Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkum HAM

  • Deddy Sitorus Ungkap Agenda Lanjutan Kongres VI PDIP Usai Kukuhkan Megawati jadi Ketum 2025-2030

    Deddy Sitorus Ungkap Agenda Lanjutan Kongres VI PDIP Usai Kukuhkan Megawati jadi Ketum 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Rangkaian penutupan Kongres VI PDI Perjuangan (PDIP) di Nusa Dua, Bali digelar pada hari ini, Sabtu (2/8/2025). Dikabarkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akan memberikan pidato politik. Pidatonya ini menjadi agenda utama dalam rangkaian hari kedua kongres.

    Oleh sebab itu, Anggota Steering Committee Kongres VI PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menegaskan bahwa fokus utama hari ini bukan pengumuman struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tetapi pidato Megawati.

    “Agenda siang sampai sore ini sebenarnya yang paling besar adalah pidato politik, terutama untuk menutup Kongres ke-VI oleh Ibu Ketua Umum,” katanya dalam keterangan resmi PDIP, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Adapun, Deddy menyatakan keputusan struktur DPP PDIP sepenuhnya berada di tangan Megawati, sehingga pengumumannya pun bisa dilakukan pada hari ini atau bahkan tidak hari ini. Pasalnya, tidak ada keharusan Megawati langsung mengumumkan struktur DPP hari ini

    Dia melanjutkan, secara aturan setiap partai memiliki waktu maksimal 30 hari untuk menyampaikan susunan kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM demi mendapatkan pengesahan legal.

    “Kita diberikan jangka waktu melalui regulasi, paling lambat 30 hari untuk memberikan daftar kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM,” jelas dia.

    Kala ditanyai soal kemungkinan adanya penyegaran nama di tingkat DPP, Deddy mengimbau agar publik tidak berspekulasi terlebih dahulu. Namun, menurutnya pasti ada suatu penyegaran.

    “Kalau itu saya belum bisa berspekulasi, tetapi penyegaran pasti akan dilakukan. Namun apakah dilakukan hari ini, besok, lusa, atau minggu depan, itu baru akan diketahui dari pidato Ibu Ketua Umum,” tutupnya.

    Sekadar informasi, Kongres PDI Perjuangan di BNDCC, Nusa Dua menetapkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030.  

    Ketua Steering Committee Kongres PDIP Komarudin Watubun menjelaskan semua peserta kongres yang terdiri dari DPD dan DPC seluruh Indonesia sepakat menetapkan kembali Megawati sebagai Ketua Umum partai banteng.  

    “Setelah sidang dibuka, 100% peserta sepakat dan mendesak untuk dikukuhkan kembali Ketua Umum,” jelas Komarudin kepada media, Jumat (1/8/2025). 

  • Dasco: Muzani Bakal Jelaskan Isu Pergantian Sekjen Gerindra Nasional 31 Juli 2025

    Dasco: Muzani Bakal Jelaskan Isu Pergantian Sekjen Gerindra Nasional 31 Juli 2025

    Dasco: Muzani Bakal Jelaskan Isu Pergantian Sekjen Gerindra
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian
    Partai Gerindra
    ,
    Sufmi Dasco Ahmad
    , memastikan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, akan memberikan penjelasan resmi terkait isu pergantian posisi Sekjen yang santer diberitakan belakangan ini.
    Dasco mengatakan, dirinya sejak pagi menerima banyak pertanyaan terkait kabar pergantian Muzani dengan
    Sugiono
    .
    Namun, ia memilih menahan diri untuk menjawab karena penjelasan resmi akan disampaikan langsung oleh Muzani.
    “Saya dari pagi, itu banyak mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya memang sengaja tidak menjawab karena pada waktunya mungkin besok, Sekjen Gerindra Pak
    Ahmad Muzani
    akan menyampaikan kepada publik tentang hal-hal yang akan ditanyakan,” kata Dasco, ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.
    Lebih lanjut, Dasco meminta semua pihak bersabar menunggu konferensi pers resmi dari Muzani.
    Ia enggan mengonfirmasi apakah benar telah terjadi pergantian Sekjen, dan hanya menegaskan bahwa mekanisme administrasi di partai dan Kementerian Hukum dan HAM berjalan sebagaimana mestinya.
    “Kalau memang ada mungkin pergantian, kan bisa dimasukkan lagi (ke dalam SK). Nah itu mekanisme yang biasa di Kementerian Hukum Republik Indonesia,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini.
    Hari ini, telah muncul isu politik bahwa posisi Muzani sebagai Sekjen Gerindra akan digantikan oleh kader Partai Gerindra yang lain.
    Muzani Menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak 2008. Pada Pemilu 2009, Muzani mulai menjadi anggota DPR RI dan langsung mejadi Wakil Ketua Fraksi Gerindra.
    Dia kemudian lolos ke Senayan lewat Pemilu 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Destinator Pakai Mesin 1.500 cc Turbo, Belum Hybrid

