Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkominfo

  • Komdigii Prioritaskan Kedaulatan dan Pengamanan Data, Target Jangka Pendek

    Komdigii Prioritaskan Kedaulatan dan Pengamanan Data, Target Jangka Pendek

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan kedaulatan data menjadi prioritas jangka pendek Komdigi.

    Selain kedaulatan data, masalah pengamanan data juga menjadi hal prioritas dari Komdigi yang akan dikerjakan.

    “Tadi kami sampaikan salah satu dalam rencana prioritas jangka pendek adalah tentu pengamanan data dan juga kedaulatan,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Prioritas ini, kata Meutya sebagai bentuk komitmen setelah adanya masalah kebocoran data yang sempat terjadi di dalam negeri.

    “Ketika saya di sini, apa yang saya lesson learned ketika saya memimpin harus saya bawa. Jadi keamanan data itu penting,” ucapnya.

    Di sisi lain, Meutya menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan dari rencana operasional di bulan Januari tahun depan. Sehingga dirinya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi 1.

    Namun, untuk pembangunan pusat data nasional di Cikarang Meutya menargetkan serah terimanya dari pengembang ke Komdigi bakal rampung pada akhir Desember 2024. 

    “Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ucap Meutya.

    Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama. 

    Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

    Oleh sebab itu, dia memerinci bahwa dalam 100 hari masa kerja instansinya bakal fokus dalam perlindungan data pribadi, judi daring atau online, dan pemerataan internet khususnya jaringan 2G. 

    “Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk fokus selanjutnya yaitu judi online dan pinjaman online(pinjol) turut memberikan imbas yang tak terlihat selama ini yaitu kekerasan anak hingga pornografi anak.

    Krisis internet ramah anak, kata Meutya, merupakan kerugian tak berwujud yang seringkali tak disadari oleh masyarakat.

    “Ada tangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Kekerasan anak, trafficking anak, pornografi anak. Nah, ini yang kami coba benahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan data digital,” imbuhnya.

  • Komdigi Bakal Rahasiakan Lokasi PDN Baru, Jaga Keamanan Data Nasional

    Komdigi Bakal Rahasiakan Lokasi PDN Baru, Jaga Keamanan Data Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pembangunan pusat data nasional (PDN) selanjutnya bakal dirahasiakan lokasinya guna menjaga keamanan data nasional.

    Meutya menyampaikan bahwa dirahasiakannya pembangunan PDN guna menjaga keamanan data negara agar tidak kembali diretas atau diambil orang tak berkepentingan.

    “kami mohon izin mungkin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi pusat data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik karena ini bersifat juga terhadap kerawanan atau menjaga nasional interest,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Eks Ketua Komisi I DPR mengatakan, meski PDN nantinya akan dirahasikan keberadaanya. Akan tetapi, Komdigi akan membuka lokasi-lokasi PDN tersebut kepada Komisi I, namun saat rapat tertutup bukan rapat terbuka.

    Di sisi lain, untuk pembangunan pusat data nasional di Cikarang Meutya menargetkan serah terimanya dari pengembang ke Komdigi bakal rampung pada akhir Desember 2024.

    Namun, Meutya menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan dari rencana operasional di bulan Januari tahun depan. Sehingga dirinya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi 1. 

    “Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pembangunan PDN I yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang itu memiliki luas kurang lebih 15.994 m2. 

    Proyek pembangunan PDN ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan mulai dari 22 Oktober 2022.

    Berdasarkan catatan Bisnis, pada Februari 2024, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Aries Kurniawan sempat menyatakan bahwa PDN I akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Secara keseluruhan kita sudah mendekati angka 32%, ya. Insyaallah Agustus siap resmikan. Rencananya Pak Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan sebagai salah satu tonggak pertama kali kita mempunyai pusat data terintegrasi,” ujar Aries, dikutip dari laman resmi Kemenkominfo pada Selasa (9/7/2024).

