Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • DPR dan Kemendagri siapkan badan regulator BUMD

    DPR dan Kemendagri siapkan badan regulator BUMD

    Saat ini Komisi II DPR RI dan Pemerintah sedang menyiapkan kajian berupa naskah akademik tentang keberadaan Badan Regulator BUMD.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa saat ini DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menggodok rencana pembentukan Badan Regulator BUMD yang dapat menambah kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

    “Saat ini Komisi II DPR RI dan Pemerintah sedang menyiapkan kajian berupa naskah akademik tentang keberadaan Badan Regulator BUMD. Output-nya bisa saja perubahan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan pembentukan permendagri sebagai dasar tata kelola BUMD,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IV ini mengemukakan bahwa badan baru yang khusus mengurus BUMD di Indonesia akan berada di bawah struktur Kemendagri dengan jabatan setara eselon I dengan fokus untuk membereskan tata kelola BUMD di Indonesia.

    Menurut data BPS pada tahun 2023, terdapat 1.073 BUMD dengan total aset sekitar Rp1.459 triliun, total penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp230 triliun atau hanya di kisaran 3—5 persen kontribusi terhadap PAD.

    “Disparitasnya cukup tinggi,” kata Khozin.

    Wakil rakyat ini menyebutkan pemicu BUMD merugi cukup beragam, di antaranya soal tumpang tindih regulasi, persoalan aturan hukum yang berlaku, BUMD tidak operasional, akuntabilitas minim, serta intervensi politik.

    “Bisa dibayangkan, ada sekitar 100 BUMD yang tidak beroperasi atau merugi, tetapi tidak ada mekanisme secara formal tentang bagaimana membubarkan BUMD,” ujarnya.

    Secara teoritis akademik, kata dia, harus diterapkan prinsip good corporate governance (GCG) yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness.

    “BUMN dibina Kementerian BUMN, BUMD tidak memiliki satu lembaga pembina tunggal di tingkat pusat. Adanya disparitas kapasitas SDM antardaerah, rendahnya inovasi, ketiadaan evaluasi, dan laporan yang terstandardisasi,” katanya.

    Dengan pembentukan badan baru melalui ketersediaan regulasi BUMD, Khozin berharap dapat berkontribusi dalam pembangunan dengan meningkatkan kontribusi BUMD bagi PAD di daerah.

    “Upaya ini dapat menjawab persoalan defisit APBD di daerah-daerah,” harap wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini.

    Saat ini Komisi II DPR RI dan Kemendagri tengah membahas naskah akademik mengenai Badan Regulator BUMD dengan kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai dasar penataan BUMD di daerah.

    Selain itu, Komisi II mengundang sejumlah kepala daerah untuk menyampaikan kinerja BUMD sekaligus menggelar kunjungan spesifik di sejumlah daerah untuk mengetahui secara riil kinerja BUMD di daerah-daerah.

    Saat ini Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan KemenPAN RB terkait dengan penyiapan struktur, organisasi, dan tata kelola (SOTK) baru.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada Bebas Ganjil Genap Pekan Depan, Catat Tanggalnya!

    Ada Bebas Ganjil Genap Pekan Depan, Catat Tanggalnya!

    Jakarta

    Ada hari bebas ganjil genap di Jakarta pekan depan. Berikut ini hari bebas ganjil genap yang berlaku di Jakarta.

    Ganjil genap berlaku di sejumlah ruas jalanan Jakarta. Kebijakan ganjil genap berlaku setiap hari Senin-Jumat di 26 ruas jalan Jakarta, namun ada pengecualian di Hari Libur Nasional.

    Contohnya saat Hari Libur Nasional yang ditetapkan pada 12-13 Mei sehubungan dengan Hari Raya Waisak, ganjil genap tak berlaku. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama nomor 1017 tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2024 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024.

