Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkominfo

  • Tak Ada Negara Tak Diserang Ransomware

    Tak Ada Negara Tak Diserang Ransomware

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan tidak ada negara di dunia yang tidak diserang oleh ransomware, termasuk negara adidaya Amerika Serikat.

    Pernyataan ini merespon tumbangnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur, usai diserang oleh ransomware terbaru pengembangan dari Lockbit 3.0, yakni Brain Cipher.

    Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.

    “Tidak ada di seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware dan yang terbesar adalah Amerika Serikat,” ujar Budi, Kamis (27/6/2024).

    Ia kemudian memaparkan sejumlah negara di dunia yang dihajar ransomware periode 2022-2023, termasuk Indonesia ada di dalamnya.

    Amerika Serikat berada di urutan perdpertama serangan ransomware dengan persentase 40,34%, diikuti kemudian oleh Kanada 6,75%, Inggris 6,44% , Jerman 4,92%, dan Prancis 3,89%.

    “Indonesia terkena dampak sekitar 0,67% dari serangan ransomware. Jadi, memang virus melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama,” tutur Budi.

    “Dan, virus yang ransomware yang menyerang Indonesia itu versi terakhir, sehingga menjadi perhatian dunia terhadap ransomware ini,” sambungnya.

    Diberitakan sebelumnya, PDNS 2 diserang ransomware Brain Cipher yang berdampak pada 282 instansi pemerintah pusat maupun daerah yang menggunakan fasilitas tersebut. Sejak diserang enam hari lalu, baru lima layanan publik yang normal.

    (agt/fyk)

  • Morat-marit Menahan Serangan Ransomware

    Morat-marit Menahan Serangan Ransomware

    Jakarta –

    Hari ini Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi akan menghadap ke DPR. Pertemuan ini akan membahas masalah keamanan digital Indonesia yang tengah diretas dan menghancurkan berbagai data penting dari Pusat Data Nasional (PDN).

    Diketahui, pihak peretas meminta uang sejumlah 131 Milyar untuk menghentikan serangan. namun menurut Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo data yang tersisa sudah diamankan. Ia mengatakan bahwa Kemenkominfo bersama BSSN, dan Telkom sudah mengisolasi akses menuju PDN sehingga pihak peretas tidak dapat mengambil data tersebut.

    “Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” ujar Usman dikutip dari detikNews pada Rabu (26/6) lalu.

    Melansir dari detikInet, setidaknya ada 282 instansi yang terdampak atas serangan ini. Menanggapi hal tersebut Kemenkominfo bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Telkom menargetkan 18 diantaranya akan dipulihkan dengan tenggat waktu hingga akhir Juni 2024. Sementara itu pada saat yang bersamaan, tim forensik BSSN akan bekerja sama dengan Polri demi menginvestigasi kasus serangan siber ini.

    Terkait keamanan siber, Profesor Marsudi Wahyudi Kisworo pun turut menanggapi peristiwa ini. Guru besar bidang informasi teknologi (IT) itu mengatakan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman. Artinya, semua bentuk keamanan digital memiliki kemungkinan untuk diretas.

    “Dalam dunia keamanan komputer, di dunia ini tidak ada sistem yang dijamin pasti aman, yang ada adalah sistem yang sudah diretas dan sistem yang belum diretas. Di negara-negara maju pun konon setiap 3-5 detik terjadi percobaan peretasan,” ujar Prof Marsudi melansir dari detikNews, Rabu (26/6/2024).

    Sementara itu mengutip rilis dari Kementerian Kominfo pada 31 Maret 2024 lalu, Wamenkominfo Nezar Patria mengatakan bahwa serangan-serangan siber meningkat secara global. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat 48 dari 176 negara dengan indeks keamanan siber sebesar 63,64, dan peringkat 5 di Asia Tenggara.

