Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • Kakorlantas apresiasi kebijakan WFA pada masa mudik Lebaran 2025

    Kakorlantas apresiasi kebijakan WFA pada masa mudik Lebaran 2025

    “Hari ini hari ketiga Operasi Ketupat 2025. Jadi, kebijakan pemerintah yang WFA ini sangat membantu sekali kaitannya dengan arus mudik,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengapresiasi kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada masa mudik Lebaran 2025.

    Saat menerima kedatangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Irjen Pol. Agus mengatakan bahwa kebijakan WFA tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian arus lalu lintas.

    “Hari ini hari ketiga Operasi Ketupat 2025. Jadi, kebijakan pemerintah yang WFA ini sangat membantu sekali kaitannya dengan arus mudik,” katanya dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal itu, kata dia, terlihat pada situasi arus lalu lintas H-10 yang sudah cukup terurai. Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi kenaikan sebesar 30 persen arus lalu lintas menuju Trans Jawa dan Sumatera selama tiga hari pelaksanaan Operasi Ketupat yang terhitung sejak tanggal 23 Maret lalu, apabila dibandingkan dengan tahun lalu.

    “Ada kenaikan 35 persen di H-10 dibandingkan dari tahun lalu. Ini cukup bagus. Artinya lalu lintas betul terurai. Hari kedua itu (kenaikan, red.) 22 persen, tetapi keseluruhannya, saya ambil tiga hari ini dulu, menuju ke Jawa dan Sumatera itu sudah 30 persen. Artinya ini sangat terurai sekali,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa kebijakan WFA bagi ASN ini merupakan dukungan pemerintah dalam memastikan kelancaran perjalanan mudik Lebaran.

    “Untuk para ASN ini, kami sudah memberikan kebijakan bekerja secara di luar. Jadi, para ASN bisa bekerja di tempat dimana mereka tinggal. Kami juga memastikan tata kelola yang layak dalam koordinasi pelaksanaan kelancaran arus mudik ini,” ucapnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri PANRB Rini turut mengecek kesiapan Korlantas Polri dalam memonitoring pergerakan masyarakat pada saat libur lebaran melalui Posko Operasi Ketupat 2025.

    “Saya berkunjung ke Korlantas karena Kakorlantas menjadi salah satu leading sector dalam bagaimana mengamankan arus mudik selama masa libur Lebaran. Kami memang ditugaskan untuk memastikan instansi pemerintah melayani masyarakat dan kami sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memberikan layanan publik untuk masyarakat,” ucapnya.

    Dirinya pun mengapresiasi peralatan dan alutsista yang dimiliki oleh Korlantas dalam mengawal pemantauan arus mudik-balik libur Lebaran 2025.

    “Jadi Kakorlantas memanfaatkan integrasi data. Di dalam memastikan layanan terkait, mereka saling terkoneksi. Tentunya sudah sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang selalu kita dengungkan yakni transformasi digital,” ujarnya.

    Diketahui, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat mudik, Pemerintah telah menerapkan kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi ASN. FWA ini berlaku pada 24–27 Maret 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jalur Mudik Lengang, Jakarta Masih Ramai

    Jalur Mudik Lengang, Jakarta Masih Ramai

    Jakarta –

    ASN sudah mulai melakukan work from anywhere (WFA). Kendati demikian, jalur mudik masih terlihat lengang dan Jakarta masih ramai.

    Sebagaimana diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 2/2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Edaran tersebut dikeluarkan untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat.

    Dikutip dari situs resmi MenPANRB, sebagai antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN di lingkungan instansinya melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO), pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH), dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah (work from anywhere/WFA).

    Berikut ini poin-poin penting dalam surat edaran MenPANRB tentang WFA ASN.

    Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada Senin, 24 Maret 2025 sampai Kamis, 27 Maret 2025. Dengan demikian, WFO, WFH, dan/atau WFA ASN dilaksanakan pada tanggal 24-27 Maret 2025.

