Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkominfo

  • Tantangan Utama Digitalisasi Terabaikan di Tengah Fokus Menkomdigi Meutya Hafid

    Tantangan Utama Digitalisasi Terabaikan di Tengah Fokus Menkomdigi Meutya Hafid

    Jakarta –

    Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akan membenahi keamanan digital bagi anak dan perempuan. Namun upaya Meutya itu masih belum menyentuh hal fundamental yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia, khususnya di industri digital.

    Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala mengatakan sebagai tulang punggung utama digitalisasi, sektor telekomunikasi menghadapi persoalan besar, mulai dari keterbatasan infrastruktur, ketidakmerataan akses di daerah terpencil, hingga persaingan ketat antara operator telekomunikasi lokal dan platform over the top (OTT), seperti Google, Netflix, Meta, dan lainnya.

    “Kapasitas Menkomdigi harus di-upgrade agar dapat memenuhi objektif Presiden Prabowo dan tantangan industri digital nasional di tengah serbuan perusahaan multi nasional. Sehingga program Menkomdigi harus lebih substantif tidak hanya dipermukaan saja, kan Kemenkominfo sebelumnya sudah membuat Visi Indonesia Digital 2045 sehingga program Menkomdigi seharusnya mengacu pada perencanaan tersebut,” ucap Kamilov, Jumat (1/11/2024).

    Mantan Komisioner BRTI ini mengingatkan bahwa infrastruktur adalah fondasi yang sangat penting untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sesuai dengan rencana VID 2045, di mana pada tahun 2025 hingga 2029 adalah fase awal yang dirancang khusus untuk pembangunan infrastruktur digital, agar pada akhirnya Indonesia dapat menikmati ekosistem digital yang mapan dan dapat bersaing secara global pada tahun 2045.

    Maka dari itu, kata Kamilov, segala upaya Komdigi seharusnya diarahkan ke pembangunan fondasi infrastruktur yang dapat menopang ekosistem digital dalam jangka panjang sehingga dapat mewujudkan kemandirian tanpa bergantung oleh Asing.

    “Presiden Prabowo menginginkan agar Indonesia tak didikte oleh Asing. Salah satu untuk menjaga keamanan suatu negara yang sudah dilakukan oleh Cina adalah dengan menggunakan seluruh sumberdaya yang ada untuk kebutuhannya sendiri,”kata Kamilov.

    Agar objektif Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh, Kamilov merekomendasikan agar Menkomdigi dapat melakukan penjaringan aspirasi dari pelaku industri dan asosiasi terkait, seperti Mastel, ATSI, APJII, dan ATVSI.

    “Pertemuan dengan asosiasi ini perlu dilakukan untuk menyerap aspirasi dan masalah yang tengah dihadapi industri. Karena perubahan teknologi sangat cepat, maka diperlukan komunikasi yang intensif antara Menkomdigi dan pelaku usaha agar dapat membuat regulasi yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ucapnya.

    Lanjut Kamilov, saat ini industri di bawah naungan Kemenkomdigi makin lama makin menciut karena makin banyak direduksi oleh regulasi yang dibuat yang memberatkan mereka berusaha. Padahal OTT global mendapatkan manfaat dari keberadaan infrastruktur digital di Indonesia.

    Penjaringan aspirasi langsung dari pelaku industri penting agar kebijakan yang diambil dapat menjawab tantangan riil. Sehingga nantinya Menkomdigi dapat membuat regulasi yang dapat membantu pelaku usaha nasional. Jangan hanya pelaku usaha global saja yang diberikan kemudahan. Keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha nasional juga dibutuhkan. Sehingga nantinya ada keseimbangan antara OTT global dengan pelaku usaha nasional.

    “Menkomdigi harus seperti ibu yang mau mendengar permasalahan yang dihadapi anak-anaknya. Ibu yang baik itu harus dapat melindungi anak-anaknya,”pungkas Kamilov.