    Lebih lanjut Nezar mengkapkan bahwa serangan siber sering kali membidik industri yang menyimpan data pribadi atau yang terlibat dalam ekosistem yang luas dengan unit lain. Terkait hal ini, ia mendorong masyarakat untuk semakin peduli dengan keamanan data pribadi masing-masing. Nezar juga mengatakan bahwa untuk mengatasi ancaman keamanan siber, ada tiga pendekatan yang perlu dilakukan.

    “Pertama, meningkatkan penggunaan layanan berbasis cloud. Kedua, melakukan transformasi digital. Dan ketiga, memperkuat kesadaran masyarakat terhadap serangan siber,” jelasnya.

    Lalu apakah masyarakat harus berdikari menjaga keamanan data pribadi tanpa benteng dari pemerintah? Benarkah sistem keamanan digital Indonesia sangat lemah sehingga sering menjadi obyek serangan siber? Ikuti ulasannya dalam Editorial Review.

    Secara khusus detik Sore hari ini akan menghadirkan Sahila hisyam dan Ully Triani. Keduanya akan menceritakan rilis film terbarunya yang berjudul Pusaka. Simak keseruan obrolannya dalam Indonesia Detik Ini. Sementara itu membahas tentang karir di usia muda, Sunsetalk akan mengajak anda memahami dan menciptakan target dalam karir bersama Ismita Saputri, Career Counselor & Direktur Kaizen Room. Temukan kunci sukses berkarir dalam diskusi sore ini.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    (vys/vys)

  • 282 Layanan Kementerian-Lembaga Terdampak Imbas Peretasan PDN

    282 Layanan Kementerian-Lembaga Terdampak Imbas Peretasan PDN

    TRIBUNNEWS.COM – Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada pekan lalu dilaporkan mengunci data setidaknya di 282 kementerian/lembaga.

    Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau senilai Rp131 miliar untuk membuka data.

    “Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Rabu (26/6/2024).

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan, dari 282 layanan, saat ini tengah diprioritaskan pemulihan di 44 kementerian/lembaga. 

    Pihaknya memprioritaskan pemulihan data layanan kementerian/lembaga yang memiliki backup. 

    “Kami mengutamakan pemulihan kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong. 

    Meski demikian, Usman tak merinci apa saja lembaga yang diprioritaskan proses pemulihannya 

    Usman hanya menegaskan bahwa pihaknya mengutamakan layanan yang bersentuhan langsung dengan publik.

    Targetnya, setidaknya 18 layanan dapat pulih per akhir Juni 2024.

    “Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan sikap tegas terhadap serangan siber di PDN ini. 

    Budi Arie memastikan, pemerintah RI tidak akan menuruti permintaan tebusan dari hacker atau peretas siber senilai Rp131 miliar. 

    “Ditunggu saja. Nanti ini sedang diurus sama tim. Yang jelas, pemerintah tidak akan bayar,” kata Budi Arie, Senin (24/6/2024).

    Pemerintah, kata Budi, terus melakukan pemilihan sistem PDN sehingga pelayanan publik tidak terganggu.

    “Kita evaluasi. Ini sebentar lagi kita umumkan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita lagi evaluasi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan forensik,” jelasnya.

    “(Pemulihannya) tunggu saja, lagi di ini (dilakukan). Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi,” tegas Budi Arie.

    Budi memastikan, data masyarakat tetap aman meski PDN mengalami gangguan.

    Diketahui, sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan keimigrasian di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis (20/6/2024).

    PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data kementerian/lembaga.

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan, gangguan pada PDN terjadi akibat serangan peretas siber yang memanfaatkan ransomware.

    (Tribunnews.com/Milani Resti/Abdi Ryanda S)

  • Sudah Deadline, Apa Kabar Sisa Proyek BTS 4G di Area Kahar?

    Sudah Deadline, Apa Kabar Sisa Proyek BTS 4G di Area Kahar?

    Jakarta –

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan perkembangan terkini terkait sisa 630 menara base transceiver station (BTS) yang belum terbangun.

