Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpan RB

  • Menteri PANRB: Transformasi digital untuk layanan publik inklusif

    Menteri PANRB: Transformasi digital untuk layanan publik inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi digital bertujuan membangun layanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai kebutuhan, bukan sekadar soal aplikasi.

    “Orang sering bicara kalau transformasi digital yang ditanya aplikasinya mana, padahal kita bukan sekadar berbicara aplikasi,” katanya dalam Rakornas Informasi Geospasial 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa pemerintah digital dan informasi geospasial merupakan poros yang menyatukan arah pembangunan agar terjadi percepatan, ketepatan sasaran, serta efisien.

    Sebagai salah satu amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2025, transformasi tata kelola menekankan komponen upaya transformasi digital pemerintah.

    Menurut dia, transformasi digital pemerintah bukan sekedar aplikasi atau layanan online saja, tetapi juga pekerjaan besar yang mencakup integrasi sistem, tata kelola, infrastruktur, hingga budaya organisasi.

    Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan use case atau layanan strategis yang perlu didukung data geospasial dan statistik sebagai fondasi.

    Lebih lanjut, dia turut menekankan transformasi digital pemerintah bukan tujuan akhir, tetapi salah satu strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Dua sasaran program utama ini yang berkaitan dengan penguatan regulasi dan tata kelola hingga relevansi kompetisi aparatur sipil negara (ASN), harus dibarengi dengan perbaikan bagaimana informasi geospasial dapat mendukung pemerataan infrastruktur, mitigasi bencana, hingga bantuan sosial (bansos)

    “Pada akhir 2045 itu bukan soal gedung megah ibu-ibu kota, tapi tentang apakah anak di pelosok Papua itu mendapatkan layanan yang adil sebagaimana anak-anak yang ada di Jakarta,” ungkap Rini.

    Menteri PAN-RB menegaskan transformasi digital pemerintah membutuhkan fondasi kuat, yakni peta yang menyatu, data saling terhubung, dan keputusan tepat sasaran.

    Transformasi digital tak lagi hanya soal efisiensi prosedur atau digitalisasi layanan organisasi, tetapi tata kelola digital, terbuka, dan presisi, yang menurut birokrasi akan menciptakan nilai nyata untuk menghadirkan keadilan.

    Pendekatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE/e-Government) dinilai penting untuk menjadi fondasi, tapi perlu melangkah lebih jauh ke model pemerintahan digital yang lebih fokus terhadap dampak, kolaborasi lintas sektor, dan layanan berbasis kebutuhan masyarakat.

    “Di sinilah pentingnya peran informasi geospasial karena memberikan dimensi, tempat, lokasi, dan dimana kita akan memberikan kebijakan, supaya kebijakan itu menjadi lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau kepada mereka yang membutuhkan. Karena pada akhirnya, pemerintah itu bukan sekedar mesin administrasi tetapi sebagai penyambung harapan dan penggerak keadilan,” ucap Menteri PANRB.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHCBS 2025, "Amunisi" Siapkan SDM Indonesia untuk Perubahan Global Megapolitan 12 Juli 2025

    IHCBS 2025, "Amunisi" Siapkan SDM Indonesia untuk Perubahan Global Megapolitan 12 Juli 2025