    Keputusan bersama itu juga didukung Pergub DKI Jakarta nomor 88 tahun 2019 pasal 3 ayat (3): Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

    “Sehubungan dengan perayaan Hari Raya Waisak pada 12-13 Mei 2025, ketentuan Ganjil Genap (Gage) di Jakarta DITIADAKAN,” demikian ditulis Instagram Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

    Sebagai informasi tambahan, Ganjil genap Jakarta berlaku pada Senin-Jumat. Untuk pagi hari berlaku dari pukul 06.00-10.00 WIB sedangkan di sore hari pada pukul 16.00-21.00 WIB.

    Ganjil genap Jakarta berlaku di 26 ruas jalan dengan rincian sebagai berikut.

    Jalur Ganjil Genap JakartaJl Pintu Besar SelatanJl Gajah MadaJl Hayam WurukJl MajapahitJl Medan merdeka BaratJl SuryopranotoJl BalikpapanJl Kyai CaringinJl PramukaJl Salemba Raya sisi BaratJl Salemba Raya sisi Timur-Simpang Paseban-Simpang DiponegoroJl Kramat RayaJl Stasiun SenenJl MH ThamrinJl Jenderal SudirmanJl SisingamangarajaJl Panglima PolimJl Fatmawati-TB SimatupangJl Tomang RayaJl S ParmanJl Gatot SubrotoJl MT HaryonoJl HR Rasuna SaidJl DI PanjaitanJl Ahmad YaniJl Gunung Sahari.

    Dengan adanya bebas hari ganjil genap, artinya kamu tak perlu khawatir penggunaan pelat nomor berapapun. Sebab, tak ada tilang yang bakal dikenakan selama bebas ganjil genap berlangsung.

    (dry/din)

  • Jakarta Bebas Ganjil-Genap pada 12-13 Mei
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Mei 2025

    Jakarta Bebas Ganjil-Genap pada 12-13 Mei Megapolitan 7 Mei 2025

    Jakarta Bebas Ganjil-Genap pada 12-13 Mei
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
    Jakarta
    mengumumkan bahwa sistem ganjil-genap (gage) tidak akan berlaku pada tanggal 12-13 Mei 2025, seiring dengan libur Hari Raya Waisak.
    “Gage tidak berlaku tanggal 12-13 (Mei 2025),” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Rabu (7/5/2025), dikutip dari
    Antara.
    Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa sistem gage tidak diterapkan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.
    Selain itu, kebijakan ini juga mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017, 2, dan 2 tahun 2024 mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025.
    Selama libur Waisak, ruas-ruas jalan utama Jakarta yang biasanya dikenakan sistem ganjil-genap akan bebas dari pembatasan pelat nomor.
    Sistem gage yang diterapkan di 25 titik strategis Jakarta bertujuan untuk mengendalikan kepadatan kendaraan pribadi, namun pada libur ini, warga Jakarta dan sekitarnya bisa menikmati perjalanan lebih bebas.
    Untuk diketahui, Pemberlakuan
    ganjil genap
    berlangsung dalam dua sesi waktu, yaitu pagi hingga siang pukul 06.00-10.00 WIB dan sore hingga malam pukul 16.00-20.00 WIB.
    Berikut jalan yang terdampak skema ganjil genap per wilayah:
    Jakarta Pusat
    Jakarta Selatan
    Jakarta Barat
    Jakarta Timur
    Jakarta Utara
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KemenPAN-RB & Tony Blair Institute Kolaborasi Dorong Transformasi Digital

    KemenPAN-RB & Tony Blair Institute Kolaborasi Dorong Transformasi Digital

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikannya sebagai Presiden telah menyampaikan urgensi transformasi digital pemerintah untuk layanan bantuan sosial atau subsidi agar tepat sasaran. Hal ini diwujudkan salah satunya melalui Instruksi Presiden No. 4/2025 yang mengatur tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kesuksesan DTSEN sendiri sangat didukung Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai enabler utama.

    Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Senior Director Government Innovation and AI Tony Blair Institute (TBI) Barbara Ubaldi mendalami lebih lanjut terkait pengembangan dan pemanfaatan Digital Public Infrastructure untuk mendukung tercapainya prioritas Pemerintah Indonesia. Hal itu diungkapkan olehnya saat bertemu dengan Tim TBI di Kantor Kementerian PAN-RB, Selasa (6/5/2025).

