Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkominfo

  • Cegah Judi Online, Transfer Pulsa Kini Maksimal Rp 1 Juta

    Cegah Judi Online, Transfer Pulsa Kini Maksimal Rp 1 Juta

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerjasama dengan operator seluler membatasi transfer pulsa maksimal Rp 1 juta. Upaya ini untuk menekan penggunaan pulsa sebagai alat transaksi judi online.

    Plt Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Digital Ismail mengungkapkan pembatasan transfer pulsa tersebut sudah diterapkan dan sudah berjalan.

    “Jadi, aktivitas maksimal Rp 1 juta itu sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh operator seluler. Kita ini rapat untuk mempertajam lagi ke depan untuk lebih efektif lagi aktivitas. Jadi, (pembatasan pulsa) itu sudah jalan,” ujar Ismail di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa (3/12/2012).

    Pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta itu karena sebelumnya diduga pulsa dimanfaatkan para pemain judi online sebagai alat transaksi permainan haram tersebut. Wacana ini digaungkan di era Menkominfo Budi Arie Setiadi.

    Adapun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan perputaran transaksi judi online di Indonesia pada kuartal ketiga 2024 mencapai Rp 43 triliun. Nilai itu naik Rp 9 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

    Sebagai informasi, pada hari ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan pertemuan secara tertutup dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Plt. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail, Plt. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Wayan Toni Supriyanto, Plt. Direktur Pengawasan Ruang DigitalAlexander Sabar, dan jajaran pimpinan operator seluler.

    Dalam pertemuan ini, disampaikan Ismail, menghasilkan dua topik utama. Pertama terkait upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjebak atau mendapat kondisi yang sulit karena terjebak mengikuti aktivitas judi online.

    “Dan itu akan dilakukan melalui media pelanggan masing-masing seluler operator. Sosialisasi dalam berbagai bentuknya, ada yang segmented, ada yang targeted, dan sebagainya,” ungkap Ismail.

    Topik kedua, Ismail menjelaskan, juga membahas tentang upaya-upaya kita untuk mencegah transaksi transfer pulsa digunakan sebagai alat bayar dalam aktivitas judi online.

    “Dan ini preliminary meeting, baru meeting yang masih awal gitu, jadi kami akan tindak lanjuti lagi dalam bentuk rapat-rapat teknis ke depan untuk lebih membahas secara detail langkah-langkah dan proses yang akan dilakukan selanjutnya,” kata Ismail.

    (agt/fay)

  • Komdigi Pertajam Larangan Transfer Pulsa di Atas Rp1 Juta, Nominal Diturunkan?

    Komdigi Pertajam Larangan Transfer Pulsa di Atas Rp1 Juta, Nominal Diturunkan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan mempertajam kembali larangan transfer pulsa di atas Rp1 juta yang telah berjalan selama ini agar lebih optimal dalam menekan transaksi judi online (judol). 

    Komdigi menegaskan telah membatasi transfer pulsa Rp1 juta per hari. Nilai pembatasan akan dievaluasi kembali mengingat nilai transaksi judi online di masyarakat menyentuh nominal kecil hingga Rp50.000.

    Komdigi menggelar rapat bersama opsel dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membahas hal tersebut. 

    “Aktivitas maksimal Rp1 juta itu sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh seluruh operator itu terus berjalan, kita rapat untuk mempertajam lagi ke depan untuk lebih efektif lagi, jadi itu sudah jalan,” kata Plt Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ismail di Kantor Komdigi, Selasa (3/12/2024). 

    Adapun, Komdigi hari ini melakukan rapat koordinasi dengan jajaran opsel dan PPATK untuk membahas langkah-langkah dan rencana tindak lanjut dalam mengantisipasi pencegahan judi online dan aktivitas-aktivitas ilegal lainnya di ruang digital. 

    Terdapat 2 topik utama yang dibahas yaitu upaya melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjebak atau mendapat kondisi yang sulit karena terjebak mengikuti aktivitas judi online.

    “Itu akan dilakukan melalui media pelanggan masing-masing seluler operator. Sosialisasi dalam berbagai bentuknya, ada yang segmented, ada yang targeted, dan sebagainya,” jelasnya. 

