Kementrian Lembaga: Kemenkominfo

  • Timses Pramono-Rano Vs Budi Arie soal Judi Online, Bakal Lanjut Jalur Hukum?

    Timses Pramono-Rano Vs Budi Arie soal Judi Online, Bakal Lanjut Jalur Hukum?

    Bisnis.com, JAKARTA – Perseteruan antara Tim Sukses Pramono Anung-Rano Karno dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi terkait tersangka judi online inisial T, yang merupakan karyawan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), masih memanas.

    Pasalnya, Budi Arie tak kunjung menanggapi somasi yang dilayangkan tim pemenangan Pramono-Rano yang berakhir pada hari ini, Kamis (14/11/2024). 

    Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Pramono-Rano Bhirawa J Arifi mengatakan somasi pihaknya kepada Budi Arie adalah 3×24 jam terhitung sejak 11 November malam. Dengan demikian, batas waktu adalah 14 november malam ini. 

    Bhirawa mengatakan belum ada jawaban resmi dari Budi Arie atas somasi terbuka tersebut. Jika hingga batas waktu nanti Budi Arie belum memenuhi ketentuan yang dimaksud, maka pihaknya akan mempersiapkan langkah selanjutnya. 

    “Apabila batas waktu sebagaimana disebutkan dalamm somasi terbuka telah lewat, Tim Hukum dan Advokasi akan koordinasi internal lebih lanjut dan juga dengan bidang tim pemangan lainnya untuk mempersiapkan langkah efektif dan relevan berikutnya,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (13/11/2024).  

    Seperti diketahui, Budi Arie menyebut sosok T, pegawai Komdigi yang jadi tersangka judi online, memiliki kedekatan dengan Tim Pemenangan Pramono-Rano sebagai tim konten dan media sosial. 

    Namun, Juru Bicara Pramono-Rano Karno, Aris Setiawan kemudian membantah berita bohong tersebut. Dia mengatakan kepala tim media sosial Pramono-Rabo saat ini dipegang oleh Pangeran Siahaan. 

    “Kepala tim konten dan media sosial kami namanya Pangeran Siahaan. Bukan inisial T yang dimaksud Budi Arie,” tutur Aris. 

    Perbesar

    Pramono Ngaku Tak Kenal 

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menegaskan dirinya tidak mengenal sosok T yang disebut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, sebagai bagian tim pemenangan Pramono-Rano.

    Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut bahkan tidak mengetahui maksud di balik pernyataan Budi Arie yang merupakan bagian dari tokoh relawan Pro Jokowi alias Projo tersebut.

    “Saya sama sekali tidak kenal [sosok T],” jawab Pramono kala ditemui di Duri Kosambi, Jakarta, yang dikutip pada Rabu (13/12/2024). 

    Adapun, Pramono mengemukakan bahwa dirinya tidak tahu menahu dengan sosok T. Pramono juga menyerahkan masalah somasi terhadap Budi Arie kepada tim pemenangannya.

    “Itu biarkan tim. Itu urusan tim,” terangnya. 

    Tim Pemenangan Pramono-Rano mengungkapkan alasan yang menjadi dasar atau dalil pengajuan somasi kepada Budi Arie berdasarkan dua pemberitaan media daring. 

    Dalam dua pemberitaan media daring tersebut, Budi Arie mengatakan bahwa sosok yang menjadi tersangka berinisial “T” sebagai Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono-Rano. 

    Bhirawa menyatakan bahwa informasi dan keterangan yang disampaikan Budi Arie kepada media dan publik tidak benar, mengandung hoaks, dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. 

    Dia kemudian menjelaskan bahwa sosok T tersebut bukan menjadi bagian dari timses dan tidak pernah menjadi Ketua Bidang Konten Sosial Media di Tim Pemenangan Pramono-Rano.

    “Pernyataan Budi Arie Setiadi jelas merupakan kekeliruan, berita bohong [hoaks], dan informasi yang sangat menyesatkan,” ucapnya. 

    Terlebih, tim pemenangan Pramono-Rano tidak memiliki bidang dengan nama Bidang Konten Sosial Media sebagaimana disebutkan oleh Budi Arie. Melainkan bidang dalam tim pemenangan yang memiliki tigas dan fungsi di bidang sosial media adalah Bidang Media dan Media Sosial. 

    Dia menegaskan bahwa Koordinator Bidang Media dan Media Sosial untuk Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno adalah Pangeran Siahaan dan Reinhard Sirait.

