Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkominfo

  • Jejak Panjang Hacker Bjorka: Dari Bocoran Data Nasabah hingga Ditangkap Polisi

    Jejak Panjang Hacker Bjorka: Dari Bocoran Data Nasabah hingga Ditangkap Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengklaim telah menangkap pria yang mengaku pemilik akun peretas alias hacker Bjorka, yang selama ini dikenal publik sebagai sosok misterius di balik sejumlah kasus kebocoran data besar di Indonesia.

    Kasubidpenmas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak menyampaikan pria berinisial WFT (22) itu ditangkap di Minahasa, Sulawesi Utara, pada 23 September 2025.

    “Yang bersangkutan ditangkap pada Selasa, 23 September 2025 di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Reonald di Polda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).

    Wadirsiber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menambahkan bahwa Bjorka sudah dikenal sebagai pemilik akun di dark web sejak 2020. Identitasnya sulit dilacak karena kerap mengganti nama akun, mulai dari @SkyWave, @ShintHunter, hingga terakhir @Opposite6890 pada Agustus 2025.

    “Pelaku mengklaim bahwa yang bersangkutan memiliki data-data dari beberapa institusi baik di dalam maupun di luar negeri dan itu diperjualbelikan,” tutur Fian.

    Menurut Fian, hasil penjualan data tersebut membuat pelaku meraup keuntungan yang dibayarkan dalam bentuk mata uang kripto. “Pada saat diperjualbelikan pelaku menerima pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency,” pungkasnya.

    Kasubdit IV Ditsiber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edco menyebut penangkapan WFT bermula dari laporan sebuah bank swasta terkait akun X bernama @bjotkanesiaaa. Akun itu mengunggah data 4,9 juta nasabah bank dan mengklaim telah berhasil meretas sistem.

    “Niat daripada pelaku adalah sebenarnya untuk melakukan pemerasan terhadap bank swasta tersebut,” tutur Herman.

    Atas perbuatannya, WFT ditahan dan dijerat Pasal 46 Juncto Pasal 30 dan/atau Pasal 48 Jo Pasal 32 dan/atau Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No.11/2008 sebagaimana diubah dengan UU No.1/2024 tentang ITE. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara.

    Jejak Panjang Peretasan Bjorka

    Meski polisi telah menangkap WFT yang mengaku sebagai Bjorka, hingga kini belum ada kepastian apakah ia merupakan sosok sama yang selama beberapa tahun terakhir dikenal publik dengan nama Bjorka. Nama ini sempat membuat heboh karena aksi-aksinya meretas dan memperjualbelikan data pribadi dari jutaan warga Indonesia hingga pejabat tinggi negara.

    Pada Maret 2023, Bjorka mengklaim memiliki 19,5 juta data dari BPJS Ketenagakerjaan yang ia jual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta di forum Breached.vc. Dalam unggahan 12 Maret 2023, ia bahkan merilis 100.000 sampel data yang bisa diunduh gratis sebagai “bukti”. Data tersebut mencakup nama, NIK, alamat, nomor telepon, email, hingga informasi pekerjaan.

    Sebelumnya, pada 2022, Bjorka muncul dengan sederet aksi besar:

    Mengklaim memiliki 3,2 miliar data dari aplikasi PeduliLindungi.
    Menjual 44 juta data MyPertamina.
    Mengunggah 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dengan kapasitas 87GB.
    Membocorkan data pribadi sejumlah pejabat, termasuk Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, hingga selebritas Deddy Corbuzier.

    Bahkan, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, turut disebut datanya bocor. Namun Anies membantah kebenarannya.

    “Iya sayang, NIK-nya [Nomor Induk Kependudukannya] salah. Nomor HP-nya [Handphone] juga salah,” kata Anies di DPRD DKI, Selasa (13/9/2022). Ia menambahkan, “Itu enggak tahu saya ngambil datanya dari mana. Kebanyakan salah itu data-datanya.”

    Kasus Bocornya Data Pajak

    Nama Bjorka kembali menjadi perhatian pada September 2024. Saat itu, akun X @FalconFeedsio mengunggah tangkapan layar di Breach Forums yang menunjukkan Bjorka menjual data NPWP sebesar 2GB (dikompres 500MB) seharga US$10.000.

    Data itu diduga berasal dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dengan daftar nama besar yang disebut bocor: Presiden Joko Widodo, anak-anaknya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menkominfo Budi Arie Setiadi.