    “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kebutuhan pemanfaatan Digital Public Infrastructure yang terintegrasi akan mendorong efisiensi pelayanan pemerintah yang bebas korupsi serta memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

    Rini mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah memahami pentingnya Digital Public Infrastructure dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, inklusif, dan efisien. Upaya integrasi Digital Public Infrastructure dengan berbagai layanan publik prioritas yang terintegrasi ke dalam satu portal pun diatur melalui Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

    “Lanjutnya diuraikan, pemerintahan membutuhkan DPI sebagai enabler di era digital untuk mempercepat keterpaduan sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang menjadi hajat hidup orang banyak. DPI membangun dan mengelola platform strategis berdasarkan proses bisnis dengan cakupan identitas digital (digital ID), pertukaran data (data exchange), dan pembayaran digital (digital payment),” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Rini pun mengapresiasi peran TBI dalam mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia dan melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama strategis, khususnya dalam pengembangan layanan digital pemerintah terpadu, seperti yang telah dimulai melalui INApas, INAku, dan INAgov dengan mengadopsi global best practices. Kementerian PANRB juga terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut dalam penguatan interoperabilitas, tata kelola data, dan kebijakan digital.

    Sementara itu, Barbara Ubaldi menyampaikan Tony Blair Institute siap menyediakan dukungan strategis dalam memperkuat interoperabilitas layanan publik, tata kelola data, dan perumusan kebijakan pemerintah digital di Indonesia. Barbara mengamini bahwa interoperabilitas antar instansi pemerintah tentu merupakan sebuah ‘pekerjaan rumah’ yang memang tidak mudah.

    “Digital Public Infrastructure tidak bisa dilakukan hanya oleh satu institusi. Harus dilakukan secara kolaboratif. Karenanya kami (Tony Blair Institute) siap untuk melanjutkan dukungan berkelanjutan dalam transformasi digital pemerintah Indonesia,” tutup Barbara.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kabupaten Blora Raih Penghargaan Pelayanan Publik ‘Sangat Baik’ dari Kementerian PAN RB

    Kabupaten Blora Raih Penghargaan Pelayanan Publik ‘Sangat Baik’ dari Kementerian PAN RB

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemkab Blora kembali menorehkan prestasi nasional. Yakni, menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terkait penilaian penyelenggaraan pelayanan publik selama 2024. 

    Tidak tanggung-tanggung, penghargaan yang diraih kabupaten yang dikenal dengan budaya kerja SAMIN (Sederhana, Amanah, Mandiri, Ikhlas, dan Normatif)-nya ini, predikatnya “Sangat Baik”. 

    Dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,42 pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 dari Menpan RB.

    Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Dr. Otok Kuswandaru, mewakili Menteri PAN RB. Rini Widyantini, kepada Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, dalam forum Musrenbang RPJMD Jawa Tengah 2025-2030, Senin, (5/5/2025) siang.

    Ikut menyaksikan penyerahan penghargaan yang dilaksanakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

    Atas raihan penghargaan tersebut, Wakil Bupati, Sri Setyorini mewakili Bupati Arief Rohman mengucap syukur dan berterima kasih atas kerjasama seluruh stakeholder Pemkab Blora.

    “Saya mewakili Pak Bupati, alhamdulillah bisa hadir menerima penghargaan dari Kementerian PAN RB terkait penilaian pelayanan publik dengan hasil yang bagus. Blora dapat predikat sangat baik dengan indeks penilaian 4,42.”

    “Tentunya ini bukan hasil kerja Pak Bupati bersama saya saja. Tetapi ini hasil kerja keras seluruh tim, seluruh dinas instansi, seluruh stakeholder Pemerintah Kabupaten Blora. Utamanya yang menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Terimakasih untuk seluruh tim,” kata Wabup Sri Setyorini.

    Menurut Rini, penghargaan ini bukan tujuan akhir dalam pembangunan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Blora. 

    Melainkan pemacu dari Pemerintah Pusat yang akan dijadikan penyemangat untuk lebih aktif lagi dalam meningkatkan pelayanan.

