Resmi, Ini Link Download SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah secara resmi menetapkan Senin (18/8/2025) sebagai hari libur atau cuti bersama nasional dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI.
Peresmian ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri usai Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk menambah satu hari libur, yakni sehari setelah peringatan HUT RI.
Adapun SKB tiga menteri itu telah ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.
SKB yang baru diterbitkan ini adalah perubahan atas SKB sebelumnya, yakni Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.
Pemerintah menyiapkan situs untuk men-
download
atau mengunduh salinan SKB tersebut.
Masyarakat bisa mengakses
alamat ini
untuk mengunduh SKB terbaru.
SKB tersebut pun memerinci hari libur dan cuti bersama sepanjang tahun 2025 yang telah direvisi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Imam Machdi menjelaskan, penambahan hari libur ini juga dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat merayakan momen HUT ke-80 RI.
“Memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” kata Imam Machdi, dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025).
Oleh karena itu, pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti upacara bendera, perlombaan tradisional, pesta rakyat, hingga kegiatan kebudayaan dan edukatif.
Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito menambahkan, penambahan cuti bersama ini juga diharapkan memberi dampak positif pada sektor pariwisata dan perekonomian lokal, melalui meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat selama akhir pekan panjang.
“Pemerintah mengimbau seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat luas untuk memanfaatkan momen ini secara produktif dan bertanggung jawab demi mempererat persatuan bangsa,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemenpan RB
-
/data/photo/2025/08/03/688eb6d1cf5ae.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "3
Resmi, Ini Link Download SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025
Nasional")
3 Resmi, Ini Link Download SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 Nasional
-
HUT Ke-68, LAN komitmen bangun ASN dengan kecerdasan sosial-emosional
Jakarta (ANTARA) – Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang memasuki usia ke-68 tahun berkomitmen untuk terus mengembangkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) yang profesional secara teknis dan intelektual.
LAN juga berkomitmen untuk membangun kecerdasan sosial dan emosional ASN sebagai bagian integral dari pelayanan publik yang humanis dan berdampak luas bagi masyarakat.
“ASN Kompeten Untuk Kesejahteraan Rakyat, menjadi sebuah momentum LAN mengaktualisasikan nilai-nilai ASN sebagai pelayanan publik yang memiliki kepekaan terhadap emosional dan kesadaran spiritual,” kata Kepala LAN Muhammad Taufiq dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis.
Hal tersebut disampaikan Taufiq saat memberi sambutan dalam Apel Kebangsaan Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-68 LAN di Gedung LAN, Jakarta, Rabu (6/8).
“Memasuki usia 68 ini LAN terus memantapkan kinerjanya dalam membentuk karakter ASN yang tak hanya profesional secara teknis dan intelektual, namun juga memiliki rasa kemanusiaan, cinta tanah air serta kepekaan terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Hal ini menjadi modal utama untuk meningkatkan kinerja ASN yang tentu saja berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ucap Taufiq.
Melalui tagline Bigger, Smarter, and Better, ia mengatakan LAN akan terus bertransformasi menjadi organisasi yang lebih besar (bigger) dalam cakupan dan jangkauan serta kontribusinya bagi negeri dengan pelayanan yang lebih luas, menjangkau seluruh Indonesia.
Selanjutnya, organisasi yang lebih cerdas (smarter) dengan merancang sistem pembelajaran ASN dan layanan yang berbasis inovasi dan teknologi dan lebih baik (better) dalam memberikan pelayanan yang lebih inklusif, responsif serta menjawab kebutuhan berbagai pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, kata dia, pegawai LAN jangan terbuai oleh warisan dan kebanggaan di masa lalu, melainkan harus menjadi pengukir sejarah yang membawa perubahan (changemaker) di masa yang akan datang.
Taufiq pun meminta seluruh pegawai LAN untuk senantiasa mengembangkan kapasitas diri, belajar sepanjang hayat (longlife learner) dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan LAN yang bigger, smarter, and better.