    Adapun, sejak diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2023 lalu mengamanatkan agar BTS yang berada di area kahar itu harus selesai dibangun sampai semester pertama 2024.

    Sebagai informasi, pembangunan BTS 4G yang dikerjakan Bakti Kominfo itu ditujukan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini pada dasarnya untuk mengentaskan kesenjangan internet di era digital.

    Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Tri Haryanto mengungkapkan status terkini proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang sempat tersandung masalah korupsi yang menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate hingga Dirut Bakti Anang Achmad Latif.

    “Untuk BTS 4G sendiri ada 4.995 yang sudah on air, selanjutnya 623 ini masih dalam keadaan kahar sedang dilakukan survei kembali oleh tim yang bekerjasama dengan TNI, mana lokasi-lokasi yang memang sudah dibangun di tahun ini seperti itu,” ujar Tri di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

    Pembangunan BTS 4G dilakukan sejak tahun 2021 hingga kini yang menggunakan skema belanja modal. Proyek ini dibiayai oleh bauran pembiayaan APBN. Sebagai informasi bahwa pembangunan BTS 4G difokuskan di wilayah Indonesia timur dengan 55% lokasi berada di wilayah Papua.

    Tri menjelaskan tantangan pembangunan BTS 4G di area kahar, mulai dari material pendukung yang hilang dicuri dan rusak sebelum digunakan. Sehingga Bakti memutuskan untuk disimpan di gudang terlebih dahulu sebelum diangkut lokasi pembangunan.

    “Ada beberapa material yang hilang, jadi kondisinya sudah ditaruh. Makanya, beberapa material ada di gudang sampai ada putusan pasti survei yang namanya material on area, itu masih di gudang. Ketika barang sudah di site itu kita khawatir akan rusak atau hilang,” tuturnya.

    Seiring masih dilakukannya survei, Bakti Kominfo menyakini bahwa proyek infrastruktur telekomunikasi untuk daerah pelosok tanah air tersebut akan selesai tepat waktu.

    “Kita tetap komitmen yang menjadi target Pak Presiden Jokowi untuk bisa menyelesaikan seluruh targetnya terkait BTS. Ini memang terkendala di 630 BTS tadi, mudah-mudahan di semester satu ini sudah (selesai). Bisa jadi ada penyelesaian karena harus segera diselesaikan di tahun 2024,” pungkas Tri.

    (agt/fay)

  • 24,69 Juta Pengguna X/Twitter di RI Terancam Tak Bisa Mencuit lagi

    24,69 Juta Pengguna X/Twitter di RI Terancam Tak Bisa Mencuit lagi

    Jakarta –

    Media sosial X yang dulunya bernama Twitter mengalami pertumbuhan hingga kini mencapai lebih dari 600 juta pengguna di seluruh dunia. Namun di sisi lain, ada sekitar 24,69 juta pengguna terancam tidak bisa lagi mencuit di platform digital milik Elon Musk tersebut.

    Berdasarkan laporan We Are Social 2024 bahwa jumlah pengguna X di dunia menyentuh 618,9 juta. Angka tersebut mengalami penurunan dari Oktober 2023 yang mencapai 666,2 juta pengguna.

    Sementara itu, menurut laporan yang sama, jumlah pengguna X di Indonesia dilaporkan sebanyak 24,69 juta. Itu diketahui dari sumber yang dipublikasikan di sumber periklanan X pada awal tahun 2024.

    Namun, penting untuk ditekankan bahwa angka jangkauan iklan ini tidak sama dengan angka pengguna aktif bulanan, dan mungkin terdapat perbedaan yang berarti antara ukuran pemirsa iklan X dan total basis pengguna aktifnya.

    Tak hanya itu, pengguna internet Indonesia juga rupanya banyak mengakses X melalui aplikasi mobile hingga masuk lima besar di dunia di belakang Jepang, Arab Saudi, Irlandia, dan Afrika Selatan.