    Selama penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan, pimpinan instansi pemerintah membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan secara WFO, WFH, dan WFA dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.

    Pimpinan instansi pemerintah memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

    Lantas, bagaimana dampak kebijakan ini bagi lalu lintas mudik? Baca halaman selanjutnya.

    Jakarta Masih Ramai

    Foto: Situasi arus lalu linta Pancoran di hari pertama WFA ASN. (Maulani/detikcom)

    Meskipun sudah mulai diterapkan, Jakarta masih ramai. Lalu lintas Jalan Gatot Subroto ramai lancar saat hari pertama penerapan WFA tersebut.

    Pantauan detikcom, Senin (24/3/2025), pukul 7.15 WIB arus lalu lintas di kawasan Pancoran arah Semanggi terpantau padat layaknya hari biasa. Sementara, dari arah sebaliknya, lalu lintas terlihat lebih lengang.

    Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di underpass Mampang-Kuningan. Bergerak ke Simpang Susun Semanggi, arus lalu lintas terlihat ramai lancar.

    Kepadatan terjadi di sekitar kawasan SCBD lantaran adanya bottleneck. Kendaraan dari Jalan Gatot Subroto bertemu dengan kendaraan dari arah Bundaran HI di Jalan Sudirman.

    Di halte-halte TransJakarta seperti Slipi, Semanggi dan Simpang Kuningan juga terpantau ramai. Bus-bus TransJakarta dipadati penumpang. Sejumlah penumpang berlalu-lalang menggunakan TransJakarta.

    Jalur Mudik Masih Lengang

    Foto: Kebijakan work from anywhere (WFA) mulai berlaku bagi ASN. Kebijakan ini belum berimbas langsung pada kondisi arus mudik di Tol Jakarta-Cikampek. (dok CCTV PU)

    Kebijakan ini belum berimbas langsung pada kondisi arus mudik di Tol Jakarta-Cikampek. Jalur mudik ini masih lengang.

    Berdasarkan pantauan dari CCTV Kementerian PU, Senin (24/3/2025) pukul 11.44 WIB, belum terlihat kepadatan kendaraan di gerbang tol (GT) maupun ruas jalan Tol Jakarta arah Cikampek.

    Arus lalu lintas kendaraan di GT Cikarang Utama (Cikatama) 1 yang berada di Km 70 Tol Jakarta-Cikampek, terlihat kondisinya masih lengang. Belum ada banyak kendaraan yang melintas di GT Cikatama 1.

    Antrean kendaraan terlihat tidak panjang atau kurang dari 20 meter dengan kondisi arus kendaraan yang lancar.

    Kondisi serupa juga terpantau di GT Cikatama 2, GT Cibitung 3, GT Cikarang Barat, hingga GT Kalihurip 1 dan 2.

    Kondisi lalu lintas di dalam Tol Jakarta-Cikampek juga terlihat lancar di Km 01-09. Lalu lintas terlihat mulai ramai lancar pada Km 11-28.

    Lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek dan sebaliknya secara umum terpantau lancar pada siang ini. Kepadatan hanya terjadi di Km 48 karena ada kendaraan alami gangguan.

    “11.32 WIB #Tol_Japek Karawang Barat KM 48 – KM 49 arah Cikampek PADAT, ada kendaraan gangguan di lajur 2/tengah. ; Cikampek – Dawuan – Cikarang – Cikunir – Cawang LANCAR,” demikian keterangan Jasamarga lewat akun X @PTJASAMARGA.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo mengatakan, puncak arus mudik penumpang KA pada periode libur Lebaran 2025 akan terjadi pada Jumat (28/3). Menurutnya, ini dampak dari kebijakan WFA.

    “Perkiraan puncak arus mudik itu tanggal 28 dan 29 Maret,” kata Didiek dilansir Antara, Senin (24/3/2025).