    IHCBS 2025, “Amunisi” Siapkan SDM Indonesia untuk Perubahan Global
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gelaran Indonesia Human Capital & Beyond Summit (
    IHCBS
    ) akan kembali hadir di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Pagedangan, Kabupaten Tangerang.
    Mengusung tema ”
    Future-Ready Workforce: Strategies for Indonesia’s Economic Transformation
    “, acara tersebut bakal berlangsung pada 2-3 September 2025.
    Project Director IHCBS Adhi Nugroho mengatakan, tema ini diambil karena pihaknya memandang peringkat pertumbuhan ekonomi Indonesia agak di bawah sebagai negara berkembang.
    Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, berkarakter, hingga berjiwa pemimpin.
    “Termasuk hingga bagaimana manusia ini bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya saat ini kan lagi marak mengenai Artificial Intelligence (AI), digital, dan sebagainya,” kata Adhi saat kepada
    Kompas.com
    di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (12/7/2025).
    Chairman Steering Committee Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), Yunus Triyonggo, menegaskan bahwa IHCBS ini bukan acara biasa.
    Sebab,
    event
    ini akan memberikan intervensi terhadap pemerintah melalui hadirnya diskusi dan berbagai pengalaman dalam IHCBS.
    “Kita bikin
    road map
    , kita bikin
    blueprint.
    Contohnya bagaimana kita menggalakkan
    apprentice,
    pemagangan untuk para pencari kerja, untuk siswa SMK, hingga politeknik,” ujar dia.
    Dengan demikian,
    IHCBS 2025
    akan menghadirkan pemimpin dari berbagai sektor, pemerintah, akademisi, dan praktisi, yang berjumlah 80 narasumber untuk membahas arah pengembangan SDM agar Indonesia siap menghadapi
    perubahan global
    .
    Salah satu sorotan utama adalah sesi internasional bersama Prof. Lynda Gratton dari London Business School, yang dikenal sebagai pemikir terkemuka SDM dunia.
    Selain itu, mereka yang sudah mengonfirmasi kehadirannya adalah Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno; dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) saat ini adalah Rini Widyantini.
    Ada juga Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, juga turut mengonfirmasi kehadirannya dalam perhelatan tersebut.
    “Semangat dari
    event
    ini adalah kita bisa melakukan perubahan, dalam arti perubahan itu terkait dengan semangat dan mental bangsa Indonesia supaya bisa berakselerasi untuk maju,” ucap Yunus.
    “Sehingga akhirnya yang kita sebut dengan transformasi ekonomi Indonesia ini bisa bergerak agak lebih cepat lagi,” tambah dia.
    Terlepas dari hal tersebut, IHCBS 2025 menyasar
    Human Resources (HR) leader
    hingga pemimpin bisnis.
    Bagi audiens yang ingin mengikuti IHBCS 2025 bisa mengakses melalui
    www.qubisa.com/ihcbs
    .
    Acara ini digagas oleh GML, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), QuBisa, dan Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MenPANRB tegaskan fokus pada transformasi untuk melayani negeri

    MenPANRB tegaskan fokus pada transformasi untuk melayani negeri

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. (ANTARA/HO-KemenPANRB)

    MenPANRB tegaskan fokus pada transformasi untuk melayani negeri
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan instansi yang dipimpinnya akan terus menjadi motor penggerak transformasi birokrasi digital, peningkatan kapasitas ASN, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang cepat dan berintegritas.

    Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan kinerja Kementerian PANRB tahun 2025 dan rencana kerja tahun depan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu.

    “Sepanjang tahun 2025, Kementerian PANRB fokus melaksanakan sejumlah program prioritas, antara lain penataan kelembagaan, penyusunan arah reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Rini menjelaskan pada 2026, Kementerian PANRB akan fokus pada pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi (RB) tahap I yakni penguatan akuntabilitas kinerja, transformasi manajemen ASN berbasis talenta, layanan publik omnichannel, reformasi proses bisnis pemerintahan yang agile dan kolaboratif, serta transformasi digital untuk memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden.

    Pada penerapan roadmap RB tahap I akan dilakukan integrasi kebijakan evaluasi RB dengan kementerian/lembaga serta penerapan RB di level desa. Di tahun yang akan datang, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) harapannya juga sudah bisa mulai diimplementasikan.

    SAKP merupakan inisiatif untuk menyelaraskan kinerja instansi pemerintah, dari yang semula bersifat instansional menjadi kinerja bersama.

    “Perubahan ini mendorong setiap Kementerian/Lembaga bergerak secara sinergis untuk mencapai _outcome_ bersama, yaitu Target Prioritas Pembangunan Nasional,” ungkap Rini.

    Terkait transformasi manajemen ASN, Kementerian PANRB akan melakukan penguatan digitalisasi manajemen ASN, penerapan manajemen talenta, dan penguatan manajemen ASN berbasis meritokrasi atau sistem merit.