    “ami kembali menegaskan bahwa pernyataan sesat Saudara yang mengaitkan sosok berinisial T dengan posisi tersebut tidak akurat dan sangat menyesatkan publik,” tutur Bhirawa.

    Petugas menata barang bukti berupa uang tunai dalam konferensi pers pengungkapan kasus judi online di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/agrPerbesar

    Modus Pegawai Komdigi Kondisikan Rekening Judi Online

    Oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi sempat mengondisikan rekening judi online untuk mengelabui pantauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

    Modus itu diungkap oleh Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat dihubungi pada Kamis (7/11/2024).

    “Ya ada indikasi [mengelabui PPATK], yang mereka sampaikan [rekening] tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya karena ada upaya melindungi,” ujarnya.

    Ivan menambahkan oknum pegawai Komdigi yang telah ditangkap oleh Polisi telah mengondisikan rekeningnya dan melaporkan rekening lain ke PPATK.

    Namun demikian, Ivan mengaku bahwa dirinya mempunyai cara lain untuk melakukan pemblokiran transaksi sindikat judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi tersebut.

    “Tapi kami punya metode lain sehingga penghentian rekening dan pemblokiran transaksi yang kami lakukan tidak sebatas data yang disampaikan dari mereka,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. 11 dari 15 tersangka itu merupakan 11 oknum pegawai Komdigi RI.

    Menurut pengakuan salah satu tersangka, sindikat ini telah “menjaga” 1.000 situs judi online agar tidak diblokir. Sementara itu, terdapat 4.000 situs telah diblokir lantaran tidak melakukan setor kepada sindikat ini. Adapun, setoran itu dilakukan dua Minggu sekali.

    Dalam kasus ini, pelaku juga mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta lantaran telah mengamankan situs judi online agar tidak diblokir diblokir. 

  • Komdigi Dirombak, Emiten Telekomunikasi Terdampak?

    Komdigi Dirombak, Emiten Telekomunikasi Terdampak?

    Bisnis.com, JAKARTA – Perombakan yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinilai tidak akan berdampak negatif terhadap emiten telekomunikasi di Tanah Air. 

    Director PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Reza Priyambada mengatakan peralihan Kemenkominfo menjadi Komdigi beserta perubahan nomenklatur di dalamnya, tidak akan berdampak signifikan terhadap operator seluler.

    Struktur baru diyakini tidak akan membuat bisnis operator telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, XL Axiata dan Smartfren menjadi terbatas. 

    “Harapannya tidak sampai membatasi kegiatan usaha dari para emiten ini,” kata Reza kepada Bisnis, Rabu (23/9/2024). 

    Reza menilai bahwa pergerakan harga saham telekomunikasi cenderung variatif di tengah pergantian pemerintahan meskipun dari sisi kinerja menunjukan peningkatan, kecuali FREN yang tercatat rugi di periode 9 bulan pertama 2024. 

    Sementara itu dari sisi top line, mayoritas mencatatkan peningkatan yang cukup baik. 

    “Hal ini menandakan bahwa masih ada ruang pertumbuhan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat melalui produk yang ditawarkan oleh emiten telekomunikasi ini,” kata Reza. 

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan perubahan pada struktur organisasi, dengan menggabungkan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. 

    Perubahan struktur organisasi tertuang Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 November 2024

    Sesuai dengan PP tersebut pihaknya bakal membagi Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) menjadi tiga direktorat. Pertama adalah Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Kedua adalah Direktorat Jenderal Ekosistem Digital dan yang ketiga Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

    Selain pemecahan, Komdigi juga melakukan penggabungan terhadap Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) yang nantinya menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. 

    Reza juga mengomentari mengenai aksi korporasi yang dilakukan emiten telekomunikasi, salah satunya jajaran direksi Indosat yang memborong saham perusahaan. 

    Dilansir dari laman keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), President Director and CEO Indosat, Vikram Sinha dilaporkan membeli saham Indosat sebanyak 2.183.000 lembar saham. Sementara itu Director and Chief Financial Officer Indosat , Nicky Lee memborong sebanyak 620.000  lembar saham. 

    Selain itu, Muhammad Buldansyah, Director and Chief Business Officer juga melakukan transaksi sebanyak 1.320.000 lembar saham. 

    Reza berpendapat bahwa aksi tersebut mensinyalir adanya kepercayaan akan prospek kinerja kedepannya. 

    “Manajemen percaya bahwa kinerja perusahaannya masih ada peluang dan ruang untuk bertumbuh,” kata Reza. 

