Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • Segini Besaran Tukin untuk Dosen ASN di Kemendiktisaintek

    Segini Besaran Tukin untuk Dosen ASN di Kemendiktisaintek

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, bersama Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2025 terkait dengan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek.

    Dilansir dari laman kemenkeu.go.id, melalui Perpres No. 19 Tahun 2025, Pemerintah memberikan Tukin kepada 31.066 dosen ASN yang sebelumnya hanya menerima tunjangan profesi, di luar gaji pokok dan tunjangan melekat. Penerima Tukin terdiri dari dosen yang bekerja di berbagai jenis perguruan tinggi negeri (PTN), dengan rincian jumlah penerima yaitu 8.725 dosen di PTN Satker, 16.540 dosen di PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen di Lembaga Layanan Dikti.

    Komponen penghasilan dosen di Kemendiktisaintek akan berbeda sesuai dengan jenis PTN tempat mereka bekerja. Dosen di PTN badan hukum (PTNBH) dan PTN BLU yang sudah menerapkan remunerasi akan menerima gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi tetap. Sementara dosen di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, PTN Satker, dan Lembaga Layanan Dikti akan menerima gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, serta Tukin.

    Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memotivasi dosen dalam meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung keberlanjutan reformasi birokrasi Indonesia. 

    Menkeu menjelaskan bahwa besaran Tukin ditentukan berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan dosen dengan tunjangan profesi pada jenjang yang bersangkutan.

    “Jika tunjangan profesi lebih besar, maka yang akan dibayarkan adalah tunjangan profesi,” lanjutnya.

    Dilansir dari Antara, jumlah tukin ditentukan berdasarkan kelas jabatan, antara lain sebagai berikut yang efektif sejak 1 Januari 2025.

    kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.000
    kelas jabatan 16 sebesar Rp27.577.500
    kelas jabatan 15 sebesar Rp19.280.000
    kelas jabatan 14 sebesar Rp17.064.000
    kelas jabatan 13 sebesar Rp10.936.000
    kelas jabatan 12 sebesar Rp9.896.000
    kelas jabatan 11 sebesar Rp8.757.600
    kelas jabatan 10 sebesar Rp5.979.200
    kelas jabatan 9 sebesar Rp5.079.000.
    kelas jabatan 8 sebesar Rp4.595.150
    kelas jabatan 7 sebesar Rp3.915.950
    kelas jabatan 6 sebesar Rp3.510.400
    kelas jabatan 5 sebesar Rp3.134.250
    kelas jabatan 4 sebesar Rp 2.985.000
    kelas jabatan 3 sebesar Rp2.898.000
    kelas jabatan 2 sebesar Rp2.708.250
    kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250

  • Dosen ASN Dapat Tukin Rp2,5 Juta hingga Rp33 Juta lewat Pengesahan Perpres 19/2025

    Dosen ASN Dapat Tukin Rp2,5 Juta hingga Rp33 Juta lewat Pengesahan Perpres 19/2025

    PIKIRAN RAKYAT – Kepastian tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen ASN yang berada di bawah naungan pemerintah semakin saklek lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025.

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kini wajib menurunkan tunjangan tersebut tanpa kecuali. Demikian menurut Mendiktisaintek Brian Yuliarto, dalam taklimat media di kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Selasa, 15 April 2025.

    “Pada tanggal 27 Maret kemarin secara resmi telah ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang tunjangan kinerja di lingkungan Kemdiktisaintek,” kata dia.

    “Tunjangan kinerja ini diberikan sebagai pengakuan atas capaian reformasi birokrasi di kementerian ini serta juga nantinya adalah kinerja individu, ASN, dosen, maupun pegawai lainnya,” ujar Menteri Brian lagi.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa tunjangan kinerja ini bukan hanya sekadar tambahan pendapatan.

    Lebih dari itu, tukin ini adalah alat strategis untuk mendorong birokrasi agar lebih adaptif, produktif, dan fokus pada pencapaian hasil.