    “Masih banyak yang bisa terus kita lakukan bersama untuk peningkatan pelayanan publik. Mari jadikan penghargaan ini menjadi penyemangat agar bisa lebih baik lagi, lebih responsif lagi, lebih cepat lagi dan lebih mudah lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang lebih sat set dan terukur.”

    “Tidak hanya pelayanan yang bersifat konvensional saja namun juga terus mendorong peningkatan pelayanan digital melalui berbagai program aplikasinya. Kami bersama Pak Bupati berkomitmen agar kedepan Blora semakin maju dan berkelanjutan,” tambah Wabup Sri Setyorini.

    Sementara itu, Bupati Arief Rohman, mengaku senang dan akan terus mendorong peningkatan pelayanan publik dengan inovasi daerah.

    “Pelayanan publik harus terus ditingkatkan untuk masyarakat umum dengan berbagi inovasi. Apalagi kemajuan teknologi informasi begitu cepat berjalan, sehingga inovasi untuk pelayanan juga harus terus dilakukan.”

    “Kami berharap penilaian pelayanan publik tahun 2025 ini nanti bisa lebih baik lagi hasilnya. Kami mohon sinerginya dari seluruh stakeholder Pemkab Blora. Kita optimis Blora pasti bisa lebih meningkat,” paparnya.(Iqs)

     

  • Long Weekend Mei 2025 dan Daftar Tanggal Merahnya – Halaman all

    Long Weekend Mei 2025 dan Daftar Tanggal Merahnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Memasuki bulan Mei 2025, kita disambut oleh momentum spesial Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Kamis, 1 Mei.

    Bulan ini juga menawarkan beberapa long weekend yang bisa dimanfaatkan untuk berlibur atau sekadar rehat dari rutinitas harian.

    Dalam artikel ini, kita akan membahas long weekend yang ada di bulan Mei 2025, bersama dengan informasi libur nasional dan cuti bersama yang relevan.

    Yuk, simak!

    Apa Saja Long Weekend di Bulan Mei 2025?

    Berikut adalah daftar long weekend yang bisa kamu tandai di kalender:

    1. Long Weekend Pertama: Kamis – Minggu, 1 – 4 Mei 2025

    Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025 memberi kesempatan untuk menikmati long weekend.

    Setelah itu, kamu bisa mengambil cuti di hari Jumat dan menikmati waktu bersama keluarga atau merencanakan liburan singkat.

    2. Long Weekend Kedua: Sabtu – Selasa, 10 – 13 Mei 2025

    Kedua long weekend ini dimulai dengan Hari Raya Waisak pada 12 Mei (Senin) dan diikuti dengan cuti bersama pada 13 Mei (Selasa).

    Ini adalah kesempatan sempurna untuk merencanakan liburan akhir pekan yang lebih panjang.

    3. Long Weekend Ketiga: Kamis – Minggu, 29 Mei – 1 Juni 2025

    Kenaikan Yesus Kristus pada 29 Mei (Kamis) adalah hari libur nasional.

    Jika kamu mengambil cuti pada hari Jumat, maka kamu memiliki kesempatan untuk menikmati long weekend dari Kamis hingga Minggu.

    Berapa Banyak Hari Libur Nasional di Tahun 2025?

    Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama untuk tahun 2025.

    Dengan demikian, total hari libur yang ada adalah 27 tanggal merah sepanjang tahun ini.

    Hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh beberapa menteri terkait.

    Apa Saja Hari Libur Nasional Lainnya di 2025?
    Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Mei 2025:

    1 Mei (Kamis) Hari Buruh Internasional (Hari libur nasional)
    12 Mei (Senin) Hari Raya Waisak 2569 BE (Hari libur nasional)
    13 Mei (Selasa) Hari Raya Waisak 2569 BE (Cuti Bersama)
    29 Mei (Kamis) Kenaikan Yesus Kristus (Hari libur nasional)
    30 Mei (Jumat) Kenaikan Yesus Kristus (Cuti Bersama)

    Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama di tahun 2025.

    Sehingga, total ada 27 tanggal merah selama tahun 2025.

    Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Berikut adalah daftar hari libur nasional tahun 2025:

    1 Januari (Rabu) Tahun Baru 2025 Masehi
    27 Januari (Senin) Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.
    29 Januari (Rabu) Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    29 Maret (Sabtu) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    31 Maret-1 April (Senin-Selasa) Idulfitri 1446 Hijriah
    18 April (Jumat) Wafat Yesus Kristus
    20 April (Minggu) Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    1 Mei (Kamis) Hari Buruh Internasional
    12 Mei (Senin) Hari Raya Waisak 2569 BE
    29 Mei (Kamis) Kenaikan Yesus Kristus
    1 Juni (Minggu) Hari Lahir Pancasila
    6 Juni (Jumat) Iduladha 1446 Hijriah
    27 Juni (Jumat) 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
    17 Agustus (Minggu) Proklamasi Kemerdekaan
    5 September (Jumat) Maulid Nabi Muhammad saw.
    25 Desember (Kamis) Kelahiran Yesus Kristus

    Berikut adalah daftar hari cuti bersama tahun 2025:

    28 Januari (Selasa)  Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    28 Maret (Jumat) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin) Idulfitri 1446 Hijriah
    13 Mei (Selasa) Hari Raya Waisak 2569 BE
    30 Mei (Jumat) Kenaikan Yesus Kristus
    9 Juni  (Senin) Idul Adha 1446 Hijriah
    26 Desember (Jumat) Kelahiran Yesus Kristus

    Dengan perencanaan yang baik, bulan Mei 2025 bisa menjadi momen yang tepat untuk bersantai dan menikmati liburan panjang bersama orang-orang tercinta.

    Jangan lupa untuk menandai tanggal-tanggal penting ini di kalender kamu!

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

    Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

    Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi Yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti

    Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih capaian positif dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di 2025.

    Bahkan indeks RB kota tersebut dinobatkan menjadi yang terbaik di wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk kategori kabupaten/kota.

    Penghargaan atas capaian tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini kepada Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian Rapat Kordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. 

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan bahwa secara berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi harus memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat.

    Reformasi Birokrasi, menurut Rini, tidak hanya bersifat prosedural, melainkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. 

    “Reformasi Birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural saja tapi harus benar-benar menghasilkan dampak kepada masyarakat, dan kami ucapkan selamat kepada provinsi, kabupaten dan kota yang telah meraih penghargaan pada tahun ini, semoga terus bergerak untuk memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Rini melalui keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Percepatan Pelayanan ke Warga

    Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyatakan penilaian Indeks Capaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menyasar berbagai entitas. 

    Hal itu meliputi Indeks SPBE, Sistem Merit, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pengadaan Barang dan Jasa, Zona Integritas Lolos WBK, SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP. 

    “Astungkara, kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan capaian indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar yang meningkat sebesar 7,22 poin dengan nilai 92,75 dan masuk dalam kategori A,” kata Kadek.

    Penghargaan ini, kata Kadek, menjadi motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arya Wibawa.

    Pemkot Denpasar akan terus fokus dalam merealisasikan program-program pro rakyat dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. 

    Salah satunya adalah percepatan pelayanan adminitrasi kependudukan, perijinan serta bernagai pelayanan yang terintegrasi di Mall Pelayanan Publik Sewakadarma. 

    “Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan merealisasikan program-program pro rakyat sesuai dengan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara,” ujarnya.

    Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto serta pejabat utama Kementerian PANRB. 

    Tampak pula beberapa kepala daerah peraih penghargaan, diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi serta undangan lainya. 

    Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa turut didampingi Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Wayan Sudiana, Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi.

  • Peringati Hari Buruh, Ganjil Genap Jakarta Tak Berlaku Hari Ini – Halaman all

    Peringati Hari Buruh, Ganjil Genap Jakarta Tak Berlaku Hari Ini – Halaman all

    Sistem ganjil genap di DKI Jakarta ditiadakan pada hari ini, Kamis, 1 Mei 2025. Hal itu sehubungan dengan peringatan Hari Buruh.