    “Artinya apa? Bahwa pengaruh daripada kebijakan pemerintah, work from anywhere itu juga terasa. Sehingga sudah ada penyebaran-penyebaran mulai dari Jumat (21/3) sampai Senin dan Selasa (23-24 Maret), sehingga penyebarannya terasa,” ujar dia menambahkan.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puncak arus mudik 28 Maret, kebijakan WFA dorong mudik lebih awal

    Puncak arus mudik 28 Maret, kebijakan WFA dorong mudik lebih awal

    Suasana pemudik yang hendak melakukan boarding pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 2025 di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (24/3/2025). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira

    KAI: Puncak arus mudik 28 Maret, kebijakan WFA dorong mudik lebih awal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 24 Maret 2025 – 17:20 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo mengatakan, puncak arus mudik pada periode libur Lebaran 2025 akan terjadi pada Jumat (28/3).

    Namun, kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) bagi pekerja di instansi pemerintahan dan sejumlah perusahaan, membuat pergerakan masyarakat untuk mudik lebih awal mulai terlihat bahkan 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

    “Perkiraan puncak arus mudik itu tanggal 28 dan 29 Maret,” kata Didiek saat ditemui di Stasiun Gambir Jakarta, Senin.

    “Artinya apa? Bahwa pengaruh daripada kebijakan pemerintah, work from anywhere itu juga terasa. Sehingga sudah ada penyebaran-penyebaran mulai dari Jumat (21/3) sampai Senin dan Selasa (23-24 Maret), sehingga penyebarannya terasa,” ujar dia menambahkan.

    Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025 pada 5 Maret 2025 memperbolehkan pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari mana saja mulai Senin (24/3) hingga Kamis (27/3).

    “Memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN di lingkungan instansinya melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah (work from anywhere/WFA),” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada SE tersebut.

    Sementara itu, dari sisi penumpang, Rani, salah seorang penumpang kereta api yang hendak mudik ke Semarang, Jawa Tengah, mengakui bahwa kebijakan WFA membuatnya bekerja lebih fleksibel meskipun nanti berada di kampung halaman.

    “Biasanya saya mudik ke kampung itu mepet Lebaran, H-2, pernah juga H-1. Tapi alhamdulillah karena ada work from home atau work from anywhere ini saya bisa pulang lebih awal, ya,” kata Rani yang merupakan pegawai di salah satu instansi pemerintahan.

    Sependapat, Ghea, seorang pekerja di industri kreatif, mengapresiasi langkah pemerintah yang mengadopsi model kerja yang lebih mobile ini pada periode mudik Lebaran.

    “Ini bagus, ya. Selain bisa pulang lebih awal dan lebih lama di rumah (kampung halaman), kita juga bisa dapat tiket yang lebih murah,” ujar Ghea.

    Sumber : Antara

  • Tak Boleh WFA Seperti ASN DKI Lainnya, Petugas Damkar Dilarang Gubernur Pramono Mudik

    Tak Boleh WFA Seperti ASN DKI Lainnya, Petugas Damkar Dilarang Gubernur Pramono Mudik

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang petugas pemadam kebakaran (damkar) untuk work from anywhere (WFA) seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

    Hal ini disampaikan Pramono usai memimpin apel besar kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran di Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat.

    “Saya sudah meminta kepada jajaran damkar, termasuk bukan hanya damkar, tetapi yang menyangkut keamanan dan kenyamanan mudik, maka saya tidak izinkan untuk WFA,” ucapnya, Senin (24/3/2025).

    Tak hanya diizinkan WFA, Pramono juga meminta petugas damkar untuk tidak mudik lebaran terlebih dahulu.

    Instruksi ini diberikan Pram guna memastikan situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif selama ditinggal warganya mudik lebaran.

    “Saya ingin pemudik bisa mudik dengan tenang, karena pemadam kebakaran terus tetap berjaga-jaga. Dan mohon maaf mudiknya setelah lebaran,” ujarnya.

    Sedangkan bagi para ASN DKI Jakarta yang tak bekerja di sektor pelayanan publik, Pram mengizinkan mereka untuk WFA.