    Tidak hanya itu, pada 2026 peran Kementerian PANRB dalam penerapan transformasi digital pemerintah juga akan diperkuat.

    Transformasi Digital Pemerintah bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi merupakan perubahan menyeluruh yang mencakup transformasi tata kelola (proses bisnis, SDM, kelembagaan, dan budaya), pemanfaatan teknologi (aplikasi dan infrastruktur), penggunaan data, serta penerapan keamanan digital untuk menghasilkan layanan publik yang optimal dan berorientasi pada pengguna.

    Kementerian PANRB akan mendorong perluasan interoperabilitas data dan integrasi layanan digital yang didukung Digital Public Infrastructure (DPI). Pengembangan layanan digital juga akan dilakukan dengan fokus pada _use case_ prioritas Presiden.

    “Melalui fondasi Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment, pemerintah membangun ekosistem digital yang terintegrasi untuk mempercepat pelayanan yang inklusif, cepat, dan aman, seperti dalam _use case_ Perlindungan Sosial (Perlinsos),” tuturnya.

    Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan apresiasinya pada kinerja yang telah dilakukan Kementerian PANRB selama ini. Ia berharap kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan serta kolaborasi erat dengan DPR RI juga terus diperkuat guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

    “Komisi II DPR RI akan memberikan dukungan pada semua mitra kerja kami baik Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, maupun Ombudsman untuk dapat memberikan kinerja terbaiknya melaksanakan tugas yang bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • MenPANRB pastikan Sekolah Rakyat berkelanjutan dan profesional

    MenPANRB pastikan Sekolah Rakyat berkelanjutan dan profesional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan Kementeriannya akan mengawal program Sekolah Rakyat agar bisa berjalan secara berkelanjutan dan profesional demi keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mengakses pendidikan berkualitas.

    “Peran Kementerian PANRB ini harus dilaksanakan dengan baik untuk mendukung operasional sekolah rakyat agar benar-benar bisa dijalankan secara berkelanjutan dan profesional,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Tingkat Menteri terkait pembahasan Inpres No.8/2025 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Jakarta, Selasa (8/7).

    Dukungan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yaitu turut mengambil peran dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru pada Sekolah Rakyat.

    Rini menyampaikan pada Inpres tersebut telah ditetapkan peran dan tanggung jawab lintas kementerian, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PANRB, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama.

    Kementerian PANRB berperan sebagai instansi pendukung dalam dua hal, yaitu pada aspek kelembagaan dan SDM melalui penguatan organisasi yang dikoordinasikan Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kemensos serta fasilitasi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan.

    Menurutnya, sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, bersama dengan Balai Diklat dan Politeknik Kesejahteraan Sosial yang sudah ada saat ini.

    “Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Kementerian Sosial yang sudah memiliki jalur operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM secara fungsional,” jelasnya.

    Sebagai penguatan kelembagaan, Sekolah Rakyat dirancang mengacu pada Permendikbud No. 6/2019, dengan mempertimbangkan lokasi dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.

    “Sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 8/2025, saat ini telah diusulkan 200 Sekolah Rakyat dengan jenjang Pendidikan SMP, SMA, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi,” kata Rini.

    Sementara itu untuk pemenuhan kebutuhan guru, Kementerian PANRB bersama Kemendikdasmen berkolaborasi dalam pemenuhan Kebutuhan Guru pada Sekolah Rakyat.

    “Dengan demikian, peran Kementerian PANRB tidak hanya menfasilitasi pemenuhan guru, tetapi juga mengawal proses seleksi yang adil, terukur, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi. Ini penting agar sekolah rakyat tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi juga memiliki guru yang kompeten dan sesuai kebutuhan lapangan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PANRB Pamer Digital Birokrasi RI, Posisi 64 di Dunia

    Menteri PANRB Pamer Digital Birokrasi RI, Posisi 64 di Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki kemajuan digital kepemerintahan yang progresif di dunia.

    Hal ini tercermin dari indeks UN E-GDI Indonesia yang meningkat pesat dari 116 pada 2016 menjadi 64 pada 2024.

