Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

BKN: Roadmap pengangkatan serentak CASN 2024 rampung minggu depan

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) RI Zudan Arif mengatakan bahwa roadmap pengangkatan serentak calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 ditargetkan selesai pada minggu depan.

“Kami menyesuaikan dengan arahan Ibu MenPANRB (Rini Widyantini) dan minggu depan selesai,” kata Zudan saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Ia pun mengaku bahwa saat ini BKN sedang dalam proses pembuatan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024. Kendati demikian, dia tak mengungkapkan lebih lanjut terkait isi dari roadmap itu.

“Sedang berproses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyiapkan roadmap pengangkatan serentak calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

“Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi,” kata Rini saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Dia menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Untuk itu, Kementerian PANRB dan BKN ingin memastikan pengangkatan serentak CPNS TMT (terhitung mulai tanggal) pada 1 Oktober 2025 dan PPPK (baik seleksi tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.

Rini menegaskan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 merupakan keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR RI.

Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS, dan 1.017.111 untuk PPPK.

Seleksi CPNS telah dilakukan mulai Agustus 2024. Kemudian, PPPK tahap I mulai September 2024, dan PPPK tahap II pada Januari 2025.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

07/03/2025 16:29
Menteri PANRB: BKN siapkan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024

“Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi,”

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyiapkan roadmap pengangkatan serentak calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

“Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi,” kata Rini saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Dia menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Untuk itu, Kementerian PANRB dan BKN ingin memastikan pengangkatan serentak CPNS TMT (terhitung mulai tanggal) pada 1 Oktober 2025 dan PPPK (baik seleksi tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.

Rini menegaskan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 merupakan keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR RI.

“Bagi peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus seleksi akan tetap diangkat sebagai PNS maupun PPPK sebagaimana jadwal yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR RI,” ujarnya.

Dirinya menyebut penyesuaian ini dilakukan karena beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, selama ini dalam penetapan TMT pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda.

Kedua, data tentang formasi, jabatan, dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Ketiga, beberapa instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan.

Keempat, terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang perlu dimaksimalkan dan sebagainya.

Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS, dan 1.017.111 untuk PPPK.

Seleksi CPNS telah dilakukan mulai Agustus 2024. Kemudian, PPPK tahap I mulai September 2024, dan PPPK tahap II pada Januari 2025.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

07/03/2025 15:59
Atur WFA, Menteri PANRB Terbitkan SE Penyesuaian Kerja ASN

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas dan Kerja Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

SE yang ditandatangani Menteri PANRB pada 5 Maret 2025 ini bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat.

Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat selama libur nasional dan cuti bersama, pimpinan instansi pemerintah dapat menyesuaikan pelaksanaan tugas kedinasan ASN melalui kombinasi fleksibilitas kerja.

“Memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN di lingkungan instansinya melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office atau WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (work from home atau WFH) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah (work from anywhere atau WFA),” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini seperti dikutip pada SE tersebut, Jumat (7/3/2025).

Melalui SE penyesuaian kerja ASN saat Idulfitri 2025, pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor WFO, dari rumah WFH, dan/atau dari lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi WFA.

Penyesuaian ini berlaku selama empat hari sebelum libur nasional dan cuti bersama, yakni mulai Senin, 24 Maret 2025, hingga Kamis, 27 Maret 2025. Pimpinan instansi bertanggung jawab dalam membagi jumlah pegawai yang bekerja secara WFO, WFH, dan/atau WFA dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.

Rini menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak boleh mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, pimpinan instansi pemerintah harus memastikan optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung kelancaran pelayanan publik.

Instansi pemerintah juga wajib menjamin ketersediaan layanan publik yang esensial, seperti layanan kesehatan, transportasi, dan keamanan. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, serta anak-anak.

Rini mengimbau pimpinan instansi pemerintah agar selektif dalam memberikan cuti tahunan, dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai yang bertugas di instansi atau organisasi penyelenggara pelayanan publik.