    Merujuk pada laporan info memo, Indosat meraup pendapatan sebesar Rp41,8 triliun sepanjang 9 bulan pertama 2024 atau tumbuh sebesar 15% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, Indosat juga melaporkan pertumbuhan laba bersih sebesar 39,1% atau senilai Rp3,8 triliun. 

    “Hasil ini mencerminkan upaya kami dalam menonjolkan keunggulan operasional, alokasi modal yang strategis, dan memanfaatkan transformasi berbasis-AI,” kata Vikram.

  • Tangis Ibu-ibu di Cilincing ke Menteri Komdigi, Rumah Tangga Hancur akibat Suami Kecanduan Judol dan Terjerat Pinjol
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 November 2024

    Tangis Ibu-ibu di Cilincing ke Menteri Komdigi, Rumah Tangga Hancur akibat Suami Kecanduan Judol dan Terjerat Pinjol Megapolitan 12 November 2024

    Tangis Ibu-ibu di Cilincing ke Menteri Komdigi, Rumah Tangga Hancur akibat Suami Kecanduan Judol dan Terjerat Pinjol
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Bahaya laten judi
    online
    (
    judol
    ) telah merusak kehidupan rumah tangga dua ibu rumah tangga di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, yaitu Nur Afifah dan Puspita.
    Di hadapan Menteri Komunikasi dan Informatika (
    Komdigi
    )
    Meutya Hafid
    , keduanya menangis saat menceritakan perilaku suami mereka masing-masing yang sama-sama kecanduan judol.
    Nur Afifah mengungkapkan, kehidupan rumah tangganya memburuk setelah sang suami kecanduan judol.
    “Suami saya sendiri ditahan gara-gara judi
    online
    ,
    handphone
    , TV, semua habis sampai ditagih utang,” kata Nur Afifah saat menghadiri kunjungan kerja Meutya Hafid di RPTRA Intiland, Semper Barat, dilansir dari
    TribunJakarta.com
    , Selasa (12/11/2024).
    Akibat kecanduan judol, suami Nur Afifah tak lagi memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
    Bukannya memberikan nafkah, sang suami malah menumpuk banyak utang yang pada akhirnya tak lagi sanggup dibayarkan. Mirisnya lagi, tagihan semua utang sang suami menggunakan nama Nur Afifah.
    “Jadi pakai nama saya bu, saya yang nanggung malu, aib. Sampai sekarang putus kerja, dikeluarin dari kerjaan, dulu punya gaji, sekarang enggak punya,” kata Nur Afifah sambil menangis.
    Sementara itu, Puspita mengaku terpaksa bercerai dengan sang suami yang kecanduan judol.
    Sebelum bercerai, Puspita kerap bertengkar hebat dengan sang suami yang terjerat
    pinjaman online
    (pinjol) untuk dipakai judol.
    “Lama-lama menafkahi keluarga seenaknya. Terus ujung-ujungnya pinjol,” jelas Puspita.
    Sama seperti Nur Afifah, data pribadi Puspita digunakan suaminya untuk pinjol pascakalah judol.
    Puspita menangis karena harus menanggung semua utang-utang suaminya akibat pinjol dan judol.
    “Data saya yang dipakai, jadi saya yang dikejar
    debt collector
    ,” keluh Puspita.
    Mendengar cerita dari Nur Afifah dan Puspita, Meutya Hafid merasa sangat bersedih. Ia mengatakan bahwa praktik judol kini telah merambah berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial.
    Mantan jurnalis ini mengajak warga untuk saling mengingatkan mengenai dampak buruk judol, karena seefektif apa pun alat pencegahan yang ada, hal tersebut tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif masyarakat.
    “Ini kan judi
    online
    , pinjaman
    online
    ini kan sampai ke ranah, masuk di kamar, di ruang sangat privat. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan masyarakat, khususnya ibu-ibu. Toh ibu rumah tangga ini yang paling banyak juga merasakan,” kata Meutya.
    Lebih lanjut, Meutya memastikan bahwa Komdigi akan terus mengunjungi masyarakat untuk memberikan edukasi dan pelatihan literasi digital guna mencegah judol.
    Langkah ini diambil karena semakin banyak masyarakat Indonesia yang terjebak dalam judol.
    “Namun demikian tidak tertutup pada ibu-ibu saja. Kita menggalang seluruh tokoh-tokoh masyarakat, agama. Bukan seluruh, tapi perwakilan dari agama. Itu kita libatkan juga tokoh-tokohnya,” pungkas Meutya.
    (Artikel ini telah tayang di
    TribunJakarta.com
    dengan judul:
    Tangisan Ibu-ibu Cilincing ke Menkomdigi Meutya Hafid: Curhat Suami Kena Judol, Tak Bisa Beri Nafkah
    )
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar: Anggaran Jumbo Susu Makan Bergizi Gratis Jadi Angin Segar Industri Susu