    Alasan Destinator Pakai Mesin 1.500 cc Turbo, Belum Hybrid

    Jakarta –

    Mitsubishi Destinator datang dengan mesin 1.500 cc turbo. Pesaing terdekatnya dengan mesin tersebut adalah Tiggo 8 dan Wuling Almaz RS. Kenapa Destinator belum pakai mesin hybrid?

    Chief Product Specialist Mitsubishi Motors Corporation (MMC) Masahiro Ito menjelaskan Destinator sudah dilengkapi dengan mesin turbo MIVEC 1,5 liter berkode 4B40. Mesin itu memiliki fitur sebuah water cooled intercooler, hanya untuk pasar tertentu, termasuk Indonesia.

    “Sebenarnya improvement ini 1.5 liter engine yang sudah existing dilakukan karena ini adalah mesin yang mengadopsi water intercooler dengan dua injection, sehingga kita mem-balance antara performa yang baik karena turbo namun dengan efisiensi,” ujar Ito saat peluncuran di Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    “Apabila mesin terlalu besar, maka powernya lebih besar. Tapi tidak menjamin efisiensi. Kalau ditanya benefit-nya apa, kita ingin memberikan performa yang sangat baik dengan kendaraan sebesar ini, dengan efisiensi bahan bakar yang cukup baik,” jelasnya lagi.

    Mitsubishi tampaknya belum akan merilis mobil hybrid di Indonesia tahun ini. Padahal beberapa brand Jepang sudah memasarkan mobil hybrid untuk konsumen Tanah Air.

    President & Chief Executive Officer Mitsubishi Motors Corporation Takao Kato mengatakan Indonesia masuk dalam rencana pengenalan jajaran model elektrifikasi. Namun detail dan waktunya belum bisa terungkap. Mitsubishi masih menimbang-nimbang supaya harganya bisa diterima masyarakat Indonesia.

    “Hybrid diadaptasi di Xpander, Xforce yang saat ini dipasarkan di Thailand,” jelas Takao Kato.

    “Jika kita memasukkan elektrifikasi. Tentu ada pertimbangan antara lain harga, dan subsidi pemerintah,” kata dia.

    “Buat Indonesia sudah ada rencana, tapi waktunya belum bisa diinformasikan,” tambahnya lagi.

    Mitsubishi telah mendaftarkan desain indikator informasi kendaraan diduga mobil hybrid. Desain tersebut terdaftar di Berita Resmi Desain Industri No. 20/DI/2024 yang diterbitkan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

    Dalam desain yang didaftarkan itu, terdapat ilustrasi yang menggambarkan cara kerja sebuah mobil hybrid. Di sana tampak ada gambar baterai yang menyalurkan tenaga ke roda depan. Selain itu, ada mesin yang juga menggerakkan roda depan. Kemungkinan desain ini didaftarkan untuk Xpander Hybrid.

    Thailand menjadi negara pertama yang menjual mobil hybrid merek Mitsubishi, mulai dari Xpander, Xpander Cross, dan Xforce, semuanya sudah mendapat logo Hybrid Electric Vehicles.

    (riar/rgr)

  • Peluncuran KopDes Merah Putih Digelar 21 Juli, Prabowo Hadir di Klaten

    Peluncuran KopDes Merah Putih Digelar 21 Juli, Prabowo Hadir di Klaten

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengumumkan perkembangan terbaru terkait peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang dijadwalkan pada 21 Juli 2025 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Prabowo Subianto akan hadir secara langsung dalam peluncuran nasional yang dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dan diikuti secara daring oleh seluruh Indonesia.