    (agt/rns)

  • BPOM Tarik Sementara Izin Edar Snack China Latiao Buntut Kasus Keracunan

    BPOM Tarik Sementara Izin Edar Snack China Latiao Buntut Kasus Keracunan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap kejadian luar biasa keracunan pangan (KLBKP) terhadap produk impor pangan olahan ‘Latiao’ yang diproduksi di China. 

    Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, terdapat 73 produk Latiao yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Namun, baru empat produk yang terbukti menyebabkan keracunan. 

    “Hasil pengujian laboratorium berdasarkan pengujian terhadap produk yang diduga menyebabkan KLBKP, kami menemukan indikasi kontaminasi bakteri bacilus serius pada produk Latiao,” kata Taruna di Kantor BPOM, Jumat (1/11/2024). 

    Bakteri tersebut menghasilkan toksin yang menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual muntah sesuai laporan dari korban. 

    Dia pun menyebutkan keempat produk Latiao yang dimaksud yaitu Luvmi Hot Spicy Latiao, C&J Candy Joy Latiao, KK Boy Latiao, dan Lianggui Latiao. Keempat produk ini telah ditarik peredarannya dari pasar dan izin edarnya ditahan. 

    “Ada lima importirnya, tapi nanti kita akan telusuri produk yang menyebabkan itu dari importir yang mana,” imbuhnya. 

    BPOM telah menerima laporan terkait keracunan pangan Latiao yang terjadi di beberapa wilayah indonesia, yaitu Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Barat, Pamekasan dan Riau. 

    “Kami memeriksa sarana peredaran terhadap gudang importir dan distribusi setelah diperiksa dan memastikan pihak tersebut wajib cara peredaran pangan olahan yang baik [CPPOB] hasilnya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang semakin menegaskan pentingnya tindakan segera sebagai langkah koreksi,” ujarnya. 

    Langkah yang telah dilakukan yaitu BPOM telah menyurati Kemenkominfo untuk takedown produk Latiao yang beredar di e-commerce. Pihaknya juga melakukan penarikan dan pemusnahan produk Latiao yang terbukti menyebabkan keracunan. 

    “Kami minta importir untuk segera melaporkan proses penarikan dan pemusnahan ini kepada BPOM, dan kami akan terus memantau kepatuhan mereka,” jelasnya. 

    Dalam rangka pencegahan BPOM juga melakukan pengamanan sementara seluruh produk Latiao dari peredaran dan menangguhkan sementara registrasi dan importasi produk pangan Latiao. 

    “Itu dua langkah pencegahan sambil kita menelusuri lebih lanjut sampai proses pemeriksaan dan pengujian selesai,” tegasnya. 

  • Ujian Pertama Menkomdigi Meutya Hafid: Pegawai Komdigi ‘Bina’ Judol

    Ujian Pertama Menkomdigi Meutya Hafid: Pegawai Komdigi ‘Bina’ Judol

    Jakarta –

    Kurang dari dua minggu usai dilantik, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid langsung dihadapkan ujian pertama dalam pemberantasan judi online (judol). Apesnya, persoalan itu justru datang dari oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi).

    Perang terhadap judi online yang dilakukan di era Menkominfo Budi Arie Setiadi dilanjutkan Meutya Hafid yang dipercayai sebagai Menkomdigi di Kabinet Merah Putih. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka 21 Oktober lalu, Meutya mengungkapkan tiga tugas prioritas yang dijalaninya dalam 100 hari ini, yaitu keamanan digital, pemerataan internet dan ramah anak, dan judi online.

    “Sesuai pesanan, pesanan tuh keinginan masih banyak yang kita coba tampung selama saya di Komisi I juga sebelumnya, di antaranya itu keamanan digital itu beberapa yang dititipkan secara serius, untuk kemudian juga perang kepada judol (judi online), pinjol ilegal,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Senin (21/10/2024).

    “Karena saya perempuan, saya tambah enggak hanya dua itu. Tapi, saya tambah bagaimana internet ramah anak, bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi, human traficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan anak. Itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ulang digital,” jelasnya.