    “Tentunya ada tiga hal utama yang menjadi pertimbangan atau yang mendasari pemberian tunjangan kinerja ini. Pertama adalah untuk mendorong budaya kinerja dan profesionalisme ASN. Kedua, untuk menghapuskan berbagai honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya, dan yang ketiga adalah memacu percepatan reformasi birokrasi di seluruh instansi,” kata Rini.

    Rini menyatakan, tunjangan kinerja juga membawa tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kinerja dan mendukung reformasi birokrasi berkelanjutan.

    Ia juga menambahkan bahwa evaluasi dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk tunjangan kinerja bagi dosen ASN, akan dilakukan secara berkala.

    “Oleh karena itu kami berharap kebijakan tunjangan kinerja ini tentunya menjadi pemicu semangat untuk terus bekerja lebih baik, melayani lebih cepat, dan memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat,” ucap Menteri PANRB Rini Widyantini.

    Besaran Tukin per Kelas Jabatan

    Efektif sejak Januari 2025, berikut adalah rincian jumlah tukin (Tunjangan Kinerja) yang ditentukan berdasarkan kelas jabatan:

    Kelas Jabatan 1: Rp2.531.250 Kelas Jabatan 2: Rp2.708.250 Kelas Jabatan 3: Rp2.898.000 Kelas Jabatan 4: Rp2.985.000 Kelas Jabatan 5: Rp3.134.250 Kelas Jabatan 6: Rp3.510.400 Kelas Jabatan 7: Rp3.915.950 Kelas Jabatan 8: Rp4.595.150 Kelas Jabatan 9: Rp5.079.000 Kelas Jabatan 10: Rp5.979.200 Kelas Jabatan 11: Rp8.757.600 Kelas Jabatan 12: Rp9.896.000 Kelas Jabatan 13: Rp10.936.000 Kelas Jabatan 14: Rp17.064.000 Kelas Jabatan 15: Rp19.280.000 Kelas Jabatan 16: Rp27.577.500 Kelas Jabatan 17: Rp33.240.000. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ganjil Genap Jakarta 18 April 2025 Ditiadakan, Bertepatan Libur Nasional Wafat Yesus Kristus – Halaman all

    Ganjil Genap Jakarta 18 April 2025 Ditiadakan, Bertepatan Libur Nasional Wafat Yesus Kristus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ganjil genap Jakarta ditiadakan pada Jumat, 18 April 2025, karena bertepatan dengan libur Nasional Wafat Isa Almasih.

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta  menginformasikan peniadaan aturan ganjil genap Jakarta pada tanggal 18 April 2025 di 25 ruas jalan di Jakarta.

    Aturan ganjil genap Jakarta 18 April 2025 ditiadakan berkenaan dengan tanggal merah libur nasional Wafatnya Yesus Kristus atau Isa Almasih.

    “Sehubungan dengan peringatan Wafat Isa Almasih, ketentuan Sistem Ganjil Genap di 25 ruas jalan di Jakarta pada Jumat, 18 April 2025 DITIADAKAN,” tulis Instagram @dishubdkijakarta, dikutip Selasa (15/4/2025).

    Peniadaan aturan ganjil genap Jakarta pada momen libur nasional dan cuti bersama tersebut telah termaktub dalam Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 3.

    “Peniadaan ini sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 pasal 3 ayat 3 bahwa Sistem Ganjil Genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden,” lanjut Dishub DKI Jakarta.

    Bunyi Pergub DKI Jakarta tersebut yakni: 

    “Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan HARI LIBUR NASIONAL yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

    Selain itu, peniadaan Ganjil Genap Jakarta tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, nomor 1017 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2024 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Sementara itu, aturan ganjil genap untuk wilayah Jakarta akan kembali berlaku setelah tanggal merah tersebut dan libur akhir pekan (Sabtu-Minggu). 

    Artinya, masyarakat yang hendak berlibur menggunakan mobil pribadi untuk merayakan liburan, tetap harus memperhatikan pelat nomor kendaraan setelah tanggal merah dan libur akhir pekan.

    Pastikan gunakan kendaraan sesuai dengan tanggal dan plat nomor. 

    Ganjil genap di Jakarta berlaku pada pagi dan sore hari, yakni mulai pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB, di 25 jalan serta 28 gerbang tol dalam kota.