Lebih lanjut, pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran serta target kinerja organisasi. Untuk layanan yang menerapkan sistem kerja bergilir atau shift, jam layanan perlu diatur ulang agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Selama masa penyesuaian ini, instansi pemerintah tetap membuka akses kanal pengaduan, baik melalui platform LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, maupun media lainnya.

Langkah ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, memberikan informasi terkait perubahan jadwal atau cara akses layanan, serta memastikan bahwa output layanan daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung produktivitas kerja ASN serta menjamin pelayanan publik tetap optimal meskipun terdapat libur nasional dan cuti bersama,” pungkas Rini terkait SE penyesuaian kerja ASN saat Idulfitri 2025.

07/03/2025 12:05
Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerangkan, jalur-jalur vital di wilayahnya siap dilalui pemudik pada Lebaran 2025.

Rencananya, penyelenggaraan posko terpadu Lebaran 2025 mulail 24 Maret hingga 8 April 2025.

“Pemprov Jateng siap menerima kedatangan pemudik. Bisa melalui Tol Trans Jawa, Pantura Pantai Utara, Jalur Tengah, dan Jalur Selatan. Tinggal pilih saja,” kata Luthfi usai menerima kunjungan dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beserta rombongan dalam rangka Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran 2025/1446 H, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis 6 Maret 2025.

Ia juga menyambut baik, kebijakan Work From Anywhere (WFA) dari pemerintah untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga sektor pekerja swasta. Rencananya, WFA dilakukan mulai H-7 sampai dengan H+7 Lebaran. Tepatnya mulai 24 Maret-8 April 2025.

Dukungan WFA disebut telah disetujui dengan surat edaran oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (Kemenpan RB), dan Kementerian BUMN.

“ Jawa Tengah sebetulnya lebih menyambut pemudik, bukan yang akan mudik,” kata Luthfi.

Di sisi lain, dia menerangkan, Jawa Tengah sebagai sentralnya tujuan mudik nasional telah menyiapkan berbagai langkah. Di antaranya menargetkan perbaikan ruas jalan, baik milik provinsi, nasional, dan kabupaten/kota bisa selesai pada dua pekan sebelum Hari Raya Idulfitri 1445 H.

Khusus jalur Tol Trans Jawa, Mantan Kapolda Jateng itu mengatakan, juga akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila terjadi penumpukan kendaraan.

“Bisa diberlakukan one way (satu jalur) lokal. Kalau ada antrean (kendaraan) di atas 1 km akan diberlakukan one way sampai gerbang tol Banyumanik. Kalau tak mampu (menguraikan kepadatan kendaraan) perpanjang lagi sampai GT Bawen,” ucap Luthfi.

Bahkan, kata dia, Jalur Pantura juga bisa dimanfaatkan untuk rekayasa arus lalu lintas kendaraan dari dalam tol bilamana ada antrian panjang kendaraan.

Sebelumnya Dinas Perhubungan Jawa Tengah memprediksi 17,9 juta pemudik akan masuk ke wilayah tersebut pada arus mudik masa Hari Raya Idulfitri 1446 H/Lebaran 2025.

Sementera itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwodadi mengungkapkan, Jawa Tengah merupakan wilayah terbesar tujuan pemudik dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa.

“Dengan kebijakan WFA, diharapkan bisa mengurai kepadatan kendaraan masa mudik Lebaran 2025. Kita beri pelayanan masyarakat, sehingga bisa mudik aman dan lancar,” kata dia. (*)

07/03/2025 10:48
Jawa Tengah Siap Sambut Pemudik, Berapa Jumlahnya? Regional 7 Maret 2025