    Topik kedua yaitu membahas terkait upaya pencegahan transaksi transfer pulsa digunakan sebagai alat bayar dalam aktivitas judi online.

    Dalam hal ini termasuk upaya penerapan pembatasan transfer pulsa Rp1 juta yang dipertajam. 

    “Ini preliminary meeting, baru meeting yang masih awal gitu, jadi kami akan tindak lanjuti lagi dalam bentuk rapat-rapat teknis ke depan untuk lebih membahas secara detail langkah-langkah dan proses yang akan dimasukan selanjutnya,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, rencana pembatasan transaksi pulsa di atas Rp1 juta per hari telah dibahas pada periode Menkominfo Budi Arie Setiadi pada Agustus 2024 lalu. Kala itu, kebijakan telah disosialisasikan kepada opsel mulai dari Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren. 

    Transaksi transfer pulsa yang melebihi angka Rp1 juta merupakan nominal yang mencurigakan dan disinyalir merupakan perputaran judi online disinyalir menggunakan pulsa seluler.

  • Penertiban RT/RW Net Ilegal Jadi Salah Satu Prioritas Dirjen Ekodigi

    Penertiban RT/RW Net Ilegal Jadi Salah Satu Prioritas Dirjen Ekodigi

    Bisnis.com, JAKARTA – Wayan Toni Supriyanto menjadikan penertiban RT/RW Net ilegal sebagai salah satu prioritas yang akan dikerjakan selama dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital (Ekodigi) Komdigi. 

    RT/RW Net ilegal merupakan praktik jual kembali jasa internet tanpa izin pemerintah dan penyedia jasa internet resmi. Disebut RT/RW Net karena tersebut kerap terjadi di lingkungan RT dan RW dalam skala kecil, tetapi banyak. 

    Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menunjuk Wayan Toni Supriyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital. 

    Direktorat Jenderal Ekosistem Digital sendiri merupakan pecahan dari Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) sesuai dengan Peraturan Presiden No.174/2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Wayan mengatakan secara umum dengan adanya perubahan nomenklatur Kominfo menjadi Komdigi sejak keluar Perpres 174/ 2024 dilakukan transisi berupa penetapan PLT sesuai Perpress sambil menunggu Permen Komdigi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komdigi dan Kepress untuk jabatan-jabatan definitifnya.

    Adapun salah satu yang menjadi fokus Wayan untuk sementara waktu ini, selain koordinasi PPI ke Ekodigi, adalah mengawasi praktik jual kembali layanan internet tanpa izin atau RT/RW Net ilegal.

    “RT RW ilegal menjadi prioritas ditertibkan, karena sudah mengganggu industri telekomunikasi,” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024). 

    Untuk diketahui, penertiban RT/RW Net menjadi hal yang terus dilakukan oleh Komdigi. Sebelumnya, Komdigi berencana membentuk satuan tugas untuk memberantas praktik ini. 

    Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan utama dalam pemberantasan RT/RW Net ilegal saat ini. 

    Maka dari itu, Zulfadly berencana membuat Satgas yang didalamnya terdapat pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Aparat Penegak Hukum (APH).

    “Dan kita juga sudah memberikan beberapa hal diskusi gitu dengan penegak hukum dan kita sebenarnya pengen membuat Satgas,” kata Zulfadly.

    Satgas tersebut, kata Zulfadly akan bekerja untuk memberikan edukasi kepada penegak hukum sebelum menindak pelaku RT/RW Net ilegal.

    Nantinya, Satgas ini akan memberitahu ciri-ciri pelaku RT/RW Net ilegal dan bagaimana cara menindak pelaku tersebut.

    “Setelah mereka paham baru oleh melakukan tindakan. Jadi tidak langsung melihat yang RT/RW Net ilegal langsung ditindak, nggak gitu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, terkait kapan rencana pembentukan Satgas bakal direalisasikan, Zulfadly mengatakan bahwa saat ini pembahasan lebih lanjut oleh APJII, Kemenkominfo, dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

    Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo, terdapat sejumlah bahaya yang ditanggung oleh masyarakat saat menggunakan RT/RW Net Ilegal.