Sementara itu, dalam kesempatan menghadiri salah satu rangkaian kegiatan perayaan HUT Ke-68 LAN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi kegiatan rangkaian HUT LAN tersebut dalam rangka memupuk semangat kepedulian para ASN terhadap sesama dan lingkungan.
“Kegiatan penanaman pohon yang dilakukan bersama-sama sebagai lambang penguatan peran ASN dalam melayani masyarakat dan mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Penanaman pohon ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah simbol bahwa ASN harus menjadi akar yang kokoh dan tumbuh untuk melayani masyarakat dengan nilai-nilai publik, pengetahuan, inovasi, dan keteladanan,” ujar Rini.
Menteri Rini juga menegaskan bahwa LAN memiliki peran strategis dalam mewujudkan target kerja Presiden RI, terutama untuk mendukung program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat, layanan kesehatan dan makanan bergizi gratis hingga swasembada pangan.
“Semua ini sejalan dengan Astacita Presiden untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan membentuk ASN yang adaptif, berintegritas serta berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.
Rangkaian perayaan HUT Ke-68 LAN kali ini merupakan bentuk aktualisasi kecerdasan emosional dan spiritual ASN yang digelorakan LAN, dengan mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial ASN.
Berbagai kegiatan yang dilakukan menjadi momentum dalam mencetak ASN yang tidak hanya mampu menjawab tantangan administrasi pemerintahan yang kompleks, tetapi juga menjadi pelayan publik yang inklusif dan berintegritas
Rangkaian perayaan HUT Ke-68 LAN telah dimulai melalui kegiatan Parade Bangkom dan donor darah, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial berupa membersihkan rumah ibadah, memberikan santunan kepada anak yatim serta penanaman pohon yang juga dilakukan serentak oleh seluruh satuan kerja LAN di Bandung, Jatinangor, Makassar, Samarinda, dan Aceh.
Harapannya, melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut, dapat memupuk rasa empati, memperkuat ikatan sosial, dan membangun kesadaran ekologis bagi ASN dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan rakyat.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Tidak Ada Seleksi CPNS dan PPPK 2025 untuk Instansi Daerah, Pemkot Makassar Usulkan PPPK Paruh Waktu
FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini tidak mengakomodir instansi daerah. Baik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Begitu pula Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Itu dikonfirmasi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Muh. Ilham Rasul.
Tahun ini, kata dia, pihaknya hanya mengusulkan PPPK Paruh Waktu. Tidak dengan PPPK Penuh waktu seperti tahun sebelumnya.
“Untuk pengusulan PPPK paruh waktu tetap ada,” kata Ilham saat dikonfirmasi fajar.co.id, Kamis (7/8/2025).
Meski begitu, Ilham mengatakan saat ini masih proses pengusulan di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB.
“Saat ini sementara proses pengusulan ke Menpan,” terangnya.
Tahun ini, diketahui seleksi PPPK Penun Waktu hanya dibuka untuk tiga instansi.
Tiga instansi itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kejaksaan Agung, dan Badan Gizi Nasional (BGN).
PPPK sendiri diketahui ada dua kategori, penuh waktu dan paruh waktu. Ada sejumlah perbedaan meski sama-sama PPPK.
(Arya/Fajar) -
Istana sebut SKB libur 18 Agustus segera diterbitkan besok atau lusa
“Insya Allah secepatnya ya, hari ini tadi baru selesai kita koordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait,”
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan oleh tiga menteri terkait penetapan 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan segera diterbitkan dalam satu atau dua hari ke depan.
“Insya Allah secepatnya ya, hari ini tadi baru selesai kita koordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait baru saja melakukan rapat koordinasi terkait penerbitan SKB itu.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, agar masyarakat memperoleh waktu luang untuk menyemarakkan HUT Ke-80 RI.
Prasetyo mengungkapkan bahwa penerbitan SKB hari libur 18 Agustus 2025 akan diumumkan kepada masyarakat dalam waktu dekat.