    “Indonesia sebagai kemajuan digital (urusan pemerintahan) yang progresif di dunia,” ujar Rini saat Raker dan RDP bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI pada Rabu (9/7/2025).

    UN E-GDI sendiri merupakan indeks yang mengukur pengembangan E-Government yang dibuat oleh PBB untuk mencerminkan bagaimana suatu negara menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan inklusi warganya.

    Selain itu, Rini juga mengatakan bahwa indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) juga naik peringkat.

    “Indeks SPBE semakin meningkat dari 1,98 pada tahun 2028 jadi 3,12 tahun 2024,” katanya.

    Rini mengatakan bahwa 2024 merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan transformasi digital pemerintah.

    Transformasi tersebut adalah pengenalan Digital Public Infrastruktur, Digital ID Data Exchange, dan Digital Payment.

    Selain itu juga ada pendirian dan peluncuran INA Digital yang merupakan tim penyelenggara keterpaduan layanan digital nasional yang fokus pada layanan digital prioritas pemerintah.

    (ras/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kementerian PANRB Minta Tambah Anggaran Rp314 M di 2026, Jadi Rp522 M!

    Kementerian PANRB Minta Tambah Anggaran Rp314 M di 2026, Jadi Rp522 M!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengusulkan pagu tambahan untuk belanja 2026.

    Hal tersebut disampaikan Rini saat Raker dan RDP bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI pada Rabu (9/7/2025).

    Berdasarkan pemaparan Rini, pagu indikatif 2026, Kementerian PANRB adalah senilai Rp208,16 miliar dengan rincian untuk program dukungan manajemen senilai Rp166,66 miliar dan program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN senilai Rp41,5 miliar.

    ” Alokasi pagu indikatif tersebut tentunya belum mengakomodir kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program-program nasional ketujuh dalam RKP 2026,” ucap Rinni dalam rapat tersebut.

    Oleh karena itu, KemenPANRB mengusulkan penambahan anggaran 2026 sebanyak 314,75 triliun.

    Usulan penambahan pagu tersebut untuk menambah program dukungan manajemen sebanyak Rp162,15 miliar dan program dukungan teknis sebesar Rp152,6 miliar.

    Sehingga total kebutuhan anggaran dari KemenPANRB adalah Rp522,9 miliar pada 2026.

    (ras/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • MenPANRB Desak Tuntaskan Pengangkatan Honorer Jadi PPPK di Oktober

    MenPANRB Desak Tuntaskan Pengangkatan Honorer Jadi PPPK di Oktober

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menegaskan kepada Pemerintah Daerah bahwa waktu untuk menyelesaikan administrasi honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tinggal 3 bulan lagi.

    “Kita tunggu sampai Oktober, ini di BKN masih terus mendorong para instansi pemerintah untuk kejera menyelesaikan,” kata Rini di Balai Kota Surabaya, dilansir Detikcom, dikutip Senin (7/7/2025).

    “Karena tanggal akhir Oktober itu adalah memang janji pemerintah untuk kita bisa selesaikan secara administratif. Mudah-mudahan segera bisa diselesaikan,” tambahnya.

    Rini mengatakan, pekerja honorer naik menjadi PPPK sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Oleh karena itu ia mengingatkan pemda untuk menyelesaikan administrasi pengangkatan.

    “Honorer kan sudah jelas Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk diselesaikan kemarin ya di formasi tahun 2024 maka pemerintah daerah tidak diperbolehkan lagi untuk mengangkat honorer,” jelasnya.

    Di lain sisi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan tidak ada tenaga honorer di Pemkot Surabaya. Sebab, semua honorer sudah diangkat menjadi PPPK.

    “Honorer Sudah nggak ada. Nggak ada Surabaya. Surabaya tidak ada honorer sejak lama,” kata Eri.

    Eri mengatakan, bagi pegawai non ASN dan bukan PPPK statusnya bukan lagi honorer. Melainkan dimasukkan dalam belanja barang dan jasa.