    Namun niat tersebut justru digembosi oleh oknum pegawai Komdigi yang seharusnya melakukan pemblokiran terhadap situs judi online agar tidak bisa diakses masyarakat, justru membiarkannya dan meraup untung dari permainan haram tersebut.

    Polda Metro Jaya mengungkapkan alasan masih merebak salah satunya karena tidak berjalannya pemblokiran. Hal itu terungkap saat polisi mengusut kasus dugaan judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai tersangka.

    Oknum Komdigi yang menjadi tersangka itu ditangkap oleh tim gabungan Polri. Total, ada 11 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan oknum Komdigi yang ditangkap itu memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemblokiran situs terkait judi online. Namun oknum Komdigi tersebut menyalahgunakan kewenangannya.

    “Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Iya kan, namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” kata Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

    Menkomdigi Meutya Hafid kemudian menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Meutya menginstruksikan seluruh pegawai Kemkomdigi untuk melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online). Pakta integritas itu berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring baik di dalam maupun luar kedinasan yang telah ditandatangani oleh pegawai sejak Juli 2024.

    “Pegawai Kemkomdigi dilarang berkomunikasi, mempengaruhi dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online,” tegasnya dalam siaran pers, Jumat (1/11/2024).

    (agt/agt)

  • Ironis! Pegawai Komdigi Ditangkap Padahal Teken Pakta Integritas

    Ironis! Pegawai Komdigi Ditangkap Padahal Teken Pakta Integritas

    Jakarta –

    Oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diciduk Polda Metro Jaya karena ‘membina’ situs judi online yang seharusnya diblokir. Ironisnya, sebelumnya seluruh pegawai Komdigi sebenarnya telah menekan pakta integritas untuk tidak terlibat permainan judi online atau judi slot.

    Penandatangan tersebut dilakukan pada 25 Juli 2024 dan dilakukan saat era Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Sebanyak 5.928 pegawai berkomitmen untuk tidak terlibat permainan haram tersebut.

    “5.928 pegawai di lingkungan Kominfo sudah tanda tangan pakta integritas untuk tidak terlibat permainan judi online atau judi slot. Itu sudah 100% berarti civitas di Kominfo yang menandatangani pakta integritas,” ujar Budi dalam Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Judi Online dan/atau Judi Slot di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

    Pegawai Kominfo -sekarang beranama Komdigi- akan diberi sanksi peringatan keras sampai pemecatan jika terbukti terlibat judi online ini.

    Ironisnya, selang kurang dari tiga bulan, kepolisian menangkap oknum pegawai Komdigi dan kini statusnya sudah menjadi tersangka. Polda Metro Jaya menggeledah ‘kantor satelit’ oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi tersangka kasus judi online. Tersangka mengaku mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang ‘dibina’.

    “Setiap web itu kurang lebih Rp 8,5 juta,” kata tersangka kepada polisi saat penggeledahan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).

    Pegawai Komdigi yang menjadi tersangka ini seharusnya bertugas melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun, si pegawai justru disalahgunakan.

    Oknum pegawai Komdigi tersebut tak memblokir situs-situs judi online yang ditemukan. Dia justru melakukan ‘pembinaan’ terhadap situs tersebut sehingga tak terblokir.

    “Mereka melakukan penyalahgunaan, juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

    Terkait kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pun baru saja menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Pegawai Kemkomdigi dilarang berkomunikasi, mempengaruhi dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online,” tegasnya dalam siaran pers, Jumat (1/11/2024).

    Menkomdigi Meutya Hafid menekankan kepada seluruh sivitas Kemkomdigi untuk bersinergi dan berkomitmen bersama untuk memberantas judi online.

    “Kemkomdigi tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani judi online, diperlukan kolaborasi, sinergi dan komitmen dengan penuh tanggung jawab dari seluruh sivitas Kemkomdigi,” tandas Meutya.