    Pertama, ISP ilegal mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Akibatnya, pengguna mungkin mengalami ketidakstabilan jaringan, seringnya gangguan koneksi internet yang merugikan aktivitas pengguna internet.

    Kedua, kecepatan internet yang ditawarkan rendah, karena berbagi jaringan dengan banyak pengguna. Hal ini membuat kesulitan saat streaming video, atau saat mengunduh file.

    Ketiga, ISP ilegal tidak terikat oleh persyaratan keamanan dan privasi data yang berlaku. Hal ini berarti informasi pribadi pengguna mungkin tidak dilindungi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data atau kejahatan cyber.

    “Kemudian pemilik jasa ISP yang tidak bertanggung jawab juga bisa saja menyelipkan program berbahaya, alias malware ke komputer atau perangkat yang mengakses Internet ilegal tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan keamanan dan kenyamanan pengguna internetnya,” tulis dalam website tersebut

  • Dirjen PPI Komdigi Wayan Toni Supriyanto Ditunjuk jadi Plt Dirjen Ekosistem Digital

    Dirjen PPI Komdigi Wayan Toni Supriyanto Ditunjuk jadi Plt Dirjen Ekosistem Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menunjuk Wayan Toni Supriyanto sebagai Pelaksana Tugas  (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital.

    Direktorat Jenderal Ekosistem Digital sendiri merupakan pecahan dari Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Wayan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo mengatakan bahwa jabatan dirinya sebagai Plt Dirjen Ekosistem Digital akan berlangsung selama tiga bulan kedepan.

    “Iya betul Pak, saya disamping sebagai Dirjen PPI ditunjuk sebagai PLT Dirjen Ekosistem Digital sampai 3 bulan kedepan,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Sebelum Wayan, Menkomdigi Meutya Hafid juga menunjuk Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Komdigi yaitu Molly Prabawaty sebagai Plt Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM).

    Tak hanya Molly, Meutya juga menunjuk perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Brigjen Pol Alexander Sabar, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

    Adapun dalam PP Nomor 174 Tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital terdapat 5 Direktorat Jenderal yang ada dibawah Komdigi.

    Pertama, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Direktorat ini memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital.

    Kedua, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital.

    Ketiga, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekosistem digital.

    Keempat, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi.

    Terakhir adalah Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media yang memgemban tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media.

  • Menkomdigi Meutya Hafid Kunjungi Kantor Perusahaan Media Emtek – Page 3

    Menkomdigi Meutya Hafid Kunjungi Kantor Perusahaan Media Emtek – Page 3

    “Karena Presiden memerintahkan untuk namanya berubah jadi Komunikasi dan Digital, sehingga dalam pembobotan, digital menjadi lebih banyak,” kata dia.

    Saat ini di Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, organisasi Komdigi dipimpin menteri komunikasi dan digital, dua wakil menteri, satu sekretaris jenderal dan lima direktur jenderal dan satu inspektur jenderal serta satu Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Komdigi.

    Ditjen dibagi menjadi infrastrukur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital serta komunikasi publik dan media.

    Dalam kesempatan dengan pemimpin perusahaan Emtek Group, Meutya mengungkapkan, Ditjen Aplikasi Informatika yang sebelumnya menangani seluruh masalah digital kini dipecah dan berbagi tugas dengan direktorat jenderal lain terkait dengan digital.

    Turut hadir dalam pertemuan dengan Menkominfo Meutya Hafid, antara lain jajaran direktur di SCM, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi Liputan6.com Elin Yunita, Pemimpin Redaksi Merdeka.com Dorojatun, Chief Content Officer KLY Wenseslaus Manggut, Deputy CEO & COO Vidio Hermawan Sutanto, dan lainnya.

  • Serukan Kampanye Pilkada Damai, Komdigi Tantang X Buka Kantor di Indonesia

    Serukan Kampanye Pilkada Damai, Komdigi Tantang X Buka Kantor di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melalukan kampanye Pilkada Damai 2024 dengan berbagai platform media sosial. Komdigi bahkan menantang X untuk segera membuka kantor di Indonesia dan berpartisipasi dalam kampanye Pilkada Damai.