    Berdasarkan data  Direktorat Jenderal Administrasi Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum, dengan mayoritas berada di Provinsi Jawa Barat. “Pelaksanaan launching sudah sangat siap dengan dukungan dari berbagai pihak tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (19/7/2025).

    Peluncuran KopDes/Kel Merah Putih merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2025 yang memberi mandat kepada 18 kementerian/lembaga serta kepala daerah untuk mempercepat pembentukan KopDes/Kel dari sisi kelembagaan, usaha, hingga pembiayaan.

    Budi menekankan bahwa koperasi desa ini menjadi simbol gotong royong dan kemandirian ekonomi, sekaligus mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.

    KopDes/Kel Merah Putih akan menjalankan berbagai lini usaha seperti gerai sembako untuk menjaga stabilisasi harga pangan pokok dan barang bersubsidi pemerintah, seperti gas LPG, pupuk, dan obat-obatan. Selain itu, akan tersedia layanan simpan pinjam untuk membantu permodalan petani dan menekan peran tengkulak.

    “Kegiatan ekonomi di desa akan lebih hidup, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Ini bisa menjadi solusi menekan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

    Dalam hal pembiayaan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah merampungkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukum penyaluran dana melalui bank-bank Himbara dengan skema intersepsi dana desa.

    Aktivasi dan Tantangan Usaha

    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus menjelaskan bahwa sekitar 8.000 kepala desa di Jawa Tengah akan hadir secara langsung dalam peluncuran, dan seluruh kepala daerah di Indonesia akan bergabung secara daring.

    “Alhamdulillah, 80.000 kelembagaan sudah terbentuk dan berbadan hukum. Selanjutnya adalah aktivasi usaha koperasi yang jadi tantangan besar,” kata Panel.

    Aktivasi usaha dijadwalkan selesai pada akhir 2025. Namun, tantangannya mencakup skema pembiayaan, kepemilikan aset (seperti gudang dan toko sembako), pelatihan SDM, serta pengembangan sistem digitalisasi.

    “Tanpa digitalisasi, KopDes tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.

    Panel juga menyampaikan pentingnya pembentukan koperasi sekunder di tingkat kabupaten sebagai pusat koordinasi, karena KopDes/Kel merupakan koperasi primer di tingkat desa.

  • Sulsel tuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih 100 persen

    Sulsel tuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih 100 persen

    Makassar (ANTARA) – Pemprov Sulawesi Selatan berhasil menuntaskan pembentukan 100 persen Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, serta siap diluncurkan di Kabupaten Takalar pada 21 Juli 2025.

    Sebanyak 3.059 koperasi kini resmi berdiri aktif di Sulawesi Selatan, terdiri dari 2.266 koperasi desa dan 793 koperasi kelurahan.

    Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Sulsel Andi Eka Prasetya di Makassar, Jumat, menyampaikan keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kolektif lintas sektor, mulai dari tim teknis, kementerian terkait, notaris, hingga masyarakat.

    “Tugas selanjutnya adalah memastikan koperasi yang sudah terbentuk ini benar-benar berjalan aktif, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya,” ujarnya.

    Ia menyebut capaian ini menjadikan Sulsel sebagai salah satu provinsi tercepat yang memenuhi target pembentukan koperasi berbadan hukum sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

    “Satgas akan terus melakukan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan agar koperasi Merah Putih ini menjadi pilar ekonomi rakyat yang tangguh,” lanjut Andi Eka.

    Ia menjelaskan, peluncuran resmi kelembagaan Koperasi Merah Putih tingkat Provinsi Sulawesi Selatan digelar pada 21 Juli 2025 yang akan dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Acara ini mengikuti peluncuran nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto yang akan berlangsung secara serentak di hari yang sama.

    Ia menambahkan, capaian 100 persen ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan HAM, notaris, pendamping koperasi, serta dinas-dinas teknis di provinsi dan kabupaten/kota.

