Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkominfo

  • 2 Ada Apa dengan Dito Ariotedjo? Nasional

    2 Ada Apa dengan Dito Ariotedjo? Nasional

    Ada Apa dengan Dito Ariotedjo?
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    RESHUFFLE
    kabinet yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu, menyisakan pertanyaan besar yang belum terjawab di ruang publik.
    Dari sejumlah pergantian menteri, perhatian tertuju pada satu keputusan yang berbeda dari biasanya: pencopotan Dito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Bukan hanya karena dilakukan secara tiba-tiba, tetapi juga karena jabatan itu dibiarkan kosong tanpa pengganti definitif atau Ad Interim.
    Langkah yang jarang terjadi, sekaligus menyisakan tanda tanya politik memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo.
    Dito sejatinya bukan figur sembarangan. Ketika diangkat pada April 2023 oleh Presiden Jokowi menggantikan Zainudin Amali yang mundur, ia dipandang sebagai simbol regenerasi.
    Usianya yang kala itu baru 33 tahun menjadikannya menteri termuda dalam kabinet, bahkan di era pemerintahan Jokowi secara keseluruhan, termasuk pula di kabinet Prabowo.
    Dengan latar belakang sebagai pengusaha muda sekaligus kader Partai Golkar, ia tampil sebagai wajah baru yang diharapkan bisa membawa semangat segar bagi dunia kepemudaan dan olahraga Indonesia.
    Dalam narasi politik, penunjukannya saat itu sekaligus menjadi cara Jokowi memperlihatkan bahwa kabinetnya masih memberi ruang dan kesempatan bagi generasi baru.
    Setelah Jokowi selesai, Dito kemudian dipercaya lagi masuk kabinet, oleh Presiden Prabowo ia kembali memimpin Kemenpora. Sekalipun saat itu ada nama-nama lain yang sempat mengemuka.
    Namun, perjalanan Dito di kursi Menpora boleh dikata, berjalan biasa-biasa saja. Program-program kepemudaan belum banyak melahirkan terobosan.
    Sementara sektor olahraga masih diwarnai masalah klasik tata kelola, pendanaan, dan konflik internal sejumlah organisasi cabang olahraga.
    Prestasi atlet memang tetap ada, tetapi publik menilai hal itu lebih karena kerja keras cabang olahraga dan individu atlet, bukan dampak langsung dari kebijakan struktural kementerian.
    Sosok Dito yang cenderung
    low profile
    juga membuatnya kurang menonjol dalam pemberitaan, seolah keberadaannya tidak memberi warna kuat dalam dinamika pemerintahan, politik, olahraga dan kepemudaan.
    Di luar soal kinerja, posisi Dito beberapa waktu lalu dibayangi isu yang lebih serius. Namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus korupsi menara base transceiver station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
    Ia memang tidak pernah berstatus tersangka maupun saksi resmi, bahkan sudah membantah keterlibatan. Namun  dalam politik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada fakta hukum.
    Isu keterkaitan dengan kasus besar tetap menempel, dan dalam situasi di mana Presiden membutuhkan stabilitas di awal masa jabatan, keberadaan seorang menteri yang pernah disorot atau setidaknya masih dikaitkan dengan satu kasus bisa dianggap sebagai beban.
    Langkah Presiden yang mencopot Dito, mendadak tanpa langsung menunjuk pengganti justru semakin memantik spekulasi atau multi interpretasi.
    Tradisi
    reshuffle
    selama ini hampir selalu menghadirkan pengisi baru dalam waktu yang sama, baik dari kalangan partai politik koalisi maupun dari figur profesional.
    Kali ini berbeda. Posisi Menpora dibiarkan kosong, bahkan tanpa diisi. Seperti Menko Polkam Budi Gunawan yang turut dicopot langsung diisi Sjafrie Sjamsoeddin yang juga adalah Menteri Pertahanan sebagai Ad Interim. Begitupun menteri lainnya.
    Banyak yang membaca ini sebagai sinyal adanya dinamika politik lebih besar. Namun, bisa jadi Prabowo memang ingin memastikan sosok yang tepat, tidak saja secara kapasitas, juga representasi politik, sehingga perlu waktu.
    Bisa pula karena ada alasan yang sangat personal, yang satu waktu akan juga terungkap ke publik. Sehingga langkah ini menjadi bagian dari kalkulasi Prabowo mengurangi beban, sekalipun pada sisi lain turut menambah komplikasi.
    Bagi Partai Golkar, keputusan ini jelas kurang menguntungkan secara politik. Bagaimanapun Dito adalah representasi kader muda yang berhasil masuk kabinet, sekaligus simbol distribusi kursi untuk menjaga keseimbangan koalisi.
    Menyikapi ini, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia agaknya memilih bersikap hati-hati. Ia menekankan bahwa keputusan
    reshuffle
    adalah hak prerogatif Presiden, sembari tetap mendorong atau mengusulkan kadernya sebagai pengganti.
    Namun, sulit dibantah bahwa ada ketidaknyamanan dalam tubuh partai, apalagi ketika kursi itu tidak langsung dikembalikan kepada Golkar atau diisi figur lain yang dekat dengan partai.
    Dalam kerangka lebih luas, pencopotan Dito sekaligus bisa dibaca sebagai simbol transisi kekuasaan secara substantif. Melihat realitas politik terkini, tak bisa memungkiri anasir politik Jokowi pelan-pelan mulai digerus dari lingkaran Istana.
    Pun presiden tampaknya atau mungkin saja ingin memastikan kabinetnya bersih dari potensi isu hukum—Budi Arie juga relevan dalam konteks ini—meski harus mengorbankan wajah muda yang pernah digadang-gadang sebagai harapan baru.
    Bahwa jabatan Menpora kemudian dibiarkan kosong, setidaknya sampai tulisan ini dibuat, menunjukkan Prabowo ingin memastikan sosok pengganti yang selain mampu mendorong prestasi olahraga, juga mampu mengonsolidasikan potensi pemuda, pasca-Agustus kelabu yang lalu.
    Kisah Dito Ariotedjo juga sejatinya memperlihatkan betapa rapuhnya posisi seorang menteri di tengah dinamika dan pusaran politik nasional yang kadang sulit diprediksi.
    Ia datang dengan harapan besar, tetapi pergi dengan meninggalkan tanda tanya. Pernah dielu-elukan sebagai simbol regenerasi, tetapi akhirnya tersisih karena kombinasi faktor kinerja, persepsi publik, isu personal dan kalkulasi politik.
    Pertanyaan “ada apa dengan Dito” mungkin tidak akan menemukan jawaban tuntas, setidaknya dalam waktu dekat ini karena berbagai alasan.
    Namun, dari sini publik kembali diingatkan bahwa dalam politik Indonesia, loyalitas, persepsi, dan kepercayaan sering kali lebih menentukan daripada sekadar usia muda atau semangat perubahan yang dibawa seorang tokoh.
    Pada akhirnya, episode jatuh atau terjungkalnya Dito dari kursi kabinet bukan hanya soal dirinya sebagai individu. Ia adalah cermin atau konsekuensi dinamika politik yang jauh lebih besar.
    Tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana prioritas diatur, dan bagaimana seorang menteri bisa sewaktu-waktu kehilangan jabatan atau didepak tanpa banyak penjelasan.
    Politik di Indonesia, seperti yang sudah sering terbukti, selalu penuh dengan kejutan. Dan pencopotan Dito Ariotedjo adalah salah satunya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satelit Nusantara Lima Perkuat Kemandirian Digital RI