    Kebijakan baru X yang telah menambahkan klausul pada peraturannya dengan mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform dengan beberapa peringatan jadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Bahkan ada kemungkinan X diblokir sehingga para penggunanya di RI tidak bisa mencuit lagi.

    Pengguna kini dapat memposting konten not safe for work (NSFW) yang diproduksi secara konsensual selama konten tersebut diberi label yang jelas. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh AI. Kebijakan tersebut bertentangan dengan yang berlaku di Indonesia.

    Kominfo memberi peringatan keras terhadap X agar tidak diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

    “Saya sudah menyurati (soal) pornografi. Bahwa X kalau tetap memperbolehkan pornografi di Indonesia, akan kita tutup. Blok,” tegas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Senin (10/6/2024).

    Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Kominfo telah berupaya mengurangi konten dewasa di X, tetapi tetap tidak bisa secara langsung memblokir konten-konten dewasa dan pornografi di platform tersebut.

    “Pasti yang diblokir X-nya kan saya nggak bisa blokir di dalam. Pada saat kita menemukan konten pornografi kita bersurat itu ada konten pornografi tolong di take down, itu sudah ratusan ribu yang di X itu, yang kita temukan banyak sekali, paling banyak di sana memang,” kata Semmy, Jumat (14/6/2024).

    (agt/fay)

  • Rayuan Fomo Elaelo

    Rayuan Fomo Elaelo

    Jakarta –

    Beberapa waktu lalu warganet dihebohkan dengan kabar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan memblokir media sosial X/Twitter. Hal ini berkaitan dengan rencana Elon Musk yang akan membuka keran pornografi di X. Tak hanya itu, maraknya konten judi online di media sosial ini juga menjadi alasan lainnya. Bukan hanya sekeder ungkapan saja, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Kominfo telah memberikan ultimatum kepada X untuk mengikuti aturan konten terkait pornografi.

    “Saya sudah menyurati (soal) pornografi. Bahwa X kalau tetap memperbolehkan pornografi di Indonesia, akan kita tutup. Blok,” tegas Budi, Senin (10/6/2024).

    Platform media sosial yang dirilis tahun 2006 itu memang tak lepas dari kontroversial sejak dibeli oleh Elon Musk pada tahun 2022 lalu. Pertama, warganet dibuat heboh akibat penggantian nama Twitter menjadi X. Tidak lama kemudian, muncul wacana fitur berbayar di aplikasi ini.

    Menurut laporan terbaru We Are Social, X menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan proporsi pengguna 57,5%. Secara keseluruhan, We Are Social mencatat ada 139 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2024. Jumlahnya setara 49,9% dari total populasi nasional.

    Melansir dari detikInet, X juga memiliki sederet keunggulan dibanding media sosial lain, seperti memiliki interface yang user-friendly. Tak hanya itu, X menjadi tempat yang tepat untuk berbagi informasi atau postingan.

    Kesuksesan X ini membuat Meta merilis aplikasi baru bernama Threads yang disebut-sebut sebagai pesaing X. Lewat Threads, pengguna dapat melakukan berbagai hal, seperti memberi komentar, meninggalkan likes, mengunggah ulang, atau membagikan sebuah postingan teks. Namun sayang kehebohan Threads hanya bertahan di awal perilisan dan masih sulit mengalahkan X.

    Di balik berbagai kontroversinya, ternyata X masih menjadi media sosial yang amat diminati. Kesetiaan warganet terhadap X pun memunculkan aksi protes virtual atas wacana pemblokiran X di Indonesia. Berdasarkan pantauan detikINET pada siang Minggu (16/6/2024) tagar #TolakBlokirX menjadi salah satu trending topic di X.

    Banyak diantara warganet yang mempertanyakan alasan Kominfo melakukan langkah tersebut. Bahkan sebagian dari mereka menafsir bahwa hal ini merupakan upaya Kominfo untuk menutup kritik dari masyarakat.

