Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • Video: Presiden Prabowo Bentuk Komite Percepatan Transformasi Digital

    Video: Presiden Prabowo Bentuk Komite Percepatan Transformasi Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital. Komite ini akan bertugas untuk menjalankan tiga hal terkait dengan digitalisasi, dan mendukung untuk potensi peningkatan penerimaan pajak ke depannya.

    Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengaku pihaknya bersama-sama kementerian lainnya akan mempersiapkan diri untuk menyukseskan rencana transformasi digital.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 08/01/2025) berikut ini.

  • Indonesia Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang di BRICS

    Indonesia Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang di BRICS

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa) merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di forum global, khususnya memperjuangkan kepentingan negara berkembang.

    “Keputusan ini sudah diambil sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. BRICS menjadi salah satu penyeimbang di antara kelompok negara berkembang. Namun, Indonesia tetap menjaga keseimbangan dengan menjadi anggota forum yang melibatkan negara maju dan negara berkembang,” ujar Rini di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Ia menegaskan, keberadaan Indonesia di BRICS dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan isu negara berkembang, menjadi jembatan kepentingan, dan mendalami agenda BRICS. Rini juga menjelaskan, bergabungnya Indonesia dalam BRICS membutuhkan struktur organisasi yang jelas di tingkat pemerintahan.

    Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mengidentifikasi kementerian atau lembaga yang akan bertanggung jawab mengoordinasikan peran Indonesia dalam BRICS.

    “Dalam struktur pemerintah, biasanya tanggung jawab ini ada di bawah Kementerian Luar Negeri, dengan kombinasi Kementerian Keuangan atau Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Hal ini masih dalam pembahasan,” ungkapnya.

    Rini menekankan, Indonesia belum diharuskan memberikan kontribusi anggaran dalam bentuk iuran kepada BRICS. Namun, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi di masa depan. 

    “Ini langkah strategis yang akan kami kelola dengan hati-hati untuk memastikan manfaat maksimal bagi pembangunan Indonesia dan kepentingan nasional,” kata Rini.

  • Fotokopi KTP Tak Berlaku Jadi Atau Tidak, Ini Kabar Terbarunya

    Fotokopi KTP Tak Berlaku Jadi Atau Tidak, Ini Kabar Terbarunya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang salah satu tugasnya adalah mengawal implementasi identitas digital. Sebetulnya, sudah sejauh mana implementasi digital ID yang digadang-gadang bisa menghapus kebutuhan atas fotokopi KTP?

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan uji coba atas penggunaan digital ID menggunakan InaPAS.

     “Kemarin, kita sudah mencoba untuk membangun yang sudah ada INA digital, dan kita juga dengan digital ID kita sudah uji coba untuk menggunakan InaPAS,” katanya. “Jadi kita baru alpha rilis dulu kemarin, jadi belum langsung diriliskan.”

    Dia menjelaskan bahwa implementasi identitas digital dilakukan bertahap untuk memastikan aspek keamanan digital. Digital ID penting karena adalah dasar dari seluruh transformasi digital pemerintah untuk layanan masyarakat.

    “Nanti transformasi digital yang akan kita lakukan untuk layanan masyarakat itu, kita basicnya menggunakan digital ID,” kata Rini.

    Pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital adalah rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden Prabowo. Selain digital ID, dua tugas lainnya adalah pembayaran digital dan pertukaran data (data exchange).

    Menpan-RB mengatakan dalam waktu dekat Kementerian PAN-RB akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membicarakan strategi transformasi digital.

    “Karena transformasi digital tentunya pemerintah harus memberikan stimulus atau memberikan fasilitator terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, salah satunya adalah untuk bagaimana kemudahan-kemudahan di dalam pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat,” kata Rini.

    (dem/dem)

  • Prabowo Bentuk Komite Percepatan Transformasi Digital, Ini 3 Tugasnya!

    Prabowo Bentuk Komite Percepatan Transformasi Digital, Ini 3 Tugasnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital. Komite ini nantinya akan menjalankan tiga hal terkait dengan digitalisasi.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan, tiga tugas terkait dengan ID digital, pembayaran digital, dan pertukaran data (data exchange). “Presiden (Prabowo) sudah setuju untuk segera dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital untuk menjalankan tiga bagian dari digital, yakni pertama digital ID, kedua digital payment, dan data exchange,” kata Mari di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam (7/1/2025).

