Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025

    Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memborong tiga penghargaan sekaligus pada National Future Learning Forum 2025, LAN Awards, yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Tiga penghargaan yang berhasil diraih yaitu Transformational Leader untuk Gubernur Khofifah, penghargaan Penyelenggaraan ASN Corpu Tingkat Provinsi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Lembaga Pelatihan ASN Berprestasi Tingkat Daerah Terbaik I untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

    Diserahkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, ketiga penghargaan pertama ini diberikan kepada Gubernur Khofifah.

    Penghargaan tersebut sekaligus menjadi bukti kepemimpinan transformatif Gubernur Khofifah yang membawa Jatim berkembang ke arah keberlanjutan.

    Dalam hal ini, Khofifah merupakan satu-satunya gubernur penerima penghargaan Transformational Leader di ajang LAN Awards 2025 ini. Untuk BPSDM Jatim sendiri telah meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik untuk keempat kalinya.

    “Saya rasa apa yang dilakukan LAN selama ini, mulai dari membuat kualifikasi, lalu mengukur dengan indikator-indikator tertentu, ini bisa menjadi referensi bagi seluruh penyelenggara lembaga pelatihan,” kata Gubernur Khofifah.

    “Dan tentu kita berharap untuk Jawa Timur akan menjadi tambahan semangat, tambahan energi, bahwa Insya Allah kami siap untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih LAN yang sudah memberikan apresiasi kepada kami,” lanjutnya.

    Penghargaan Transformational Leader ini khususnya, sebut Gubernur Khofifah, menjadi pendorong untuknya menginisiasi program-program yang lebih visioner ke depan untuk Jawa Timur. Salah satunya dengan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.

    Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per 5 November 2025, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan II-2025 tumbuh 1,70 persen (q-to-q). Tak hanya itu, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan III-2024 meningkat sebesar 5,22 persen (y-on-y).

    “Alhamdulillah, ini juga diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2025 kita yang mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. IPM Jawa Timur tahun 2025 mencapai 76,13. Yang mana, ini terjadi pada semua dimensi, terutama pada standar hidup layak dan pengetahuan,” jelasnya.

    “Dan Alhamdulillah masih banyak capaian yang diperoleh Jawa Timur. Termasuk bagaimana Corporate University yang kita miliki di BPSDM Jatim itu terkoneksi dengan implementasi Sustainable Development Goals,” ungkapnya.

    “Alhamdulillah, tahun ini BPSDM Jatim kembali meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik tingkat daerah yang keempat kalinya. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur. Karena yang datang ke sana bukan hanya birokrat atau ASN Jawa Timur, tapi untuk ASN dari berbagai provinsi, termasuk dari instansi pusat,” tutur Gubernur Khofifah.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq bahwa LAN Awards ada untuk mengapresiasi para mereka yang berdedikasi dalam mengembangkan kompetensi ASN. Tak hanya itu, acara tersebut hadir untuk mempererat kolaborasi yang tercipta antar instansi.

    “Tantangan kita semua adalah kita mengembangkan kompetensi sendiri-sendiri. Di sektor swasta menerapkan sendiri, di sektor publik menerapkan sendiri. Sehingga, perlu sebuah perubahan besar bagaimana pengembangan ekosistem ini kita ubah menjadi sistem kolaboratif,” ujarnya.

    Pendapat yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto. Di mana, tuntutan zaman mengharuskan mereka yang ada di sektor pemerintahan, terutama ASN, untuk memiliki skill handal.

    “Jadi kita harus menguasai kompetensi masa kini dan masa depan, baik dalam hal teknis, manajerial, sosio-kultural, maupun digitalisasi. Artinya proses upskilling dan reskilling harus berjalan terus-menerus agar aparatur tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang,” ungkapnya.

    Itulah mengapa, dirinya menekankan pentingnya mengubah “ego-system” menjadi ekosistem. Sehingga, tercipta kolaborasi yang menyatukan kekuatan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat. (tok/ian)

  • Kalender Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, Resmi!