    Satelit Nusantara Lima Perkuat Kemandirian Digital RI

    Jakarta –

    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA), Rudiantara, menyambut positif peluncuran Satelit Nusantara Lima milik PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Ia menyebut satelit ini akan memperkuat kapasitas sekaligus kemandirian infrastruktur digital Indonesia.

    “Saya bersyukur Indonesia menambah kapasitas satelitnya. Kondisi kita negara kepulauan, untuk penetrasi tak ada yang bisa mengalahkan satelit di seluruh dunia teknologi apa pun,” kata Rudiantara saat berbincang di Orlando.

    Rudiantara menjelaskan Satelit Nusantara Lima merupakan High Throughput Satellite (HTS) kedua Indonesia setelah SATRIA. Teknologi ini membuat kapasitas bandwidth satelit jauh lebih besar dibanding satelit generasi lama.

    Keunggulan ini diharapkan berkontribusi pada pemerataan akses internet di Tanah Air Ditegaskan pula, meskipun infrastruktur terestrial (serat optik) punya kapasitas lebih besar, satelit tetap menjadi solusi utama untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, ditambah lagi kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.

    “Kalau untuk penetrasi nggak ada yang bisa mengalahkan satelit di seluruh dunia teknologi apapun,” ujarnya.

    Satelit Nusantara Lima siap meluncur di Cape Canaveral, Florida, Senin (8/9/2025) waktu Amerika Serikat Foto: dok PT PSNKemandirian Infrastruktur Digital

    Menurut Rudiantara, kemandirian satelit bisa dilihat dari siapa yang mendesain, membangun, mengoperasikan, hingga menjaganya tetap berkelanjutan. Dalam kasus PSN, desain satelit Nusantara Lima dibuat oleh engineer Indonesia, meski manufaktur dilakukan oleh Boeing di California dan peluncuran oleh SpaceX.

    “Mayoritas proses bisnis lebih dari setengahnya dikendalikan PSN. Desainnya teman-teman PSN, engineernya juga PSN. Setelah diluncurkan yang mengoperasikan Indonesia sendiri,” paparnya.

    Hal ini disebutnya penting agar Indonesia tidak tergantung pada penyelenggara layanan satelit asing, terutama pada situasi darurat.

    Persiapan peluncuran satelit nusantara lima Foto: Adi Fida Rahman/detikinet

    Rudiantara juga menekankan pentingnya peran pemerintah untuk mendukung pemain lokal seperti PSN. Menurutnya, bentuk dukungan tidak harus berupa insentif pajak, melainkan kemudahan perizinan dan kebijakan keberpihakan (affirmative policy).

    “Masa ada pemain Indonesia, otaknya Indonesia, rekayasa engineering-nya Indonesia, masa kita nggak dukung? Selama kemampuannya ada, berikan prioritas,” tegasnya.