    Mari Elka memastikan transformasi digital ini salah satunya akan membantu menaikkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan pajak.

    “Jadi maka itu kepatuhan lebih dahulu dan transformasi digital pentingnya digital ID dan juga digital payment dan data exchange,” ujar Mari Elka.

    Upaya ini sejalan dengan pembentukan layanan Coretax yang sudah berlaku pada 1 Januari 2025. Menurutnya, Coretax itu adalah langkah awal untuk e-filing atau pelaporan pajak dengan konsep digital dimana recording data pajak dilakukan secara terintegrasi.

    Dia pun meyakini Coretax akan memperbaiki tax collection atau pengumpulan pajak. Hal ini, kata Mari Elka, akan diperkuat dengan digital ID.

    “Nah ini untuk memperbaiki koleksi pajak, data itu perlu juga dikaitkan dengan digital ID, siapa itu pembayar pajaknya dan data-data lain yang bisa membantu profiling dari wajib pajak itu sehingga bisa memperbaiki koleksi pajaknya,” tegas Mari Elka.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menambahkan dalam melakukan transformasi tersebut tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama mengenai masalah bagaimana mempersiapkan Digital Public Infrastructure (DPI).

    “Tadi Ibu Mari mengatakan satu kaitannya dengan masalah digital ID, kemudian yang kedua kaitannya dengan data exchange, dan yang ketiga adalah kaitannya dengan digital payment. Mudah-mudahan dengan fondasi ini nanti transformasi digital yang kita bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” paparnya.

    (haa/haa)

  • Prabowo bentuk Komite Transformasi Digital tingkatkan kepatuhan pajak

    Prabowo bentuk Komite Transformasi Digital tingkatkan kepatuhan pajak

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (kanan) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (kiri) memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam (7/1/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Prabowo bentuk Komite Transformasi Digital tingkatkan kepatuhan pajak
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital guna meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak melalui reformasi sistem perpajakan.

    Hal itu disampaikan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini usai keduanya menghadiri rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    “Presiden sudah setuju untuk segera dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital untuk menjalankan tiga bagian dari digital, yakni pertama digital ID, kedua digital payment, dan data exchange,” kata Mari Elka saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam.

    Mari Elka menjelaskan bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, DEN menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan perbaikan administrasi perpajakan dan mengurangi penghindaran pajak. Menurut dia, digitalisasi dapat memperbaiki administrasi pajak dan koleksi pajak dengan mengaitkan pada digital ID guna melihat profil wajib pajak, pembayaran digital (digital payment), hingga pertukaran data (data exchange).

    Kementerian Keuangan pun telah mengambil langkah strategis dengan diluncurkannya sistem administrasi coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).

    “Karena intinya percuma kita naikkan tingkat pajak kalau kepatuhannya tidak terjadi. Maka itu, kepatuhan lebih dahulu dan transformasi digital melalui pentingnya digital ID, digital payment dan data exchange,” kata Mari Elka.

    Senada dengan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan kesiapan sejumlah kementerian dalam melakukan transformasi digital. Dalam melakukan transformasi ini, Rini menuturkan sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian salah satunya infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure (DPI).

    “Mudah-mudahan dengan pondasi ini nanti transformasi digital kita bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” kata Rini.

     