    Direktur Jenderal IKP Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi mengonfirmasi pihaknya menindaklanjuti kasus ini. “⁠⁠Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN, DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI,” kata Prabu, Senin (23/9/2024).

    Sementara itu, Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyebut penyelidikan dilakukan dengan menggandeng BSSN. “Kita juga sedang melakukan penyelidikan [kasus kebocoran data NPWP],” ujarnya, Selasa (24/9/2024).

  • Dokter Tifa Kembali Kaitkan Cuitan Lama Akun Fufufafa dengan Riwayat Pendidikan Wapres Gibran

    Dokter Tifa Kembali Kaitkan Cuitan Lama Akun Fufufafa dengan Riwayat Pendidikan Wapres Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Neuroscience Behavior sekaligus Pegiat Media Sosial dr Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa kembali menyoroti soal riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sorotan yang diberikannya kali ini dikaitkan dengan cuitan lama dari akun kaskus fufufafa.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dokter Tifa membagikan cuitan lama dari akun fufufafa.

    Cuitan dari akun tersebut bicara soal lulusan dari SD yang SMP yang disebut ingin memiliki kehidupan mewah.

    Hanya saja, dalam cuitannya akun tersebut, ini menyindir soal lulusan yang memiliki keterampilan terbatas.

    “Lulusan sd-smp dengan keterampilan terbatas pengen hidup mewah,” tulis akun tersebut.

    Inilah yang disindir oleh Dokter Tifa yang percaya akun fufufafa ini dulunya milik Wapres Gibran.

    Ia membalas cuitan lama itu dengan bahasa jawa karena agak kesal dengan cuitan tersebut.

    “Ngomong sendiri tentang diri sendiri ketika sedang sendirian,  bahasa Jawanya “ndleming,” tulisnya dikutip Minggu (28/9/2025).

    “Saya ngga tahu kata bahasa Indonesia yang pas. Ada yang bisa bantu?,” terangnya.

    Untuk diketahui, sejumlah pegiat media sosial dan pakar IT mampu membuktikan bahwa akun Fufufafa tersebut adalah milik Gibran. Saat isu ini mencuat sudah banyak yang menyajikan bukti-bukti tersebut.

    Meski Menkominfo yang saat itu dijabat oleh Ketua Umum ProJo (relawan pro Jokowi), Budi Arie, membantahnya tetap saja bukti-bukti itu berseliweran. (Erfyansyah/fajar) 

  • Gubernur Pramono Anung Lepas 5.000 Peserta Amartha Run di GBK Megapolitan 28 September 2025

    Gubernur Pramono Anung Lepas 5.000 Peserta Amartha Run di GBK Megapolitan 28 September 2025

    Gubernur Pramono Anung Lepas 5.000 Peserta Amartha Run di GBK
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Gubernur Jakarta Pramono Anung melepas ribuan pelari dalam ajang Amartha Run 2025 yang berlangsung di Plaza Barat, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2025).
    Pramono melepas para peserta bersama mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
    Prosesi pelepasan dilakukan pukul 05.48 WIB dengan membentangkan bendera start hitam-putih serta membunyikan terompet.
    Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan semangat dan dukungan penuh bagi para pelari.
    “10 k Amartha semoga memecahkan rekornya masing-masing, bahagia, aman, dan pemerintah Jakarta memberikan dukungan penuh,” ungkap Pramono di kawasan GBK.
    Pendiri Amartha, Andi Taufan, menyebut tahun ini kegiatan Amartha Run diikuti sekitar 5.000 pelari.
    “Ini tahu kedua menyelenggarakan evant ini, sekitar 5000 pelari hari ini,” ungkapnya.
    Ia juga memberikan semangat kepada para peserta yang menargetkan pencapaian khusus.
    “Untuk pelari yang memiliki target hari ini, semangat ya,” jelas Andi.
    Usai memberikan sambutan dan melepas peserta, Pramono bersama Sandiaga Uno, Rudiantara, dan Andi Taufan ikut berlari bersama ribuan peserta lainnya.
    Amartha Run 2025 menghadirkan beberapa kategori lomba, mulai dari 10 kilometer (10K) hingga
    Half Marathon
    dengan jarak 21 kilometer.
    Selain itu, terdapat juga kategori khusus
    Kids Dash
    untuk anak-anak, sehingga acara ini bisa dinikmati lintas usia.
    Seluruh lomba dimulai dari Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK) dan melintasi kawasan utama Jakarta.
    Jalur lari diarahkan ke koridor protokol Jakarta, termasuk kawasan Sudirman–Thamrin, dengan titik akhir kembali ke Stadion Madya GBK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ngotot Prabowo-Gibran Dua Periode, Jokowi Takut Anaknya Dimakzulkan

    Ngotot Prabowo-Gibran Dua Periode, Jokowi Takut Anaknya Dimakzulkan

    GELORA.CO – Arahan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode merupakan upaya intervensi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. 

    Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Sabtu 20 September 2025. 

    Dedi mengurai bahwa arahan Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode, miliki dua tafsir.

    “Pertama, Jokowi dalam kekhawatiran mendalam, bisa karena ancaman pemakzulan pada Gibran,” kata Dedi Kurnia.

    Selain itu, bisa jadi Jokowi pun khawatir jika dirinya ikut terlibat dalam masalah hukum lantaran para loyalisnya banyak yang terseret kasus korupsi. 

    “Sebut saja Nadiem Makarim (eks Mendikbud), hingga wacana (eks Menkominfo) Budi Arie soal judi online dan sudah disingkirkan dari kabinet,” katanya. 

    Tafsir kedua, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai bahwa Jokowi belum secara penuh menerima bahwa saat ini dia bukan lagi Presiden RI. Sehingga, Jokowi masih ikut campur tangan terkait kondisi politik Tanah Air.

    “Intervensi Jokowi sudah terlalu banyak, bisa terlihat dari banyaknya kunjungan anggota kabinet, termasuk Prabowo,” ujarnya.

    “Meskipun, situasi saat ini lebih menggambarkan kerisauan Jokowi terkait masa depan kekuasaannya, baik soal Gibran atau mungkin posisi Jokowi sendiri,” demikian Dedi Kurnia.

  • Hastag ‘Partai Mitra Judol’ dan Alwin Jabarti Kiemas Trending

    Hastag ‘Partai Mitra Judol’ dan Alwin Jabarti Kiemas Trending

    GELORA.CO – Aneh tapi nyata. Megawati Soekarnoputri dan PDIP mendapat serangan mendadak di lini masa X.

    Para akun penyerang ramai-ramai menggunakan tagar Partai Mitra Judol dan Alwin Jabarti Kiemas. Dua tagar yang disangkutpautkan ke Megawati Soekarnoputri selaku Ketum DPP PDIP.

    Alhasil, Partai Mitra Judol dan Alwin Jabarti Kiemas jadi trending topic di lini masa X.

    Dari ribuan cuitan atau unggahan yang beredar, para pemilik akun menyebarkan berita vonis terkait penjagaan judi online atau judol terhadap Alwin Jabarti Kiemas.

    Alwin sendiri dikenal publik sebagai keponakan dari almarhum Taufiq Kiemas, suami dari Megawati.

    Vonis Penjara Keponakan Taufiq Kiemas

    Menariknya, vonisnya sendiri sudah dijatuhkan hakim sejak lama. Yakni, pada Selasa 26 Agustus 2025 dan humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rio Barten, membenarkan hal ini.

    Disebutkan, Majelis Hakim PN Jaksel memvonis empat terdakwa pada perkara penjagaan situs judi online. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian.

    Empat terdakwa itu adalah Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Tomang, mantan Staf Ahli Menkominfo Adhi Kismanto, makelar laman judol Muhrijan alias Agus, serta Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama yaitu Alwin Jabarti Kiemas.

    Alwin divonis pidana penjara lima tahun enam bulan dan membayar denda Rp500 juta subsider kurungan 1 bulan.

    Serangan Online di Lini Masa X

    Meskipun sudah berlangsung lebih dari satu bulan, tampaknya para haters Megawati dan PDIP tetap menjadikan berita fakta ini sebagai senjata untuk menjatuhkan nama tokoh dan parpol tersebut.

    Salah satunya akun X yakni, @sotoyw****. “Keponakan Megawati, Alwin Jabarti Kiemas, resmi divonis. Bukan kaleng-kaleng, dia aktor utama di balik jaringan judi online Kominfo PARTAI MITRA JUDOL,” cuitnya, terlihat Sabtu 19 September 2025.