    Di tengah ancaman pemblokiran X oleh Kominfo, Elaelo muncul dan viral karena dinilai bakal menjadi pengganti X. Jika membuka elaelo.id akan muncul layar hitam dengan logo Garuda Pancasila. Di bawahnya ada tulisan ‘Under Construction by Kominfo’. Netizen pun berpikiran bahwa situs ini buatan pemerintah.

    Menanggapi hal tersebut, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Elaelo bukanlah buatan pemerintah. Elaelo yang menggunakan nama domain .id pun turut ditelusuri detikINET kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi). Sebagai informasi, Pandi adalah registri nama domain tingkat atas Indonesia (.id) atau domain-domain tingkat dua di bawahnya.

    Ketua Pandi John Sihar Simanjuntak mengatakan pihaknya telah mengecek pendaftar elaelo.id. Ia mengatakan bahwa domain itu bukan milik Kominfo. Sementara itu pakar keamanan siber Vaksin.com yaitu Alfons Tanujaya menyoroti fenomena Fear of Missing Out (FOMO) orang-orang ingin mencoba Elaelo. Ia mengatakan, ada risiko keamanan dari tindakan asal coba-coba. Yang berbahaya, ketika situs itu bisa menjadi jebakan untuk kejahatan siber dan risiko mencuri data pengguna.

    Lantas siapa dalang di balik munculnya situs Elaelo? Sejauh apa keseriusan Kominfo dalam memberantas konten pornografi dan judi online di X? Temukan jawabannya dalam Editorial Review sore ini bersama Redaktur Pelaksana detikInet.

    Sementara itu, Indonesia Detik Ini akan memberikan laporan langsung mengenai kondisi dan situasi terbaru para jamaah haji dari tanah suci. Ikuti laporan khusus bersama jurnalis detikcom yang tengah bertugas di sana. Di akhir acara, Sunsetalk akan mengajak anda untuk membahas lebih dalam soal investasi bersama Firman Marihot, Chief Digital Officer InvestasiKu.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (vys/vys)

  • Menkominfo Tegaskan Elaelo Pengganti X Bukan Buatan Pemerintah

    Menkominfo Tegaskan Elaelo Pengganti X Bukan Buatan Pemerintah

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Elaelo yang disebut-sebut sebagai pengganti X -sebelumnya bernama Twitter– bukanlah buatan pemerintah.

    Elaelo tengah menjadi perbincangan netizen seiring X terancam diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) seiring media sosial milik Elon Musk tersebut memperbolehkan pengguna mengunggah konten pornografi yang dilarang di Indonesia.

    “Situs Elaelo bukan buatan Pemerintah atau Kominfo,” ungkap Budi kepada detikINET.

    Elaelo yang menggunakan nama domain .id pun turut ditelusuri detikINET kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi). Sebagai informasi, Pandi adalah registri nama domain tingkat atas Indonesia (.id) atau domain-domain tingkat dua di bawahnya.

    Ketua Pandi John Sihar Simanjuntak mengatakan pihaknya telah mengecek pendaftar elaelo.id. Disampaikannya bahwa domain itu bukan milik Kementerian Kominfo.

    Saya sudah cek registrant (pendaftar)-nya, bisa dipastikan bukan Kominfo dan ini registrasi dilakukan melalui registrar Qwords. Namun registrant-nya saya tidak bisa disclose ya, mohon maaf,” ungkap John.

    Dunia media sosial sempat dihebohkan kemunculan Elalon yang disebut-sebut sebagai pengganti X yang terancam diblokir Kominfo. Secara tampilannya, Elaelo tampak dirancang sembarang saja.

    Seperti dilihat detikINET, jika membuka elaelo.id muncul layar hitam dengan logo Garuda Pancasila. Di bawahnya ada tulisan ‘Under Construction by Kominfo’. Ada timer countdown dan ada tulisan di sana.

    “Ela Elo Is Coming, Big Features Will Be Ready,” demikian pesannya beserta tulisan Iron Dome #Hmei.