    Sumber : Antara

  • Jumlah Kementerian Bertambah, Seleksi CPNS Tahun 2025 Tunggu Arahan Prabowo

    Jumlah Kementerian Bertambah, Seleksi CPNS Tahun 2025 Tunggu Arahan Prabowo

    Jumlah Kementerian Bertambah, Seleksi CPNS Tahun 2025 Tunggu Arahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)
    Rini Widyantini
    mengatakan, pemerintah menunggu arahan Presiden
    Prabowo Subianto
    terkait pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) tahun 2025.
    “Jadi saya belum membicarakan ini dengan Bapak Presiden, karena saya baru ditugaskan untuk melakukan penataan terlebih dahulu. Karena kan penataan pengisian orang-orangnya terlebih dahulu, setelah itu harus dihitung kembali,” kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
    Ia mengungkapkan, pemerintah saat ini masih memetakan ulang jabatan sebelum membuka tes CPNS tahun 2025, setelah kementerian dipecah menjadi 48.
    Kemenpan RB pun akan menghitung kembali kebutuhan ASN untuk kementerian dan lembaga negara di era Prabowo Subianto.
    “Nanti kan kita ada kementerian baru, nanti kan mereka harus melakukan pemetaan jabatan lagi, nah nanti baru kita hitung lagi. Tapi kan formasinya tentunya kan kemarin belum semuanya kan diisi,” ucap Rini.
    Rini mencatat, jika ada 300-400 kursi ASN yang belum terisi usai kementerian dipecah, pihaknya akan mempertimbangkan pembukaan seleksi tahun ini.
    Kendati begitu, seleksi harus ada arahan terlebih dahulu dari Prabowo.
    “Tadi masih ada sekitar 400 atau 300-an ribu lagi yang memang masih belum terisi, misalnya seperti itu. Nanti kita akan, tentunya, kita akan kalau memang Bapak Presiden membolehkan lagi, tentunya akan dibuka lagi,” kata Rini.
    Sebagai informasi, penataan kementerian/lembaga menjadi fokus utama kerja KemenPAN-RB selama 100 hari pertama di era Prabowo-Gibran.
    Sejauh ini, ada 48 kementerian negara Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, jumlahnya sedikit lebih banyak dari total 34 kementerian di era Presiden ke-7 Joko Widodo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zudan Arif Resmi Dilantik Jadi Kepala BKN Baru

    Zudan Arif Resmi Dilantik Jadi Kepala BKN Baru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Zudan Arif Fakrulloh resmi dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini hari ini, Selasa (7/1).

    Pria yang juga merupakan ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2022-2027 itu mengisi jabatan yang selama ini kosong. Sebelum Zudan dilantik, BKN dipimpin pelaksana tugas (plt) Haryomo Dwi Putranto.

    Ada empat pekerjaan rumah (PR) menanti Zudan, khususnya dalam memperbaiki dan mentransformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN).

    “UU ASN telah mengamanatkan arah transformasi manajemen ASN ke depan. Saya mengharapkan agar sinergi, kolaborasi, dan kerja bersama yang selama ini telah terbangun dengan sangat baik agar terus ditingkatkan,” kata Rini saat melantik Zudan, dikutip dari rilis resmi, Selasa (7/1).

    PR pertama dari Menpan RB Rini adalah memperkuat sistem merit. BKN diminta memastikan proses rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    Kedua, pembinaan manajemen ASN. Rini meminta Zudan melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyempurnaan sistem manajemen ASN.

    Ketiga, sang menteri meminta BKN mengurus penilaian kompetensi ASN. Ia berharap Zudan Cs bisa memastikan pelaksanaan asesmen ASN dapat menilai serta mengembangkan kompetensi ASN secara profesional dan objektif.

    Sedangkan pekerjaan rumah keempat adalah menciptakan budaya pelayanan publik yang prima. BKN diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada ASN dengan penerapan teknologi.

    “Pastikan bahwa pelayanan kepegawaian kepada ASN dilakukan secara profesional, efisien, dan berbasis teknologi serta data yang semakin baik dan akurat,” tutur Rini.

    “Pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga momen penting untuk melanjutkan transformasi ini,” pungkasnya.

    Zudan punya karier mentereng dalam urusan birokrasi. Selain memimpin Korpri, ia sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sejak 1 Juli 2015-15 Maret 2023.

    Birokrat itu juga pernah menjadi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 15 Maret 2023. Zudan bahkan sempat dipercaya Kemendagri menduduki posisi Penjabat Gubernur Gorontalo dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan.

    (skt/pta)

  • Opsi Pembukaan Seleksi CPNS 2025 Tergantung Instruksi Prabowo

    Opsi Pembukaan Seleksi CPNS 2025 Tergantung Instruksi Prabowo

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan ada atau tidaknya seleksi CPNS 2025 masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku belum membahas lebih lanjut mengenai pembukaan seleksi CPNS 2025.

    Rini menjelaskan pemerintah saat ini masih memetakan ulang jabatan sebelum membuka pendaftaran CPNS 2025. Semua dilakukan setelah perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga.

    “Nanti kami, tentunya kalau memang Bapak Presiden membolehkan lagi, tentunya kami akan buka lagi,” kata Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1) malam.

    “Kan kita ada kementerian baru, nanti mereka harus melakukan pemetaan jabatan lagi. Nah, nanti baru kami hitung lagi,” ucapnya.

    Jumlah kementerian dari era Jokowi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertambah 14 kementerian menjadi 48 instansi.

