuk umum maupun kepada kaum rentan, termasuk di dalamnya ada kaum disabilitas, perempuan, anak, atau lansia,” imbuh Rini.

    Dalam kesempatan itu, turut hadir Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Selain itu, tampak pula hadir berbagai organisasi disabilitas untuk bersama-sama mengampanyekan pentingnya inklusivitas dalam pelayanan publik.

    Sumber : Antara

  • 3 Menteri Prabowo Kampanyekan Pelayanan Publik Ramah Disabilitas

    3 Menteri Prabowo Kampanyekan Pelayanan Publik Ramah Disabilitas

    Jakarta, Beritasatu.com – Tiga menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelar kampanyekan pelayanan publik ramah disabilitas guna mendorong dan menggelorakan penyelenggaraan pelayanan publik inklusif. Kampanye ini didukung oleh berbagai komunitas kelompok rentan, termasuk warga disabilitas.

    Tiga menteri tersebut di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebagai inisiator. Kemudian, didukung oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Rini menjelaskan, tujuan terselenggaranya kampanye publik bertajuk “Pelayanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, Untuk Kita Semua” untuk menyuarakan pentingnya pelayanan publik yang ramah terhadap seluruh kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

    “Jadi kami hari ini mengundang organisasi disabilitas untuk bersama-sama mewujudkan agar seluruh instansi pemerintah itu sudah mulai memperhatikan bagaimana mereka memperbaiki layanan-layanan lebih inklusif,” ungkap Rini, saat ditemui di agenda car free day (cfd) di kawasan Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada Minggu (15/12/2024).

    Selain dihadiri langsung oleh tiga menteri, kampanye pelayanan publik ramah disabilitas ini juga didukung oleh berbagai instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). 

    Tak hanya itu, acara ini juga menghadirkan berbagai ragam booth, seperti booth dari Puskesmas Senen; Pusat Bahasa Isyarat Indonesia DKI Jakarta; PJS; Pijat Tunanetra dari Pertuni dan Pelita; dan Mata Hati koffie (Barista Tunanetra). 

    Rini berharap seluruh instansi pemerintah nantinya akan lebih sadar untuk memberikan akses yang setara dalam memberikan layanan, baik untuk umum maupun kaum rentan termasuk disabilitas, perempuan, anak, lansia. 

    “Jadi ini bukan hanya kaitannya dengan masalah disabilitas, perempuan hamil, seperti itu anak-anak. Kemudian juga para lansia. Jadi mudah-mudahan dengan kampanye hari ini semua instansi pemerintah sudah bisa, sudah mulai membuka aksesnya untuk kelompok-kelompok rentan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Natalius Pigai menambahkan, kampanye publik ini sejalan dengan Asta Cita Presiden nomor empat yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

    “Kami sebagai Kementerian harus tentu akan mendukung penuh upaya-upaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang inklusif, termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok rentan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, ada sejumlah komunitas disabilitas yang mendukung kampanye ini disemarakkan, diantaranya adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI); Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni); Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin); dan FORMASI Disabilitas Jakarta. 

    Selain itu, turut mendukung juga perwakilan dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS); Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI); Pemberdayaan Tuli Buta Indonesia (PELITA); Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI); serta Forum ASN Inklusif dalam kampanye pelayanan publik ramah disabilitas ini.

  • Kantor Legislatif-Yudikatif Mulai Dibangun 2025

    Kantor Legislatif-Yudikatif Mulai Dibangun 2025

    Yogyakarta, CNN Indonesia

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan kantor lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mualai dibangun tahun depan.

    Basuki menyebut Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan kantor DPR, DPD, MPR, lalu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) beserta kompleks huniannya.

    “Sehingga mudah-mudahan 2027 akan sudah siap,” kata Basuki di UGM, Sleman, Sabtu (14/12) petang.

    Setahun berikutnya atau pada 2028, Mantan Menteri PUPR itu bilang Prabowo selanjutnya akan mengumumkan pemindahan kantor seluruh jajaran legislatif dan yudikatif ke IKN.

    Sementara untuk perkantoran lembaga eksekutif hingga akhir 2024 ini, menurut Basuki, ada empat kantor kementerian koordinator (kemenko) yang sudah siap difungsikan.

    “Masing-masing kementerian di bawah Kemenko nanti sudah bisa pindah. Kemudian hunian, 47 Tower sudah bisa,” ujar Basuki.

    Meski demikian, Basuki menekankan jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tetap menjadwalkan pemindahan ASN ke IKN baru April 2025.

    “MenPANRB sudah memprogramkan (pemindahan ASN) kira-kira April setelah Lebaran. Sebenarnya bisa Januari, tapi karena mau ada Lebaran jadi kita programkan April,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pembangunan IKN terus dilanjutkan di era Prabowo. Ia menargetkan IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota paling lambat 2029.