    “Met malam minggu gais, eh kalau keponakan ketum partai mainnya jadi beking. Alwin Jabarti Kiemas bukan sembarang orang, dia darah biru politik. PARTAI MITRA JUDOL ? Sepertinya bukan sekadar istilah,” kata @negativ****.

    Demikian artikel seputar serangan online terhadap Megawati dan PDIP di lini masa X sehubungan vonis penjagaan situs judol oleh keponakannya, Alwin. ***

  • 2 Prabowo Berhentikan 4 Pejabat, Hasan Nasbi Dicopot dari Kepala PCO Nasional

    2 Prabowo Berhentikan 4 Pejabat, Hasan Nasbi Dicopot dari Kepala PCO Nasional

    Prabowo Berhentikan 4 Pejabat, Hasan Nasbi Dicopot dari Kepala PCO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto memberhentikan empat pejabat Kabinet Merah Putih dalam
    reshuffle
     pada Rabu (17/9/2025).
    Keempat pejabat yang diberhentikan adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto.
    Pemberhentian para pejabat itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nunik Purwanti.
    Erick Thohir kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo yang dicopot pada Senin (7/9/2025) lalu.
    Sejauh ini, Prabowo belum menunjuk sosok yang akan menjadi Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir.
    Sementara, Prabowo melantik Wakil KSP M Qodari menjadi KSP menggantikan AM Putranto.
    Kemudian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, nomenklatur baru PCO yang ditinggal Hasan Nasbi.
    Sedangkan, posisi Wamenhut yang ditinggal Sulaiman Umar kini diisi oleh politikus Partai Gerindra Rohmat Marzuki.
    Di samping itu, Prabowo juga melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi, Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
    Kemudian, Sarah Sadiqa menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Registrasi Kartu Telkomsel untuk Pengguna Baru dan Lama

    Cara Registrasi Kartu Telkomsel untuk Pengguna Baru dan Lama

    Bisnis.com, JAKARTA – Telkomsel adalah salah satu layanan provider telekomunikasi yang terkenal dan terluas layanannya di Indonesia. Berikut cara registrasi kartu Telkomsel, baik untuk pengguna baru maupun pengguna lama yang akan registrasi ulang kartu Telkomselnya.

    Dilansir dari situs resminya, Telkomsel memiliki berbagai kartu perdana, yaitu Simpati, Telkomsel Prabayar, Telkomsel Halo, by.U, Orbit, Perdana Sakti, FreedomMAX, dan Lite.

    Telkomsel mewajibkan pelanggan untuk registrasi kartu sebelum memakai semua fasilitasnya. Hal itu diatur dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (sekarang Menteri Komunikasi dan Digital) Nomor 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang berlaku sejak 4 Agustus 2016.

    Dilansir dari Komdigi, hal tersebut bertujuan untuk perlindungan konsumen dari penyalahgunaan data dan memudahkan penyediaan layanan.

    Registrasi kartu Telkomsel dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti SMS atau kode dial. Namun terdapat perbedaan prosedur untuk registrasi baru dan registrasi ulang kartu Telkomsel.

    Cara Registrasi Baru Kartu Telkomsel Melalui SMS

    Buka aplikasi SMS/Pesan di ponsel.
    Ketik pesan dengan format:
    REG NIK#NomorKK#
    Contoh: REG 1234567890123456#3201060401130027#
    Kirim ke 4444.
    Tunggu SMS balasan yang menyatakan registrasi berhasil.

    Cara Registrasi Baru Kartu Telkomsel Melalui Kode Dial

    Buka aplikasi telepon/panggilan di ponsel.
    Ketik *444# lalu tekan panggil.
    Pilih opsi “Registrasi”.
    Masukkan NIK dan KK.
    Ikuti instruksi selanjutnya hingga selesai.

    Cara Registrasi Ulang Kartu Telkomsel

    Buka aplikasi SMS/Pesan di ponsel.
    Ketik ULANGNIK#Nomor Kartu Keluarga#
    Contoh: ULANG 123456789098765#2345678910123456#
    Kirim SMS ke 4444
    Tunggu SMS balasan yang menyatakan registrasi berhasil.

    Cara Registrasi Ulang Kartu Telkomsel melalui Kode Dial

    Buka menu panggilan di HP kamu.
    Masukkan kode *444# dan klik ikon panggil.
    Pilih menu ‘2. Cek Status Registrasi’.
    Masukan NIK kamu.
    Tunggu SMS dari 4444 berisi status registrasi kartu.