    Ia menambahkan pemerintah juga perlu menyiapkan slot orbit baru agar kebutuhan kapasitas satelit Indonesia terus terjaga.

    Rudiantara berharap peluncuran Satelit Nusantara Lima pada 11 September berjalan lancar setelah tiga kali tertunda. Dia pun mengharapkan satelit berhasil menempati orbit, dan segera dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pihak, termasuk di dalam negeri.

    (afr/afr)

  • Viral Budi Arie Unfollow IG Prabowo Usai Dicopot dari Kabinet, Netizen: Mau Ngadu ke Solo?

    Viral Budi Arie Unfollow IG Prabowo Usai Dicopot dari Kabinet, Netizen: Mau Ngadu ke Solo?

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, pada Senin (8/9). Pemecatan itu berakibat dengan dilantiknya Wakil Menteri Koperasi sekaligus kader Partai Gerindra, Ferry Juliantono, naik menggantikan posisi Menteri Koperasi.

    Keputusan tersebut menguatkan dominasi Gerindra di lingkar kabinet, setelah beberapa pos menteri strategis juga diisi kader partai berlambang kepala garuda itu.

    Pencopotan Budi Arie sendiri tak lepas dari isu kontroversial. Sejumlah warganet mengaitkan langkah Prabowo dengan kasus judi online yang pernah menyeret namanya saat masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Bahkan, warganet menemukan bahwa loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu sudah tidak lagi mengikuti alias meng-unfollow akun Instagram resmi Presiden Prabowo Subianto, Selasa (9/9).

    Banyak komentar negatif menyasar unggahan Budi Arie dalam akun media sosial Instagram. Budi Arie menyampaikan terima kasih telah dipercaya Presiden Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Saya sangat berterima kasih dan bangga pernah dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran, kita bersama-sama berjuang dalam era kebangkitan koperasi yang saya yakini akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” tulis Budi Arie dalam media sosial Instagram.

    Unggahan itu diserbu ratusan netizen. Mereka mempertanyakan mengapa Budi Arie meng-unfollow akun Prabowo. “Kok IG Prabowo di unfollow,” tulis akun @firman_reijnders.jr.

    Warganet lain berkomentar apakah Budi Arie merasa sakit hati setelah dipecat dari posisi Menteri Koperasi. “Sesakit itu kah Pak Bud? Sampe IG Pak Prabowo diunfoll,” komentar akun @hanif.gibran22.

    Namun, warganet lain menemukan bahwa kini Budi Arie kembali memfollow IG Prabowo. “Tadi di unfollow sekarang di follow lagi,” komentar @hasibuan7405.

    Tak heran, wargenat juga menyebut bahwa Budi Arie akan melapor ke Solo. Mengingat, Budi Arie merupakan Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo).

    “Mau ngadu ke Solo pasti ini,” tulis akun @heygun_

  • Budi Arie Bangga Pernah Dipercaya Prabowo, Titip Pesan Ini ke Warga RI

    Budi Arie Bangga Pernah Dipercaya Prabowo, Titip Pesan Ini ke Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Budi Arie Setiadi menjadi salah satu pejabat negara yang terdampak perombakan Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koperasi yang baru, yakni Ferry Juliantono, pada Senin (8/9) kemarin.

    Sebelumnya, Ferry Juliantono adalah Wakil Menteri Koperasi. Adapun Budi Arie di era pemerintahan Jokowi pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari 2019-2023.

    Kemudian, di akhir jabatan Jokowi, Budi Arie ditugaskan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dari 2023-2024. Salah satu isu yang diprioritaskan Budi Arie selama menjadi Menkominfo adalah pemberantasan aktivitas judi online (judol) di Tanah Air.

    Prabowo kemudian menunjuk Budi Arie sebagai Menteri Koperasi. Tak sampai setahun, Budi Arie akhirnya harus keluar dari pemerintahan.

    “Saya sangat berterima kasih dan bangga pernah dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran, kita bersama-sama berjuang dalam era kebangkitan koperasi yang saya yakini akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” tulis Budi Arie dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (9/9/2025).

    Lebih lanjut, Budi Arie menekankan bahwa setiap langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Ia berharap perjuangan dan kebangkitan koperasi terus berlanjut demi terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    “Terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kementerian Koperasi atas kebersamaan, dukungan, dan pengabdian yang telah kita jalani bersama selama ini,” kata dia.

    Budi Arie juga menitip pesan bagi masyarakat Indonesia.

    “Mari kita tetap bersatu, rukun, saling mendukung, dan terus bekerja keras demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” ia memungkasi.

    Selain Budi Arie, ada beberapa menteri yang turut diganti. Beberapa di antaranya adalah Sri Mulyani yang diganti Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), serta Abdul Kadir Karding yang diganti Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Mentero Olahraga (Menpora) juga diganti, tetapi belum disebut sosok penggantinya.