    Pakar: Anggaran Jumbo Susu Makan Bergizi Gratis Jadi Angin Segar Industri Susu

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran jumbo yang digelontorkan pemerintah senilai Rp14 triliun untuk komponen susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 dinilai menjadi awal dari bangkitnya industri persusuan dalam negeri.

    Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf mengatakan, kebutuhan susu dalam program MBG yang baru akan bergulir pada tahun depan diprediksi akan meningkat dua kali dibandingkan kebutuhan di tahun sebelumnya.

    “Tujuannya sekarang dengan modal, katakanlah tadi Rp14 triliun itu [anggaran susu dalam program MBG] menjadi modal awal bagi bangkitnya industri persusuan di dalam negeri,” kata Rochadi saat dihubungi Bisnis, Selasa (12/11/2024).

    Dia pun menyarankan agar pemerintah secara bertahap mengimpor sapi perah dan merevitalisasi sapi perah dalam negeri.

    Pemerintah dinilai juga harus memperbaiki industri pengolahan susu (IPS), termasuk memperbaiki kapasitas untuk menampung susu yang diperuntukkan MBG. Sebab, Rochadi memperkirakan Indonesia harus memiliki sekitar 5 juta ton susu per tahun untuk kebutuhan program MBG.

    “Nah, industri ini kan harus dibangun, dibangunnya bertahap, nggak bisa sekaligus dibangun,” terangnya.

    Apalagi, jika pemerintah membangun industri susu di luar Pulau Jawa, diperlukan pembangunan secara bertahap, misalnya saja masalah pakan.

    Di sisi lain, jika pemerintah mendatangkan sapi perah impor pada Januari 2025, misalnya, dia mengestimasi sapi perah tersebut baru akan berproduksi normal di rentang 2-3 tahun.

    “Jadi akhir tahun 2025 itu mungkin baru mulai ada produksi, tapi produksinya kan belum sekaligus, belum merata. Baru tahun kedua mungkin [merata], baru mulai merata produksinya, baru terasa,” tuturnya.

    Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi industri susu dalam negeri dengan menata kebijakan pendukung, seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan melakukan rehabilitasi sapi secara bertahap.

    Dengan begitu, sambung dia, impor susu yang diterima Indonesia akan berangsur turun dari sebelumnya mencapai 80% sehingga produk susu sapi perah dalam negeri akan meningkat.

    Perlu diketahui, produksi susu sapi nasional adalah 837.223 ton atau hanya mampu memenuhi 20% dari kebutuhan susu nasional, sedangkan 80% adalah impor.

    “Harapannya [impor] akan turun, harapannya harus turun. Kenapa? Karena kita memberikan uang kepada peternak asing di luar negeri kalau kita tidak turun [impor],” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, anggaran susu yang masuk ke dalam program makan MBG pada 2025 mencapai Rp14 triliun.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan anggaran jumbo yang digelontorkan ini setara dengan 20% dari total anggaran program MBG pada tahun depan yang senilai Rp71 triliun.

    Sayangnya, saat ini gabungan koperasi susu sapi seluruh Indonesia hanya mampu menyediakan susu sapi dengan nilai agregat Rp1,5 triliun. Ini artinya, masih ada sekitar Rp12,5 triliun yang belum terserap untuk program MBG pada 2025.

    “Bayangkan coba, berarti masih jauh sekali kan, artinya harusnya koperasi susu ini produknya pasti terserap. Karena kekurangannya sangat banyak,” kata Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Berkaca dari rendahnya serapan susu sapi lokal, Budi menuturkan bahwa Badan Gizi Nasional tengah mencoba alternatif lain. Namun, lanjut Budi, serapan susu sapi segar sendiri menjadi pekerjaan rumah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan, terutama susu sapi segar pada 2028.

    Kendati demikian, dia tak menampik adanya sederet terbosan susu yang akan masuk ke dalam menu program MBG.