    Aries menjelaskan bahwa percepatan pembangunan PDN dilakukan dengan metode design, supply, dan installation. Nantinya, setelah desain disetujui secara paralel proses lain mengikuti untuk mengejar waktu dan menjaga kualitas pekerjaan.

    “Kita perkirakan pada 17 Agustus 2024 gedung sudah selesai dibangun dengan kondisi arsitek luar atau fasad dan interior sudah selesai dilaksanakan, termasuk, area jalan parkir, taman dan lanskap keliling gedung,” tuturnya.

    Dia mengungkap bahwa perangkat kelistrikan juga sudah siap dan dilakukan commissioning test. Nantinya, PDN di Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt (MW) pada kesempatan operasi optimal.

  • Kasus Judol di Kementerian Terbongkar, Warganet Plesetkan Projo Jadi Pro Judi Online, Budi Arie Trending

    Kasus Judol di Kementerian Terbongkar, Warganet Plesetkan Projo Jadi Pro Judi Online, Budi Arie Trending

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penangkapan sejumlah oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), kini menarik perhatian dan jadi perbincangan hangat publik.

    Bahkan, di media sosial, nama ormas Projo kini diplesetkan dengan sebutan Pro Judi Online.

    Penyebabnya, banyak pihak berharap pihak kepolisian menggali keterangan dari Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi terkait judol tersebut.

    Salah satu alasannya karena pegawai yang terlibat becking judi itu merupakan anak buahnya saat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Tampak di media sosial, nama Budi Arie dan istilah Pro Judi Online jadi trending topik di X.

    “Zulkarnaen Apriliantony yang Ditangkap kemarin adalah orangnya Budi Arie Setiadi mantan Menkominfo. Apakah ada hubungannya? simak saja analisa video berikut ini,” tulis pegiat media sosial @CakKhum, sembari membagikan video terkait kasus judol.

    “Mau tau kenapa Budi Arie yang notabennya sebagai Ketum Projo diangkat Jokowi jadi Menkominfo? Karena ProJO singkatan dari Pro Judi Online 🤣🤣
    Makanya yang sebagaian diblokir, sebagian dibina buat nyari cuan,” ujar akun @AnKiiim.

    “DHUAAAR!! Ternyata Adi Kismanto pernah ikut test seleksi tenaga pemblokiran dan hasilnya tidak lolos tapi tetap dipaksakan dipekerjakan disana dgn status tidak jelas utk tugas penting ini. Sejak malam ini Budi Arie akan tidak nyenyak tidurnya,” ujar pegiat media sosial lainnya.

    “Menghitung hari…..Budi Arie Ketum Projo : Pro Judi Online Temannya 👉 Kismanto alias Fallen dan Zulkarnaen Aprilianto alias Toni Tomang. Semoga Prabowo berani menyingkirkan mentri2 titipan Jokowi,” tambah lainnya.

  • 7 Belasan Pegawai Komdigi Bekingi Judi “Online”, Budi Arie: Saya Fokus Urus Koperasi Nasional

    7 Belasan Pegawai Komdigi Bekingi Judi “Online”, Budi Arie: Saya Fokus Urus Koperasi Nasional

    Belasan Pegawai Komdigi Bekingi Judi “Online”, Budi Arie: Saya Fokus Urus Koperasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
    Budi Arie
    Setiadi enggan menanggapi kasus
    judi online
    yang menjerat pegawai kementerian yang sempat ia pimpin.
    Diketahui, Polri baru-baru ini menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena diduga melindungi judi online.
    Budi Arie memimpin kementerian itu saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan informatika di era Presiden ke-7 Joko Widodo. 
    Meski demikian, Budi Arie menyatakan, dirinya kini hanya fokus bekerja sebagai Menteri Koperasi di kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran.
    “Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi Arie dari dalam mobil saat akan meninggalkan kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Selasa (5/11/2024).
    Budi Arie lantas melambaikan tangannya seolah seperti ingin menyudahi pertanyaan awak media.
    Namun, wartawan terus melontarkan pertanyaan kepada Ketua Umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) itu.
    Eks Menkominfo itu turut ditanya bagaimana jika dirinya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.
    Namun, Budi Arie kembali menegaskan bahwa dirinya saat ini hanya fokus di Kementerian Koperasi.
    “Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi.
    Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
    “Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).
    “Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.
    Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara, 1.000 situs judi online sisanya “diamankan” agar tetap aktif.
    Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.
    Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan “memelihara” 1.000 situs judi online tersebut.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konektivitas Internet RI Capai 97%, Menkomdigi: Sebagian Masih 2G