    Penataan organisasi kementerian/lembaga (K/L) sejak awal dinyatakan menjadi fokus pertama di 100 hari kerja Kemenpan RB.

    Rini merinci susunan Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian berubah nomenklatur atau pergeseran tugas, serta 2 lainnya hanya mengalami perubahan nomenklatur.

    Di sisi lain, Rini mengakui kebutuhan formasi CPNS saat ini juga belum seluruhnya terisi. Ia pun menyatakan Prabowo telah menugaskannya untuk melalukan pendataan terlebih dulu.

    “Tetapi tadi kan masih ada sekitar 400 atau 300an ribu lagi yang masih belum terisi,” ujar dia.

    Pada Desember 2024, Rini menyampaikan penataan ASN sudah dibahas bersama dengan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Hal ini guna memastikan proses penerimaan ASN 2024 dirampungkan.

    (mnf/chri)

  • Zudan Arif Dilantik Jadi Kepala BKN, MenPAN-RB: Transformasi ASN

    Zudan Arif Dilantik Jadi Kepala BKN, MenPAN-RB: Transformasi ASN

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini resmi melantik Zudan Arif Fakrulloh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Jakarta.

    Sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar menanti Zudan dengan tanggung jawabnya yang baru, dalam memperbaiki serta transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN).

    “UU ASN telah mengamanatkan arah transformasi manajemen ASN ke depan. Saya mengharapkan agar sinergi, kolaborasi dan kerja bersama yang selama ini telah terbangun dengan sangat baik, agar terus ditingkatkan,” ungkap Rini, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

    Kolaborasi yang baik bersama instansi paguyuban PAN-RB, yakni BKN, LAN, dan ANRI, menjadi poin yang ditekankan Rini. Menurutnya, outcome tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi yang kuat.

    PR pertama yang dijelaskan Rini kepada Zudan adalah memperkuat sistem merit. BKN harus bisa pastikan rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    Kedua, yakni pembinaan manajemen ASN. Ia menegaskan agar Zudan bisa melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyempurnaan sistem manajemen ASN.

    Pesan terakhir adalah, BKN diharapkan menciptakan budaya pelayanan publik yang prima. BKN sebaiknya mampu meningkatkan pelayanannya kepada ASN dengan penerapan teknologi.

    “Pastikan bahwa pelayanan kepegawaian kepada ASN dilakukan secara profesional, efisien, dan berbasis teknologi serta data yang semakin baik dan akurat,” ujar Rini.

    Ia juga menjadi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 15 Maret 2023. Mendagri Muhammad Tito Karnavian juga pernah mempercayakan Zudan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan.

    Kini, Zudan menggantikan posisi Haryomo Dwi Putranto yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala BKN. Menurut Rini, pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga momen penting untuk melanjutkan transformasi di KemenPAN-RB.

    (hnu/ega)

  • Pendaftaran PPPK Tahap 2 Diperpanjang Lagi Sampai 15 Januari

    Pendaftaran PPPK Tahap 2 Diperpanjang Lagi Sampai 15 Januari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2 resmi kembali diperpanjang sampai 15 Januari 2025.

    Sebelumnya, pendaftaran seleksi tersebut bakal ditutup hari ini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) lalu kembali memperpanjang masa pendaftaran PPPK tahap 2 untuk seminggu ke depan.

    Perpanjangan masa pendaftaran ini diputuskan dalam Surat Plt Kepala BKN Nomor 55/B-KS.04.01/SD/K/2025 perihal Penyesuaian Kembali Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 Tahap 2. Surat edaran tersebut ditetapkan pada 6 Januari 2025.

    “Penyesuaian jadwal seleksi ini berlaku bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN,” tegas Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam keterangan resmi, Selasa (7/1).

    Lowongan PPPK ini juga berlaku untuk tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. BKN menegaskan kriteria pendaftar PPPK tahap 2 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi PPPK Bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN 2024.

    Haryomo yang bertindak sebagai ketua pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mengingatkan instansi untuk segera mengonfirmasi siapa saja tenaga non-ASN yang berhak mendaftar di tahap ini. Konfirmasi dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara (SSCASN).

    “Sekaligus mengimbau kepada calon pelamar untuk dapat segera menyelesaikan proses pendaftaran sebelum mendekati batas waktu penutupan pendaftaran,” pesannya.

    “Calon pelamar juga diminta untuk selalu menggunakan kanal resmi pemerintah dalam mencari informasi,” tutup Haryomo.

    (skt/pta)