    Kalender Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, Resmi!

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki tahun 2026, pemerintah Indonesia telah resmi mengumumkan daftar lengkap hari libur nasional dan cuti bersama melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SKB 3 Menteri).

    Penetapan ini menjadi acuan penting bagi masyarakat dalam menyusun agenda sepanjang tahun. Pada tahun 2026 hari libur berjumlah 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama.

    Kalender 2026 memberikan kepastian jadwal yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja, pelajar, hingga pelaku usaha untuk merencanakan aktivitas kerja, perjalanan liburan, kegiatan keluarga, maupun agenda besar lainnya.

    Informasi ini juga membantu berbagai sektor dalam menata operasional, jadwal produksi, hingga strategi bisnis sepanjang tahun berjalan.

    Daftar Libur Nasional dan Tanggal Merah 2026

    Berikut daftar hari libur nasional dan tanggal merah tahun 2026 yang telah ditetapkan pemerintah. Informasi ini dapat membantu Anda merencanakan jadwal kerja, cuti, perjalanan, maupun kegiatan penting sepanjang tahun 2026.

    Januari 2026

    Kamis, 1 Januari – Tahun Baru 2026 Masehi
    Jumat, 16 Januari – Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW

    Februari 2026

    Selasa, 17 Februari – Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

    Maret 2026

    Kamis, 19 Maret – Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    Sabtu dan Minggu, 21-22 Maret – Idul Fitri 1447 Hijriah

    April 2026

    Jumat, 3 April – Wafat Yesus Kristus
    Minggu, 5 April – Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

    Mei 2026

    Jumat, 1 Mei – Hari Buruh Internasional
    Kamis, 14 Mei – Kenaikan Yesus Kristus
    Rabu, 27 Mei – Idul Adha 1447 Hijriah
    Minggu, 31 Mei – Hari Raya Waisak 2570 BE

    Juni 2026

    Senin, 1 Juni – Hari Lahir Pancasila
    Selasa, 16 Juni – 1 Muharram Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

    Agustus 2026

    Senin, 17 Agustus – Proklamasi Kemerdekaan
    Selasa, 25 Agustus – Maulid Nabi Muhammad S.A.W.

    Desember 2026

    Jumat, 25 Desember – Kelahiran Yesus Kristus

    Daftar Cuti Bersama

    Pemerintah juga menetapkan 8 hari cuti bersama yang bisa digabung dengan libur nasional atau akhir pekan untuk memaksimalkan liburan. Berikut daftarnya:

    Senin, 16 Februari – Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Rabu, 18 Maret – Hari Raya Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    Jumat, Senin, dan Selasa, 20, 23, dan 24 Maret – Idul Fitri 1447 Hijriah
    Jumat, 15 Mei – Kenaikan Yesus Kristus
    Kamis, 28 Mei – Idul Adha 1447 Hijriah
    Kamis, 24 Desember – Kelahiran Yesus Kristus

    Kalender libur nasional dan cuti bersama 2026 memberikan total 25 hari libur resmi yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Penetapan ini menjadi acuan penting bagi masyarakat untuk merencanakan aktivitas sepanjang tahun, mulai dari jadwal kerja, kegiatan sekolah, hingga momen liburan keluarga.

    Dengan mengetahui tanggal merah sejak awal, masyarakat dapat menyusun agenda lebih efektif dan memaksimalkan waktu luang secara optimal.

  • Wamen PANRB: Tata kelola administrasi publik RI miliki fondasi kuat

    Wamen PANRB: Tata kelola administrasi publik RI miliki fondasi kuat

    “Peringkat Indonesia dalam BIPA menunjukkan bahwa tata kelola administrasi publik saat ini memiliki fondasi yang sangat dan cukup kuat,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan tata kelola administrasi publik Indonesia memiliki fondasi kuat berdasarkan peringkat Blavatnik Index of Public Administration (BIPA).

