Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • Menteri PANRB bahas penguatan kelembagaan BPS-transformasi digital

    Menteri PANRB bahas penguatan kelembagaan BPS-transformasi digital

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (3/12).

    Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola dan kelembagaan di lingkup BPS dari unit pusat sampai dengan instansi vertikal BPS di daerah, termasuk peran BPS dalam akselerasi transformasi digital pemerintah.

    “Penataan dan penguatan kelembagaan BPS harus didahului dengan melakukan reviu bisnis proses sehingga penataan yang dilakukan selaras dengan strategi dalam pencapaian misi dan peran strategis BPS,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pada pertemuan tersebut, Rini juga menyampaikan sejumlah usulan langkah strategis BPS dalam mendukung tata kelola transformasi digital pemerintahan. Dukungan ini menurutnya meliputi pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk peningkatan pelayanan.

    “Pemutakhiran DTSEN yang dilakukan BPS dapat dilakukan dengan mengembangkan mekanisme interoperabilitas DTSEN dengan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) atau data exchange platform_ dan memastikan data dapat diperbarui dan digunakan lintas K/L/D secara real-time,” ujarnya.

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.

    Rini mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersama Kementerian PPN/Bappenas memastikan tata kelola pertukaran data DTSEN mencakup mekanisme pemanfaatan DTSEN untuk layanan digital pemerintah.

    “Pemanfaatan DTSEN dan data statistik tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan. Bersama KemenPPN/Bappenas, saya berharap BPS dapat menyusun pedoman tata kelola pertukaran data antara BPS dan instansi pemerintah sesuai prinsip SDI untuk meningkatkan akurasi dan keterpaduan data,” jelas Rini.

    Ia menambahkan bahwa dukungan BPS dalam penguatan kapasitas talenta ASN dapat juga dilakukan dengan penguatan kapasitas SDM melalui penempatan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pelatihan.

    “Untuk penguatan ini BPS dapat memfasilitasi penempatan lulusan Politeknik Statistika (STIS) sebagai ahli statistika dan data science di K/L/D guna mendukung kebijakan berbasis data. BPS juga dapat berkolaborasi dengan LAN dan Kementerian PANRB, menyusun program pelatihan dan pendampingan teknis bagi ASN di K/L/D terkait penggunaan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan,” tambahnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menpan RB Rini Widyantini Dinilai Pancing Kegaduhan, Eko Widodo Sindir agar Belajar pada Menteri Era SBY

    Menpan RB Rini Widyantini Dinilai Pancing Kegaduhan, Eko Widodo Sindir agar Belajar pada Menteri Era SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keputusan untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 menuai reaksi keras khususnya dari kalangan honorer. Mereka menuntut pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.

    Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini dinilai gagal dalam menuntaskan masalah honorer sesuai amanat UU 20 Tahun 2023 tentang ASN.

    Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo mengatakan, MenPAN-RB Rini sudah memancing kegaduhan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan.

    “Presiden Prabowo harus segera membatalkan surat MenPAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta menerbitkan regulasi baru,” kata Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo kepada JPNN, Rabu (12/3/2025).

    Dia menambahkan jika Prabowo tidak membatalkan surat MenPAN-RB dan kepala BKN, kegaduhan akan terus terjadi. Sebab, banyak CPNS dan calon PPPK yang sudah tidak punya penghasilan akibat dirumahkan.

    “Pak Prabowo kan cinta rakyat kecil. Nah, yang melamar CPNS, apalagi PPPK itu wong cilik semua. Mereka butuh kehidupan layak,” tegasnya.

    Dia mencontohkan, ASN PPPK sudah masuk masa pensiun, tetapi tidak ada kejelasan tentang uang pensiun. Itu karena UU 20 Tahun 2023 tentang ASN sampai saat ini belum jelas mengatur status kesejahteraan PPPK.

    “Karier dan TPP untuk PPPK sangat berbeda dengan PNS. Apakah UU ASN 2023 berpihak kepada PPPK,” tanya tokoh muda pendidikan Riau ini.

    Ekowi menyarankan Menteri Rini belajar dari menteri pendahulunya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang gerak cepat (gercep) dalam penyelesaian honorer.

  • Optimalisasi Birokrasi, Pemkot Bogor Gelar Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan

    Optimalisasi Birokrasi, Pemkot Bogor Gelar Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor menyelenggarakan Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Pemkot Bogor.

    Mewakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bogor, Rakhmawati, menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari persiapan evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

    Ia juga menekankan bahwa evaluasi kelembagaan merupakan bagian penting dalam meningkatkan efektivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta memastikan urusan pemerintahan berjalan optimal.

    BACA JUGA:Solusi Longsor Batutulis, Pemkot Bogor Ambil Keputusan Ini!

    “Hari ini kita akan mendapatkan sosialisasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait persiapan yang harus dilakukan untuk evaluasi kelembagaan tahun ini,” ujar Rakhmawati di Auditorium Bima Arya, Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Rabu (12/3/2025).

    Rakhmawati menjelaskan bahwa selain mengevaluasi kelembagaan OPD, Pemkot Bogor juga akan meninjau kembali urusan-urusan pemerintahan untuk memastikan seluruh aspek pelayanan publik telah terakomodasi dengan baik.

    “Evaluasi ini bukan hanya untuk menilai kelembagaan di masing-masing OPD, tetapi juga untuk melihat apakah ada urusan yang belum terakomodasi dengan baik. Ini menjadi tanggung jawab bagian organisasi untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki,” jelasnya.

    BACA JUGA:Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil, Pemkot Bogor Janji Bakal Monitor Harga Selama Ramadan

    Dia juga menekankan bahwa evaluasi kelembagaan tidak sekadar mengejar nilai tinggi, tetapi lebih kepada penilaian berbasis kondisi riil agar setiap perubahan dalam organisasi dapat dilakukan secara tepat dan terarah.

    Untuk itu, dirinya berharap setelah sosialisasi ini, akan ada pendampingan lebih lanjut dari Kemenpan RB agar proses evaluasi berjalan optimal dan membawa perbaikan konkret bagi tata kelola kelembagaan di Kota Bogor.

    Dengan adanya evaluasi kelembagaan ini, Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam sistem birokrasi serta memastikan struktur organisasi yang lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (YUD)

  • Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda, Gibran: Sudah Ada Solusi

    Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda, Gibran: Sudah Ada Solusi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah sudah menyiapkan solusi terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. 

    “Sudah, sudah, sudah ada solusinya ya. Tunggu saja,” kata Gibran kepada wartawan saat ditanya terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK yang dilakukan Kemenpan RB di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Hanya saja Gibran tidak menjelaskan apa solusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah tersebut. Ia hanya meminta para CASN dan PPPK  menunggu saja pengumuman resmi.

    Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait pengangkatan CPNS 2024. Hal itu dikonfirmasi oleh Menpan RB Rini Widyantini seusai menemui Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Kebijakan ini menjadi bagian dari tujuh agenda transformasi manajemen ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan tansformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lebih lincah dan kolaboratif.

    Sementara itu anggota Komisi II DPR Indrajaya meminta menpan RB mencabut surat edaran penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

  • Pengangkatan CPNS 2024 Mundur ke Oktober 2025: Ini Penjelasan Lengkapnya! – Page 3

    Pengangkatan CPNS 2024 Mundur ke Oktober 2025: Ini Penjelasan Lengkapnya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pengumuman mengejutkan datang dari pemerintah terkait jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan kesepakatan antara Kementerian PANRB dan Komisi II DPR, pengangkatan CPNS diundur ke Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada Maret 2026. Keputusan ini menimbulkan beragam reaksi, terutama dari para pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi sejak tahun lalu. Perubahan ini bukan penundaan, melainkan penyesuaian untuk memastikan seluruh CPNS 2024 diangkat secara serentak dan penataan ASN yang optimal.

    “Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS,” kata Rini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, yang dikutip dari Antara, Rabu (6/3/2025).

    Penjelasan resmi menekankan pentingnya penyesuaian ini untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK berjalan tertib dan efisien. Dengan pengangkatan serentak, diharapkan penataan dan penempatan ASN dapat mendukung program pemerintah secara efektif. “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” tambahnya.

    Penundaan ini memicu beragam pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan pelamar. Banyak yang mempertanyakan alasan di balik penundaan yang cukup signifikan ini, terutama mengingat para pelamar telah melewati proses seleksi yang panjang dan melelahkan sejak tahun 2024. Ketidakpastian ini juga berdampak pada aspek finansial dan kesejahteraan para pelamar yang sebagian telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.