    Hasan memastikan Prabowo akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, jika fungsi politik sudah bisa berjalan. Artinya, harus ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN.

    “Kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12).

    Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan Prabowo bakal berkantor di IKN sekitar empat tahun lagi. Ia juga menargetkan semura urusan rampung pada 17 Agustus 2029.

    “Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” kata Dody.

    Dody mengatakan Kementerian PU akan mengejar prioritas pembangunan sesuai mandat Prabowo. Kepala Negara disebut mengutamakan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di IKN Nusantara

    Dody juga menegaskan pemerintah saat ini lebih mengejar target swasembada p

    (kum/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Seleksi CPNS 2024 Belum Selesai, Kapan Pemerintah Buka Pendaftaran untuk 2025?

    Seleksi CPNS 2024 Belum Selesai, Kapan Pemerintah Buka Pendaftaran untuk 2025?

    Bisnis.com, JAKARTA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

    Meskipun sampai saat ini, seleksi CPNS 2024 masih dalam proses seleksi dan baru masuk ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 20 Desember 2024.

    Kemudian di beberapa instansi lain, peserta CPNS 2024 juga sedang menghadapi wawancara untuk bisa lolos sebagai pegawai pemerintahan.

    Pengumuman hasil akhir CPNS akan dilaksanakan pada 5-12 Januari 2025. Adapun seluruh rangkaian seleksi diperkirakan selesai pada Maret 2025.

    Pada saat itu, peserta yang lolos seleksi hingga tahap terakhir akan menunggu pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

    Dengan seleksi CPNS 2024 selesai pada Maret 2025, lantas kapan pembukaan seleksi CPNS 2025?

    Melansir Antara, rencana pembukaan seleksi CPNS tahun 2025 telah mendapat persetujuan awal dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini.

    Namun keputusan akhir mengenai kelanjutan seleksi tersebut akan ditentukan berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2024 yang saat ini masih berlangsung.

    “Sangat mungkin (CPNS dibuka tahun 2025). Tapi sampai kita harus menyelesaikan yang CPNS (2024), kita harus selesaikan dulu nih supaya enggak numpuk dan yang daftar juga enggak bingung,” ungkap Rini dalam acara ASN Culture Festival 2024 di Jakarta, Selasa (10/12/24), dikutip dari Antara.

    Saat ini, pemerintah tengah melakukan penataan struktur organisasi menyusul pembentukan belasan kementerian dan instansi baru.

    Mengenai perkiraan kebutuhan ASN pada tahun 2025, Menteri Rini menyebutkan bahwa hal tersebut masih akan bergantung pada perkembangan di kementerian-kementerian baru tersebut.

  • Daftar Hari Libur Nasional 2025, Total Ada 17 Hari – Halaman all

    27 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, Ini Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah telah menetapkan 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama di tahun 2025.

    Sehingga, total ada 27 tanggal merah selama tahun 2025.

    Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Berikut adalah daftar hari libur nasional tahun 2025:

    1. 1 Januari (Rabu) Tahun Baru 2025 Masehi

    2. 27 Januari (Senin) Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.

    3. 29 Januari (Rabu) Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

    4. 29 Maret (Sabtu) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

    5. 31 Maret-1 April (Senin-Selasa) Idulfitri 1446 Hijriah

    6. 18 April (Jumat) Wafat Yesus Kristus

    7. 20 April (Minggu) Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

    8. 1 Mei (Kamis) Hari Buruh Internasional

    9. 12 Mei (Senin) Hari Raya Waisak 2569 BE

    10. 29 Mei (Kamis) Kenaikan Yesus Kristus

    11. 1 Juni (Minggu) Hari Lahir Pancasila

    12. 6 Juni (Jumat) Iduladha 1446 Hijriah

    13. 27 Juni (Jumat) 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

    14. 17 Agustus (Minggu) Proklamasi Kemerdekaan

    15. 5 September (Jumat) Maulid Nabi Muhammad saw.

    16. 25 Desember (Kamis) Kelahiran Yesus Kristus

    Berikut adalah daftar hari cuti bersama tahun 2025:

    1. 28 Januari (Selasa)  Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

    2. 28 Maret (Jumat) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

    3. 2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin) Idulfitri 1446 Hijriah

    4. 13 Mei (Selasa) Hari Raya Waisak 2569 BE

    5. 30 Mei (Jumat) Kenaikan Yesus Kristus

    6. 9 Juni  (Senin) Idul Adha 1446 Hijriah

    7. 26 Desember (Jumat) Kelahiran Yesus Kristus

    (Tribunnews.com/Widya)