    Terlebih, Budi mencatat bahwa koperasi susu Indonesia hanya berjumlah 59 dengan jumlah sapi sekitar 200.000 ekor. Dai menegaskan bahwa ini merupakan tugas Kemenkop untuk mendorong peningkatan produktivitas susu sapi segar dalam negeri agar setidaknya mencapai 20 liter per hari. 

    “Rata-rata kita ini, [produktivitas] peternak kita ini hanya 8-12 liter per hari. Bagaimana kita tingkatkan minimal jadi 20 liter per hari,” ungkapnya.

    Terkait program MBG, Budi menjelaskan Rp14 triliun yang digelontorkan untuk susu ini bisa disubstitusi dengan produk susu lain. Namun, cara ini diputuskan oleh Badan Gizi Nasional agar substitusi ini setara dengan kandungan gizi susu sapi.

    “Karena gini, dari banyak piloting percobaan makan bergizi, nggak semua anak suka susu sapi. Tapi kan dia harus dapat protein yang sama terkandung dari susu sapi,” terangnya.

    Terlepas dari hal itu, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (MenkominfoP) periode 2023-2024 mengatakan Kemenkop akan tetap mendorong koperasi agar produk susu bisa menjadi pendorong program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Tapi buat kami, Kementerian Koperasi concern-nya bagaimana koperasi ini bisa sampai hilirisasi, sampai produknya ini bisa menjadi penyokong program makan bergizi gratis,” tandasnya. 

  • Akhirnya Tim Hukum Pramono-Rano Somasi Budi Arie Soal Tersangka Judi Online Inisial T

    Akhirnya Tim Hukum Pramono-Rano Somasi Budi Arie Soal Tersangka Judi Online Inisial T

    GELORA.CO  – Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakart nomor urut 3 yakni Pramono Anung-Rano Karno mengajukan somasi terhadap Menteri Koperasi (Menkop) yaitu Budi Arie Setiadi. 

    Adapun somasi itu dilayangkan buntut pernyataan Budi Arie yang menyebut tersangka pengendali bandar judi online berinisial T, menjadi ketua bidang konten sosial media tim pemenangan Pramono-Rano.

    “Kami secara tegas menyatakan bahwa informasi dan keterangan yang saudara (Budi) sampaikan kepada media dan publik adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada,” kata Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Bhirawa J Arifi, dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).

    Bhirawa berujar, T bukan bagian dari tim pemenangan Pramono-Rano.

    Ia menegaskan, koordinator tim pemenangan Pramono-Rano yang berkaitan dengan konten media sosial bernama Pangeran Siahaan.

    “Koordinator Bidang Media dan Media Sosial untuk Tim Pemenangan Pramono Anung – Rano Karno adalah Pangeran Siahaan dan Reinhard Sirait.

    Sehingga, kami kembali menegaskan bahwa pernyataan sesat Saudara yang mengaitkan sosok berinisial T dengan posisi tersebut tidak akurat dan sangat menyesatkan publik,” tuturnya. 

    Kemudian Bhirawa menyayangkan pernyataan yang disampaikan Budi Arie. Sebab, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) itu merupakan pejabat publik.

    “Kami sangat menyayangkan dan prihatin terhadap Budi Arie Setiadi yang saat ini menjadi pejabat publik, khususnya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia dan dulu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di pemerintahan sebelumnya.

    Di mana seharusnya memiliki integritas dan menjadi tauladan dalam memberantas berita bohong dan informasi sesat, justru saat ini turut menyebarkan fitnah, berita bohong, dan informasi sesat terhadap Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno,” ucapnya.

     Lebih lanjut, Bhirawa memberikan waktu 3×24 jam kepada Budi Arie untuk mencabut dan menarik kembali seluruh pernyataan yang menyebut T, merupakan Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno. 

    “Kami juga meminta Budi Arie Setiadi menyampaikan kepada media massa bahwa informasi dan pernyataan tentang tersangka mafia judi online Komdigi berinisial T merupakan Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno adalah berita bohong dan informasi sesat,” tandasnya. 

    Lantas Bhirawa juga meminta kepada Budi Arie, untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan terbuka kepada Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno atas perbuatan tersebut. 

    “Apabila dalam waktu yang ditentukan di atas tidak melakukan permintaan sebagaimana Somasi ini, maka kami akan menempuh segala jalur hukum yang dianggap perlu,” pungkasnya.