Jawa Tengah Siap Sambut Pemudik, Berapa Jumlahnya?
Penulis
KOMPAS.com –
Jalur-jalur vital di wilayah Jawa Tengah siap dilalui untuk mudik pada Lebaran tahun ini, dengan penyelenggaraan posko terpadu Lebaran mulai 24 Maret hingga 8 April 2025.
“Pemprov Jateng siap menerima kedatangan pemudik. Bisa melalui Tol Trans Jawa, Pantura/Pantai Utara, Jalur Tengah, dan Jalur Selatan. Tinggal pilih saja,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi seperti dikutip dari
Antara
, Jumat (7/3/2025).
Menurut dia, Jateng sebetulnya lebih ke menyambut kedatangan para pemudik, bukan mempersiapkan mereka yang akan berangkat mudik.
Ia mengatakan bahwa Jateng sebagai sentralnya tujuan mudik nasional telah menyiapkan berbagai langkah, di antaranya menargetkan perbaikan ruas jalan, baik milik provinsi, nasional, dan kabupaten/kota bisa selesai pada dua pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Khusus jalur Tol Trans Jawa, mantan Kapolda Jateng itu mengatakan juga akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila terjadi penumpukan kendaraan.
“Bisa diberlakukan ‘one way’ (satu jalur) lokal. Kalau ada antrean (kendaraan) di atas 1 km akan diberlakukan one way sampai Gerbang Tol Banyumanik. Kalau tak mampu (menguraikan kepadatan kendaraan) perpanjang lagi sampai GT Bawen,” katanya.
Bahkan, kata dia, jalur Pantura juga bisa dimanfaatkan untuk rekayasa arus lalu lintas kendaraan dari dalam tol apabila ada antrean panjang kendaraan.
Sebelumnya Dinas Perhubungan Jawa Tengah memprediksi 17,9 juta pemudik akan masuk ke wilayah tersebut pada arus mudik masa Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Selain itu, Luthfi juga menyambut baik kebijakan work from anywhere (WFA) dari pemerintah untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai badan usaha milik negara (BUMN), hingga sektor pekerja swasta.
Rencananya, WFA dilakukan mulai H-7 sampai dengan tujuh hari setelah atau H+7 Lebaran, tepatnya mulai 24 Maret-8 April 2025.
Dukungan WFA disebut telah disetujui dengan surat edaran oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (Kemenpan RB), dan Kementerian BUMN.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/03/2025 06:03
Video: Anggaran Terbatas, Menpan-RB Akui Formasi ASN Berkurang

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 akan berkurang. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran.

Selengkapnya dalam Nation Hub, CNBC Indonesia (Kamis, 06/03/2025)

06/03/2025 22:00
Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Diundur, Cerita Duka: Terpaksa Menganggur dan ‘Digantung’ Pemerintah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan keputusan menunda jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

Pada Rabu (5/3/2025) kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, mengumumkan keputusan itu setelah melalui rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR RI, pada Rabu (5/3/2025).

“Pemerintah mengusulkan dilakuan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau awal 2026,” ujarnya.

Semula jadwal pengangkatan bagi peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 adalah pada Maret 2025 lalu dijadwalkan kembali menjadi Oktober 2025.

Untuk peserta PPPK 2024 Tahap 1 dijadwalkan pada Februari 2025, sedangkan tahap 2 pada Juli 2025, namun ditunda dan dijadwalkan pada Maret 2026.

Bagaimana dampak bagi CPNS?

Alfiani, seorang warga Kota Yogyakarta, mengaku terkejut mendengar kabar tersebut.

Seharusnya sebagai seorang yang diterima CPNS, dia bekerja mulai 2 Mei 2025.

Namun, kebijakan pemerintah membuat dia harus menunda cita-cita sebagai abdi negara.

“Sangat menyayangkan kalau pengangkatan CPNS harus ditunda,” ujarnya pada Kamis (6/3/2025).

Padahal, dia sudah mempersiapkan diri untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Dia sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April.

Melihat kebijakan pemerintah soal penundaan pengangkatan CPNS, maka dia harus menunggu sampai Oktober atau dalam artian menganggur.

“Kalau mundur sampai Oktober, jeda antara April sampai Oktober itu kan lama banget. Saya selama itu tanpa pemasukan, karena sudah resign April,” kata dia.

Dia menyayangkan kebijakan pemerintah itu karena dia menjadi seorang pengangguran tanpa pemasukan di tengah kebutuhan hidup yang banyak.

“Padahal, tanggungan banyak,” ujarnya.