    Selain itu, dibentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Prabowo mengangkat M. Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dahnil Anzar sebagai wakil menteri.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 9 Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo Nasional

    9 Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo Nasional

    Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi (Menkop).
    Budi Arie resmi kena
    reshuffle
    oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) sore.
    Posisinya sebagai menteri koperasi digantikan oleh wakil menterinya, Ferry Juliantono.
    Padahal, pada siang harinya, Budi Arie masih menghadiri rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
    Budi Arie tampak hadir dalam rapat Komisi VI DPR bersama dengan Ferry Juliantono.
    Dalam rapat tersebut, Budi Arie memaparkan perihal pagu anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp 937.043.615.000 (Rp 937 miliar).
    Budi Arie pun mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 7.854.658.751.000 (Rp 7,8 triliun).
    “Usulan anggaran tambahan ini berdasarkan pertimbangan validasi organisasi yang juga memerlukan reposisi atas struktur organisasi existing,” ujar Budi Arie.
    Dalam rapat ini, Budi Arie juga mengharuskan Koperasi Desa Merah Putih untuk memanfaatkan digital, di mana
    cashless
    adalah wajib.
    Dengan begitu, kata Budi Arie, maka transaksi yang terjadi di suatu Koperasi Desa Merah Putih itu bisa terpantau.
    “Karena dengan
    cashless
    ini, kita memitigasi kemungkinan
    fraud
    dan salah kelola di Kopdes Merah Putih,” katanya.
    Ketika ditemui seusai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, siang kemarin, Budi Arie mengaku tidak tahu perihal
    reshuffle
    .
    Budi Arie menyebut dirinya fokus mengurus rakyat.
    “Belum, kita kerja saja ngurus rakyat ya. Fokus ngurus rakyat,” ujar Budi Arie.
    Selain itu, Budi Arie mengatakan, dirinya juga tidak diundang ke Istana.
    Dia malah menuding awak media menciptakan isu
    reshuffle
    sendiri.
    “Enggak, belum ada pemberitahuan, kenapa kamu bikin isu sendiri,” tukasnya.
    Sementara itu, Budi Arie berkali-kali mengingatkan bahwa
    reshuffle
    merupakan hak prerogatif Presiden.
    Dia turut tidak menjawab apakah betul Kementerian Koperasi bakal dilebur dengan Kementerian UMKM.
    “Semuanya hak prerogatif Presiden. Kita fokus ngurus rakyat ya. Halah, itu hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif Presiden,” jelas Budi Arie.
    “Ah kamu bikin isu sendiri, ini sudah dipisah. Enggak-enggak. Itu hak prerogatif Presiden,” imbuhnya.
    KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Pada sore harinya, Prabowo melakukan
    reshuffle.
    Pelantikan pejabat baru dilakukan di Istana, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore.
    Kali ini, ada lima menteri yang kena
    reshuffle.
    Selain itu, ada pula satu menteri dan wakil menteri yang baru dibentuk.
    Berikut daftarnya:
    Mereka yang dilantik pun mengikuti sumpah jabatan yang didiktekan Prabowo.
    “Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap para menteri yang dilantik.
    Setelah pengucapan sumpah jabatan, mereka kemudian menandatangani berita acara pelantikan.
    Budi Arie lahir di Jakarta pada 20 April 1969, yang merupakan lulusan S1 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia (UI).
    Setelah itu, ia melanjutkan studi S2 jurusan Manajemen Pembangunan Sosial.
    Selama menjadi mahasiswa, Budi Arie pernah menjabat sebagai Presidium Senat Mahasiswa UI pada 1994-1995 dan menjabat Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI pada 1993-1994.
    Setelah lulus, ia sempat mendapat kepercayaan menjadi Ketua Ikatan Alumni (ILUNI) UI periode 1998 sampai 2000.
    Selain itu, dia juga pernah menjadi Dewan Penasihat ILUNI UI pada 2016 sampai 2019.
    Budi Arie kemudian masuk ke dunia politik dan memilih menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta periode 1998-2001.
    Karier politiknya di PDI-P terus menanjak setelah didapuk menjadi Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD PDI-P DKI Jakarta periode 2005 sampai 2010.
    Pada Agustus 2013, ia mendirikan Projo yang merupakan kelompok relawan terbesar yang mendukung Joko Widodo (Jokowi).
    Projo dinilai memainkan peran krusial dalam menggalang dukungan untuk pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2014-2019 dan 2019-2024.
    Hingga kini, ia menjabat sebagai Ketua Umum Projo.
    Pada Senin (17/7/2023), Presiden ke-7 Jokowi resmi melantik Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate.
    Budi Arie sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).
    Lalu, pada Oktober 2024, Budi Arie dipercaya Presiden Prabowo untuk mengisi pos Menteri Koperasi.
    Sebelum kena
    reshuffle
    , nama Budi Arie Setiadi sempat mencuat ke publik setelah disebut dalam surat dakwaan kasus pemblokiran situs judi online Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025), para terdakwa yakni Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony, Terdakwa II Adhi Kismanto, Terdakwa III Alwin Jabarti Kiemas, dan Terdakwa IV Muhrijan alias Agus.
    Singkatnya, surat dakwaan menguraikan persentase jatah masing-masing dari praktik penjagaan situs judi online, namun hal ini hanya berdasarkan keterangan saksi.
    “Pembagian untuk Terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20 persen, Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30 persen, dan untuk Saudara Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan
    website
    yang dijaga,” ungkap jaksa.
    Pengakuan saksi ini sudah dibantah oleh Budi Arie dan menyatakan dirinya tak tahu-menahu dan tak terlibat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Pastikan Pengembangan AI Sesuai Etika, Mekanisme Evaluasi Disempurnakan

    Komdigi Pastikan Pengembangan AI Sesuai Etika, Mekanisme Evaluasi Disempurnakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus berupaya menyempurnakan mekanisme evaluasi untuk menjaga pengembangan inovasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) nasional agar sejalan dengan etika.