    Konektivitas Internet RI Capai 97%, Menkomdigi: Sebagian Masih 2G

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut jangkauan internet di Indonesia sudah menjangkau 97% daerah. Namun, sebagian koneksi internetnya masih 2G.

    Meutya menuturkan, pemerintahan presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo (Jokowi) berhasil membuat jangkauan internet di Indonesia mencapai 97%. Akan tetapi, setelah dirinya melakukan pengecekan jaringan, masih banyak daerah yang hanya terjangkau sinyal 2G dan belum sampai 3G.

    Jaringan 2G merupakan jaringan seluler generasi kedua yang menggunakan sistem digital untuk melayani komunikasi suara dan teks.

    “Periode yang lalu dan sebelumnya kita sudah mencapai jangkauan yaitu 97% konektivitas, tapi ini belum ada artinya kalau memang koneksinya masih sebagian 2G. Jadi artinya masih lambat,” kata Meutya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Melihat hal ini, Meutya menegaskan bahwa dalam jangka pendek Komdigi bakal memprioritaskan agar jaringan internet lebih cepat dan terjangkau luas di seluruh daerah.

    “Prioritas kami meningkatkan kapasitas sehingga di beberapa daerah koneksi internetnya sudah bisa lebih cepat tidak hanya luas tapi lebih cepat,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama. 

    Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

    Oleh sebab itu, dia memerinci bahwa dalam 100 hari masa kerja instansinya bakal fokus dalam perlindungan data pribadi, judi daring atau online, dan pemerataan internet khususnya jaringan 2G. 

    “Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi I kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk fokus selanjutnya yaitu judi online dan pinjaman online (pinjol) turut memberikan imbas yang tak terlihat selama ini yaitu kekerasan anak hingga pornografi anak.

    Krisis internet ramah anak, kata Meutya, merupakan kerugian tak berwujud yang seringkali tak disadari oleh masyarakat.

    “Ada tangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Kekerasan anak, trafficking anak, pornografi anak. Nah, ini yang kami coba benahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan data digital,” imbuhnya.

  • Kemendagri luncurkan LMS Pamong Desa untuk perkuat kapasitas aparatur

    Kemendagri luncurkan LMS Pamong Desa untuk perkuat kapasitas aparatur

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa sebagai platform pembelajaran daring yang dirancang khusus untuk pelatihan aparatur desa.

    Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo mengatakan LMS Pamong Desa merupakan solusi digital yang memungkinkan pelatihan dan peningkatan kapasitas dilakukan lebih fleksibel, efisien, dan menjangkau hingga pelosok desa.

    “LMS merupakan sistem pembelajaran yang berbasis platform digital interaktif yang memungkinkan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara lebih fleksibel, tidak terbatas pada ruang dan waktu (belajar kapan saja dimana saja),” kata La Ode dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    La Ode mengemukakan hal itu saat Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun 2024 di Gorontalo, Selasa.

    Baca juga: Dirjen Bina Pemdes: LMS Pamong Desa perkuat kapasitas digital aparatur desa

    Menurutnya, LMS Pamong Desa dibangun karena kapasitas aparatur desa cukup beragam antarwilayah.

    Aplikasi ini juga untuk mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa dan menjadi metode efektif yang mampu menjangkau ke seluruh pelosok desa.

    Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Gorontalo tahun 2024 menyasar 85 desa dengan total peserta sejumlah 340 orang yang terbagi dalam 11 kelas.

    Baca juga: Dirjen Bina Pemdes: Sinergi antarpihak kunci memajukan desa

    Program ini bertujuan memperkuat pemerintahan desa melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas pelayanan masyarakat.

    “Pelatihan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di desa, perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas, dan kapasitas pelayanan kepada masyarakat desa. Secara bersama-sama pemerintah akan terus berusaha memajukan dan memampukan desa yang didukung dengan kebijakan yang memadai secara terencana baik melalui perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang linear dari atas ke bawah,” jelasnya.

    La Ode menjelaskan desa memiliki peran penting sebagai pemasok sumber daya untuk pembangunan nasional dalam bentuk sumber daya alam dan sumber daya manusia, menciptakan stabilitas nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa, meningkatkan kualitas hidup, dan perekonomian berbasis potensi lokal, pelestarian budaya.

    “Yang bisa dikembangkan desa, antara lain inovasi desa, teknologi tepat guna, desa wisata, ketahanan pangan, dan perubahan iklim,” tambah La Ode.

    Baca juga: Kemendes: SDM berkualitas kunci utama majukan seluruh desa
    Baca juga: Kemenkominfo-Kemendagril luncurkan model pembelajaran literasi digital

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polisi Didesak Periksa Budi Arie Setiadi terkait Kasus Judi Online, Adi Kurniawan: Kami Menunggu Keberanian Polri

    Polisi Didesak Periksa Budi Arie Setiadi terkait Kasus Judi Online, Adi Kurniawan: Kami Menunggu Keberanian Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terus menarik perhatian dan jadi perbincangan hangat publik.

    Belakangan, sejumlah pihak berharap pihak kepolisian menggali keterangan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi terkait judol tersebut. Salah satu alasannya karena pegawai yang terlibat becking judi itu merupakan anak buahnya saat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Desakan polri memerika Budi Arie salah satunya disuarakan Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan. Dia meminta Polri memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi terkait keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus judi online.

    “Pegawai Komdigi yang ditangkap terkait judol itu adalah pegawai yang bekerja saat Budi Arie jadi Menkominfo. Jadi, Polri juga harus periksa dan selidiki Budi Arie apakah terlibat atau tidak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11).

    Menurutnya, keterlibatan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) tersebut patut diduga karena bisa saja hal tersebut berkaitan dengan jebolnya Pusat Data Nasional (PDN). Pasalnya, saat Budi menjabat sebagai Menkominfo PDN RI sering kali mengalami kebobolan.

    “Apalagi saat itu dia sangat bersemangat sekali menggambar-gemborkan pemberantasan judi online. Dan di saat itulah PDN kita jebol. Itu wajib diselidiki,” kata Adi.

    Lebih lanjut, Adi menyinggung Asta Cita Prabowo-Gibran saat ini sedang digalakkan Polri menuju 100 hari kerja kepolisian. Menurutnya, apabila Polri berani memeriksa Menteri Koperasi Indonesia (Menkop) tersebut. Maka dirinya yakin kepolisian RI dapat semakin dipercaya rakyat Indonesia.

  • Bekas Anak Buah Buka Blokir Situs Judol, Budi Arie: Tanya Komdigi!

    Bekas Anak Buah Buka Blokir Situs Judol, Budi Arie: Tanya Komdigi!

    GELORA.CO – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi angkat bicara soal kasus pembukaan blokir situs judi online yang menyeret belasan anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi tersangka.

    Para tersangka yang ditangkap telah bekerja sejak Budi Arie menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informarika (Menkominfo) sebelum berubah nama jadi Kemenkomdigi.

    Menyikapi hal ini, Budi Arie yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi mengaku tak mau ambil pusing. Ia menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut ke Kementerian Komdigi.

    “Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. (Judol) tanya ke Komdigi,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 4 November 2024.