    BIPA merupakan indeks yang mengukur kualitas dan kapasitas administrasi publik di 120 negara. Berdasarkan publikasi tahun 2024, Indonesia menempati posisi ke-38 di dunia dan kedua di ASEAN dengan skor lebih kurang 0,61 dari skala 0.00–1.00.

    “Peringkat Indonesia dalam BIPA menunjukkan bahwa tata kelola administrasi publik saat ini memiliki fondasi yang sangat dan cukup kuat,” kata Purwadi dalam acara National Future Learning Forum 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dengan indeks itu, Indonesia diyakini memiliki modal penting melangkah lebih jauh. Namun, dia mengingatkan, capaian tersebut harus diikuti dengan penguatan profesionalisme, etos kerja, dan budaya layanan publik yang konsisten dan dipercaya masyarakat.

    Di tengah tantangan yang kian kompleks, pengembangan kompetensi menjadi keharusan. ASN diingatkan untuk adaptif terhadap teknologi, meningkatkan kolaborasi lintas sektoral, serta mengasah kemampuan nonteknis, seperti komunikasi, empati, dan pola pikir global.

    “Kesenjangan kompetensi harus diatasi melalui peningkatan kapasitas yang lebih terarah. ASN perlu dibekali literasi digital yang kuat, kemampuan bekerja responsif, serta keterampilan berinteraksi dalam lingkungan yang semakin dinamis,” ucapnya.

    Purwadi lebih lanjut mengatakan tantangan birokrasi ke depan menuntut ASN untuk menguasai kompetensi masa kini dan masa depan, baik teknis, manajerial, sosial budaya, maupun digitalisasi.

    Di samping itu, dia mengingatkan bahwa Undang-Undang ASN mewajibkan aparatur untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi.

    Menurut dia, pengembangan kompetensi tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak meninggalkan pola egosentrisme dan bergerak menuju sistem yang kolaboratif.

    “Setiap instansi memiliki keterbatasan. Jika kita tetap bergerak dalam pola egosystem, hasilnya akan terfragmentasi dan tidak pernah mampu mengejar dinamika perubahan yang begitu cepat dan dinamis,” ucapnya.

    Purwadi menegaskan, masa depan birokrasi Indonesia ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Dalam hal ini, kompetensi ASN dinilai memiliki peran penting dan penguatannya merupakan keniscayaan.

    “Saya mengajak kita semua untuk benar-benar meninggalkan pola kerja yang terkotak-kotak. Tidak ada instansi yang mampu membangun aparatur unggul hanya dengan kekuatan sendiri. Kita harus bergerak sebagai ecosystem,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSN
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Desember 2025

    Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSN Nasional 3 Desember 2025

    Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSN
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima Tanda Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 yang diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Depok, Jawa Barat, Senin (1/12/2025).
    Penghargaan tersebut diberikan kepada individu yang dinilai memiliki jasa dan dharma bakti luar biasa bagi bangsa dan negara, khususnya di bidang keamanan siber dan persandian.
    Adibhakti Sanapati juga diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran Rini dalam mengonsolidasikan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta memastikan keamanan digital sebagai elemen utama dalam kerangka besar pemerintahan digital.
    Dalam sambutannya, Rini mengucapkan terima kasih dan menegaskan bahwa percepatan transformasi digital pemerintah memerlukan kolaborasi lintas instansi.
    “Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tetapi milik seluruh ekosistem birokrasi yang bekerja bersama untuk mewujudkan pemerintahan digital yang aman, efektif, dan melayani. Keamanan siber adalah prasyarat utama, dan kami akan terus memperkuatnya,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (3/12/2025).
    Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi
    Menteri PANRB Rini Widyantini
    dalam memperkuat keamanan tata kelola pemerintahan digital nasional.
    “Ibu Menteri telah menunjukkan dedikasi dan komitmen nyata dalam mengorkestrasi pelaksanaan SPBE di seluruh Indonesia. Upaya beliau mempertegas pentingnya keamanan digital menjadi fondasi penting bagi transformasi pemerintahan ke arah yang lebih modern dan aman,” kata Nugroho.
    Penghargaan Adibhakti Sanapati diharapkan dapat semakin mendorong sinergi antara Kementerian PANRB dan BSSN untuk mempercepat terwujudnya transformasi digital Indonesia yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT Ke-54 Korpri, ASN Diharapkan Dorong Kesuksesan Program Asta Cita
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Desember 2025