    Mekanisme evaluasi ini dapat ditemukan dalam Pedoman Etika KA yang tengah disiapkan oleh pemerintah melalui pelaporan insiden dengan dasar mendorong pemantauan mandiri atau self assesment oleh pengembang AI.

    Komdigi berjanji akan terus mengembangkan evaluasi AI, tidak berhenti pada pedoman yang dikeluarkan.

    “Secara bertahap evaluasi penerapan pedoman etika akan terus dilakukan untuk memastikan tata kelola etika KA yang etis dan bertanggung jawab,” kata Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kemkomdigi Aju Widya Sari dilansir dari Antara, Minggu (7/9/2025).

    Aju menambahkan langkah selanjutnya yang ditempuh untuk memastikan pengembangan AI nasional sesuai dengan norma adala dengan menyiapkan Buku Putih Peta Jalan AI Nasional, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengatur teknologi baru tersebut. 

    Menurut Aju harmonisasi kebijakan dan penguatan kolaborasi multipihak yang terlibat dalam industri pengembangan AI merupakan kunci memastikan inovasi AI bisa bertumbuh sejalan perkembangan isu etika AI secara global.

    Nilai etika dalam pengembangan AI juga turut dijelaskan dalam draf Pedoman Etika KA, aspek ini menjadi penting karena berperan sebagai cerminan yang membantu pengembang AI memahami bahwa pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan KA dapat berimplikasi pada hak-hak dasar manusia.

    Beberapa prinsip nilai etika KA meliputi inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, pelindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, serta kekayaan intelektual.

    Ketika pengembang AI menerapkan nilai-nilai etika KA setidaknya ada tiga manfaat yang dirasakan di antaranya memberikan keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

    Adapun untuk keberlanjutan ekonomi manfaat bagi masyarakat dapat tercipta karena AI bisa menghadirkan inovasi hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Indonesia melobi sejumlah negara untuk mempercepat pelaksanaan Readiness Assesment Methodology (RAM) tentang Panduan Etika artificial intelligence (AI). Tujuannya, menghindari penyalahgunaan AI pada masa mendatang.

    Sekadar informasi, RAM Etika AI adalah panduan dari Unesco yang bertujuan memastikan pemanfaatan kecerdasan buatan tidak menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

    Dalam upaya lobi tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria bertemu dengan negara-negara anggota Asean dan Asia Pasifik dalam suatu sesi makan siang di Brdo Congress Centre, Slovenia, kemarin Selasa (6/2/2024).

    “Tidak ada negara yang [akan] terlalu dominan mengatur negara lain dalam perkembangan AI. Sebab, AI berdampak kepada semua umat manusia sehingga perlu kesamaan pandangan, dan prinsip no one left behind harus terus diterapkan,” kata Nezar dikutip dari siaran pers, Rabu (6/2/2024).

    Saat ini, jelas Nezar, belum semua negara di kawasan Asean dan Asia Pasifik siap melaksanakan panduan etika yang dicetuskan Unesco tersebut.

    Namun, RI berkomitmen responsif serta siap berkolaborasi dengan negara Asean yang menunjukkan kemauan dan keinginan melaksanakan RAM panduan etika AI.

    “Harus ada kolaborasi yang kuat dari semua negara. Termasuk, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di masing-masing negara mengenai perkembangan mutakhir tata kelola AI,” ujarnya.

  • SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    – Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi meraih juara 1 mencetak menteri paling banyak daripada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Sementara di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto baru satu pembantunya yang terjerat dugaan korupsi yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

    Adapun mantan pembatu Jokowi yang terjerat korupsi adalah:

    1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM)

    Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Penetapan tersebut dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (4/9/2025).

    Kasus Nadiem Makarim menambah panjang daftar menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersandung kasus korupsi. Kasus dugaan rasuah yang menyeret nama Nadiem Makarim sendiri ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 1,98 triliun.

    Penetapan eks Mendikbudristek tersebut dilakukan setelah Kejagung memeriksa 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara itu. “Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi, dan juga alat bukti yang ada, pada sore dan hasil dari ekspose telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Kamis (4/9/2025).

    Nadiem disangka melanggar Pasal 2 (Ayat) 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    2. Menteri Perdagangan (Mendag) Trikasih Thomas Lembong alias Tom Lembong (TTL)

    Tom Lembong merupakan tersangka kasus korupsi impor gula tahun 2015–2016. Ditahan di Rutan Salemba, kemudian mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    3.  Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

    Syahrul Yasin Limpo telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kementan. Dikenai pidana tambahan Rp44,2 miliar dan USD 30.000. Kini KPK masih mengembangkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL itu.