    Pakar keamanan bahkan menilai layanan yang menempatkan dirinya sebagai pengganti X ini mbalelo lantaran melakukan tindakan tak etis, tidak terpuji dan cenderung melanggar hukum.

    “Pada awalnya, trik Elaelo menjadikan dirinya viral adalah dengan menjanjikan 1.000 centang biru bagi pengguna yang mendaftarkan diri pertama kali dan menyatakan ini adalah platform kebanggaan anak bangsa. Namun sayangnya, Elaelo kemudian melakukan beberapa tindakan tidak etis dan cenderung melanggar hukum,” kata Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber dari Vaksin.com.

    (agt/fyk)

  • Elon Musk Disurati, Patuh Aturan Pornografi RI atau X Diblokir!

    Elon Musk Disurati, Patuh Aturan Pornografi RI atau X Diblokir!

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memberikan ultimatum kepada X (sebelumnya bernama Twitter) untuk mengikuti aturan konten terkait pornografi.

    Diberitakan sebelumnya, platform media sosial milik Elon Musk itu telah menambahkan klausul pada peraturannya, yang secara resmi mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform dengan beberapa peringatan.

    Pengguna kini dapat memposting konten not safe for work (NSFW) yang diproduksi secara konsensual (suka sama suka) selama konten tersebut diberi label yang jelas. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh AI. Akan tetapi, aturan X soal pornografi itu bertentangan dengan yang berlaku di Indonesia.

    “Saya sudah menyurati (soal) pornografi. Bahwa X kalau tetap memperbolehkan pornografi di Indonesia, akan kita tutup. Blok,” tegas Budi.

    Belum diketahui kapan surat tersebut dikirimkan pemerintah, begitu juga mengenai respons dari platform digital tersebut terkait aturan pornografi di Indonesia.

    “Pokoknya yang nggak jelas, nggak jelas, kita sikat sajalah. Masa kita diatur-atur negara lain,” ucapnya di hadapan Komisi I, Gedung DPR, Jakarta.

    Sebagai informasi, larangan pornografi ini tertuang pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tepatnya pada Pasal 27 ayat (1). Adapun bunyinya: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

    Mengacu pada aturan tersebut, maka X tidak bisa memberlakukan kebijakan tersebut di wilayah Indonesia. Jika tidak mengikuti peraturan tersebut, maka X terancam diblokir Kementerian Kominfo.

    (agt/fay)

  • Direct to Cell Starlink Masuk RI, Menkominfo Akan Bikin Aturan Khusus

    Direct to Cell Starlink Masuk RI, Menkominfo Akan Bikin Aturan Khusus

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi buka suara terkait desas-desus akan masuknya layanan Direct to Cell ke Indonesia. Direct to Cell memungkinkan ponsel pengguna terhubung langsung ke satelit Starlink.

    Disampaikan Budi bahwa Pemerintah Indonesia harus menyiapkan peraturan yang tepat jika Elon Musk akan menghadirkan Direct to Cell ke Indonesia.

    “Bahwa dia akan meluncurkan Direct to Cell, dari satelit langsung ke handphone. Memang itu perlu lakukan monitoring dan juga regulasi yang bisa memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh operator seluler,” ujar Budi di hadapan Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (10/6/2024).

    Diakui Budi bahwa ia sudah berkomunikasi dengan operator seluler dalam negeri terkait Starlink dan juga Direct to Cell. Dalam pertemuan itu, Budi menyebutkan agar perusahaan telekomunikasi lokal tidak takut menghadapinya.

    “Jadi, pecutan bagi operator telekomunikasi untuk berbenah, terutama dari sisi aspek teknologi,” kata Menkominfo.

    “Saya pikir Starlink ini hot terus. Saya bilang ‘tenang saja, masa takut sama Starlink‘,” ucapnya menambahkan.

    Tak hanya sebagai pemain satelit, Starlink juga tengah memperluas cakupan bisnisnya dengan merambah layanan seluler bernama Direct to Cell.