    Setelah registrasi berhasil, pelanggan dapat menikmati berbagai fasilitas telekomunikasi dari Telkomsel.

    Penyebab Registrasi Kartu Telkomsel Gagal dan Solusinya

    Format SMS Registrasi Salah

    Salah mengetik format, misalnya kurang tanda pagar (#), spasi berlebihan, atau urutan data tidak sesuai. Pastikan format registrasi benar dan sesuai, seperti:

    Registrasi baru: REG(spasi)NIK#NomorKK# kirim ke 4444
    Registrasi ulang: ULANG(spasi)NIK#NomorKK# kirim ke 4444

    NIK atau Nomor KK Tidak Valid

    Salah menuliskan NIK atau KK, dapat menyebabkan proses registrasi kartu gagal. Beberapa penyebab serupa seperti data NIK dan KK sudah tidak berlaku, atau belum sinkron dengan Dukcapil juga dapat menyebabkan gagal registrasi.

    Cek ulang nomor NIK dan KK sesuai KTP & KK asli. Jika masih gagal, hubungi Call Center Dukcapil 1500-537 untuk memastikan data sudah aktif.

    Nomor Sudah Mencapai Batas Registrasi

    Satu NIK hanya bisa digunakan maksimal untuk 3 nomor prabayar. Jika Anda sudah mendaftarkan satu NIK untuk 3 kartu, sebaiknya hapus nomor lama yang sudah tidak aktif melalui GraPARI atau hubungi Telkomsel 188. Setelah itu, coba registrasi ulang nomor baru.

    Gangguan Jaringan atau Sistem Telkomsel

    Sistem sedang maintenance atau gangguan sementara dapat menyebabkan proses registrasi kartu gagal. Tunggu beberapa saat (1–2 jam) lalu coba registrasi ulang. Pastikan untuk menggunakan area dengan sinyal stabil (4G/LTE).

    Kartu SIM Tidak Terbaca di Ponsel

    Jika registrasi masih gagal, bisa jadi disebabkan oleh SIM card rusak atau tidak terbaca perangkat. Coba pasang SIM di ponsel lain. Jika tetap tidak terbaca, lakukan penggantian kartu di GraPARI.

    Data Kependudukan Belum Sinkron di Dukcapil

    Data baru (misalnya baru bikin KTP atau KK) belum masuk ke database Dukcapil dapat menyebabkan proses pendaftaran kartu gagal. Hubungi Dinas Dukcapil setempat agar data segera diperbarui. Setelah sinkron, coba registrasi ulang.

    Kesalahan Teknis Pengguna

    Salah nomor tujuan (4444), salah mengetik angka, atau pakai aplikasi SMS yang bermasalah. Gunakan aplikasi SMS bawaan HP, pastikan nomor tujuan benar: 4444, cek kembali NIK & KK sebelum kirim.

    (Stefanus Bintang)

  • Kala Video Iklan Keberhasilan Pemerintah Ganggu Penonton Bioskop

    Kala Video Iklan Keberhasilan Pemerintah Ganggu Penonton Bioskop

    JAKARTA – Video iklan dalam pemutaran film di bioskop kerap menganggu. Penonton tak pernah membayar untuk menonton iklan. Mereka ingin tonton film yang jadi pilihannya. Iklan dianggap jadi hal yang mengganggu dan buang waktu.

    Kecaman yang sama hadir kala video iklan presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan bendungan muncul di banyak bioskop. Video iklan Jokowi dianggap sampah visual. Bermuatan politis pula. Video iklannya ramai-ramai dianggap sebagai penyalagunaan kekuasaan: kampanye terselubung.

    Protes kemunculan iklan dalam pemutaran film bioskop hadir di mana-mana. Iklan yang secara paksa diputar dianggap sudah mengganggu hak konsumen. Suatu hak penonton yang datang dan membayar untuk nonton film yang disukai, bukan iklan.

    Kondisi itu terjadi pula di Indonesia pada September 2018. Iklan bukan datang dari produk jenama ternama. Iklan justru hadir dari kubu pemerintahan Jokowi. Bioskop di seantero Indonesia menayangkan iklan keberhasilan pembangunan sejumlah bendungan di tanah air.