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pigai: Penyerapan anggaran Kementerian HAM 2024 capai 97,08 persen

    Pigai: Penyerapan anggaran Kementerian HAM 2024 capai 97,08 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa Kementerian HAM mampu menyerap anggaran sebesar Rp77.684.419.910 atau mencakup 97,08 persen dari total anggaran Rp80.021.258.000 pada tahun 2024.

    Pigai saat rapat bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, mengatakan anggaran dipakai untuk pembentukan lembaga baru Kementerian HAM, seperti penyusunan struktur kelembagaan, kebutuhan sarana dan prasarana, dan penyusunan kajian pembentukan instansi di wilayah.

    “Selain itu, kami juga telah menggunakan anggaran tersebut tepat sasaran, yaitu menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak eksternal, menerima audiensi dengan stakeholder, terlaksananya penguatan kapasitas HAM, penyusunan instrumen kajian prinsip-prinsip HAM, dan sosialisasi penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM,” katanya sebagai keterangan tertulisnya.

    Penyusunan struktur kelembagaan Kementerian HAM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian HAM. Pigai telah melantik 13 pejabat eselon II, 23 pejabat eselon III, serta 20 pejabat eselon IV.

    Di sisi lain, dengan anggaran tersebut, Kementerian HAM telah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dari 188 pegawai, serta menyusun bahan kajian pembentukan instansi vertikal Kementerian HAM di wilayah.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Pigai juga mengatakan bahwa realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM.

    Pigai menyebut pihaknya mengalami kenaikan pagu alokasi anggaran yang semula Rp63 miliar menjadi Rp80 miliar pada masa transisi dimaksud.

    “Kenaikan ini mengalami tiga tahapan, yaitu tahap pertama penambahan belanja pegawai, tahap dua penambahan belanja modal dan barang, dan tahap tiga penambahan belanja barang untuk tugas dan fungsi serta operasional kementerian,” tuturnya.

    Sementara itu, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024 Kementerian HAM.

    “Kami apresiasi jajaran Kementerian HAM yang telah menyusun laporan keuangan ini dengan teliti, dengan angka penyerapan yang maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Parera selaku pimpinan rapat.

    Dia juga menyambut baik capaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih Kementerian HAM.

    “Komisi XIII mengapresiasi langkah cepat dan responsif Kementerian HAM dalam menindaklanjuti temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, termasuk penyelesaian atas kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Difatwa Haram, MUI Jatim Minta Kemenkumham tak Keluarkan HAKI untuk Sound Horeg Regional 14 Juli 2025

    Difatwa Haram, MUI Jatim Minta Kemenkumham tak Keluarkan HAKI untuk Sound Horeg Regional 14 Juli 2025

    Difatwa Haram, MUI Jatim Minta Kemenkumham tak Keluarkan HAKI untuk Sound Horeg
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim meminta Kementerian Hukum dan HAM tidak mengeluarkan legalitas termasuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk
    Sound Horeg
    .
    Demikian satu dari empat rekomendasi yang termuat dalam lampiran Fatwa MUI Jatim nomer 1 tahun 2025 tentang penggunaan
    sound horeg
    .
    Permintaan untuk tidak mengeluarkan HAKI untuk Sound Horeg itu sebelum sebelum ada komitmen perbaikan dan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku.
    Tiga rekomendasi lainnya yakni meminta kepada penyedia jasa, event organizer dan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sound horeg.
    Hal ini agar bisa menjaga dan menghormati hak-hak orang lain, ketertiban umum, serta norma-norma agama.
    Selain itu, MUI Jatim juga meminta kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota di Jawa Timur agar segera membuat aturan sesuai kewenangannya tentang penggunaan alat pengeras suara.
    Mulai dari perizinan, standar penggunaan, dan sanksi dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, termasuk norma agama.
    Terakhir mengimbau kepada masyarakat untuk bisa memilah dan memilih hiburan yang positif, tidak membahayakan bagi dirinya, serta saling memahami, menghormati hak asasi orang lain dan tidak melanggar norma agama maupun aturan negara.
    Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim KH Makruf Khozin membenarkan keluarnya fatwa tersebut.
    “MUI Jatim sudah keluarkan fatwa soal fenomena sound horeg,” kata Makruf dikonfirmasi Senin (14/7/2025).
    Kakanwil
    Kemenkumham
    Jatim, Haris Sukamto sebelumnya mendukung sound horeg mendapatkan HAKI karena menganggap Sound Horeg adalah penciptaan dan desain industri yang berasal dari karya anak bangsa.
    Dia bahkan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah mengeluarkan ide gagasan luar biasa dalam bentuk produk Sound Horeg
    Haris menjelaskan bahwa HAKI tidak akan diberikan untuk perorangan tetapi komunitas karena sound horeg tidak dimiliki oleh satu orang.
    Sementara MUI Jatim mengharamkan Sound Horeg karena membahayakan kesehatan, dan berpotensi merusak fasilitas umum.
    Fatwa juga mengharamkan Battle sound atau adu sound karena menimbulkan mudarat dalam hal ini kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi tabdzir dan idha’atul mal (menyia-nyiakan harta).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertama di Dunia! Mitsubishi Bakal Rilis SUV Baru di Indonesia, Catat Tanggalnya