    4. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate Johnny G Plate terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Johnny G Plate dinyatakan sebagai tersangka terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Johnny G Plate dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

    5. Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham Idrus Marham terjerat kasus suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. 

    Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. Awalnya, Idrus sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. 

    Dalam kasus ini, KPK juga menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham. Idrus Marham pun mengakui dirinya menjadi tersangka dan langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri. Idrus Marham bebas dari penjara pada Jumat, 11 September 2020. Dia telah menjalani hukuman  2 tahun penjara dalam kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau itu. 

    6. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi Imam Nahrawi, terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. 

    Saat itu Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam dan Miftahul diduga melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

    Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000,00 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000,00. 

    Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000,00 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. 

    7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan suap terkait Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada konstruksi perkara memberikan dugaan kepada Mensos Juliari P Batubara telah menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar. 

    Dana tersebut diduga dari pelaksanaan paket bansos sembako penanganan Covid-19 di Kemensos pada periode pertama. Juliari diduga meminta jatah Rp 10.000 per paket sembako. Atas dasar hal tersebut, Mensos pun akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Selanjutnya pemberian uang tersebut dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB. Diduga uang tersebut digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. 

    8. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara Juliari Batubara diduga terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. 

    Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar. Juliari telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda Rp 500 juta pada 23 Agustus 2021. 

    Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar. 

    Selain itu, hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. 

    Menteri era SBY

    Di era SBY, ada lima menteri yang tersangkut kasus dugaan korupsi yakni: 

    1. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, diterjerat kasus suap pada 2014. Ia diduga menerima suap terkait pengadaan alat kesehatan. Hal itu terungkap 10 tahun usai ia melakukan perbuatan tersebut yakni pada 2004 lalu. 

    Siti terbukti bersalah lantaran melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan). Hakim menilai Siti terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp1,85 miliar dari PT Graha Ismaya. 

    Uang ini diberikan agar Siti menyetujui revisi anggaran pengadaan Alkes I dan suplier Alkes I. Ia kemudian divonis bui empat tahun dan denda senilai Rp200 juta. 

    2. Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. 

    Ia dijerat KPK pada tahun 2012 lalu. Hakim menyatakan Andi bersalah telah memperkaya diri sendiri senilai Rp2 miliar dan 550 ribu dollar Amerika Serikat. 

    Selain itu, ia juga dituduh telah memperkaya korporasi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat lantas menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Andi telah bebas pada 2017 lalu dan kini kembali aktif di Partai Demokrat. 

    3. Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2012-2013. 

    Di dalam sidang, terungkap Suryadharma menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menag dan merugikan keuangan negara senilai Rp27,2 miliar dan 17.967.405 riyal Saudi. 

    Mantan Ketum PPP itu juga dinyatakan bersalah karena telah menggunakan dana operasional menteri untuk biaya pengobatan anak dan membayar ongkos liburan keluarga ke Singapura dan Australia. Hakim kemudian menjatuhkan vonis 10 tahun bui dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan pada tingkat banding. Ia kemudian diwajibkan membayar uang pengganti Rp1.821.698.840 subsider dua tahun penjara. 

    4. Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari 2015. KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menbudpar periode 2008-2011. 

    Hakim kemudian menjatuhkan vonis pada 2016 lalu bagi Jero selama 4 tahun bui dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Jero juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,073 miliar. 

    5. Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Sosial. Bachtiar Chamsyah adalah Menteri Sosial pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 dan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Bachtiar baru ditetapkan sebagai tersangka pada 2010 saat ia sudah tidak lagi menduduki kursi menteri. Bachtiar saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. 

    Bachtiar dijatuhi hukuman satu tahun dan delapan bulan penjara serta denda Rp 50 juta pada 2011. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga Rp33,7 miliar. 

    Menteri era Megawati 

    Ada 4 menteri Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri yang terjerat korupsi. 1. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

    Ia sebagai mantan menteri pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama menjabat dari tahun 2001–2024, Rokhmin melakukan korupsi dana non-bujeter di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara rugi Rp 15 miliar akibat ulah Rokhmin. 

    Dia pun divonis penjara 7 tahun dan denda Rp 200 juta. Namun, dia melakukan sejumlah upaya hukum hingga akhirnya mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan PK tersebut. 

    MA mengurangi masa hukuman Rokhmin menjadi 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Setalah menjalani masa hukumannya, Rokhmin bebas bersyarat pada 25 November 2009. 

    2. Said Agil Husin Al Munawar, mantan Menteri Agama (Menag) periode 2001-2004 terjerat kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji. 

    Ia, terbukti bersalah, ia menerima uang sebesar Rp4,5 miliar. 

    3. Hari Sabarno, mantan menteri dalam negeri terseret kasus korupsi pengadaan mobil damkar. Pada tahun 2004-2005, dia terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 22 wilayah di Indonesia yang didalangi Hengky Samuel Daud dan mengakibatkan negara rugi miliaran rupiah saat menjadi Mendagri 

    4. Achmad Sujudi, mantan Menteri Kesehatan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga di era kepemimpinan Presiden Megawati (periode 1999-2004) terjerat kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.