    Iklan itu memiliki judul 2 Musim, 65 Bendungan. Iklan itu menampilkan suara dari Presiden Jokowi sendiri. Tentunya lengkap dengan slogan kaku khas pemerintah #MENUJUINDONESIAMAJU. Video berdurasi 4:30 menit itu melulu menampilkan kesuksesan pemerintah.

    Cuplikan iklan terkait keberhasilan pembangunan bendungan ala pemerintahan Jokowi yang banjir kecaman. (Youtube Jokowi)

    Visual pembangunan bendungan coba dihadirkan. Jokowi bak menghadirkan pesan terkait jaminan produksi pangan yang melimpah. Dulu produksi pangan Indonesia hanya satu kali panen. Namun, kini panen bisa dilakukan lebih dari satu kali.

    Bagian itu menegaskan bahwa urusan jaminan produksi pangan dibutuhkan ketersediaan air yang melimpah. Alhasil, pembangunan bendungan jadi sesuatu yang penting.

    Sambutan masyarakat yang menyaksikan video iklan kebanyakan negatif. Alih-alih mendapatkan sambutan meriah, video propaganda politik Jokowi justru berbuah kecaman. Namun, pemerintah berkelit. Mereka menegaskan video yang muncul di bioskop adalah amanat Undang Undang.

    “Itu kan memang tugasnya Kominfo. Itu amanat Undang-Undang, bahwa baik pembangunan yang sudah selesai, atau proyek yang sudah selesai, atau masih dalam proses atau belum selesai itu memang diinfokan supaya masyarakat bisa mengikuti apa yang sudah dikerjakan pemerintah, apa yang belum, apa yang akan. Ini memang tugasnya Menkominfo,” tegas Presiden Jokowi sebagaimana dikutip laman setkab.go.id, 14 September 2018.

    Jadi Kontroversi

    Langkah pemerintah pasang iklan di bioskop jadi polemik. Kritik dan hujatan muncul di mana-mana. Penonton bioskop merasa terganggu dengan video propaganda Jokowi. Mereka memandang iklan bermuatan politis tak layak muncul di bioskop karena orang niatnya ke bioskop butuh hiburan.

    Video Jokowi juga dianggap terlalu memaksa bak sampah visual. Penonton meyakini iklan itu seraya memaksa yang hadir untuk menonton. Propaganda politik dipandang tak layak muncul di bioskop. Beberapa lainnya menganggap pemerintahan Jokowi harusnya kreatif mencari medium lain.

    Komentar lain juga muncul dari kubu oposisi. Kubu Prabowo Subianto menganggap iklan Jokowi sebagai atraksi politik yang kebablasan. Kondisi itu karena video yang muncul justru bertepatan dengan tahun politik. Alias, satu tahun sebelum Pilpres 2019 digelar.

    Jokowi dipandang curi start kampanye Pilpres. Bagian itu dianggap sebagai bukti Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan langkah ke periode dua kekuasaan. Banyak yang meminta iklan Jokowi dicopot. Keinginan itu diungkap pula politisi senior partai Gerindra, Fadli Zon.

    Fadli Zon yang setia jadi oposisi bersama Prabowo juga memandang rezim Jokowi sudah melakukan pemborosan. Anggaran pemerintah digunakan Jokowi untuk kampanye. Bukan untuk hal yang punya urgensi tinggi.

    Fadli pun meragukan pula capaian-capaian yang dilakukan Jokowi. Capaian yang diungkap tak sesuai dengan kenyataan. Kondisi itu karena Jokowi bak melulu butuh suara supaya menang dalam Pilpres 2019. Oleh sebab itu, segala macam strategi –umbar keberhasilan– dilakukan untuk mengemis suara.

    “Iklan itu tidak pada tempatnya, ketika orang mau datang ke bioskop, bayangkan coba nanti kalau ada instansi-instansi lain melakukan hal yang sama, berapa lama orang menunggu padahal mereka butuh hiburan. Iklan ini pasti bayar dong, enggak mungkin gratis ya kan, itu kan mubazir untuk apa membayar iklan ke bioskop, ditonton juga lebih sedikit orang.”

    “Lebih bagus anggarannya dialihkan untuk yang lain, untuk korban gempa Lombok atau yang lain yang lebih bermanfaat. Capaian-capaian itu harus diverifikasi, benar atau tidak, jangan-jangan hoaks gitu kan. Dari sisi substansinya kan ada sejumlah masalah juga atau klaim-klaim capaian tapi ternyata tidak sesuai apa yang menjadi kenyataan,” ujar Fadli sebagaimana dikutip laman kompas.com, 14 September 2018.