  • Bontang siagakan 274 jenis layanan publik dalam pasar

    Bontang siagakan 274 jenis layanan publik dalam pasar

    Bontang, Kaltim (ANTARA) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bontang Kalimantan Timur membuka Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk menyiagakan 274 macam layanan publik di dalam pasar tradisional.

    “MPP Bontang berfungsi sebagai pusat layanan satu pintu, menyediakan lebih dari 274 jenis layanan dari berbagai instansi baik di lingkup Pemkot Bontang maupun instansi vertikal,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Bontang Muhammad Aspiannur di Bontang, Rabu.

    Sebanyak ratusan layanan yang tersedia tersebut mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, PUPR, ketenagakerjaan, serta layanan dari Polres Bontang, Kantor Pelayanan Pajak, PDAM, Baznas, dan BUMD Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara.

    MPP yang berada dalam Pasar Rawa Indah ini terdapat 38 gerai untuk 274 layanan yang tersebar di dalam bangunan MPP sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan yang diinginkan tanpa harus berpindah-pindah lokasi.

    Keberadaan MPP tidak hanya menjadi pionir dalam pelayanan publik di Kaltim, tetapi juga menjadi yang pertama membuka lokasi yang langsung menyentuh masyarakat.

    Lokasi MPP di lantai 4 Pasar Rawa Indah di Kecamatan Bontang Selatan, dan menjadi satu-satunya MPP yang berada dalam pasar di Kaltim.

    Ia menjelaskan keberadaan MPP ini sudah lama beroperasi, sejak dibuka pada 11 Oktober 2022 oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur hingga kini tetap beroperasi dengan normal untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam akses layanan publik ke masyarakat.

    “Berbeda dari MPP lain yang biasanya berada di gedung-gedung pemerintah, lokasi MPP Kota Bontang yang strategis di pusat pasar memberikan akses mudah bagi masyarakat yang sering beraktivitas di kawasan tersebut,” kata ia.

    Aspiannur juga mengatakan jika dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, MPP Kota Bontang menjadi MPP yang beroperasi ketiga setelah Kota Samarinda dan Balikpapan, kemudian disusul Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuka pada 2 Desember 2022.

    Pembentukan MPP Bontang berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 89/2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik.

    Mengacu pula pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 92/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sehingga regulasi ini menjadi pedoman dalam mewujudkan MPP.

    MPP bertujuan sebagai salah satu upaya mempercepat transformasi birokrasi dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengangkatan CASN Diundur, Gibran: Sudah Ada Solusi, Tunggu Saja

    Pengangkatan CASN Diundur, Gibran: Sudah Ada Solusi, Tunggu Saja

    Pengangkatan CASN Diundur, Gibran: Sudah Ada Solusi, Tunggu Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    memberikan tanggapan terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (
    CASN
    ) yang menjadi perbincangan hangat.
    Gibran menyatakan, sudah ada solusi untuk masalah ini dan meminta para CASN untuk bersabar.
    “Sudah sudah sudah ada solusinya ya. Tunggu saja,” kata Gibran, saat berkunjung ke SMAN 66 Jakarta, Rabu (12/3/2025).
    Namun, Gibran tidak merinci lebih lanjut mengenai solusi tersebut.
    Ia menekankan bahwa kementerian terkait akan memberikan perkembangan informasi lebih lanjut.
    “Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang meng-
    update
    ya,” tutur dia.
    Polemik pengangkatan CPNS menjadi ramai dibicarakan usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
    Rini Widyantini
    mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.
    Penundaan ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.
    Masalah ini kemudian sampai ke Istana yang akhirnya mendapat perhatian Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Presiden Prabowo akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait pengangkatan CPNS 2024.
    Hal itu dikonfirmasi Menpan-RB Rini Widyantini usai menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Kedatangannya ke Istana Kepresidenan adalah untuk melaporkan mengenai pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang ditunda.
    “Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden,” kata Rini, dikutip dari Kompas.com, Senin (10/3/2025).
    Meski demikian, Rini tidak menjelaskan lebih jauh mengenai laporan yang disampaikan dan seperti apa isi instruksi yang akan dikeluarkan Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PANRB-Mendagri bahas penguatan pembinaan RB daerah

    Menteri PANRB-Mendagri bahas penguatan pembinaan RB daerah

    “Kementerian PANRB dan Kemendagri perkuat koordinasi terkait program transformasi serta pembinaannya kepada pemerintah daerah,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (11/3).