    Pertama di Dunia! Mitsubishi Bakal Rilis SUV Baru di Indonesia, Catat Tanggalnya

    Jakarta –

    Mitsubishi bakal merilis mobil baru model Sport Utility Vehicles (SUV) di Indonesia. Catat tanggalnya, nih!

    Dalam undangan yang diterima redaksi detikOto, Mitsubishi akan melakukan peluncuran bertajuk New Premium Familiy SUV World Premiere. Agenda dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2025 di Jakarta Pusat.

    Saat ini mobil keluarga SUV 7 penumpang dari Mitsubishi hanya Xpander Cross dan Pajero Sport. Model tersebut digadang-gadang bisa melengkapi varian SUV 7 penumpang Mitsubishi.

    Sebelum peluncuran, Mitsubishi terlihat aktif membuat kegiatan pemasaran calon mobil baru lewat kotak misterius. Mystery Box ini dibawa mulai dari Gelora Bung Karno – Senayan, Ancol, hingga Stasiun Whoosh Halim.Mystery Box ini tiba di destinasi terakhirnya, Anjungan Sarinah Thamrin.

    Disinyalir mobil ini merupakan versi produksi massal dari DST Concept. Well, tak sedikit tenaga penjual Mitsubishi yang mulai menawarkan booking unit mobil dengan nama Destinator.

    Destinator juga telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor IDM001069857 sejak 30 Maret 2023. Pendaftarnya Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha yang beralamat di Tokyo, Jepang.

    Mitsubishi DST Concept telah terdaftar di Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025.

    DST menjadi salah satu produk yang menjembatani konsumen Indonesia pecinta mobil 7-penumpang buat yang ingin naik kelas dari Xpander dan Xpander Cross.

    “Ya sebenarnya produk ini didesain untuk pasar Indonesia. Karena pasar Indonesia baris ketiga besar dan sangat populer,” kata Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita, Mei lalu.

    “Produk ini buat mereka yang ingin naik kelas dari Xpander (termasuk Xpander Cross), kita memutuskan untuk rilis tahun ini di Asia Tenggara,” ujar dia.

    “Produksi pertama kali di Indonesia, dipasarkan juga pertama kali di Indonesia,” kata Kurita.

    (riar/dry)

  • 20 WN China Dideportasi dari Solo karena Langgar Izin Tinggal Regional 14 Juli 2025