  • Video Prabowo Tayang Sebelum Film di Bioskop, Ternyata Jokowi Juga Pernah Nasional 14 September 2025

    Video Prabowo Tayang Sebelum Film di Bioskop, Ternyata Jokowi Juga Pernah Nasional 14 September 2025

    Video Prabowo Tayang Sebelum Film di Bioskop, Ternyata Jokowi Juga Pernah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Video penayangan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop viral di media sosial Instagram dan TikTok.
    Namun, ini bukan pertama kalinya ada penayangan iklan pencapaian program-program pemerintah di bioskop.
    Hal serupa ternyata pernah dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2018.
    Sebagaimana dilihat dari tayangan media sosial yang viral, video progam Prabowo diputar di bioskop tepat sebelum film dimulai.
    Dalam video itu, Prabowo menyampaikan perkembangan soal Koperasi Makan Bergizi Gratis (MBG), Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
    Selain itu, terlihat momen ketika Prabowo blusukan untuk menjumpai warga dan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program-program tersebut.
    Merespons viralnya video tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan hal ini lumrah sepanjang tidak melanggar aturan ataupun mengganggu kenyamanan.
    “Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” ungkap Prasetyo kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , menjelang akhir masa jabatan Jokowi pada periode pertama, hal serupa dilakukan oleh pemerintah.
    Pada September 2018 itu, iklan yang ditayangkan adalah kontribusi pemerintahan Jokowi membangun 65 bendungan.
    Di era Jokowi, penayangan ini menuai kontroversi dan protes netizen di Twitter karena iklan itu karena dianggap bagian dari kampanye Jokowi yang kembali maju dalam Pemilihan Presiden 2019.
    Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat itu menyatakan, penayangan iklan ini tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye karena belum ada penetapan calon presiden dan wakil presiden.
    Sementara itu, Ferdinandus Setu yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan, tidak aa yang salah dari penayangan iklan tersebut.
    Dia menjelaskan, penayangan iklan itu sesuai kewajiban Kemenkominfo yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.
    Oleh karenanya, Kemenkominfo tidak akan mencopot iklan di bioskop hingga kontraknya selesai.
    “Kalau yang bendungan ini, kontraknya sampai 20 September,” kata Ferdinandus kepada
    Kompas.com
     pada 14 September 2018.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Adi Rahman Adiwoso, Bapak Satelit Indonesia yang Melawan Arus

    Adi Rahman Adiwoso, Bapak Satelit Indonesia yang Melawan Arus

    Orlando –

    Di tengah gemerlap teknologi satelit global, ada sosok yang diam-diam mengukir sejarah di Indonesia. Sosok tersebut adalah Adi Rahman Adiwoso, CEO PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

    Banyak orang yang menjulukinya sebagai ‘Bapak Satelit Indonesia’ karena perannya membangun konektivitas nasional melalui satelit, salah satunya Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA), Rudiantara

    Namun pria berusia 72 tahun ini santai saja dengan julukan tersebut. “Saya cuma menikmati hidup saya,” ujarnya santai.

    Perjalanan Adi penuh keberanian melawan arus, dari menolak kewarganegaraan Amerika hingga mendirikan PSN di tengah ketiadaan regulasi. Ini kisahnya.

    Awal Karier di Negeri Paman Sam

    Adi memulai petualangannya di Purdue University, Amerika Serikat, mengambil jurusan Aeronautics dan Astronautics. Ia lulus dalam waktu singkat, hanya 5 semester. Ia kemudian magang di Hughes Aircraft Company pada 1974, perusahaan di balik satelit Palapa yang legendaris.

    “Waktu itu saya kedinginan di Amerika, tapi semangat belajar besar,” kenangnya.

    Kesempatan emas datang saat ia mendapat Hughes Fellowship, beasiswa yang memungkinkannya melanjutkan S2 di California Institute of Technology (Caltech). Sambil kuliah, ia bekerja 20 jam seminggu untuk membiayai hidup.

    “Saya suka kerja sampai jam 3 sore, bahkan lebih, karena bisa pakai komputer kantor sendirian. Zaman dulu kan nggak ada laptop,” ceritanya dengan tawa.