    Perlu diketahui bahwa pemerintah hanya menggelar ganjil genap Jakarta pada pagi dan sore hari. 

    Maka dengan demikian masyarakat masih bisa menggunakan mobil berpelat genap untuk beraktivitas di waktu-waktu tertentu.

    Jadwal Ganjil Genap Jakarta:

    Pagi : Pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB

    Sore : Pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

  • DAFTAR 25 Jalanan Jakarta Bebas Ganjil Genap Saat Peringatan Wafat Yesus Kristus pada Jumat 18 April

    DAFTAR 25 Jalanan Jakarta Bebas Ganjil Genap Saat Peringatan Wafat Yesus Kristus pada Jumat 18 April

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) meniadakan pembatasan kendaraan dengan mekanisme ganjil genap pada 18 April 2025 mendatang.

    Kebijakan ini diambil menyusul peringatan wafatnya Yesus Kristus yang dirayakan umat kristiani di hari tersebut.

    “Kebijakan ganjil genap tidak diberlakukan pada Jumat, 18 April 2025 karena Hari Libur Nasional dalam rangka memperingati Wafat Yesus Kristus,” ucap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Senin (14/4/2025).

    Syafrin menjelaskan, kebijakan ini diambil berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025.

    Serta Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 dimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (3) bahwa pembatasan kendaraan dengan mekanisme ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan dengan keputusan Presiden RI.

    Meski ganjil genap ditiadakan, Syafrin mengimbau masyarakat untuk tetap tertib dalam berkendara.

    “Tetap utamakan keselamatan di jalan dan berkendara dengan tertib agar perjalanan selalu selamat, aman, dan nyaman,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, pembatasan kendaraan dengan mekanisme ganjil genap ini diterapkan di 25 ruas jalan Jakarta.

    Berikut daftar 25 ruas jalan ganjil genap:

    1. Jalan MH Thamrin

    2. Jalan Jenderal Sudirman 

    3. Jalan Sisingamangaraja 

    4. Jalan Panglima Polim 

    5. Jalan Fatmawati-TB Simatupang mulai dari Simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan Simpang Jalan TB. Simatupang

    6. Jalan Tomang Raya 

    7. Jalan S Parman mulai dari Simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan Jalan Gatot Subroto

    8. Jalan Gatot Subroto

    9. Jalan MT Haryono 

    10. Jalan HR Rasuna Said 

    11. Jalan DI Panjaitan 

    12. Jalan Ahmad Yani mulai dari Simpang Jalan Bekasi Timur Raya sampai dengan Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan 