  • Aset Rp36,5 Miliar dari Situs Judi Online Internasional Diblokir Bareskrim Polri – Espos.id

    Aset Rp36,5 Miliar dari Situs Judi Online Internasional Diblokir Bareskrim Polri – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – SMS Blast cegah judi online dari Kemenkominfo. (Istimewa/Tangkapan Layar)

    Esposin, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memblokir aset situs judi online jaringan internasional milik slot8278 sebesar Rp36,8 miliar.

    Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pemblokiran ini berhasil dilakukan usai mendalami aliran dana web slot8278.

    Promosi
    BRI Bagikan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Investasi bagi Generasi Muda

    “Bareskrim Polri memblokir aset situs slot8278 senilai Rp36,8 yang terkait dengan situs perjudian online,” ujarnya, Selasa (12/11/2024), dilansir Antara.

    Dia menambahkan, uang puluhan miliar ini diblokir dari layanan penyedia jasa pembayaran yang digunakan oleh jaringan situs judi online jaringan internasional.

    Sebelumnya, Bareskrim telah menyita aset situs judi ini sebesar Rp13,8 miliar pada Jumat (8/11/2024) dan Rp70,1 miliar pada Sabtu (2/11/2024).

    “Penyidik Siber Bareskrim Polri akan terus melacak aset-aset lain yang masih tersebar di berbagai akun dan penyedia jasa pembayaran yang terhubung dengan slot8278,” pungkasnya.

    Situs Slot8278 merupakan situs perjudian yang dikendalikan oleh warga negara China dengan lokasi server di China. Wilayah operasinya mencakup, Thailand, Indonesia, Kamboja, Malaysia dan Vietnam.

    Kemudian, situs ini memiliki jumlah pemain mencapai 85.000 dan menyediakan sejumlah permainan judi online seperti Fortune Tiger, Magic Whale, Domino Poker, Gate of Olympus atau slot, tembak ikan, dan permainan judi daring lainnya. 

    Modusnya, perjudian daring ini memanfaatkan penyedia jasa pembayaran serta rekening bank yang berada di Indonesia untuk melakukan deposit. 

    Kemudian, pelaku membuat aplikasi untuk menghubungkan deposit itu dari penyedia jasa pembayaran dengan server yang berada di China. Dalam kasus ini Bareskrim telah menetapkan tujuh tersangka 10 tersangka berinisial RA, AF, RH, RAP, HJ, FH, FQ, HAJ, CAS dan EL.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Transaksi Kian Kompleks, RI Jadi Surga ‘Bandar’ Judi Online?

    Transaksi Kian Kompleks, RI Jadi Surga ‘Bandar’ Judi Online?

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengakui kesulitan untuk menumpas habis judi online alias judol karena kompleksitas transaksinya. 

    Saat ini, transaksi judi online yang tadinya menggunakan rekening telah beralih ke payment gateway seperti QRIS, e-Wallet, hingga e-Money.

    “Model alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening saat ini bergeser menggunakan payment gateway, QRIS, dan e-wallet dan sekarang juga bergeser menggunakan crypto,” ujar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Senin kemarin.

    Model transaksi yang jauh lebih sederhana dan praktis karena berbasis daring, kemudian memiliki konsekuensi terhadap semakin menjamurnya judi online. Hampir semua kalangan menurut Kapolri terpapar praktik haram tersebut. Apalagi, baseline deposit untuk main judi online dipatok lebih rendah yang tadinya Rp100.000 menjadi Rp10.000.

    Adapun kendala lainnya, menurut Kapolri adalah server yang tadinya berada di dalam negeri, telah berpindah ke negara yang melegalkan praktik judi online, seperti Kamboja, Thailand, Filipina dan Tiongkok. 

    Sementara itu, modus peminjaman KTP masyarakat untuk membuka rekening yang bakal digunakan untuk judi online juga menjadi kendala lain dalam pemberantasan judi online ini.

    “Pola layering transaksi dengan melibatkan banyak rekening ada rekening yang mereka buka dari meminjam KTP masyarakat, dibayar dan kemudian ktp-nya dipinjam untuk membuka rekening dan mereka diberikan insentif,” jelasnya.

    Jumlah Kasus 

    Sementara itu, Kapolri mengungkapkan pihaknya telah menangkap 9.096 tersangka dalam kasus judi online.Dia menyampaikan, ribuan tersangka itu ditangkap dalam 6.386 perkara yang telah diungkap sejak 2020 hingga 2024. 

    “Dari mengungkap kasus [judi online] tersebut selama 2020-2024. 9096 tersangka kita amankan,” ujarnya dalam raker bersama Komisi III DPR RI, Senin (11/11/2024).