    HUT Ke-54 Korpri, ASN Diharapkan Dorong Kesuksesan Program Asta Cita Nasional 1 Desember 2025

    HUT Ke-54 Korpri, ASN Diharapkan Dorong Kesuksesan Program Asta Cita
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengajak aparatur sipil negara (ASN) sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Ajakan tersebut disampaikan mengingat
    ASN
    merupakan komponen strategis bangsa yang salah satu perannya adalah menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
    “Saya mengajak seluruh anggota
    Korpri
    di seluruh Indonesia untuk terus mendukung serta menyukseskan program Bapak Presiden dan Wakil Presiden, terutama
    program Asta Cita
    ,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025)
    Pernyataan tersebut disampaikan Rini seusai melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korpri di Jakarta, Senin.
    Selain itu, ia juga berpesan agar seluruh ASN di Indonesia tetap menjaga integritas dan terus melayani masyarakat dengan hati.
    Rini menegaskan bahwa ASN harus bekerja secara profesional untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan. Pasalnya, Korpri berperan sebagai simbol persatuan, kolaborasi, dan stabilitas nasional melalui kerja sama seluruh komponen bangsa.
    Lebih lanjut, Penasihat Harian Dewan Pengurus Korpri Nasional ini berharap agar anggota Korpri bekerja dengan inovasi dan efisiensi, serta mengedepankan pelayanan cepat, hemat, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital.
    “Saya berharap Korpri menjadi rumah para ASN dan menjadi wadah yang bermanfaat bagi para ASN dan tentunya untuk memudahkan para ASN berkolaborasi. Sekali lagi selamat kepada Korpri. Selamat Hari Ulang Tahun ke-54,” ucap Rini.
    Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak para anggota Korpri untuk memperkuat solidaritas dan mendukung penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah wilayah lainnya.
    Upaya tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian antarsesama untuk setidaknya meringankan beban saudara se-Tanah Air yang terdampak bencana.
    Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrulloh menekankan bahwa Korpri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah.
    Oleh karena itu, ia mengajak para anggota untuk menerapkan kesiapsiagaan Korpri dalam mendorong percepatan pembangunan nasional sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MenPAN-RB Ajak ASN Perkuat Solidaritas, Siaga, & Ketahanan Hadapi Bencana

    MenPAN-RB Ajak ASN Perkuat Solidaritas, Siaga, & Ketahanan Hadapi Bencana

    Jakarta

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat maupun pemerintah daerah untuk memperkuat solidaritas.

    Selain itu, Rini juga mengajak ASN untuk mendukung penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan sejumlah wilayah lainnya.

    “Kami mengimbau dan mengajak seluruh ASN di mana pun bertugas untuk memberikan bantuan secara ikhlas dan sukarela kepada saudara-saudara kita yang tengah dilanda musibah. Hal tersebut menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama untuk setidaknya meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

    Pimpinan instansi juga diminta untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengoordinasikan bantuan yang dihimpun di instansi masing-masing agar penyalurannya dapat lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

    Rini menegaskan ASN yang berada di wilayah terdampak diberikan pengecualian atas ketentuan kehadiran dan penyesuaian kinerja, sesuai kondisi di lapangan. Pimpinan instansi diminta mengutamakan keselamatan pegawai, melakukan pendataan cepat ASN terdampak, serta menyiapkan pengaturan kerja yang fleksibel.