    13. Jalan Gunung Sahari 

    14. Jalan Pintu Besar Selatan 

    15. Jalan Gajah Mada 

    16. Jalan Hayam Wuruk

    17. Jalan Majapahit 

    18. Jalan Medan Merdeka Barat 

    19. Jalan Suryopranoto 

    20. Jalan Balikpapan

    21. Jalan Kyai Caringin 

    22. Jalan Pramuka 

    23. Jalan Salemba Raya sisi Barat, dan sisi Timur-Simpang Paseban-Simpang Diponegoro 

    24. Jalan Kramat Raya 

    25. Jalan Stasiun Senen

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat Nasional 10 April 2025

    Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat Nasional 10 April 2025

    Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan
    Sekolah Rakyat
    , yang dijadwalkan mulai pada tahun ajaran 2025-2026.
    Untuk itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (9/4/2025).
    Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di seluruh daerah di Indonesia.
    “Kami mendukung
    akselerasi Sekolah Rakyat
    dari sisi penyediaan guru, tenaga pendidik dan penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat,” ungkap Menteri Rini dalam siaran persnya, Kamis (10/4/2025).
    Menteri Rini menjelaskan, dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik serta kelembagaan dalam program Sekolah Rakyat.
    Menurut Menteri Rini, Kementerian PANRB mendukung Sekolah Rakyat dari aspek sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan.
    Dalam aspek SDM, lanjutnya, Kementerian PANRB memiliki tugas terkait mobilitas aparatur sipil negara (ASN) untuk pemenuhan guru dan tenaga pendidik yang dibutuhkan.
    Sementara itu, dalam dukungan kelembagaan, Kementerian PANRB akan menguatkan kelembagaan Sekolah Rakyat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.
    Pada kesempatan itu, Mensos Gus Ipul menyampaikan, hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
    Gus Ipul menyebutkan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.
    “Saya terima kasih Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri dan juga tim yang merespon dengan cepat apa yang harus kami kerjakan. Salah satu diantaranya adalah tentang kelembagaan Sekolah Rakyat ini,” kata Gus Ipul.
    “Kami tentu akan menindaklanjuti saran-saran semua ketentuan yang ada dalam rangka memantapkan kelembagaan ini,” ungkapnya.
    Menurut Gus lpul, Presiden Prabowo meminta agar program Sekolah Rakyati terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.
    Gus Ipul juga menekankan, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.
    “Kami tadi dapat banyak masukan bagaimana tata kelola yang harus kita bangun sejak awal sehingga pelaksanaan penyelenggaraan itu bisa diukur dengan baik, bisa diawasi dengan baik,” kata Gus Ipul
    “Lalu, disamping tata kelola kami berdiskusi tentang sumber daya manusia yang kita butuhkan, baik untuk guru maupun juga tenaga kependidikan yang lain,” tambahnya.
    Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
    Program tersebut juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tingkat kehadiran ASN Jakarta capai 93 persen di hari pertama kerja

    Tingkat kehadiran ASN Jakarta capai 93 persen di hari pertama kerja

    Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersalaman dengan para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka halalbihalal di Balaikota, Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA/Pemprov DKI Jakarta

    Tingkat kehadiran ASN Jakarta capai 93 persen di hari pertama kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 April 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 93,44 persen di hari pertama kerja, Selasa (8/4), setelah libur dan cuti bersama nasional dalam rangka perayaan Hari Nyepi dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, dalam keterangan resmi, Rabu mengatakan, sebanyak 5,15 persen ASN tidak hadir dengan keterangan sah, seperti cuti tahunan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit dan alasan sah lainnya.

    Sementara itu, 1,41 persen ASN tercatat tidak hadir tanpa keterangan. ASN yang tidak hadir tanpa keterangan sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

    “Prosesnya diawali dengan pemeriksaan oleh atasan langsung. Jika terbukti bersalah, pegawai tersebut akan dikenakan sanksi disiplin,” kata dia.

    Ia menegaskan, BKD DKI Jakarta terus memantau dan memastikan kehadiran pegawai agar pelayanan publik berjalan secara optimal. BKD juga menjamin tugas kedinasan dan pelayanan tetap berlangsung sebagaimana mestinya, karena setiap perangkat daerah bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing.

    “Kepatuhan terhadap peraturan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,” kata Chaidir.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberlakukan kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)Nomor 3 Tahun 2025. Merujuk surat edaran tersebut, WFA bagi ASN diperpanjang hingga 8 April 2025 dari semula 3–5 April 2025.

    Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta memperhatikan kelancaran, keamanan dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik pada masa hari libur nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

    Adapun libur Lebaran pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025 serta cuti bersama lebaran jatuh pada 2 hingga 7 April 2025.

    Sumber : Antara

  • Sekjen: Kegiatan di lingkungan Setjen MPR kembali normal usai lebaran

    Sekjen: Kegiatan di lingkungan Setjen MPR kembali normal usai lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah mengatakan, kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI kembali normal pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah, termasuk aktivitas para pimpinan MPR RI.

    “Kegiatan di MPR sudah normal. Pimpinan MPR juga sudah mulai beraktivitas,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Dia mengaku pihaknya tidak membuat pengumuman penerapan perpanjangan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) di lingkungan Setjen MPR RI.

    Untuk itu, Titi, sapaan karibnya, mengatakan tak ada sanksi yang diberlakukan bila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Setjen MPR RI yang mangkir pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 2025.

    Sebaliknya, lanjut dia, pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan atau keterangan dari ASN Setjen MPR yang tidak masuk pada hari pertama kerja usai libur lebaran ini.