    Sementara Menteri Komdigi Meutya Hafid sudah memberi lampu hijau dan mempersilakan Polri mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke akarnya.

    Polda Metro Jaya menetapkan 16 tersangka terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

  • Budi Arie Merespons Tuduhan Terlibat Kasus Judi Online saat di Kemenkominfo

    Budi Arie Merespons Tuduhan Terlibat Kasus Judi Online saat di Kemenkominfo

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memberi jawaban perihal dugaan keterlibatan dirinya dalam praktik judi online. 

    Diketahui, Budi sempat menjabat Menkominfo pada 17 Juli 2023 hingga 20 Oktober 2024. Selama periode tersebut banyak warganet menuding Budi tebang pilih dalam memberantas situs judi online, terlihat dari belasan oknum Komdigi, dahulu Kominfo, yang tertangkap kepolisian. 

    Mengenai hal tersebut, Budi meminta kepada seluruh orang yang menudingnya terlibat untuk bertanya langsung kepada para pelaku. 

    Budi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi tegas membantah keterlibatan tersebut.   

    “Pertanyaan buat yang ditangkap dan seluruh pejabat Komdigi, pernahkah ada perintah baik lisan  atau tertulis dari [saya] Menkominfo untuk tidak men-take down satu situs/website Judi online (Judol) saja? Tanya ke Menkomdigi saja. Saya fokus ngurus Koperasi dan rakyat,” kata Budi kepada Bisnis, Senin (4/11/2024). 

    Adapun saat ditanya apakah Budi mengetahui terkait belasan oknum internal yang melindungi situs judi saat dia menjabat. Budi enggan memberi jawaban. 

    Sebelumnya, warganet di media sosial menyorot Budi menyusul keterlibatan pegawai Komdigi dalam kasus judi online. Sebab, kasus penyalahgunaan wewenang ini berada di bawah kepemimpinannya sebelum dia ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Koperasi. 

    Warganet mempertanyakan tanggung jawab Budi Arie atas penyalahgunaan wewenang sejumlah pegawainya tersebut. Bahkan, beberapa di antara netizen meminta Komdigi turut meminta keterangan dari Budi Arie yang juga pernah menjadi Menteri Kominfo. 

    Akun @CakKhum menuding Zulkarnaen Apriliantony, yang ditangkap oleh kepolisian merupakan anak buah Budi Arie. Dia membagikan video mengenai dugaan peran Tony dalam praktik judi online itu di Komdigi. 

    Akun @stefanAntonio_ menulis bahwa pegawai yang tertangkap dahulu bekerja di bawah Budi Arie. Budi dituding melindungi para pelaku saat abai untuk memblokir situs judi online.

    Selama menjabat sebagai Kominfo, Budi Arie juga gencar memberantas situs judi online di Indonesia. Berdasarkan data sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024, Kominfo memutus akses judi online sebanyak 3.796.902 konten bermuatan judi online. Akan tetapi untuk masalah keterlibatan pegawai Komdigi ini, Kominfo tidak pernah menyinggungnya. 

  • Menkomdigi Nonaktifkan 11 Pegawai yang Bekingi Situs Judol

    Menkomdigi Nonaktifkan 11 Pegawai yang Bekingi Situs Judol

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafid telah menonaktifkan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terkait judi online. Mereka kini telah ditahan oleh pihak kepolisian.

    Penonaktifan tersebut menjadi langkah awal dari komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital.

    “Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran. Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan,” tutur Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Lebih lanjut, kata Meutya, dalam kurun waktu maksimal tujuh hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Komdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat.

    “Langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Jika proses hukum mencapai status inkracht (putusan tetap), maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat,” ungkap dia.

    Menkomdigi mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan.

    “Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal,” kata Meutya.

    “Informasi lebih lanjut terkait perkembangan penanganan kasus ini akan disampaikan kepada pers dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kami,” pungkasnya.

    (agt/fyk)