    Pada saat yang sama, ASN di daerah sekitar wilayah bencana maupun dari Kementerian/Lembaga terkait didorong untuk dapat dimobilisasi mendukung penanganan darurat dan pemulihan (recovery) sesuai koordinasi pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Menteri Rini juga meminta unit pelayanan publik di seluruh daerah, khususnya yang rawan bencana, untuk menyiapkan dan mengaktifkan SOP pelayanan darurat, termasuk rencana kesinambungan layanan (continuity plan), agar pelayanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Hal ini termasuk perlakuan khusus nantinya ketika bencana sudah mulai teratasi, seperti misalnya kemudahan penggantian dokumen administrasi kependudukan yang hilang, rusak atau ⁠pelayanan prioritas bagi warga yang memerlukan akses kesehatan, logistik, dan bantuan sosial akibat dampak bencana.

    “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ASN, tenaga kesehatan, petugas layanan publik, BPBD, dan seluruh aparatur daerah yang saat ini telah dan terus bekerja siang maupun malam di lapangan. Mereka adalah garda depan yang memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dan pertolongan. Kami berpesan untuk tetap berhati-hati dan bekerja dengan hati,” tutur Rini.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan negara hadir sepenuhnya dan seluruh elemen pemerintah bergerak untuk menyelamatkan nyawa serta mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

    (prf/ega)

  • MenPAN-RB Siap Dukung Penguatan P2MI Capai Target 500 Ribu PMI di 2026

    MenPAN-RB Siap Dukung Penguatan P2MI Capai Target 500 Ribu PMI di 2026

    Jakarta

    Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah besar dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan target sebesar 500 ribu pada 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan komitmennya untuk bantu menyukseskan target penempatan pekerja migran tersebut.

    Caranya adalah melalui penguatan kelembagaan dan SDM Aparatur di lingkup Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    “Kementerian P2MI mendapatkan target besar dari Bapak Presiden melalui program Quick Win untuk menempatkan 500 ribu Pekerja Migran Indonesia di tahun 2026. Ke depan kami di Kementerian PAN-RB akan terus mengawal penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di Kementerian P2MI untuk memastikan target tersebut bisa dicapai dengan optimal,” ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

    Rini menekankan pentingnya menyiapkan SDM ASN yang berdaya saing agar pelayanan Kementerian P2MI kepada para pemangku kepentingan semakin optimal. Ia menilai, ASN dengan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman sangat diperlukan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

    “Pada prinsipnya saya dan jajaran Kementerian PAN-RB siap memberikan dukungan sesuai dengan tupoksi kami. Terkait UU Pelindungan Pekerja Migran, kita harus bahas dengan lebih mendalam untuk mengindentifikasi pasal mana saja yang harus diperbaiki agar selaras dengan fungsi Kementerian P2MI yang juga telah berubah,” ungkapnya.

    Mukhtarudin juga meyakini dengan kolaborasi yang solid bersama seluruh instansi pemerintah terkait, target penempatan 500 ribu pekerja migran pada 2026 dapat tercapai. Menurutnya, langkah bersama ini menjadi pondasi penting untuk memperluas peluang kerja yang aman dan produktif bagi pekerja migran Indonesia.

    “Diskusi hari ini sangat konstruktif, semoga ke depan upaya penguatan pelindungan pekerja migran semakin optimal serta cita-cita kami untuk menghadirkan layanan yang mudah, murah, aman, cepat kepada stakeholder kami dapat terwujud,” ungkap Mukhtarudin.

    (anl/ega)

  • BKN Ungkap Formasi Prioritas Seleksi CPNS 2026

    BKN Ungkap Formasi Prioritas Seleksi CPNS 2026

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan formasi prioritas untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) masuk prioritas.

    Itu dikonfirmasi Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Saat rapat dengan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    “Di Badan Gizi, 32.080 formasi,” kata Zudan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).