    “Kami akan lihat dulu alasannya, dan karena ada perpanjangan WFA maka kami tidak memberikan sanksi,” kata dia.

    Kebijakan perpanjangan WFA sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    WFA bagi ASN awalnya berlaku pada tanggal 3—5 April 2025, kemudian diperpanjang hingga Selasa, 8 April 2025.

    Adapun libur lebaran jatuh pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025, serta cuti bersama lebaran jatuh pada 2 hingga 7 April 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ganjil Genap DKI Jakarta Kembali Berlaku Hari Ini – Halaman all

    Ganjil Genap DKI Jakarta Kembali Berlaku Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah sempat ditiadakan selama masa libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idulfitri 1446 H, kebijakan ganjil genap di wilayah DKI Jakarta resmi kembali diberlakukan mulai hari ini, Selasa, 8 April 2025.

    Sebelumnya, ganjil genap ditiadakan mulai 28 Maret hingga 7 April 2025, sebagai bentuk penyesuaian selama periode libur panjang Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1977 dan Hari Raya Idulfitri. 

    Hal ini dilakukan guna memberi kelonggaran mobilitas masyarakat yang melakukan mudik atau liburan.

    “Sehubungan dengan Libur dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1977 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah pada 28 Maret 2025 – 7 April 2025, ketentuan Ganjil Genap di Jakarta DITIADAKAN.” tulis akun Instagram @dishubdkijakarta, (27/3/2025).

    Ketentuan tersebut berdasarkan:

    Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 Tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2024 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025; dan
    Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3): Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan HARI LIBUR NASIONAL yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, secara resmi mengakhiri penerapan rekayasa lalu lintas One Way nasional yang berlaku dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, hingga KM 70 Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat pada Selasa, (8/4/2025).

    Kebijakan One Way ini sebelumnya telah diterapkan sejak Minggu, 6 April 2025 pukul 09.30 WIB. 

    Penghentian diberlakukan mulai pukul 08.30 WIB pada Selasa (8/4/2025), setelah kondisi lalu lintas di jalan tol dinilai sudah cukup lancar.

    “Dengan ini, saya selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, menyatakan bahwa pelaksanaan sistem One Way nasional dalam rangka pengamanan dan pelayanan arus balik Lebaran 2025 secara resmi saya tutup,” ucap Menhub Dudy dari Command Center PJR Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek.

    Ia menambahkan bahwa rekayasa One Way merupakan langkah strategis yang diambil guna mengurangi kepadatan kendaraan serta mempercepat perjalanan para pemudik.

    Menhub menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemudik, atas kepatuhan mereka terhadap arahan petugas serta kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan selama perjalanan. 

    Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada aspek layanan yang dirasa belum maksimal.

    Menhub menegaskan bahwa pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 akan dievaluasi secara menyeluruh guna menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan di tahun-tahun mendatang.

    “Kami berharap segala persiapan yang telah dilakukan bersama, termasuk kerja sama dengan pihak kepolisian, BUMN, Jasa Marga, Jasa Raharja, serta seluruh pemangku kepentingan, mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Bila masih terdapat kekurangan dalam layanan, kami mohon maaf dan akan melakukan peningkatan di masa mendatang,” ujar Menhub.

    (Tribunnews.com/Widya)

  • Hari pertama kerja, Wapres halalbihalal dengan staf Setwapres

    Hari pertama kerja, Wapres halalbihalal dengan staf Setwapres

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengawali hari pertama masuk kerja dengan halalbihalal bersama sejumlah pejabat dan seluruh pegawai Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.

    Wapres Gibran mulai berdiri sejak pukul 09.30 WIB di ruangan utama Istana Wapres untuk menyapa dan menyalami satu per satu jajaran pejabat serta staf Setwapres.

    Sekretariat Wakil Presiden, dalam siaran resminya di Jakarta, Selasa, menyebut acara halalbihalal itu berlangsung dalam suasana yang hangat, serta menunjukkan hubungan kekeluargaan yang harmonis di lingkungan Setwapres.