    Sigit menambahkan, pihaknya juga telah melakukan penindakan terhadap 5.991 rekening dan memblokir 68.108 situs judi online. Dalam paparan Kapolri itu juga terlihat bahwa lembaga penegak hukum RI ini telah berhasil menyita aset sebesar Rp861,8 miliar dalam periode 2020-2024.

    Ilustrasi judi online Perbesar

    Kendati demikian, jumlah Rp861,8 triliun tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan potensi transaksi judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sekarang berubah menjadi Komenteri Komunikasi dan Digital alias Komdigi pernah memperkirakan perputaran uang judi online mencapai Rp900 triliun pada 2024.

    Jumlah itu naik hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan 2023 yang sebesar Rp327 triliun menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

    Pemerintah pada waktu itu menyatakan besarnya nilai transaksi di judi online karena masyarakat tergiur dengan iming-iming keuntungan besar yang ditawarkan platform judi online. 

    Menurutnya, pemberantasan judi online di Indonesia membutuhkan komitmen dan konsistensi yang perlu diterapkan oleh seluruh masyarakat termasuk pegawai Kementerian Kominfo. 

    Adapun data PPATK sampai dengan September 2024 lalu, jumlah transaksi mencurigakan yang terindikasi terkait perjudian mencapai 33.835 transaksi. Jumlah pada bulan September tersebut telah melampaui total transaksi mencurigakan kasus judi pada tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing mencapai 11.222 dan 24.850.

    Secara persentase angka transaksi gelap terkait judi pada kuartal 3/2024 telah tumbuh sebanyak 36,2% dibanding tahun 2023 (full year) dan 201,6% dibanding tahun 2022 (full year).

    18 Tersangka Judi Online

    Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menangkap 18 tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan 18 tersangka ini merupakan gabungan oknum Komdigi dan sipil.

    “Sampai saat ini terdapat 18 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ade dalam keterangan tertulis, Senin (11/11/2024).

    Judi online Perbesar

    Ade merincikan, 10 dari 18 tersangka itu merupakan oknum pegawai Komdigi, sementara sisanya merupakan warga sipil. “10 pegawai Komdigi dan 8 sipil ya,” tambahnya.

    Sejauh ini, baru enam tersangka yang sudah diketahui identitasnya yaitu AK, AJ, A, DM, MN dan A. Khusus AK, AJ dan A disebut sebagai pengendali sindikat judi online yang bermarkas di kantor satelit yang berlokasi di Bekasi.

    Sementara, MN dan A merupakan buronan dalam kasus ini. Untuk MN sudah ditangkap, dari penangkapan itu polisi turut meringkus DM. Sementara, A hingga saat ini masih berstatus DPO.

  • Klarifikasi Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno soal pernyataan Menkop Budi Arie

    Klarifikasi Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno soal pernyataan Menkop Budi Arie

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Klarifikasi Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno soal pernyataan Menkop Budi Arie
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno memberikan klarifikasi sebagai hak jawab atas pernyataan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi yang menyebutkan bahwa tersangka mafia judi online Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berinisial T merupakan Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno.

    Koordinator Media dan Media Sosial Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, Pangeran Siahaan mengatakan pernyataan Budi Arie Setiadi merupakan informasi yang menyesatkan.

    “Kami dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. T sebagaimana disebut oleh Bapak Budi Arie Setiadi bukan merupakan bagian dari Tim Pemenangan dan tidak pernah menjadi Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024,” ujar Pangeran dalam keterangan resmi, Senin (11/11).

    Pangeran menuturkan pernyataan Budi Arie tersebut jelas merupakan kekeliruan dan menganggapnya sebagai informasi yang menyesatkan.

    “Kami menegaskan bahwa koordinator media dan sosial media untuk Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno adalah Pangeran Siahaan dan Reinhard Sirait. Sehingga, kami kembali menegaskan bahwa pernyataan yang mengaitkan T dengan posisi tersebut tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Pangeran berkata pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang bertujuan untuk memberantas praktik judi online di Indonesia, serta menindak tegas oknum-oknum yang terlibat atau melindungi pelaku judi online.

    Sebab, judi online merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat, membawa dampak negatif terhadap kesehatan mental, ekonomi, dan stabilitas sosial. 

    “Kami mengingatkan bahwa bukan hanya para pelaku judi online yang perlu dihukum, tetapi juga oknum-oknum yang memberikan perlindungan, fasilitasi, atau bahkan terlibat dalam jaringan judi online harus ditindak secara hukum,” ujar Pangeran.