    Mulai hari ini, mereka pun bisa mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan lalu lintas jelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Bagi yang tidak bertugas di lapangan seperti damkar dan sebagainya, mulai hari ini kan beberapa diizinkan untuk bisa bekerja dari mana saja,” tuturnya.

    Pantauan TribunJakarta.com, tak seperti biasanya, Balai Kota Jakarta hari ini terlihat lebih sepi, hanya ada beberapa ASN yang lalu lalang di sekitar kantor Gubernur Pramono Anung itu.

    Hal ini tidak terlepas dari kebijakan WFA yang mulai diterapkan hari ini bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 2 Tahun 2025.

    Adapun surat edaran itu mengatur soal fleksibilitas kerja ASN pada periode 24 Maret hingga 27 Maret 2025 mendatang. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pramono Berlakukan WFA bagi ASN DKI Jakarta Mulai Senin, 24 Maret 2025

    Pramono Berlakukan WFA bagi ASN DKI Jakarta Mulai Senin, 24 Maret 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan aturan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) di jajaran lingkungan Pemprov DKI. Aturan WFA ini diberlakukan mulai Senin, 24 Maret 2025.

    “Jadi itu kan memang sudah diputuskan mulai dengan tanggal besok ya 24 (Maret) kan kami akan melakukan,” kata Gubernur DKI Pramono Anung dikutip pada Senin, 24 Maret 2025.

    Namun untuk pegawai yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik tetap harus bekerja melayani di kantor. Di luar itu, pegawai sudah diperbolehkan untuk mengambil WFA.

    “Tetapi untuk yang memberikan pelayanan publik langsung tentunya tidak bisa, tetap harus bekerja secara ini, tetapi diluar itu kami persilahkan kalau mau pulang kampung bekerja di jalan juga boleh,” kata Pramono.

    Pemerintah Pusat menyampaikan dalam rangka upaya mengurangi tumpukan jalur mudik maka penerapan kerja fleksibel untuk aparatur sipil negara (ASN) dimulai 24 Maret dan memajukan libur sekolah anak. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. 

    “Sudah diterbitkan surat edaran dari Kemenpan RB. no. 2 tahun 2025 Bahwa flexible working arangement itu telah ditetapkan mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 27 Maret 2025. Ini adalah flexible working arrangement bagi ASN,” kata Pratikno pada Rabu, 5 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tips Mudik Hemat Lebaran 2025 untuk Pekerja, Cerdas Berangkat Lebih Awal dengan Kebijakan WFA – Halaman all

    Tips Mudik Hemat Lebaran 2025 untuk Pekerja, Cerdas Berangkat Lebih Awal dengan Kebijakan WFA – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berikut ini tips mudik hemat Lebaran 2025 untuk pekerja. 

    Cerdas berangkat lebih awal dengan memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA).

    Tips mudik ini disampaikan Asep (47), perantau asal Tegal, Jawa Tengah, yang bekerja di Sorong, Papua.

    Menurut dia, pekerja dapat pulang lebih awal ke kampung halaman dengan memanfaatkan kebijakan WFA.

    “Ya, karena ada (WFA,-red)” kata dia saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (23/3/2025).

    Keputusan Asep berangkat lebih cepat bukan tanpa alasan.

    Ia mengaku ingin berkumpul bersama keluarganya saat Lebaran. 

    Namun, tiket kereta api menjelang hari H sudah sulit didapat, bahkan harganya melambung tinggi.

    “Kemarin saya nembak mau mendekati hari H, cuman giliran dapatnya ini hari Minggu, ya sudah saya ambilnya tiket kereta yang hari Minggu. Kalau yang tanggal 24 itu sudah habis. Kalaupun masih ada harganya mahal,” ucapnya.

    Dalam data yang diterima Tribunnews.com per pukul 08.30 WIB, okupansi kereta api jarak jauh pada hari ini mencapai 52 persen. 

    Dari total 467.176 tempat duduk yang disediakan, sebanyak 242.898 tiket telah terjual.

    Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (KAI), terdapat 990 perjalanan kereta api, termasuk kereta tambahan.

    Rata-rata setiap hari terdapat 45 perjalanan kereta dengan kapasitas 21.235 tempat duduk per hari. Hingga saat ini, jumlah tiket yang terjual rata-rata 11.041 tiket per hari.

    Untuk diketahui, para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS tahun ini dapat memulai mudik lebih awal, berkat kebijakan pemerintah yang mengizinkan mereka untuk bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA). 

    Kebijakan ini berlaku mulai Senin (24/3) hingga Kamis (27/3).

    Pada Jumat (28/3), ASN akan mendapatkan cuti bersama untuk Hari Suci Nyepi. Kemudian, cuti bersama Idul Fitri diberikan pada Senin (31/3) hingga Selasa (1/4). 

    Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan cuti bersama selama empat hari pada 2, 3, 4, dan 7 April 2025.

    Kebijakan WFA ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025, yang ditandatangani oleh MenPANRB pada 5 Maret 2025.

  • Pemkab Bekasi pastikan pelayanan publik berjalan saat WFA

    Pemkab Bekasi pastikan pelayanan publik berjalan saat WFA

    Segenap aparatur yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat untuk tetap bekerja menjalankan tugas dan kewajiban.

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal saat penerapan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di daerah itu, mulai 24 hingga 27 Maret 2025.

    “Kami sudah sampaikan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan. Di luar itu, silakan WFA,” kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Cikarang, Sabtu.

    Bupati meminta perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas kesehatan, hingga RSUD untuk tetap bekerja dari tempat pelayanan atau masing-masing kantor mereka.

    Kebijakan WFA juga tidak berlaku bagi badan penanggulangan bencana daerah, satpol PP, dinas perhubungan, hingga kantor kecamatan dan desa/kelurahan mengingat tugas mereka dalam membantu kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    Ade mengingatkan segenap aparatur yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat untuk tetap bekerja menjalankan tugas dan kewajiban, baik dari rumah maupun di lokasi-lokasi lain.

    “Laporan kinerja tetap diberlakukan dan presensi (kehadiran) juga tetap ada bagi aparatur berstatus WFA selama pemberlakuan kebijakan ini,” katanya.

    Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi Beni Yulianto Iskandar mengatakan bahwa kebijakan WFA termaktub dalam Surat Edaran Nomor 800.1.6.2/1468-BKPSDM/2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Bekasi.

    Surat edaran tersebut juga mengatur penyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Tahun Baru Saka 1947 serta Lebaran 2025.

    “Surat edaran ini merupakan turunan dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 terkait dengan WFA,” katanya.

    Beni menyebut ada 12 perangkat daerah yang tidak diperkenankan untuk WFA karena penyelenggara pelayanan publik, yakni dinas kesehatan termasuk puskesmas, dinas perhubungan, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

    Berikutnya dinas lingkungan hidup, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial, dinas pemadam kebakaran, badan pendapatan daerah, satuan polisi pamong praja, RSUD, serta kecamatan dan kelurahan.

    “Untuk yang WFA, mereka harus tetap mengisi E-Kinerja, ada datanya semua, termasuk mereka yang WFA itu sudah mendapatkan persetujuan pimpinan,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • MenPAN-RB Minta Instansi Cepat-cepat Angkat CASN, Paling Lambat Oktober

    MenPAN-RB Minta Instansi Cepat-cepat Angkat CASN, Paling Lambat Oktober

    Jakarta –

    Pemerintah telah mengumumkan percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Terkait ini, seluruh instansi pusat dan daerah diminta segera melakukan simulasi. Pengangkatan calon pegawai negeri sipil diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan penyelesaian pengangkatan ini harus sesuai dengan jadwal terbaru, dan sesuai kesiapan masing-masing instansi.

    “Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Rakor ini diikuti oleh seluruh sekretaris, sekretaris jenderal, dan sekretaris utama pada instansi pusat baik kementerian, badan, maupun lembaga. Selain itu juga diikuti oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, serta Asisten Kapolri Bidang SDM.