Digantung Pemerintah

Sementara itu, Chella (23), seorang wanita asal Samarinda, Kalimantan Timur, merasa nasibnya digantung oleh pemerintah.

Padahal, dia mengaku mempunyai harapan besar saat dinyatakan lolos seleksi CPNS 2024.

Dia dinyatakan lolos seleksi tahap akhir CPNS 2024 di lembaga penyiaran di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dia ditempatkan di Samarinda, Kalimantan Timur.

“Padahal di instansi saya sebelumnya juga terjadi penundaan dari awalnya masuk April jadi Mei. Semoga jangan sampai ditunda lagi sekarang,” ujarnya.

Kini, dia terpaksa menganggur untuk sementara waktu. Sebab, dia telah mengajukan resign dari kantor yang lama.

“Sama kayak peserta-peserta lainnya kalau saya lihat. Rata-rata di instansi saya, mereka juga enggak sabar mau kerja. Bahkan ada yang sudah resign juga, ada yang lama menganggur juga,” tambahnya.

06/03/2025 21:10
Kementerian PANRB dukung penguatan kelembagaan BSSN

Mereka dapat menjadi penguatan manajemen talenta digital untuk mendukung transformasi digital pemerintah.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penguatan kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rini mengemukakan hal itu saat menerima audiensi Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis.

“Kami mendukung penguatan kelembagaan BSSN dalam menjaga ruang siber di Indonesia,” kata Rini dalam keterangan tertulisnya.

Penguatan kelembagaan ini, menurut Menteri PANRB, juga perlu menganalisis pada kebutuhan penguatan fungsi dari BSSN sesuai dengan perkembangan dan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Penguatan kelembagaan BSSN, lanjut dia, dalam rangka mentransformasi BSSN dalam penyelenggaraan fungsi siber dan sandi.

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan tata kelola pemerintah, harus dapat menciptakan pemerintahan berbasis digitalisasi dan mengembangkan sistem smart government.

Menteri PANRB menjelaskan bahwa penguatan ini berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai upaya penguatan ruang siber untuk mendukung transformasi digital pemerintah pada layanan pemerintah dan ranah publik.

“Dengan demikian, terdapat sinkronisasi kebijakan pemerintah digital dan regulasi keamanan siber untuk memastikan implementasi yang efektif dan sesuai dengan standar,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa BSSN juga terus mendukung pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai landasan dari program transformasi digital pemerintah.

BSSN memiliki peran dalam menyinkronkan kebijakan digital pemerintah serta mengawal revisi Perpres SPBE untuk memastikan keamanan dalam transformasi digital.

Selain itu, dia juga mendukung langkah BSSN untuk memperkuat SDM aparatur di instansi pemerintah dalam bidang siber dan sandi.

Lulusan dari Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) dapat ditempatkan di berbagai instansi pemerintah karena merupakan jabatan umum, yakni jabatan fungsional Sandiman dan Manggala Informatika.

Dikatakan pula bahwa lulusan Poltek SSN merupakan SDM unggul di bidang siber dan sandi yang siap untuk ditempatkan di berbagai instansi pemerintah.

“Mereka dapat menjadi penguatan manajemen talenta digital untuk mendukung transformasi digital pemerintah,” ujar Rini.

Kementerian PANRB, kata dia, dapat mendorong kepada instansi pemerintah untuk dapat mengusulkan penggunaan lulusan Poltek SSN untuk memperkuat dalam bidang siber dan sandi.

Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengemukakan bahwa penguatan kelembagaan BSSN sejalan dengan arahan Presiden. Hal ini terkait dengan pengamanan ruang siber.

“Presiden memberikan arahan kepada BSSN bahwa siber bukan hanya defense, melainkan juga offense dan harus ada regulasi terkait hal tersebut. Pemerintah perlu bertindak lebih aktif agar tidak ada celah serangan siber,” tambah Nugroho.

Terkait dengan lulusan Poltek SSN yang dapat disebar ke berbagai instansi pemerintah, Nugroho mengatakan bahwa BSSN siap menyediakan SDM-nya.