    Wapres Gibran, sebagaimana dinarasikan oleh siaran resmi yang sama, juga memanfaatkan kegiatan halalbihalal itu untuk mengajak seluruh jajaran Setwapres menjaga semangat, dan kebersamaan yang tumbuh selama bulan Ramadan.

    Wapres kemudian menekankan pentingnya untuk kembali fokus memberikan pelayanan terbaik dan mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara optimal.

    Karyawan swasta dan aparatur sipil negara (ASN) memulai hari pertama masuk kerja hari ini setelah libur lebaran pada Minggu (31/3), yang dilanjutkan cuti bersama pada 1–7 April 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dalam siaran resminya menjelaskan jajaran ASN diperkenankan untuk kerja dari mana saja (FWA) khusus untuk hari ini, tetapi harus mendapatkan izin dari instansi masing-masing.

    Terlepas dari itu, sebagian besar ASN mulai masuk kerja hari ini, dan mengikuti apel, yang kemudian dilanjutkan dengan halalbihalal sebagai tradisi kantor-kantor pemerintah selepas libur lebaran.

    Rini menekankan libur dan cuti bersama untuk Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri sudah cukup panjang sehingga dia berharap ASN dapat kembali bekerja dan memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat.

    Dia melanjutkan ASN yang tidak masuk kerja tanpa ada keterangan dapat diberikan sanksi oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Kemudian, untuk jam kerja ASN, Rini menyebut Peraturan Presiden Nomor 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi acuan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Jaktim tetap awasi WFA ASN usai libur Lebaran

    Pemkot Jaktim tetap awasi WFA ASN usai libur Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) tetap mengawasi kinerja bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) Aparatur Sipil Negara (ASN) usai libur Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Nanti kita tetap pantau, kita lihat dari absensi bisa terlihat langsung efektivitas dan persentase berapa yang WFA, izin sakit dan lain sebagainya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah usai Halalbihalal di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa.

    Iin menyebut, mulai Selasa ini ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Timur langsung mulai masuk dan bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat usai libur Lebaran.

    Pemkot Jaktim juga merencanakan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengetahui tingkat kehadiran pegawai di hari pertama masuk kerja pada Selasa ini.

    Menurut Iin, selama sebelas hari libur sejak Jumat (28/3) hingga Selasa ini seluruh ASN sudah seharusnya bisa mengatur waktu mudik bersama keluarga sehingga tidak ada perpanjangan untuk libur Lebaran.

    “Alhamdulillah hari ini, hari pertama kita kerja. Alhamdulillah kita disiplin pegawai yang tentu menjadi perhatian kita. Semua hadir pada pagi hari ini dan kita pastikan absensi 100 persen terpenuhi,” ujar Iin.

    Lebih lanjut, Iin menegaskan akan ada saksi tegas bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.

    Penegakan disiplin itu terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN terkait ketaatan terhadap hari dan jam kerja ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

    “Kalau melanggar pasti ada saksi karena hari masuk ini sudah ada ketentuannya, ketika tidak mengajukan WFA, mereka akan mendapatkan sanksi kalo tidak hadir di hari ini,” tegas Iin.

    ASN yang melanggar juga akan dimintai keterangan jika terbukti tidak masuk kerja melalui absensi secara daring.

    Adapun jumlah ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Timur berdasarkan data yang dihimpun terakhir di Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Timur pada 2022 sekitar 13 ribu lebih.

    “Makanya hari ini kita melaksanakan halalbihalal dulu, silaturahmi, saling maaf-maafan usai kemarin cuti bersama di Hari Raya Idul Fitri sekaligus menambah motivasi kerja lagi,” ucap Iin.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan kebijakan WFA sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2025.

    Merujuk surat edaran tersebut, WFA bagi ASN diperpanjang hingga 8 April 2025 dari semula 3–5 April 2025.

    Kebijakan itu untuk menjamin produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta memperhatikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik pada masa hari libur nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

    Adapun libur Lebaran jatuh pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025, serta cuti bersama Lebaran jatuh pada 2 hingga 7 April 2025.

    Pemerintah menilai penerapan kebijakan WFA di kalangan ASN pada masa mudik Lebaran 2025 pada 24–27 Maret 2025 cukup efektif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat mudik.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025