    Sejumlah rencana strategis dibahas, termasuk pembinaan kepada daerah tentang beberapa agenda transformasi.

    “Kementerian PANRB dan Kemendagri perkuat koordinasi terkait program transformasi serta pembinaannya kepada pemerintah daerah,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Kementerian PANRB di bawah kepemimpinan Rini peduli terhadap keberlanjutan transformasi digital pemerintah. Menurutnya, adaptasi terhadap teknologi digital adalah sebuah keharusan.

    Dia menegaskan tantangan transformasi digital salah satunya adalah pemerataan ke daerah-daerah. Maka dari itu Kementerian PANRB perlu perkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk tugas pembinaan ke pemerintah daerah.

    Reformasi birokrasi di pemerintah daerah perlu diakselerasi agar dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat sekitar melalui kemudahan pelayanan publik. Rini menegaskan sebagai pembina daerah, Kemendagri punya peran penting dalam membumikan reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah.

    Kementerian PANRB juga mendukung transformasi birokrasi di internal Kementerian Dalam Negeri. “Termasuk penguatan organisasi di Kementerian Dalam Negeri,” tegasnya.

    Ia mengungkapkan Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan sinergi antar program. Kinerja Strategis Kementerian PANRB akan dicapai melalui fokus pada dua outcome utama yang didukung oleh program terkait dari setiap kedeputian melalui pendekatan shared outcome.

    Dua shared outcomes tersebut yaitu Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Transformasi Digital Pemerintah. Penerapan SAKP merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kinerja antar-instansi selaras dengan target pembangunan nasional.

    Sementara Transformasi Digital Pemerintah merupakan upaya percepatan digitalisasi di pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kisah Pilu Pengangkatan CASN Ditunda: Resign Kerja, Tinggalkan Ibu di Kampung, Kini Jualan Makanan – Halaman all

    Kisah Pilu Pengangkatan CASN Ditunda: Resign Kerja, Tinggalkan Ibu di Kampung, Kini Jualan Makanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang wanita bernama IF, asal Kediri, Jawa Timur, merasakan kekecewaan mendalam setelah impian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ia perjuangkan bertahun-tahun terhalang usai pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan pengangkatan CASN 2024.

     

    IF, yang sebelumnya gagal pada tes CASN 2021, akhirnya berhasil lolos pada seleksi tahun ini dan mendapatkan kesempatan bergabung dengan Komisi Yudisial (KY).

     

    Saking besar keinginannya untuk mengabdi pada negara, IF bahkan rela meninggalkan pekerjaan tetapnya di kantor advokat dan memutuskan untuk resign demi mempersiapkan diri pindah ke Jakarta.

     

    “Selain mempersiapkan kepindahan saya ke Jakarta, saya juga harus mengurus ibu saya yang akan menjalani ibadah haji. Persiapannya cukup banyak, dan saya harus mempersiapkan semuanya dengan baik,” kata IF kepada Tribunnnews.com, Selasa (11/3/2025).

     

    Namun, kebahagiaan IF tidak berlangsung lama.

     

     

    Pada Maret 2024, pemerintah mengumumkan penundaan pengangkatan CASN, yang membuat IF harus menunggu hingga Oktober 2025 untuk bisa mulai bekerja sebagai ASN. 

     

    Situasi ini membuatnya harus menganggur dan mencari pekerjaan sementara demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

     

    “Ya, sekarang saya lagi cari-cari pekerjaan, meskipun mungkin pekerjaan yang kecil-kecil dulu, yang penting bisa tetap berjalan. Saya siap menerima pekerjaan apa saja, seperti ulasan produk atau tugas-tugas kecil lainnya,” ujar IF.

     

     

    Selain itu, IF juga berencana memanfaatkan waktu untuk berjualan makanan dan minuman selama Ramadhan serta mencoba hasil dari beberapa investasi yang ia miliki, seperti deposito dan saham.

     

    “Berjualan beberapa makanan minuman selama Ramadhan, memanfaatkan hasil imbal beberapa instrumen investasi (deposito, saham dan sejenisnya) sembari mencari kerja tetap lagi,” sambungnya.