    “Kalau honorer itu adalah masuk belanja pegawai, itu honorer. Tapi kalau ada pengadaan barang jasa, itu kan ada barang. Ada tenaga kerja. Terus ada petugas sapu dan macam-macam tadi,” pungkasnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • MenPANRB buka pameran fotografi guna merayakan kekuatan visual

    MenPANRB buka pameran fotografi guna merayakan kekuatan visual

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini resmi membuka pameran fotografi The Colours of Art bersama SK-ART & Friends. (ANTARA/HO-KemenPANRB)

    MenPANRB buka pameran fotografi guna merayakan kekuatan visual
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini membuka pameran fotografi The Colours of Art bersama SK-ART & Friends di Jakarta, pada 5 Juli 2025, untuk merayakan kekuatan visual yang inspiratif.

    “Acara ini bukan sekedar pameran, ini adalah panggung kecil tempat kita menampilkan hasil dari rasa ingin tahu, kesabaran, kegembiraan, bahkan mungkin kegelisahan kita. Semua kita tuangkan lewat kamera dan sudut pandang masing-masing,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Rini juga turut ambil bagian sebagai peserta pameran, menampilkan karya-karyanya bersama fotografer lain dalam komunitas SK-ART. Ia menampilkan dua karya fotografinya yang berjudul Balinese Gilrls dan Dalam Setiap Belaian ada Cinta. Rini menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam pameran ini merupakan wujud kecintaannya terhadap seni fotografi sekaligus bentuk penghargaan terhadap kekuatan visual sebagai medium komunikasi dan ekspresi.

    “Saya merasa senang bisa ikut berbagi karya di antara teman-teman yang karyanya selalu menginspirasi dan membuka mata kita semua akan banyaknya sisi indah kehidupan,” ujar Rini.

    Ia juga menekankan bahwa fotografi memiliki kekuatan lebih dari sekadar estetika. Menurutnya, sebuah foto yang baik mampu menghadirkan perasaan, mengajak merenung, dan menghubungkan realitas dengan imajinasi.

    Sebagai bagian dari komunitas SK-ART, Rini menilai bahwa keikutsertaannya selama ini telah menjadi tempat bertumbuh. Ia menyebut SK-ART bukan hanya wadah belajar fotografi, melainkan saling mendukung, saling menyemangati, dan saling memberi ruang untuk berkembang.

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Sebastian Kisworo, inisiator sekaligus penyelenggara utama pameran.

    “Om Kis adalah sosok yang saya kagumi, bukan hanya karena ketajaman matanya dalam mengejar hasil foto terbaik, tapi juga karena ketelitiannya yang luar biasa, standar kualitas yang tinggi, dan yang paling penting, empati dan kesabaran. Saya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para model dan kru yang selama ini selalu setia membantu dalam setiap sesi pemotretan bersama,” ujarnya.

    Rini berharap agar pameran ini menjadi ruang inspiratif tidak hanya bagi para fotografer, tetapi juga bagi siapa pun yang hadir.

    “Mari terus memotret, mari terus bercerita lewat lensa. Dan yang paling penting, mari terus menikmati prosesnya dengan hati yang senang,” pungkasnya.

    Pameran Fotografi The Colours of Art bersama SK-ART & Friends ini dibuka untuk umum pada 6-27 Juli 2025 di Ratu Plaza, Jakarta. Terdapat 74 foto dari 65 fotografer dari SK-ART yang penuh warna, makna, dan cerita dari beragam perspektif.

    Sumber : Antara

  • Apa Benar Gaji ASN Akan Naik Tahun Ini? Cek Faktanya

    Apa Benar Gaji ASN Akan Naik Tahun Ini? Cek Faktanya

    Jakarta –

    Kabar kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sempat mencuat. Kabar yang beredar gaji ASN tahun 2025 akan naik 16% dibandingkan 2024.

    Sebagai informasi, gaji ASN yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memang naik sebesar 8%.

    Kenaikan gaji PNS itu diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang diundangkan sejak 26 Januari 2024. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, menyebut langkah ini adalah demi memastikan kesejahteraan bagi seluruh ASN.

    Lantas, apa benar gaji ASN akan naik lagi tahun ini?