    (agt/fyk)

  • Mencengangkan Pernyataan Budi Arie Setiadi Sebut Jika Kalah di 2024 Masuk Penjara Semua, Tom Lembong Kini Masuk Bui

    Mencengangkan Pernyataan Budi Arie Setiadi Sebut Jika Kalah di 2024 Masuk Penjara Semua, Tom Lembong Kini Masuk Bui

    GELORA.CO – Sebuah video yang menampilkan potongan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di dalam sebuah talk show. Ada ungkapan yang mencengangkan dalam video itu.

    Saat Budi, yang juga merupakan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) menyebut semua akan masuk penjara jika kalah di 2024.

    “Saya bilang, 2024 ini saya haqul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos,” kata Budi Arie dalam potongan video tersebut.

    “Kalau kalah masuk penjara itu. Masalahnya banyak kan semua,” lanjutnya lagi.

    Dalam acara tersebut, terlihat pembicara lainnya seperti Ray Rangkuti. Setelah Ray menyampaikan pandangannya, Budi Arie kemudian memberikan statemennya.

    Hal ini pun dikomentari Ustaz Hilmi Firdausi. Ia mengaku ngeri mendengarnya.

    “Kok saya jadi ngeri mendengarnya yaa,” kata Hilmi dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Selasa (25/7/2023).

    “Silahkan teman-teman simpulkan sendiri apa memang politik negeri ini sudah seperti apa yang mereka bicarakan? Wallahulmusta’an,” tambahnya.

    Diketahui, video yang dimaksud berdurasi 1.01 menit. Budi Arie dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo menyebut kalau kalah di Pemilu 2024 bisa masuk penjara semua.

    Pemandu talk show hingga pemateri lainnya, sempat mencecar maksud pernyataan Budi Arie tersebut. Menurutnya, sebenarnya semua tahu maka tidak perlu berpura-pura.

    “Begini semua partai politik inikan bermasalah. 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah kalau kalah masuk penjara,” tegasnya sembari mengaku kalau itu adalah fakta politik.

    Sementara itu, nampaknya pernyataan Budi Arie satu per satu mulai terbukti. 

    Kali ini mantan Mendag yang juga salah satu Timses mantan Capres Anies Baswedan tersangkut kasus impor gula.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015–2023 di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa Tom Lembong merupakan salah satu dari dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini.

    “Pertama adalah TTL selaku Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015–2016,” kata Qohar.

    Menurut dia, tersangka kedua berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015–2016.

    Qohar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula.

    Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Mendag pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP.

    “Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT. AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” ucapnya.

    Padahal, kata dia, berdasarkan peraturan disebutkan bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri,” ujarnya.

    Sedangkan keterlibatan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015–2016 dalam kasus ini adalah ketika pada tahun 2015, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang pembahasannya terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada tahun 2016.

    Qohar menjelaskan bahwa CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

    Seharusnya kata dia, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Akan tetapi, yang diimpor adalah gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

    Setelah itu, PT. PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula tersebut dijual oleh delapan perusahaan tersebut dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi di atas HET saat itu, yaitu sebesar Rp13.000.

    “PT. PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram,” ucapnya.

    Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar.

    Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2021 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

  • Upacara 17 Agustus Perdana di IKN, Sejarah Bagi Kalimantan Timur

    Upacara 17 Agustus Perdana di IKN, Sejarah Bagi Kalimantan Timur

    Jakarta, Gatra.com- Penyelenggaraan Upacara Bendera Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi bagian sejarah bagi masyarakat Kalimantan Timur. Sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, hadirnya IKN memberi dampak yang besar dalam berbagai sektor.

    Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan, baik di bandara, hotel, hingga kuliner yang ada di Kalimantan Timur. Selain menciptakan euforia yang luar biasa dari masyarakat, penyelenggaraan HUT RI ke-79 di IKN diharapkan menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan ibu kota yang baru secara luas.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam hal ini berperan aktif dalam penyebarluasan informasi seputar perkembangan pembangunan IKN, termasuk kesiapan peringatan HUT RI ke-79 mendatang. Sebagai Government Public Relations (GPR), Kemenkominfo terus berkomitmen dalam mengamplifikasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program IKN.