“Insyaallah dalam waktu satu, dua hari ini nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat mengenai SKB tanggal 18 diliburkan,” kata Prasetyo menambahkan.
Dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan bahwa pemerintah menjadikan 18 Agustus 2025 atau satu hari setelah upacara peringatan dan pesta rakyat karnaval kemerdekaan sebagai hari yang diliburkan.
Hari libur tersebut menjadi salah satu hadiah yang diberikan pemerintah pada bulan kemerdekaan.
Juri memaparkan penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan, seperti perlombaan, karnaval, dan acara rakyat lainnya, di masing-masing tempat tinggal mereka.
Pemerintah berharap momentum ini dapat membangkitkan semangat optimisme, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat dalam membangun bangsa yang sejahtera dan maju.
Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 sebelumnya telah ditetapkan dalam surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 1017, 2, dan 2 Tahun 2024, yang juga disebut sebagai SKB 3 Menteri.
Berdasarkan SKB 3 Menteri, libur 18 Agustus 2025 tidak termasuk libur nasional dan cuti bersama.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4271524/original/010300100_1671859069-nindya.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Nindya Karya Buka Lowongan Kerja Buat 6.000 Orang, Kamu Mau? – Page 3")
Nindya Karya Buka Lowongan Kerja Buat 6.000 Orang, Kamu Mau? – Page 3
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menterinya ke Istana Negara, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, akan ada pembahasan terkait Sekolah Rakyat.
“Ya untuk eksekusinya berapa banyak yang akan di-launching pertama. Apakah 100, apakah 200. Keinginan Pak presiden 200, tapi semua kan ngecek lapangan,” ujar Mendagri Tito Karnavian di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Menteri lainnya yang tampak hadir memenuhi panggilan Prabowo antara lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.
Sekolah Rakyat yang diinginkan Prabowo sendiri berbentuk Boarding School dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Peruntukannya pun bagi anak-anak dari masyarakat tidak mampu yang nantinya mendapatkan pembiayaan mencakup makan dan perlengkapan.
“Dan selain dari pusat, ada juga daerah yang mengajukan. Terutama ada yang lahan saja. Ada yang lahan dengan bangunan, tapi yang sesuai spek. Ada juga yang memang sudah siap,” kata Tito.
“Nah kadang-kadang di daerah juga, lahan dengan bangun itu, kadang-kadang jadi beban. Dia kalau nggak dipakai, biaya perawatannya mahal. Nah, itu diserahkan untuk kepentingan sekolah rakyat karena lebih bagus,” sambung dia.
-
MenPAN RB pastikan layanan imigrasi All Indonesia di Bali inklusif
Badung, Bali (ANTARA) –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini memastikan layanan keimigrasian All Indonesia di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, telah berjalan secara inklusif.
“Ini sesuai semangat reformasi birokrasi yang sudah kami jalankan, kami harus melakukan kolaborasi,” kata Menteri PAN RB di sela meninjau layanan keimigrasian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.
Menurut dia, layanan publik khusus warga negara asing yang mulai uji coba pada Juli 2025 itu memudahkan arus kedatangan wisatawan mancanegara di terminal kedatangan internasional.
Pasalnya, aplikasi All Indonesia itu mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu aplikasi terpadu.
Dengan begitu, wisatawan asing hanya perlu mengisi data satu kali untuk imigrasi, bea cukai, karantina dan kesehatan.
Saat ini, layanan tersebut dilaksanakan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan Bandara Juanda Surabaya.
“Karena Bali adalah pintu gerbang Indonesia, kami harap layanan di Bandara Ngurah Rai bisa dilakukan dengan baik,” ucapnya.
Untuk itu, Menteri PAN RB pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor atau kementerian/lembaga di tanah air untuk menyederhanakan dan memudahkan layanan publik tak hanya untuk warga negara Indonesia tapi juga warga negara asing (WNA).
Ia juga mengapresiasi inovasi yang dilaksanakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menghadirkan teknologi dalam autogate atau fasilitas layanan keimigrasian otomatis sehingga memudahkan alur kedatangan wisatawan mancanegara.