    Rini menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, agar seluruh instansi pemerintah terus menjaga nilai meritokrasi dalam manajemen ASN. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.

    “Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemda sangat dibutuhkan,” ungkap Rini.

    Rini berharap seluruh kepala unit yang membidangi SDM/kepegawaian, segera menindaklanjuti arahan presiden yang dituangkan dalam Surat Kepala BKN nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tentang Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024.

    “Pastikan semua CASN yang telah lulus seleksi dapat diangkat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, lebih cepat sangat baik,” tegas Rini.

    Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB, Reni Suzana, menyampaikan pengangkatan ini menjadi sorotan bagi Kementerian PANRB. Reni menerangkan Kementerian PANRB sudah melakukan identifikasi potensi kesiapan, termasuk anggaran.

    Namun, tetap diperlukan suatu forum untuk menyamakan persepsi. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) tidak lagi serentak, tetapi dengan terminologi ‘paling lambat’.

    “Bagi yang sudah siap, bagi instansi yang memenuhi syarat, sudah bisa melakukan pengangkatan,” ungkap Reni.

    Dari sisi lain, pemerintah tengah melakukan penataan CASN dan penempatannya. Penataan itu menyusul adanya pemisahan kelembagaan. Pemetaan jabatan bedarsarkan jenis, jabatan, dan kompetensi. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, penempatan CASN didasarkan pada unit kerja yang dipisahkan sesuai dengan jenis jabatannya.

    “Penempatan CASN pada unit kerja lain sesuai kebutuhan yang serumpun dan memiliki fungsi yang sama,” jelas Aba.

    Penempatan CASN pada unit kerja yang lain karena berlebihan SDM, dapat dilakukan Penyesuaian berdsasarkan kebutuhan organisasi. Aba mengatakan, instansi juga melakukan penyesuaian administrasi pengangkatan dan penempatan. “Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) paling lambat sesuai jadwal pengangkatan CASN,” pungkas Aba.

    Sementara secara teknis, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Aris Windiyanto, menjelaskan peserta yang lulus seleksi diangkat menjadi CPNS paling lambat TMT 1 Juni 2025. Usul penetapan NIP CPNS paling lambat 10 Mei 2025. Instansi diharapkan memaksimalkan pengusulan lebih awal sehingga dapat dilakukan penyelesaiannya dengan tepat waktu.

    “Penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIP masuk ke BKN,” jelas Aris.

    (fdl/fdl)

  • Dede Yusuf: CASN dan CP3K Akan Diangkat pada 2025

    Dede Yusuf: CASN dan CP3K Akan Diangkat pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Politisi Dede Yusuf memberikan apresiasi kepada pemerintah yang akan mengangkat seluruh calon aparatur sipil negara (CASN) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CP3K) pada 2025.

    “Untuk teman-teman CASN dan CP3K yang saat ini bertanya-tanya mengapa pengangkatan mereka harus mundur atau dijadwalkan ulang, percayalah kami di Komisi II DPR berjuang keras untuk menuntaskan masalah ini, khususnya untuk CASN dan CP3K hasil seleksi 2024,” ujar Dede Yusuf dikutip dari Instagram miliknya, Kamis (20/3/2025).

    Menurut Dede Yusuf, saat ini ada sekitar 1,2 juta CASN dan CP3K yang masih menunggu kepastian mengenai pengangkatan mereka sebagai abdi negara.

    “Pada saat rapat di Komisi II, kami meminta agar pengangkatan ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Namun, saat ada wacana pengangkatan serentak, banyak protes yang muncul dari masyarakat,” lanjutnya

    “Kami mendengar masukan tersebut, dan setelah diskusi lebih lanjut, pimpinan Komisi II akhirnya berembuk dan melakukan konsultasi dengan pemerintah,” tuturnya.

    Dede Yusuf memastikan pengangkatan CASN dan CP3K dipastikan akan dilakukan pada 2025.