    “Kami berharap dapat terus membangun sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga. Juga, akan terus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sehingga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesiapan pemerintah dalam menggelar peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN,” ucap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong pada Konferensi Pers “Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Masyarakat Lokal dalam Menyambut Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN” secara daring (18/7).

    Direktur Jenderal informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni dalam Konferensi Pers (18/07). (GATRA/Dok Kemenkominfo) 

    Rencananya, Presiden Joko Widodo akan hadir dan menjadi pemimpin upacara pada tanggal 17 Agustus mendatang di IKN. Pada hari yang sama, upacara juga akan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.

    Upacara Bendera mempunyai makna yang sangat penting dalam sejarah bangsa, sebagai simbol dari semangat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan masyarakat lokal berkomitmen untuk menyukseskan peringatan HUT RI ke-79 dengan segala persiapan yang matang.

    “Penyelenggaraan upacara 17 Agustus di IKN untuk pertama kali, tentu akan menjadi bagian sejarah bagi masyarakat Kalimantan Timur. Hadirnya IKN, membangun euforia yang berbeda sejak tahun 2019, ketika Kalimantan Timur ditetapkan sebagai daerah untuk Ibu Kota Nusantara,” tutur Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.

    Sri menjelaskan bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan dalam menyambut pelaksanaan upacara di IKN termasuk infrastruktur dan akomodasi. “Dari akses infrastruktur, untuk kondisi jalan itu sudah sangat memadai,” jelas Sri.

    Direktur Jenderal informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni dalam Konferensi Pers (18/07). (GATRA/Dok Kemenkominfo) 

    Hospitality juga menjadi salah satu prioritas dalam persiapan. Pemerintah telah mempersiapkan daftar akomodasi termasuk hotel, guest house, dan penginapan yang bisa digunakan para tamu undangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mendorong pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan fasilitas yang ada.

    Tidak hanya itu, akan disediakan videotron di beberapa titik strategis agar pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-79 dapat disaksikan bersama oleh masyarakat.

    Dari segi publikasi, Sri menjelaskan telah mempersiapkan berbagai materi, seperti umbul-umbul, spanduk, dan baliho. Penempatan publikasi akan ada di titik-titik strategis, mulai dari bandara dan jalan tol yang menuju ke IKN. Beberapa personil keamanan juga akan diturunkan di Balikpapan dan Samarinda, khususnya titik-titik yang akan membawa tamu undangan menuju IKN.

    Dalam memantapkan persiapan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat  serangkaian rapat dengan berbagai pihak, seperti Sekretariat Presiden dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk terus berkolaborasi dalam penyelenggaraan nantinya.

    “Kami atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Kalimantan Timur sejak awal membuka tangan. Selamat datang di Kalimantan Timur. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Mudah-mudahan berkah hadirnya di IKN tidak hanya untuk Kalimantan Timur, tetapi juga untuk daerah-daerah lainnya,” tutur Sri.

    27

  • Sosok di Balik Pengungkapan Dugaan Korupsi Tom Lembong Cs & 7 Kasus Besar Lainnya

    Sosok di Balik Pengungkapan Dugaan Korupsi Tom Lembong Cs & 7 Kasus Besar Lainnya

    GELORA.CO – Nama Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), kini menjadi sorotan publik.

    Ia kembali berhasil mengungkap kasus besar: dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong.

    Seperti diberitakan, Kejaksaan Agung baru-baru ini menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula.

    Dalam kegiatan tersebut, Tom Lembong diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp400 miliar pada tahun 2015-2016.

    Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penetapan tersangka ini tidak terkait dengan unsur politisasi, mengingat Tom Lembong ketika Pilpres lalu menjabat sebagai  Mantan Co-Captain Timnas AMIN.

    “Kami memastikan bahwa langkah ini murni berdasarkan bukti hukum yang ada,” ujar Febrie Adriansyah dalam konferensi pers.

    Apa Saja Kasus Besar yang Ditangani Jampidsus?