    Pangeran berkata melindungi atau terlibat dalam kegiatan ilegal ini merupakan tindak pidana yang harus diberikan sanksi yang setimpal, agar tidak ada ruang bagi praktek haram ini untuk berkembang lebih jauh.

    Pangeran berharap klarifikasi ini dapat memperjelas kesalahpahaman yang terjadi dan menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar. 

    “Kami juga berharap agar ke depannya, setiap informasi yang disampaikan dapat didasarkan pada fakta yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Sementara mengutip suara.com, eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi akhirnya buka-bukaan terkait skandal judi online yang menyeret sejumlah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).  

    Ia bahkan berani mengungkap sosok T, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai pengendali bandar judi online.

    Budi Arie menyebut bahwa sosok T kini masuk dalam tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    “T merupakan aktivis politik yang dekat dengan Menteri Perhubungan (Budi Karya). Dia sebelumnya masuk Timses resmi Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 dan Pilkada Jakarta pasangan Pramono-Rano, dari PDI Perjuangan sebagai Ketua Bidang Konten sosial media,” ungkap Budi Arie dikutip, Senin (11/11).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kapolri Sebut Budi Arie Berpeluang Diperiksa dalam Kasus Judi Online di Komdigi

    Kapolri Sebut Budi Arie Berpeluang Diperiksa dalam Kasus Judi Online di Komdigi

    GELORA.CO – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bisa diperiksa dalam kasus judi online.

    Dia menjelaskan jika dalam pemeriksaan penyidik mengarah kepada Budi Arie, Menteri Koperasi itu bisa diperiksa.

    “Ya saya kira, kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses akan diproses, akan diperiksa,” ujar Listyo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Sebelumnya, Budi membantah memberikan perintah kepada anak buahnya untuk melindungi situs judi online.

    Dia merasa dikhianati anak buahnya karena perintah untuk memberantas judi online tidak dilaksanakan.

    “(Saya) justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. T pun ternyata ‘bermain’ tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika apalagi Menteri,” kata Budi dalam keterangan resmi, Senin (11/11/2024).

    “Perintah untuk menumpas judi online tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi online,” lanjutnya.

    Menteri Koperasi ini mengatakan pihaknya merekrut T dan AK yang kini menjadi tersangka judi online untuk memenuhi kekurangan pegawai.

    “Jumlah personel untuk mengawasi dan melakukan takedown situs-situs judi online sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran,” jelas Budi.

  • Kapolri Soal Kans Periksa Budi Arie di Kasus Judol, Bakal Diproses Jika..

    Kapolri Soal Kans Periksa Budi Arie di Kasus Judol, Bakal Diproses Jika..

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap tentang peluang memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika alias Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam kasus judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi.

    Listyo menuturkan bahwa penyidikan perkara  kasus ini sudah diserahkan kepada jajarannya, khususnya di Polda Metro Jaya. Menurutnya, penyidik tidak akan pandang bulu, termasuk jika Budi Arie terindikasi terlibat dalam praktik haram tersebut.

    “Ya saya kira, kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diproses, akan diperiksa,” ujarnya usai raker dengan Komisi III DPR RI, Senin (11/11/2024).

    Sekadar informasi, polisi telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus ini. 10 dari belasan tersangka itu merupakan oknum pegawai Komdigi.

    Adapun, salah satu tersangka itu berinisial AK. Dia direkrut ke dalam tim khusus dalam penindakan situs judi online di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika atau saat Kominfo dipimpin Budi Arie.

    Namun, Budi menegaskan bahwa tim itu bekerja dan diawasi langsung oleh Direktorat Pengendalian, bukan oleh dirinya. Selain itu, AK direkrut atas kepiawaiannya dalam ilmu IT.

    Singkatnya, AK ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya lantaran diduga menjadi pengendali kantor sindikat judi online di Bekasi. Atas penangkapan ini, Budi mengaku merasa dirugikan lantaran namanya kerap terseret dalam kasus ini. 

    Padahal, dia menekankan bahwa Kominfo di bawah kepemimpinannya selalu ditugaskan untuk memberantas situs judi online, bukan malah sebaliknya.

    “[Saya] justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan [oknum] pegawai Komdigi. T pun ternyata “bermain” tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judol tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judol,” ujar Budi, saat dihubungi Minggu (10/11/2024).