“Kami siap mendukung sebanyak-banyaknya instansi pemerintah untuk memiliki SDM dengan kapabilitas persandian dan siber,” pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

06/03/2025 20:37
Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda, Netizen: Kan Bukan Pertama Kali Ditipu Pemerintah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus pada seleksi CPNS 2024 bakal merasakan kekecewaan mendalam. Betapa tidak harapan untuk diangkat dalam waktu dekat tidak kesampaian.

Dilansir dari jawapos, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengatakan, pemerintah menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.

Ia menyebut kalau calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru akan resmi diangkat pada Oktober 2025 mendatang. Sementara untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), akan dilakukan di bulan Maret 2026.

“Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN,” sebut Rini Widyantini.

Ditundanya pengangkatan CPNS 2024 langsung ramai di media sosial (medsos). Netizen, yang mungkin ada juga yang merupakan CPNS yang berhasil lolos tahun lalu, banyak yang kesal.

“Pemerintah tiap hari ada aja gebrakannya, kami udah siapin semuanya, bahkan ada yg udah resign sebelum terima SK yang rencananya maret/april. Eh ini malah pengangkatan PPPK dan CPNS ditunda sampai berbulan-bulan. Marah, sedihh, emosii banget Ya Allah,” kata posting-an di akun X @tanyakanrl.

Posting-an tersebut ditanggapi ratusan ribu view dan ratusan repost atau retweet. Komentar netizen beragam terkait hal tersebut.

“kan bukan pertama kali di tipu pemerintah,” komentar pengguna X dengan akun @comeoel sembari memberikan emoticon tertawa.

Komentar netizen lainnya seragam. Banyak juga yang menanggapi santai hal tersebut lantaran bikin susah masyarakat sudah dianggap jadi semacam kegiatan rutin pemerintah.

06/03/2025 18:39
Menpan RB Bantah Pengangkatan CPNS Diundur Jadi Oktober 2025 karena Efisiensi Anggaran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, membantah pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) diundur karena adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

Adapun, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diundur menjadi Oktober 2025.

Sementara itu, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diangkat pada Maret 2026 mendatang.

“Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,” ungkap Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Rini menegaskan, pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 itu diundur agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan.

“Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya bisa semuanya bisa terangkat,” katanya.

“Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026.”

“DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan, CPNS Oktober 2025,” kata dia.

Rini mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan.

“Kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah,” jelasnya.

Keputusan ini, kata Rini, sudah disepakati bersama Komisi II DPR.

Pemerintah dan DPR dipastikan akan tetap mengangkat pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi, sebagai pegawai.

Jadwal Sisa Seleksi CPNS 2024

Sebelumnya, melansir surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN), berikut jadwal awal pengumuman CPNS 2024 hingga penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) CPNS:

Pengumuman hasil CPNS 2024: 5-12 Januari 2025

Masa sanggah hasil CPNS 2024: 13-15 Januari 2025
Jawab sanggah hasil CPNS 2024: 13-19 Januari 2025
Pengolahan seleksi hasil sanggah : 15-20 Januari 2025
Pengumuman hasil seleksi CPNS 2024 pasca sanggah: 16-22 Januari 2025
Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) nomor induk pegawai (NIP) CPNS: 23 Januari-21 Februari 2025
Usul penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025

Setelah proses penetapan NIP rampung, masing-masing instansi akan menyiapkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS.

Setelah menerima SK, CPNS masih harus menunggu Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari satuan kerja tempat mereka ditempatkan.

Dalam SPMT tersebut akan dicantumkan tanggal resmi mereka mulai bertugas.

Jika merujuk pada pola seleksi tahun-tahun sebelumnya, CPNS 2024 diperkirakan mulai bekerja sekitar April hingga Mei 2025.

Namun, karena adanya penyesuaian tadi, CPNS dan PPPK 2024 akan diangkat pada 2025-2026 mendatang.

(Tribunnews.com/Rifqah)

06/03/2025 07:43

Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

Jadwal Sisa Seleksi CPNS 2024