     

    Meskipun demikian, dia tetap berharap pengangkatan ASN bisa segera dilakukan sesuai jadwal.

     

    “Saya harap pemerintah bisa mempertimbangkan penundaan ini, karena banyak CASN yang sudah mengorbankan pekerjaan mereka dan mempersiapkan segala hal untuk pengangkatan ini. Tidak mudah mencari pekerjaan saat ini,” kata IF, yang juga mengkhawatirkan dampak penundaan terhadap keuangan banyak keluarga calon ASN.

     

    RINI WIDYANTINI – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, memimpin rapat internal lingkup Kementerian PANRB, di Jakarta, Senin (28/10/2024). Terkini, Rini menyampaikan dirinya telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto mengenai keputusan penundaan pengangkatan CASN (CPNS dan CPPPK) 2024.  (Dok. Kemenpan RB)

     

    Pemerintah sebelumnya mengumumkan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, dengan jadwal pengangkatan CPNS yang diperkirakan baru akan dilakukan pada 1 Oktober 2025.

     

    Sementara PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.

     

     

    Meskipun demikian, banyak pihak yang berharap agar proses pengangkatan ini bisa dipercepat demi membantu mereka yang telah menunggu lama.

  • Anggota DPR minta Menteri PANRB cabut penundaan pengangkatan CASN-PPPK

    Anggota DPR minta Menteri PANRB cabut penundaan pengangkatan CASN-PPPK

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mencabut penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Hal itu disampaikan Indra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, guna merespons aksi menolak penundaan pengangkatan CASN dan pegawai PPPK pada Senin (10/3), yang mendesak Menteri PANRB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024.

    Berdasarkan keputusan terbaru, pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025 sedangkan PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.

    Menurutnya, keputusan ini tidak sesuai jadwal awal yakni peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya menerima Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025, sedangkan peserta yang lolos seleksi PPPK 2024 tahap 1 awalnya dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.

    Keputusan dalam Surat Edaran Kementerian PANRB sebenarnya telah disampaikan dalam RDPU dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (5/3). Dalam rapat ini, Kementerian PANRB menjelaskan pengunduran pengangkatan CPNS 2024 bukan karena efisiensi anggaran tahun 2025, tetapi atas pertimbangan kebutuhan penataan dan penempatan ASN demi mendukung program prioritas pembangunan.

    Kesimpulan Komisi II adalah meminta Kementerian PANRB menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.

    “Maksudnya, kami ingin agar pada bulan tersebut, Menteri PANRB dapat menyelesaikan pengangkatan seluruh CPNS dan PPPK, bukan memulai pengangkatan, apalagi menyerentakkan calon PPPK yang jelas-jelas tahapan rekrutmennya berbeda,” kata Indra yang duduk di komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dia mengaku memahami tuntutan CPNS maupun PPPK, karena berkaitan dengan kepastian dalam pekerjaan, dan menyangkut kebutuhan dasar setiap individu.

    Indra menjelaskan bahwa CASN yang umumnya pegawai honorer ini telah dalam penantian kejelasan nasib yang cukup lama, tidak sedikit di antara mereka yang telah mengabdi antara 20 sampai 30 tahun dengan honor tidak jelas dan nasib PHK sewaktu-waktu.

    “Untuk menjadi PNS atau PPPK mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti pendidikan dan masa mengabdi. Kasihan bila mereka yang telah dinyatakan lolos ini, kepastian pengangkatannya ditunda-tunda. Mereka juga dihadapkan kebutuhan hidup yang sulit ditunda, saya bahkan mendengar sudah banyak yang berutang karena mengharap kepastian status mereka,” terang legislator asal dapil Papua Selatan itu.

    Berdasarkan keterangan dari Istana Negara, penundaan pengangkatan CASN bukan karena efisiensi anggaran. Dia berharap Kementerian PANRB dapat menerjemahkan penjelasan tersebut dengan cekatan.

    Diketahui, alasan penundaan ini karena kuota formasi ASN yang diterima mencapai 1.017.000 (PPPK) dan 248.970 (PNS) dan berimbas pada belanja pegawai ASN di APBN 2025 mencapai Rp521 triliun, atau meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya Rp460,8 triliun.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025