    “Semua cerita pengadilan korupsi akan berubah? Korupsi di Indonesia hanya bisa diatasi munculnya Presiden benar negarawan, jujur dan berani menghukum mati para koruptor”.

  • Kemenkop Siapkan Sistem Big Data dan Ruang Monitoring KDMP, Beroperasi Maret 2026

    Kemenkop Siapkan Sistem Big Data dan Ruang Monitoring KDMP, Beroperasi Maret 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan sistem big data dan kecerdasan buatan (AI) yang dapat memantau operasional puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan rampung pada Maret 2026.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa sistem ini akan mengintegrasikan jaringan ekosistem digital, sehingga dapat memantau operasional KDMP. 

    Sistem tersebut dapat merekam transaksi harian, stok bahan pokok, penjualan, dan lain sebagainya dalam waktu nyata atau real time.

    Tidak hanya itu, dengan sentuhan kecerdasan buatan didalamnya, sistem juga dapat memproyeksikan kebutuhan ke depan dan pergerakan barang di KDMP.

    “Paling lama Maret tahun depan. Semuanya terintegrasi. Memantau, real time,” katanya dalam wawancara khusus dengan Bisnis di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).

    Dia memaparkan Kemenkop nantinya juga akan membangun sistem monitoring koperasi di kantor Kemenkop. 

    Dengan sistem ini, seluruh kebutuhan koperasi dapat dipantau dari jarak jauh sehingga pemerintah dapat mengetahui dengan cepat dan mendistribusikan barang dengan tepat ke wilayah-wilayah yang stok barang di koperasinya telah menipis.

    Menkop Budi Arie Setiadi

    Menurutnya, hal ini menjadi bentuk transformasi digital oleh Kopdes Merah Putih dari koperasi-koperasi yang pernah ada sebelumnya.

    Budi menyebut sistem baru itu juga akan terintegrasi dengan platform Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (Simkopdes) hingga KDMP Mobile.

    Ketika ditanya perihal tantangan yang mungkin muncul berkaitan dengan keterbatasan masyarakat desa dalam mengakses platform digital, dia menyebut bahwa hampir semua penduduk Tanah Air telah mengakses internet.

    Penetrasi internet, menurutnya, bukan hambatan sebab hampir seluruh populasi Indonesia telah terhubung dengan layanan data. 

    “Jangan salah. Waktu saya Menkominfo, saya tanya, berapa banyak pengguna ponsel? Sudah 330 juta, hampir 95% di antaranya menggunakan smartphone,” ujar Budi.

    Oleh karena itu, dia menilai bahwa masyarakat desa telah melek digital. Budi tak menampik adanya ribuan desa yang belum mempunyai koneksi internet, tetapi meyakini bahwa hal tersebut dapat diatasi dalam waktu yang akan datang.

    “Dari jumlah itu, memang masih ada 5.000 desa yang belum punya koneksi. Itu pun bukan berarti satu desa, mungkin desanya 10.000 hektare, tapi 99% hutan sehingga tidak ada sinyal. Yang ada sinyal dia lokasi balai desa dan pemukimannya. Dengan teknologi bisa dibereskan. Dengan teknologi satelit bisa,” tuturnya.

  • Zulkarnaen Aprilantony Divonis 7 Tahun Penjara di Kasus Beking Situs Judol Kominfo Megapolitan 2 September 2025

    Zulkarnaen Aprilantony Divonis 7 Tahun Penjara di Kasus Beking Situs Judol Kominfo Megapolitan 2 September 2025

    Zulkarnaen Aprilantony Divonis 7 Tahun Penjara di Kasus Beking Situs Judol Kominfo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menjatuhkan vonis tujuh penjara terhadap terdakwa Zulkarnaen Apriliantony alias Tony dalam kasus beking situs judi
    online
    (judol) agar tidak terblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi),
    Putusan ini disampaikan majelis hakim pada Senin (1/9/2025).
    “Dengan ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkarnaen Apriliantony dengan pidana penjara tujuh tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah,” kata Hakim ketua Parulian Manik di ruang persidangan, Senin.
    Tony bersama tiga terdakwa lain dalam klaster koordinator dinyatakan terbukti bersalah karena mengoordinasikan lolosnya situs judol dari pemblokiran Kominfo.
    “Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian secara bersama-sama,” sebut Hakim.
    Adapun tiga terdakwa lain dalam klaster koordinator adalah Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.
    Berbeda dengan Tony, ketiganya divonis lebih ringan, yakni lima tahun enam bulan penjara.
    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan Alias Agus, dengan pidana penjara masing-masing selama lima tahun dan enam bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 500 juta,” kata Hakim.
    Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan bahwa Tony adalah sosok yang mengoordinasikan situs judol langsung kepada Menkominfo saat itu, Budi Arie.
    “Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony bertugas sebagai penghubung dengan Menteri Kominfo saudara Budi Arie Setiadi,” bunyi dakwaan yang dibacakan JPU, sebagaimana dikutip pada Minggu (18/5/2025).
    Sementara itu, Adhi adalah pihak yang dikenalkan Tony kepada Budi Arie yang sedang mencari orang untuk mengumpulkan situs judi
    online
    untuk diblokir.
    “Terdakwa II Adhi Kismanto mempresentasikan alat
    crawling
    data yang mampu mengumpulkan data
    website
    judi
    online
    ,” kata jaksa.
    Terdakwa lainnya, Muhrijan berperan dalam menghubungkan Kemkominfo dengan agen situs judol yang tak ingin diblokir, setelah mengetahui rencana pengumpulan situs dari adiknya yang bekerja di Kemkominfo.
    “Terdakwa Muhrijan menyampaikan bahwa dirinya mengetahui praktik penjagaan website judi online dan mengancam akan melaporkannya kepada Menkominfo,” kata jaksa.
    Sementara terdakwa Alwin bertugas sebagai bendahara yang mendistribusikan uang hasil penjagaan situs judol.
    Diberitakan sebelumnya, setidaknya terdapat empat klaster dalam perkara melindungi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Klaster pertama adalah koordinator dengan terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.
    Klaster kedua para eks pegawai Kementerian Kominfo, yakni terdakwa Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana. Klaster ketiga yaitu agen situs judol.
    Para terdakwa terdiri dari Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, Ferry alias William alias Acai. Klaster keempat tindak pidana pencurian uang (TPPU) atau para penampung hasil melindungi situs judol. Para terdakwa yang baru diketahui adalah Rajo Emirsyah, Darmawati dan Adriana Angela Brigita.
    Dalam perkara dengan terdakwa Denden dan kawan-kawan, mereka didakwa melanggar Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Cara Balikin Saldo DANA yang Raib Gegara Kena Scam