    1. Kasus Makelar Kasus Eks Pejabat Mahkamah Agung

    Salah satu kasus yang mencolok adalah keterlibatan Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung, yang terlibat dalam pemufakatan jahat untuk memberikan suap dalam kasus Ronald Tannur.

    Zarof menghadapi ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

    Pengacara Ronald, Lisa Rahmat, juga ditetapkan sebagai tersangka dan terancam lima tahun penjara.

    Dalam kasus ini, mereka diduga berusaha memuluskan vonis bebas bagi Ronald yang terlibat dalam kasus pembunuhan.

    2. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tiga Hakim Pembebas Ronald Tannur

    Pada tanggal 23 Oktober 2024, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap oleh tim Kejaksaan Agung.

    Tindakan ini menunjukkan upaya Kejaksaan dalam memberantas praktik korupsi di kalangan aparat hukum.

    3. Korupsi PT Timah 

    Jampidsus Kejaksaan Agung mengusut kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk periode 2015-2022.

    Kasus ini menyeret 21 tersangka, satu diantaranya suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Moeis dan crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim. 

    Korupsi PT Timah menyebabkan kerugian negara berupa kerusakan lingkungan yang mencapai Rp 271 triliun.

    4. Kasus Crazy Rich Surabaya vs PT Antam 

    Kejagung juga menangani kasus jual beli emas ilegal yang menyeret pengusaha Surabaya, Jawa Timur Budi Said dengan PT Antam yang memakan kerugian hingga Rp 1,1 triliun. 

    Diberitakan Kompas.com (6/3/2024), Kejagung telah menetapkan Budi sebagai tersangka kasus rekayasa jual beli emas logam mulia itu pada Kamis (18/1/2024).  

    Namun, pengusaha yang dijuluki crazy rich Surabaya itu mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    5. Korupsi PT Asuransi Jiwasraya 

    Jampidsus juga menangani kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp 16,807 triliun. 

    Dalam kasus tersebut, Jampidsus telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dengan dakwaan memperkaya diri sendiri atau orang lain. 

    Tersangka kasus mega korupsi ini yaitu Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan AJS Hary Prasetyo, dan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan.

    6. Korupsi Bakti Kominfo 

    Kejagung mengusut korupsi penanganan perkara korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022.  

    Kasus korupsi yang menyeret nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johhy G Plate dan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi itu menyebabkan kerugian negara yang berkisar sampai dengan Rp 8,03 triliun. 

    Sebanyak 16 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ini oleh kejagung. 

    7. Kasus impor gula Kemendag dan PT SMIP

    Pada Maret 2024, Kejagung menetapkan satu tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi importasi gula PT SMIP periode 2020-2023.

    Tersangka adalah RD yang merupakan Direktur PT SMIP. Dia didakwa telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih pada 2021.

    Selain PT SMIP, Jampidsus juga menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula di Kemendag periode 2015-2023. 

    Siapa Febrie Ardiansyah?

    Febrie Ardiansyah adalah sosok yang menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung.

    Ia dilantik pada 6 Januari 2022 dan memiliki rekam jejak karier yang mengesankan di bidang hukum.

    Pria kelahiran 19 Februari 1968 ini menghabiskan masa kecil di Jambi dan memulai karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tahun 1996.

    Sebelum menjabat sebagai Jampidsus, Febrie pernah memegang berbagai posisi strategis di Kejaksaan, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

  • Pusat Data Nasional Diretas, Guru Besar IT Ingatkan Pentingnya Soal Security Awareness Culture

    Pusat Data Nasional Diretas, Guru Besar IT Ingatkan Pentingnya Soal Security Awareness Culture

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Data Nasional (PDN) Sementara mengalami serangan siber sejak Kamis, 20 juni, yang melumpuhkan beberapa layanan penting pemerintah, termasuk layanan keimigrasian.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, gangguan pada sistem pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo akibat serangan siber.

    Menurut dia, penyerang atau peretas mengirimkan malware dan mengenkripsi data di PDN, lalu meminta tebusan sebesar 8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

    Menanggapi hal ini, Guru Besar bidang  information technology  (IT) Prof Marsudi Wahyudi Kisworo mengatakan bahwa di dunia keamanan komputer tidak ada sistem yang dijamin keamanannya. Namun ia mengingatkan pentingnya security awareness culture.