“Ini teknologi sangat luar biasa dan saya dapat informasi bahwa Indonesia itu negara ke-10 terbaik dalam pelayanan keimigrasian,” ucapnya.
Pemerintah, ucap dia, akan terus mengembangkan layanan berbasis elektronik yang mengintegrasikan layanan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pola yang sama seperti All Indonesia tersebut, salah satunya layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) di sejumlah daerah di tanah air.
“Sekian banyak kementerian/lembaga bersatu padu memberikan layanan kepada masyarakat dan ini membuktikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat, kami akan dorong terus,” ucapnya.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Menteri PANRB cek layanan Sekolah Rakyat saat kunjungi SRMP 17 Tabanan
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, untuk memastikan tata kelola kelembagaan Sekolah Rakyat berjalan secara efektif dan efisien, termasuk menyiapkan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
“Hari ini saya berkesempatan meninjau langsung kegiatan belajar-mengajar Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari Program Prioritas Presiden Prabowo dalam memperluas akses pendidikan bermutu, setara, dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan,” kata Rini usai mengunjungi SRMP 17 Tabanan, Bali, Senin dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta.
Rini mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, memutus rantai kemiskinan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.
Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara yang tidak hanya memberi pendidikan gratis, tetapi juga gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter, sama halnya dengan program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.
Seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
Menteri PANRB menyaksikan langsung bagaimana anak-anak yang sebelumnya bahkan sulit memenuhi kebutuhan dasar kini bisa tinggal di asrama, belajar dengan layak, dan bermimpi besar tentang masa depan mereka.
Kunjungan Menteri PANRB menjadi sarana untuk memahami dinamika di lapangan, berinteraksi langsung dengan guru, tenaga kependidikan, dan para siswa.
“Jadi, ini merupakan program Bapak Presiden terhadap bagaimana mendekatkan negara kepada masyarakat. Jadi, semakin kecil jarak antara instansi pemerintah dengan rakyat. Jadi, Masyarakat betul-betul lebih disejahterakan,” ujarnya.
Menurut Rini, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu manifestasi dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan, dengan semua institusi pemerintah bahu-membahu untuk membangun Sekolah Rakyat yang bertujuan mencerdaskan masyarakat kurang mampu secara lebih setara.
Hadirnya Sekolah Rakyat menjadi suatu cerminan dari reformasi birokrasi, bukan hanya sekedar masalah prestasi reformasi birokrasi itu sendiri, tetapi juga mencerminkan bahwa negara itu hadir pada semua titik layanan dasar.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan Sekolah Rakyat mencerminkan pendekatan shared outcome yang menjadi prinsip dalam reformasi birokrasi, bahwa keberhasilan birokrasi terletak pada dampak nyatanya bagi rakyat, bukan pada banyaknya aturan yang dibuat.
Rini berharap semangat yang ada di SRMP 17 Tabanan ini dapat menjadi contoh baik dan menginspirasi daerah lain dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 karena reformasi birokrasi sejati bukan soal administrasi, tetapi tentang komitmen negara untuk hadir di titik-titik paling mendasar dari kehidupan rakyatnya.
Sekolah Rakyat mengintegrasikan pendidikan akademik dan empat pilar karakter, yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan. Sistem boarding 24 jam dilengkapi dengan jaminan gizi, kesehatan, dukungan keluarga, serta pembinaan komunitas sekitar.
Setiap siswa juga menggunakan kartu digital yang terhubung dengan sistem absensi, makan, keuangan, dan ibadah.
Sekolah Rakyat diharapkan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan partisipasi sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong mobilitas sosial generasi muda.
Kehadiran sekolah ini juga menggerakkan ekonomi lokal melalui lapangan kerja baru, belanja sekolah, dan penguatan kohesi sosial.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kepuasan Seleksi Taruna Akpol 2025 Raih Nilai A
Jakarta –
Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengadakan survei kepuasan terkait Seleksi Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2025. Hasilnya Pelayanan Seleksi Penerimaan Taruna Akpol tahun ini dalam kategori A atau Sangat Baik.