    Direct to Cell adalah layanan yang menawarkan konektivitas seluler ke HP LTE menggunakan satelit. Layanan yang sempat muncul di situs Starlink tersebut disebutkan akan mulai tersedia pada 2024, namun masih terbatas pada layanan SMS.

    Elon Musk telah menargetkan layanan Suara, Data, dan IoT dapat tersedia pada 2025. Menurut pengamat telekomunikasi, pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada pelaku usaha yang sudah ada.

    “Tujuan regulator mewajibkan kerja sama dengan operator lokal agar industri telekomunikasi yang sudah ada tidak mati,” ungkap Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/6).

    Disampaikannya, regulator harus dapat memahami teknologi dan rencana besar Elon Musk yang akan menghubungkan satelit ke telpon selular. Jika layanan Direct to Cell Starlink sudah tersedia, potensi pelanggan selular Indonesia pindah ke Starlink sangat besar. Ini dampaknya akan mematikan industri telekomunikasi Indonesia.

    “Jika Starlink beroperasi langsung, akan membuat operator telekomunikasi domestik mati. Tak bisa giant tech seperti Starlink diadu dengan pelaku usaha telekomunikasi domestik. Apa lagi pelaku industri telekomunikasi di Indonesia mayoritas UMKM. Pasti mereka akan mati,” tutur Heru.

    (agt/fay)

  • Menkominfo Sebut RI Mau Bikin 13.400 Satelit LEO Seperti Starlink

    Menkominfo Sebut RI Mau Bikin 13.400 Satelit LEO Seperti Starlink

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan satelit low earth orbit (LEO) seperti Starlink.

    Adapun, Menkominfo beserta jajaran telah bertemu dengan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa, Swiss, membahas rencana Indonesia untuk mengembangkan satelit LEO. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan pendaftaran slot orbit (filing) satelit nongeostationer (NGSO) untuk orbit ekuatorial.

    “Minggu lalu saya sudah ketemu ITU, saya meminta agar Indonesia diberikan kesempatan untuk slot orbit satelit LEO, karena Starlink ini kalau di bola Bumi ini polaris, utara selatan. Sedangkan, kita Indonesia ingin minta yang ekuatorial itu timur barat,” kata Budi di hadapan Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (10/6/2024).

    Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa Amerika Serikat saat ini sudah meng-uplink 300 ribu slot satelit LEO. Untuk, kata dia, Indonesia tak ingin kalah dari negeri Paman Sam tersebut soal satelit LEO.

    “Makanya kita nggak mau kalah, kita meminta 13.400 slot orbit LEO karena ini semua sudah di atas. Hukum internasional kita hanya 100 km di atas Bumi yang masih kedaulatan negara, di atas 100 km sudah pasar bebas,” kata Budi.

    “Sehingga, kita melobi ITU untuk kita diberikan kesempatan, Indonesia mengoperasikan satelit LEO atau satelit orbit rendah,” sambungnya.

    Kendati begitu, disampaikan Menkominfo, keberadaan satelit GEO pun masih dinilai penting. Sebagai informasi, berbeda dengan satelit LEO yang ketinggiannya sekitar 500 km sampai 1.200 km dari permukaan Bumi, satelit GEO lebih tinggi lagi mencapai 36 ribu km.

    “Satria-1 ada gunanya karena soal cakupa dia luas, tetapi soal lain harus ditutup oleh satelit LEO. Walaupun telekomunikasi sekarang ini kan ada tiga, wireless, broadband, dan satelit. Jadi, ini saling melengkapi,” jelasnya.

    Ia kemudian menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing infrastruktur telekomunikasi. Misalnya, di wilayah perkotaan lebih cocok menggunakan internet kabel karena lebih cepat dibandingkan yang satelit.

    “Walaupun satelit punya masalah yang namanya sun outage. Jadi, ada dalam satu tahun itu ada delapan hari posisi Bumi, Matahari, dan Bulan itu sejajar. Sehingga satelit bisa mengalami masalah,” pungkas dia.

    (agt/fay)