    “Dalam dunia keamanan komputer, di dunia ini tidak ada sistem yang dijamin pasti aman, yang ada adalah sistem yang sudah diretas dan sistem yang belum diretas. Di negara-negara maju pun konon setiap 3-5 detik terjadi percobaan peretasan,” ujar Prof Marsudi dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).

    Hal itu, lanjutnya, sama saja dengan sebuah rumah. Secanggih apapun pengamanan rumah, tidak ada yang mau menjamin bahwa rumah seseorang tidak akan kemalingan, kerampokan, atau kejatuhan meteor.

    “Makanya dalam keamanan, yang paling penting adalah security awareness culture alias budaya berhati-hati,” ungkapnya.

    Selain itu, Guru Besar  pertama di bidang IT di Indonesia ini menegaskan bahwa di jagat pengamanan komputer, harus selalu mematuhi tata kelola keamanan (security governance) yang baik.

    “Misalnya menerapkan berbagai standar keamanan komputer yang ada, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan, paling tidak mengurangi dampak jika terjadi pelanggaran keamanan. Sama kan dengan pengamanan fisik seperti mengamankan rumah atau mobil,” paparnya.

    “Security governance meliputi analisa risiko apa saja yang bisa terjadi, meliputi skenario pelanggaran keamanan, aktor, probabilitas, dan dampaknya,” sambungnya.

    Kemudian ia melanjutkan, dilakukan penanganan risiko mulai dari peralatan misalnya untuk deter, defend, dan detect, sampai ke prosedur yang harus dijalankan ketika terjadi pelanggaran keamanan misalnya peosedur tanggap darurat sampai ke pemulihan.

    Rektor Universitas Pancasila ini juga memaparkan, lembaga-lembaga yang bonafide pasti punya security plan yang komprehensif, bahkan mungkin mengikuti standar-standar yang lazim.

    “Kalau melihat kejadian dengan PDN, dan beberapa kasus sebelumnya yang pernah saya tangani, tidak adanya security plan yang baik itulah penyebab ketika terjadi pelanggaran maka tidak dapat ditangani dengan baik,” ungkapnya.

    Prof Marsudi yang juga Dewan Pengarah BRIN ini mencontohkan, yang paling sering terjadi adalah tidak adanya skenario ketika terjadi peretasan dan tidak punya disaster recovery plan bahkan tidak punya business continuity plan.

    “Jangankan itu, banyak lembaga baik pemerintah maupun swasta di Indonesia, cyber risk assessment saja nggak punya, baru kelabakan ketika sudah dijebol,” pungkasnya.

    Tak bisa dipulihkan

    Sementara, Pemerintah memastikan sejumlah data milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) tak bisa dipulihkan.

    Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko menjelaskan, pihaknya sudah berupaya menangani dampak peretasan PDN, termasuk memulihkan data yang terdampak serangan tersebut

    Proses penanganan tersebut dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kepolisian.

    “Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Herlan kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

    Direktur Jenderal Informatika dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menegaskan data yang dikunci oleh pihak peretas tersebut masih tetap berada di dalam server PDN.

    Dia juga memastikan bahwa pihak peretas tidak dapat mengeluarkan atau mengambil data tersebut, karena sistem PDN saat ini sudah diisolasi dan tak bisa diakses dari luar.

    “iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain. Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” kata Usman.

  • Meutya Hafid Tegaskan Komitmen Perangi Judi Online

    Meutya Hafid Tegaskan Komitmen Perangi Judi Online

    Jakarta (beritajatim.com) – Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Menkomdigi), menegaskan komitmennya untuk melanjutkan upaya pemberantasan judi online yang telah dirintis oleh Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap dampak negatif dari aktivitas tersebut terhadap masyarakat.

    Komitmen ini disampaikan dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Senin, 21 Oktober 2024.