    20 WN China Dideportasi dari Solo karena Langgar Izin Tinggal Regional 14 Juli 2025

    20 WN China Dideportasi dari Solo karena Langgar Izin Tinggal
    Tim Redaksi
    KARANGANYAR, KOMPAS.com –
    Kantor Imigrasi Kelas I TPI
    Surakarta
    , Jawa Tengah (Jateng) dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, mendeportasi 20 warga negaraChina, Senin (14/7/2025) sekitar pukul 01:00 WIB.
    Mereka terbukti melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
    Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ditjen Imigrasi Jateng, Is Edy Ekoputranto dalam konferesi press mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut dimukan pihak imigrasi saat melakukan pengawasan keimigrasian di sebuah perusahaan setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh sejumlah warga negara asing.
    “Mereka sudah melakukan kegiatan di Indonesia, khususnya di wilayah Surakarta. Izin tinggalnya beragam ada yang memiliki izin tinggal lebih dari 30 hari, dan ada yang memiliki lebih dari 60 hari,” ujarnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.
    Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta segera melakukan operasi lapangan dan mengamankan 21 WN RRT.
    Total ada 21 warga negara China yang diperiksa oleh pihak imigrasi. Hasilnya, Edy memaparkan 20 orang terbukti melanggar peraturan keimigrasian. Mereka di antaranya adalah LL, MS, dan MC.
    “Ke-20 orang asing ini akan kami pulangkan ke negara asalnya melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya menggunakan pesawat China Southern pada hari ini juga,” kata dia.
    Dengan adanya tindakan tersebut, Edy menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk untuk meningkatkan penegakan hukum di bidang keimigrasian guna menjamin rasa aman dan ketertiban serta meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing.
    Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak segan-segan memberikan informasi, dan bekerja sama dengan pihak imigrasi apabila menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian.
    “Kami akan menindaklanjuti informasi tersebut dan secepatnya juga kami akan memberikan tindakan keimigrasian apabila pada perusahaan ini ditemukan pelanggaran keimigrasian,” tutup dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kotak Misterius Mitsubishi Wara-wiri di Jakarta, Isinya Destinator?

    Kotak Misterius Mitsubishi Wara-wiri di Jakarta, Isinya Destinator?

    Jakarta –

    Mitsubishi sedang bikin campaign pemasaran calon mobil baru lewat kotak misterius. Apa isinya?

    Mystery Box ini dibawa mulai dari Gelora Bung Karno – Senayan, Ancol, hingga Stasiun Whoosh Halim.Mystery Box ini tiba di destinasi terakhirnya, Anjungan Sarinah Thamrin.

    PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) akan segera membuka selubung dari Mystery Box yang selama ini menjadi pusat perhatian, melalui acara spesial bertajuk World Premiere – Uncover Your Next Destinations, pada Kamis, 17 Juli 2025 mendatang.

    Acara ini akan disiarkan secara langsung melalui Live stream di Website dan YouTube resmi MMKSI, serta di Global Website Mitsubishi Motors. CEO Mitsubishi Motors, Takao Kato akan membuka kotak secara langsung di Jakarta untuk memperkenalkan produk terbaru Mitsubishi Motors kepada Indonesia dan dunia.

    Shabrina Leonita, pemenang Indonesian Idol 2025, sekaligus merupakan salah satu pengguna pertama kendaraan terbaru Mitsubishi Motors.

    Disinyalir mobil ini merupakan versi produksi massal dari DST Concept. Well, tak sedikit tenaga penjual Mitsubishi yang mulai menawarkan booking unit mobil dengan nama Destinator.

    Destinator juga telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor IDM001069857 sejak 30 Maret 2023. Pendaftarnya Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha yang beralamat di Tokyo, Jepang.

    Mitsubishi DST Concept telah terdaftar di Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025.

    Dalam dokumen itu, terdapat empat varian DST yang terdaftar. Berikut kode mobil baru Mitsubishi beserta nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)-nya:

    DST 1.5L H (4X2) A/T: NJKB Rp 212 jutaDST 1.5L M (4X2) A/T: NJKB Rp 193 jutaDST 1.5L P (4X2) A/T: NJKB Rp 230 jutaDST 1.5L P PLUS (4X2) A/T: NJKB Rp 240 juta

    DST menjadi salah satu produk yang menjembatani konsumen Indonesia yang mau naik kelas dari Xpander, mobil MPV baris tiga yang populer di Indonesia.

    “Ya sebenarnya produk ini didesain untuk pasar Indonesia. Karena pasar Indonesia baris ketiga besar dan sangat populer,” kata Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita, Mei lalu.

    “Produk ini buat mereka yang ingin naik kelas dari Xpander (termasuk Xpander Cross), kita memutuskan untuk rilis tahun ini di Asia Tenggara,” ujar dia.

    “Produksi pertama kali di Indonesia, dipasarkan juga pertama kali di Indonesia,” kata Kurita.

    (riar/lua)