    Ini Cara Balikin Saldo DANA yang Raib Gegara Kena Scam

    Jakarta –

    Maraknya scam atau penipuan online terus meningkat seiring meningkatkan tren transaksi digital. Bahkan, penipuan online kerap mengintai para pemilik dompet digital (e-wallet). Saat terjerumus scam, tak jarang saldo e-wallet raib begitu saja.

    Berdasarkan data layanan CekRekening.id Kemenkominfo yang sekarang menjadi Komdigi, pada periode 2017-2024, telah diterima sekitar 572 ribu laporan dari masyarakat terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE). 528.415 ribu di antaranya, merupakan penipuan transaksi online.

    Modus yang digunakan pelaku pun beragam, salah satunya phising dengan iming-iming saldo e- wallet. Tak jarang, iming-iming tersebut membuat saldo e-wallet raib dan pengguna secara tidak sadar telah terperangkap ke dalam modus tersebut.

    Setiap pengguna dompet digital pun bisa saja menjadi korban dari penipuan ini, khususnya DANA. Apalagi, DANA saat ini mengalami pertumbuhan pengguna yang cukup signifikan. Dilansir dari CNBC Indonesia, CTO DANA Indonesia, Norman Sasono mengkonfirmasi pertumbuhan nasabah dan transaksi uang elektronik di DANA sejak didirikan 2018.

    Saat ini 60% pengguna DANA berasal dari daerah tier 3 dan tier 4 seiring dengan strategi DANA memperluas akses keuangan untuk aktivitas pembayaran hingga pembiayaan dan menjangkau nasabah unbankable yang banyak di daerah kecil.

    DANA pun terus memperkuat keamanan layanan sistem pembayaran sebagai antisipasi meningkatnya modus penipuan dan kejahatan siber. DANA juga mendorong edukasi bagi nasabah dalam mengantisipasi beragam jenis penipuan dalam pembayaran digital.

    Buat para pengguna dompet digital DANA, jangan langsung panik jika saldo tiba-tiba hilang. Sebab, kini pengguna aplikasi dompet digital DANA mendapat perlindungan ekstra melalui DANA Protection.

    DANA memiliki layanan Jaminan 100% Uang Kembali sehingga pengguna bisa beratraksi #AmanDariBadman. Layanan tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pengguna ketika mengalami musibah seperti terkena pencurian hingga mengalami penipuan.

    Meskipun begitu, ada sejumlah syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan. Adapun syarat dan ketentuannya sebagai berikut.

    1. HP hilang dan akun diambil alih

    2. Transaksi pending

    3. Pengguna menggunakan DANA Premium sudah mengaktifkan DANA VIZ dan tidak pernah

    membagikan PIN/OTP.

    4. Membuat laporan ke DIANA paling lambat setelah kejadian.

    5. Klaim gagal jika kejadian akibat kelalaian pengguna atau tidak ada bukti.

    Buat cara klaimnya, pengguna bisa ikuti langkah-langkah ini:

    1. Tap DANA Protection di Beranda DANA.

    2. Baca detail perlindungan apa saja yang diberikan DANA Protection.

    3. Tap button DIANA.

    4. Informasikan & laporkan kendala yang kamu alami.

    5. Kirimkan detail transaksi & dokumen yang diperlukan untuk mempercepat proses klaim.

    Jadi untuk pengguna DANA, tak perlu panik apabila saldo di DANA tiba-tiba raib karena terjebak scam/penipuan online. Karena DANA, sudah memiliki solusi jitu agar saldo dapat kembali dan pengguna dapat bertransaksi dengan aman, nyaman, dan mudah.

    (akd/akd)