    “Kami akan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Bapak Budi Arie Setiadi. Perang melawan judi online akan tetap menjadi prioritas kami,” ujar Meutya Hafid, Menkomdigi yang baru dilantik.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya mencatat bahwa sejak 2017 hingga September 2024, nilai transaksi judi online mencapai Rp 600 triliun, berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Di kuartal pertama 2024 saja, angka tersebut mencapai Rp 174 triliun. Data juga menunjukkan bahwa sebanyak 2,37 juta warga Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online, dengan 2% di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 10 tahun.

    Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemenkominfo untuk menekan aktivitas ilegal ini, termasuk pemutusan akses ke lebih dari 4,7 juta konten, pemblokiran rekening bank serta e-wallet terkait transaksi judi, dan penutupan lebih dari 3,7 juta situs yang terindikasi terlibat.

    Budi Arie Setiadi, yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi Indonesia di Kabinet Merah Putih, memberikan dukungannya kepada Meutya dalam menjalankan tugas barunya.

    “Saya berharap apa yang sudah kita mulai dapat terus dilanjutkan oleh Ibu Meutya. Dengan pengalamannya sebagai Ketua Komisi I, saya yakin beliau mampu menghadapi tantangan ke depan,” ujar Budi.

    Selain melanjutkan perang melawan judi online, Meutya Hafid juga berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses internet dan meningkatkan perlindungan data pribadi.

    Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam arah kebijakan pemerintah ke depan. Dengan perubahan nama kementerian menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, fokus baru pada akselerasi transformasi digital menjadi salah satu tugas utama.

    “Kami memiliki tanggung jawab besar karena penambahan nomenklatur, di mana Presiden Prabowo secara tegas menyebutkan fokus pada akselerasi transformasi digital,” tambah Meutya.

    Dalam menjalankan tugasnya, Meutya Hafid didampingi oleh dua Wakil Menteri, yakni Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria. (ted)

  • Para menteri ikut melepas Jokowi pulang ke Solo di Bandara Halim

    Para menteri ikut melepas Jokowi pulang ke Solo di Bandara Halim

    Nanti beliau akan kembali ke Solo menggunakan pesawat TNI AU. Presiden Ke-7 akan dilepas dengan penuh kehormatanJakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju direncanakan ikut melepas Presiden Ke-7 RI Joko Widodo bertolak ke Solo, Jawa Tengah, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, setelah purna tugas sebagai presiden pada Minggu sore.

    “Para menteri Kabinet Indonesia Maju rencananya ikut melepas keberangkatan Pak Jokowi ke Solo di Bandara Halim sore ini,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hasan menjelaskan bahwa Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto juga akan mengantarkan Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Jakarta sampai ke Bandara Halim Perdanakusuma.

    Baca juga: MPR ucapkan terima kasih dan apresiasi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin

    Joko Widodo juga tidak akan menggunakan pesawat komersial menuju kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, seperti sebelumnya telah diberitakan. Joko Widodo direncanakan dilepas keberangkatannya ke Solo dengan penghormatan.

    “Nanti beliau akan kembali ke Solo menggunakan pesawat TNI AU. Presiden Ke-7 akan dilepas dengan penuh kehormatan,” kata Hasan Nasbi.

    Senada dengan itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra juga mengonfirmasi hal tersebut.

    “Tidak, tidak naik Garuda atau pun Citilink,” kata Irfan.

    Baca juga: Jokowi lambaikan tangan ke warga saat melintasi Bundaran HI

    Presiden Jokowi, dikabarkan oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, akan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, menuju Solo.

    Penerbangan Jokowi dijadwalkan pada Minggu, 20 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB.

    Sementara itu, Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana menyebut Kemensetneg telah mempersiapkan skenario kepulangan Joko Widodo, baik jalur udara maupun darat.

    Kemensetneg menyiapkan mobil jenis Toyota Alphard bernomor polisi AD 1 JKW berwarna hitam untuk kebutuhan transportasi Jokowi bila nantinya memilih untuk pulang ke Solo via jalur darat.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024