    CEO PSN Adi Rahman Adiwoso Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Membangun Palapa: Menyatukan NKRI

    Pada 1975, Adi mendapat tugas memasang stasiun bumi Palapa di Indonesia. Ia berkeliling ke pelosok, dari Waingapu hingga Flores, di tengah minimnya infrastruktur.

    “Belum ada hotel, ATM, bawa tas penuh duit cash,” ujarnya.

    Pengalaman ini membuka matanya tentang betapa terbatasnya komunikasi di Indonesia saat itu.

    “Kalau mau telepon gubernur, pakai radio HF. Kadang nyambung, kadang nggak,” ungkapnya.

    Ketika satelit Palapa menyala, Adi menyaksikan momen bersejarah: seorang bupati di Waingapu terpukau melihat TVRI di layar 12 inch Sony Trinitron.

    “Saya baru sadar setelah 20 tahun, Palapa itu bukan sekadar satelit. Itu alat mempersatukan NKRI,” katanya.

    Saat itu, televisi dan radio nasional belum ada, dan kebijakan pusat bisa butuh berbulan-bulan sampai ke daerah.

    Unicorn Pertama Indonesia

    Adi Rahman Adiwoso usai peluncuran Satelit Nusantara Lima. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Setelah hampir 9 tahun di Amerika, Adi ditawari kewarganegaraan Amerika oleh Hughes Aircraft. Ia menolak. “Banyak orang pengen jadi warga Amerika, saya malah nggak kepengen,” ungkapnya. Di usia 28, ia memilih pulang ke Indonesia dengan semangat membangun. “Kalau gagal, saya bisa balik. Kalau berhasil, saya tinggal,” katanya kepada bosnya saat itu.

    Keputusan ini terbayar. Adi mendirikan PT RKN, startup yang membuat gerbang jalan tol pertama di Indonesia, mengalahkan kompetitor dari Perancis dan Jepang.

    “Anak Indonesia kalau dikasih kesempatan, pasti bisa. Yang kurang cuma keberanian,” tegasnya.

    Pada 1991, bersama Profesor Iskandar Alisjahbana, Adi mendirikan PSN, perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia. Tantangannya besar: regulasi satelit saat itu hanya mengizinkan Telkom dan Indosat beroperasi. Dengan keberanian dan dukungan dari Presiden Soeharto serta Menteri BJ Habibie, PSN akhirnya mendapat izin, meski awalnya tak boleh melayani pasar dalam negeri.

    PSN melesat cepat. Pada 1995, perusahaan ini go public di Nasdaq, Amerika Serikat, dengan valuasi USD 1 miliar, menjadikannya unicorn pertama Indonesia.

    Namun, perjalanan tak selalu mulus. Krisis moneter 1997-1998 membuat PSN terlilit utang USD 650 juta. “Saat itu Rp 2.000 jadi Rp16.000 per dolar, babak belur,” kenang Adi.

    Tapi ia tak menyerah. Dengan strategi rekapitalisasi, PSN bangkit dan meluncurkan satelit Nusantara 1 pada 2014 hingga akhirnya pada 11 September 2025 melesatkan Satelit Nusantara Lima.

    Filosofi Hidup: Never Give Up

    Adi memegang filosofi ‘never give up’. Baginya, kegagalan adalah ‘sukses yang tertunda’.

    Meski dijuluki ‘Bapak Satelit Indonesia’, Adi tetap rendah hati. “Saya nggak peduli orang bilang apa. Saya cuma ingin bikin sesuatu yang bermanfaat,” ujarnya.

    Visi ini terlihat dari usahanya membangun bandar antariksa di Biak dan mendorong anak muda terjun ke bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

    Kini, di usia 72 tahun, Adi tak berhenti bermimpi. Ia ingin Indonesia punya kedaulatan antariksa, dengan PSN sebagai pemimpin kapasitas satelit di Asia Pasifik.

    “Kalau elo mau jadi nomor satu, harus kerja keras. Indonesia punya potensi, tapi kita jangan jadi juara mediocrity,” pesannya.

    Kisah Adi adalah bukti bahwa keberanian, kerja keras, dan visi besar bisa mengubah wajah teknologi Indonesia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil darinya untuk masa depan?

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Satelit Nusantara Lima Milik Indonesia Siap Meluncur 9 September”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/fay)