    Tayang: Kamis, 1 Mei 2025 07:32 WIB

    Tangkap Layar Akun Instagram @dishubdkijakarta

    GANJIL GENAP – Tangkap Layar Akun Instagram @dishubdkijakarta yang diambil pada Jumat (25/4/2025). Peringati Hari Buruh, Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan 1 Mei 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Sistem ganjil genap di DKI Jakarta ditiadakan pada hari ini, Kamis, 1 Mei 2025.

    Hal itu sehubungan dengan peringatan Hari Buruh.

    “Sehubungan dengan diperingatinya Hari Buruh pada 1 Mei 2025, Ketentuan Ganjil Genap (Gage) di Jakarta DITIADAKAN..” tulis akun Instagram @dishubdkijakarta, (25/4/2025).

    Peniadaan ganjil genap tersebut berdasarkan:

    Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025; dan
    Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3): Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan HARI LIBUR NASIONAL yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

    Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas.

    Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025

    Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama di tahun 2025.

    Sehingga, total ada 27 tanggal merah selama tahun 2025.

    Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Berikut adalah daftar hari libur nasional tahun 2025:

    1 Januari (Rabu) Tahun Baru 2025 Masehi
    27 Januari (Senin) Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.
    29 Januari (Rabu) Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    29 Maret (Sabtu) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    31 Maret-1 April (Senin-Selasa) Idulfitri 1446 Hijriah
    18 April (Jumat) Wafat Yesus Kristus
    20 April (Minggu) Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    1 Mei (Kamis) Hari Buruh Internasional
    12 Mei (Senin) Hari Raya Waisak 2569 BE
    29 Mei (Kamis) Kenaikan Yesus Kristus
    1 Juni (Minggu) Hari Lahir Pancasila
    6 Juni (Jumat) Iduladha 1446 Hijriah
    27 Juni (Jumat) 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
    17 Agustus (Minggu) Proklamasi Kemerdekaan
    5 September (Jumat) Maulid Nabi Muhammad saw.
    25 Desember (Kamis) Kelahiran Yesus Kristus

    Berikut adalah daftar hari cuti bersama tahun 2025:

    28 Januari (Selasa)  Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    28 Maret (Jumat) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin) Idulfitri 1446 Hijriah
    13 Mei (Selasa) Hari Raya Waisak 2569 BE
    30 Mei (Jumat) Kenaikan Yesus Kristus
    9 Juni  (Senin) Idul Adha 1446 Hijriah
    26 Desember (Jumat) Kelahiran Yesus Kristus

    (Tribunnews.com/Widya)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Menteri PANRB Buka-bukaan Kinerja PNS Usai Evaluasi Birokrasi

    Menteri PANRB Buka-bukaan Kinerja PNS Usai Evaluasi Birokrasi

    Jakarta

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini buka-bukaan tentang kinerja ASN atau Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK).

    Kinerja ini berdasarkan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB) periode 2020-2024 di instansi pemerintahan.

    Rini mengatakan, secara nasional yang paling banyak mendapat sorotan adalah terkait masalah pelayanan publik. Menurutnya, masih banyak instansi pemerintah yang mempunyai indeks pelayanan publik yang rendah, begitu pula dengan tata kelolanya.

    Adapun implementasi RB sendiri saat ini juga dikaitkan dengan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Selaras dengan itu, Kementerian PANRB juga menemukan banyak masalah terkait konflik kepentingan (conflict of interest).

    “Jadi semua program-program RB kita kaitkan dengan itu. Bahkan, kami melihat bahwa masih ada banyak masalah kaitannya dengan conflict of interest,” kata Rini, ditemui usai acara Rapat Koordinasi Kebijakan PANRB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Rini mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) Nomor 17 tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Aturan ini menjadi dasar bagi para pejabat pemerintah untuk menghindari konflik kepentingan. Harapannya, perbaikan bisa dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029 mendatang.

    Usut Pemda Angkat PPPK di Luar Jadwal

    Rini juga menyampaikan respons tentang sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang ketahuan melakukan aksi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di luar jadwal. Padahal proses seleksi⁠ Honorer Kategori 1 (K1) dan Honorer Kategori 2 (K2) telah selesai.

    Rini mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan pengecekan terhadap para pegawai non-ASN atau honorer ini. Sebab, seharusnya pemda memasukan daftar orang tersebut ke dalam data BKN untuk mengangkatnya ke PPPK.