    “Alhamdulillah, keputusan sudah dikeluarkan oleh Presiden, yang dibacakan oleh mensesneg dan menpanrb semua pengangkatan akan dilakukan pada 2025,” tambahnya.

    Dede Yusuf menegaskan, seluruh pengangkatan CASN dan CP3K dijadwalkan pada tahun 2025 ini, dengan rincian sebagai berikut, CASN akan diangkat paling lambat pada Juni 2025, sementara CP3K paling lambat pada Oktober 2025.

    “Jadi, tidak ada lagi pengangkatan pada 2026. Semua pengangkatan CASN dan CP3K akan dilakukan pada 2025. Kami juga memastikan bahwa bagi yang sudah siap, mereka bisa diangkat lebih awal, tergantung pada formasi dan data yang ada di kementerian serta kelembagaan Pemerintah lainnya yang saat ini sedang disusun,” terangnya.

    Sebagai wakil ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengingatkan agar kepala daerah tidak lagi mengangkat pegawai honorer untuk mempercepat pengangkatan CASN dan CP3K di daerah masing-masing.

    “Gunakan dan manfaatkan mereka yang telah lolos seleksi pada seleksi 2024 kemarin. Semoga ini menjadi kabar baik bagi teman-teman semua, dan dapat bermanfaat. Tetap semangat,” tutup Dede Yusuf yang memastikan pengangkatan CASN dan CP3K akan dilakukan pada 2025.

  • Pelni Denpasar kerahkan tiga kapal motor untuk angkutan Lebaran 2025

    Pelni Denpasar kerahkan tiga kapal motor untuk angkutan Lebaran 2025

    Untuk sementara ini ada delapan trayek angkutan Lebaran 2025

    Denpasar (ANTARA) –

    BUMN PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Denpasar, Bali, mengerahkan tiga kapal motor untuk melayani angkutan Lebaran 2025.

    “Untuk sementara ini ada delapan trayek angkutan Lebaran 2025,” kata Kepala Pelni Cabang Denpasar Arfah Yusuf di Denpasar, Bali, Kamis.

    Adapun tiga kapal motor (KM) itu yakni KM Awu, KM Tilongkabila dan KM Binaiya.

    Sedangkan satu kapal yakni KM Leuser dikerahkan sebagai perbantuan angkutan Lebaran di wilayah Jawa dan Kalimantan.

    Adapun delapan trayek angkutan Lebaran 2025 itu yakni melayani arus mudik dengan jadwal mulai 16 Maret hingga 23 April 2025.

    Untuk rute arus mudik itu menuju Surabaya dan sejumlah kota wilayah timur Indonesia di antaranya Bima dan Lembar di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga lanjut ke sejumlah kota lainnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan wilayah Sulawesi.

    Sedangkan untuk arus balik, terjadwal mulai 2 April hingga 22 April 2025 dari Bima, Lembar dan Surabaya.

    Arfah mengatakan untuk pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Pelni Mobile yang lebih efisien dan memudahkan baik pilihan jadwal, layanan hingga pembayaran.

    Sementara itu, pengerahan armada angkutan Lebaran tahun ini meningkat dibandingkan periode sama 2024 yang saat itu mencapai dua kapal yakni KM Tilongkabila dan Awu.

    Peningkatan armada itu untuk mengakomodasi pemudik yang diperkirakan meningkat, mengingat jumlah libur panjang Lebaran yang berdekatan dengan Hari Suci Nyepi sehingga jumlah libur lebih lama dibandingkan 2024.

    Adapun libur Lebaran dan Nyepi 2025 total mencapai 11 hari, sedangkan pada 2024 mencapai delapan hari berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia pada 14 Oktober 2024.

    Hari libur tersebut termasuk cuti bersama, libur hari besar keagamaan/libur nasional dan akhir pekan yakni mulai Jumat (28/3) hingga Senin (7/4).

    Adapun jumlah libur tersebut belum termasuk libur sekolah yang dimulai pada Jumat, 21 Maret 2025.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025