Dalam laman dokumen survei yang diterima detikcom, Sabtu (2/8/2025), tim peneliti Unnes menggunakan indikator sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam Permen tersebut terdapat 9 indikator yaitu persyaratan, prosedur, waktu, biaya, standar pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan.
“Responden pada kali ini adalah calon taruna, orang tua calon taruna, dan panitia internal dan eksternal,” tulis dokumen survei.
Tujuan survei ini adalah memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap gelaran Seleksi Penerimaan Akpol. Sehingga hasil survei dapat menjadi acuan evaluasi di masa mendatang.
“Pelayanan Seleksi Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025 berada dalam kategori Sangat Baik (A),” tulis survei tersebut.
Dalam survei ini terdapat margin of error pada kategori orang tua catar sebanyak 0,94 persen, lalu panitia sebesar 1,41 persen. Periode pengisian sejak 12 hingga 26 Juli 2025.
“Kategori catar margin of error-nya 0 persen karena semua mengisi,” jelas hasil survei.
(aud/idh)
-
Apa Kabar Rencana Pemindahan ASN ke IKN? Ini Kata Bos Otorita
Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah bakal melanjutkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam penjelasannya, Basuki menegaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) saat ini telah merancang pemindahan ASN dari 15 Kementerian dan Lembaga (K/L).
“Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).
Adapun saat ini, tambah Basuki, sebanyak 1.170 ASN Otorita Ibu Kota Nusantara telah resmi pindah ke IKN. Di mana, ribuan ASN pionir itu bertempat tinggal di hunian ASN yang telah dibangun oleh Kementerian PU.
Selain itu, Basuki menyebut bahwa terdapat 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN.
Kehadiran ASN juga diperkuat dengan perpindahan karyawan dari berbagai lembaga negara dan kementerian seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk balai-balai teknis di bawah Kementerian PU.
Dengan demikian, Basuki menegaskan pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebelumnya, KemenPAN-RB memastikan bakal memberikan tunjangan atau insentif khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah perdana ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri PAN RB, Rini Widyanti menjelaskan bahwa wacana pemberian insentif itu diperlukan guna mendorong minat para ASN lain untuk turut pindah ke IKN.
“Pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama tentunya perlu diberikan tunjangan khusus. Ini untuk mendorong ASN yang lain ikut bisa stimulan untuk mau pindah ke IKN,” kata Rini dalam RDP Bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).
Namun demikian, Rini belum dapat merinci kapan tepatnya pemindahan ASN gelombang perdana tersebut bakal dilakukan. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih melakukan harmonisasi ulang lantaran terdapat perubahan Kementerian dan Lembaga (K/L) antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.
Rini menjelaskan, saat ini Kementerian PAN-RB tengah melakukan pendataan ulang dan menyeleksi kembali jajaran ASN yang bakal dipindahkan ke IKN. Menurutnya, proses ini selambat-lambatnya bakal rampung 2026.
-
Kemenpan RB Buka Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Tunggu Pengusulan Instansi Terkait
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kemenpan RB telah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN.
Hal itu melalui Keputusan Menteri PANRB No. 347, 348, 349 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri PANRB No. 15 dan 16 Tahun 2025.
Olehnya itu, PPPK Paruh Waktu menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai, namun harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
PPPK Paruh Waktu merupakan pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menyampaikan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024.
Aba menyatakan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya dilakukan untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024.
“PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 baik PPPK maupun CPNS namun tidak lulus mengisi formasi. Non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi PPPK pun dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu,” ujar Aba dalam Sosialisasi Pengadaan PPPK Paruh Waktu, secara daring, Selasa (29/7/2025).
Rincian jabatan PPPK Paruh Waktu dapat diusulkan untuk jabatan Guru; Tenaga Kesehatan; dan Tenaga Teknis lainnya yang terdiri dari jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.