    Terkait kenaikan gaji ASN tahun 2025, sayangnya belum ada konfirmasi resmi yang disampaikan pihak Kementerian Keuangan maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN). Artinya gaji ASN tahun 2025 belum bisa dipastikan akan naik 16% .

    Beberapa waktu lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyebut belum adanya pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS di tahun ini. Salah satu alasannya dikarenakan masih berlangsungnya penyesuaian program dan anggaran di tahap awal pemerintahan.

    “Saya belum ada pembicaraan secara khusus dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ungkap Rini pada Selasa, 22 April 2025 lalu.

    Rini sendiri mengakui bahwa rencana kenaikan gaji PNS tercantum dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Namun demikian, Rini menekankan bahwa di dalam dokumen itu tidak disebutkan berapa persentase kenaikannya.

    Menurut Rini, Kementerian PANRB bersama Kementerian keuangan harus duduk bersama untuk membahas rencana kenaikan itu. Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk menantikan konfirmasi yang akan diberikan oleh pihak pemerintah soal kepastian kenaikan gaji ASN tahun 2025.

    Nominal gaji ASN tahun 2025
    Oleh karena itu besaran gaji ASN di Indonesia terbaru 2025 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Berdasarkan aturan itu besar gaji pokok para abdi negara ini ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja.

    Mengacu dari peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa gaji PNS terbagi sesuai dengan masa kerja dan golongan ruang. Setidaknya terdapat 4 golongan PNS yaitu I, II, III, dan IV yang bakal mendapatkan nominal gaji berbeda sesuai dengan golongan ruang dan masa kerjanya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

    Gaji PNS Golongan I
    Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600
    Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700
    Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700
    Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400

    Gaji PNS Golongan II
    IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400
    IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500
    IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200
    IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600

    Gaji PNS Golongan III
    IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200
    IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800
    IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500
    IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700

    Gaji PNS Golongan IV
    IVa: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900
    IVb: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300
    IVc: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400
    IVd: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.000
    IVe: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200

    Gaji di atas belum termasuk dengan tunjangan melekat yang akan diterima PNS setiap bulannya. Misalkan saja tunjangan istri/suami, tunjangan anak, serta tunjangan kinerja atau jabatan.

    Untuk tunjangan kinerja (tukin) sendiri biasanya akan sangat bergantung pada jabatan dan instansi tempat bekerja. Sebab setiap instansi memberikan besar tukin yang berbeda-beda.

    (hns/hns)

  • Polda di Seluruh Indonesia Segera Miliki Direktorat Baru TPPO dan PPA

    Polda di Seluruh Indonesia Segera Miliki Direktorat Baru TPPO dan PPA

    Sidoarjo, Beritasatu.com – Pemerintah menyetujui pembentukan direktorat khusus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta perlindungan perempuan dan anak (PPA) di tingkat polda seluruh Indonesia, karena tingginya kasus kejahatan. 

    “Kami baru saja menyetujui pembentukan direktorat TPPO dan PPA di tingkat polda di seluruh Indonesia. Dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sudah seharusnya ada penanganan yang lebih fokus dan terstruktur,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

    Hal ini disampaikan Rini saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (3/7/2025) sore. Sidak ini dilakukan untuk memantau layanan publik di lingkungan Polri, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. 

    Dalam kunjungannya ke Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo dan Mal Layanan Polri, Rini menegaskan pemerintah mendukung penuh langkah Bareskrim Mabes Polri untuk membentuk direktorat khusus TPPO dan PPA di seluruh polda.

    Rini mengapresiasi terhadap pelayanan Unit PPA Polresta Sidoarjo yang dinilai responsif dan peduli terhadap korban kekerasan. Dalam kunjungannya, Rini sempat menyapa dan berdialog langsung dengan seorang anak korban kekerasan yang sedang menjalani pemeriksaan.

    Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menyambut baik kunjungan menpan RB dan menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Ada pengecekan langsung tadi terhadap layanan unit PPA dan Mal Pelayanan Publik Polri. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Dengan adanya persetujuan ini, diharapkan setiap polda di Indonesia akan segera memiliki struktur khusus yang menangani TPPO dan PPA secara profesional dan berkelanjutan.