    Selain itu, dua mengungkapkan ada potensi rekrutmen guru. Khusus untuk Sekolah Rakyat.

    “Penentuan potensi dan rekrutmen guru dan tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat, 5.044 formasi,” terangnya.

    Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih juga masuk prioritas khusus dalam penataan pegawai non-ASN. Jumlahnya diproyeksikan sampai 59.218 orang.

    “Pengalihan pegawai non-ASN pada program Koperasi Merah Putih diproyeksikan 59.217 orang,” imbuh Zudan.

    Kemudian, secara umum ada juga rekrutmen untuk 5,2 juta ASN. Bakal ditempatkan pada penyelenggaraan layanan dasar.

    “Kemudian 5,2 juta ASN untuk penyelenggaraan layanan dasar, 61.796 ASN mendukung hilirisasi, dan penataan ASN di berbagai lembaga di Kabinet Merah Putih 506.476 ASN,” terangnya.

    Semua itu, kata dia, masuk dalam kebijakan pengembangan karier ASN yang juga mencakup delapan kebijakan baru. BKN, katanya, ingin memberi perlindungan sekaligus kemudahan bagi ASN.

    “Isinya adalah lebih melindungi, memudahkan, dan membahagiakan para ASN. Semangatnya 3M, melindungi, memudahkan, dan membahagiakan,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo Mau Pindahkan 4.100 ASN ke IKN, Begini Tahapannya

    Prabowo Mau Pindahkan 4.100 ASN ke IKN, Begini Tahapannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini, mengungkap rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Hal tersebut disampaikannya menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki sebanyak 4.100 ASN sudah berkantor di IKN pada 2028. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

    “Sebenarnya, yang ada di Perpres 79/2025 itu kan estimasi, tetapi siapa-siapa yang harus pindah, mana yang duluan, itu kan harus diatur. Karena kementerian kita kan dulu 34, sekarang jumlahnya 48, semua ASN-nya kan tersebar,” kata Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (25/11/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Rini menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan ulang mengenai kementerian mana saja yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke IKN. Dia menyebut prosesnya membutuhkan waktu.

    Akan tetapi, dia memastikan proses penapisan akan dijalankan secepat-cepatnya, menyesuaikan ketersediaan hunian bagi ASN di IKN.

    “Setelah itu kalau kita sudah penapisan, mungkin dalam waktu dekat kita sudah punya penapisannya seperti itu, karena kementerian dan lembaga kan sudah mantap ya sekarang. Pegawainya berapa, di mana, dan semua penempatannya kan sudah jelas,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

    Dalam beleid itu, guna mendukung IKN sebagai Ibu Kota Politik nantinya, Prabowo menetapkan bakal memindahkan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

  • Gaji PNS Naik Tahun Depan? Simak Penjelasan Gamblang Menpan RB Rini Widyantini

    Gaji PNS Naik Tahun Depan? Simak Penjelasan Gamblang Menpan RB Rini Widyantini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini prihal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026.

    “Belum (bertemu Menkeu). Tapi kita sudah bersurat,” ungkal Rini di Kantor Kementerian PAN RB, Senayan, Jakarta, dikutip pada Senin (24/11/2025).

    Menteri Rini menegaskan mendukung rencana kenaikan gaji PNS. Namun ia menggarisbawahi bahwa rencana tersebut bergantung kepada kemampuan fiskal negara.

    “Saya juga senang kalau ASN itu bisa naik gaji. Tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal,” tegasnya.

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), Luky Alfirman. Ia mengaku telah menerima surat yang dikirimkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.

    “Kita baru saja menerima surat dari Menpan-RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun,” ujar Luky dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2025, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya untuk menerapkan kebijakan ini perlu kajian mendalam yang tentu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan masyarakat. Salah satunya pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal.

    “Kan remunerasi salah satu faktor dan elemennya. Kita selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN seperti apa. Tentu saja kita melihat kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang kita pertimbangkan,” jelasnya.