    “Seharusnya pemda memasukkan orang itu ke dalam data BKN sebagai yang harus masuk ke PPPK. Saya nggak bisa berspekulasi apakah ini karena memang pemdanya nggak masukkan data ke BKN atau bagaimana,” kata dia.

    Di samping itu, Rini juga akan berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyangkut persoalan sanksi. Sebab, sanksi pemda berada di bawah kewenangan Kemendagri berdasarkan pada Undang-Undang (UU).

    Selain itu, di Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 20 Tahun 2023 atau UU ASN juga diatur tentang sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang melakukan pelanggaran, termasuk terkait perekrutan pegawai non-ASN.

    Selamatkan Potensi Kebocoran Rp 128,5 Triliun

    Di sisi lain, Rini turut melaporkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mampu mencegah potensi pemborosan APBN dan APBD hingga Rp 128,5 triliun dalam periode 2023 dan 2024. Hal ini tidak terlepas dari program RB yang sudah terkonsolidasi dalam kegiatan Stranas PK.

    “Indeks RB dalam 2 tahun terakhir penerapan SAKIP kita sudah berhasil mencegah potensi pemborosan APBN dan APBD mencapai Rp 128,5 triliun,” kata Rini, dalam paparannya di acara Rakor tersebut.

    Dalam pelaksanaannya, ada manajemen kinerja dari mulai perencanaan dan pemantauan secara lebih terarah, hingga evaluasi yang lebih profesional dan akuntabel. Selain itu, Kementerian PANRB juga mencatat, total ada sebanyak 2.624 unit percontohan pelayanan prima dan anti-korupsi, termasuk pada sektor penegakan hukum.

    Rini menambahkan, integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pembentukan 272 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan 91 MPP digital. Kementerian PANRB juga melakukan perbaikan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sudah mencapai 91% di kementerian.

    Kementerian/Lembaga (KL) memiliki rata-rata indeks RB sebesar 82,98 atau naik 6,17 poin. Lalu pemerintah Provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4,92 poin, sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10,14 poin dari tahun sebelumnya.

    Kementerian PANRB juga akan segera memulai proses penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045. GDRBN 2025-2045 dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan visi birokrasi kelas dunia. Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif.

    (shc/hns)

  • Menteri PANRB: 2 Tahun Terapkan SAKIP, Negara Bisa Menghemat Anggaran hingga Rp128,5 Triliun – Halaman all

    Menteri PANRB: 2 Tahun Terapkan SAKIP, Negara Bisa Menghemat Anggaran hingga Rp128,5 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa selama dua tahun penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), negara berhasil menghemat anggaran hingga Rp128,5 triliun dari APBN dan APBD.

    Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, Rabu (30/4/2025).

    “Dalam dua tahun terakhir, penerapan SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan dana APBN dan APBD sekitar lebih kurang Rp128,5 triliun,” ujar Rini.

    Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi saat ini tak lagi sekadar urusan administratif, melainkan berdampak nyata terhadap efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Reformasi Berdampak Langsung bagi Masyarakat

    Menurut Rini, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi bukan sekadar pencapaian indikator atau laporan kinerja yang baik, tetapi bagaimana masyarakat merasakan langsung manfaatnya—mulai dari layanan yang lebih cepat, hingga program yang tepat sasaran.

    “Seperti yang ditekankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural saja. Harus berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

    Visi Birokrasi Kelas Dunia 2045

    Dalam kesempatan itu, Rini juga menyinggung rancangan besar (grand design) reformasi birokrasi nasional untuk periode 2025-2045.

    Desain tersebut disiapkan untuk mengarahkan Indonesia menuju birokrasi kelas dunia, dengan menekankan pada transformasi digital, tata kelola yang adaptif, serta kolaborasi lintas sektor yang inklusif dan berorientasi pada manusia.

    “Kita akan rancang reformasi birokrasi 2025-2045 selaras dengan visi birokrasi kelas dunia: adaptif, digital, kolaboratif, dan inklusif,” katanya.