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Komdigi, Prabunindya Revta Revolusi mengatakan pihaknya sangat terbuka untuk terbuka dengan siapa saja terkait dengan kampanye Pilkada Damai.

    “Iya dengan berbagai platform, intinya sih ini kita terbuka sama platform yang lain. Ini kebetulan aja snack video duluan datang dengan proposal ini (Pilkada Damai),” kata Prabu saat ditemui di Taman Mini, Senin (25/11/2024).

    Prabu menyebut, selain Snack Video pihaknya juga mengharapkan platform seperti Youtube, Meta, TikTok, bahkan X untuk melalukan hal yang sama.

    Tak hanya itu, Prabu juga mengajak perusahaan media sosial milik Elon Musk yaitu X untuk segera membuka kantor di Indonesia.

    “Kan X ini nggak punya kantor di Indonesia nih. Ayo X juga datang kesini, pastikan bahwa Anda semua bertanggung jawab atas informasi yang ada di atas platform Anda sendiri,” ucap Prabu.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) saat itu Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar Elon Musk membangun kantor perwakilan X di Indonesia. Terlebih, X memiliki 25 juta pengguna di Indonesia.

    “Ya nanti ini kita juga [dorong X membuat kantor perwakilan di Indonesia], ini kita lagi diskusi, kan nggak boleh dong dia beroperasi di Indonesia, tetapi nggak ada perwakilannya, benar nggak?” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

    Budi menjelaskan, dengan tidak adanya kantor perwakilan X di Indonesia, membuat Kemenkominfo membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menangani masalah di platform tersebut, salah satunya terkait konten pornografi.

    “Karena itulah kita juga berharap ada kesadaran dari teman-teman dalam mengkonsumsi platform sosial media, seperti X,” imbuhnya.

    Untuk itu, Budi menyatakan bahwa Kemenkominfo akan melakukan pembenahan terhadap X agar segera memiliki kantor perwakilan di Indonesia. “Dia harus punya perwakilan di Indonesia, seharusnya, karena dia beroperasi di Indonesia. Apalagi X itu penggunanya 25 juta di Indonesia,” ungkapnya.

    Namun, kata Budi, Kemenkominfo akan mengambil langkah lebih jauh jika Elon Musk tak kunjung membuat kantor perwakilan X di Indonesia, yakni dengan memblokir X seperti yang dilakukan Brasil.

    “[Langkah Brasil] itu ekstrim, itu salah satu opsi yang akan kita pertimbangkan, jika diperlukan,” ungkapnya.

  • Chairul Tanjung Bertemu PM Kamboja, Bicarakan Angkor Wat

    Chairul Tanjung Bertemu PM Kamboja, Bicarakan Angkor Wat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Chairman dan Founder CT Corp Chairul Tanjung bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di istana perdana menteri. Pertemuan pada Jumat sore (22/11/2024), juga dihadiri mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, serta pengusaha Joefly Joesoef.

    Salah satu yang dibicarakan adalah destinasi utama Kamboja, yakni Angkor Wat. Hun Manet menjelaskan pembangunan fasilitas dan infrastruktur terus dilakukan di kawasan tersebut.

    “Hotel-hotel sudah semakin banyak di Angkor Wat, airport baru pun sudah kami selesaikan untuk membuka konektivitas lebih luas lagi dari berbagai destinasi ke Angkor Wat yang berada di wilayah Siem Reap itu,” jelas Hun Manet, dikutip dari Detik.com, Minggu (22/11/2024).

    Chairul dalam kesempatan itu menjelaskan soal konsep ekosistem di dalam tempat wisata. Angkor Wat menawarkan potensi yang sangat besar, karena kawasan seluas 162,6 hektare itu bisa dibangun destinasi menarik selain untuk menikmati kawasan candi yang ada di sana.

    Bahkan pria yang akrab disapa CT juga mengungkapkan akan melihat potensi apa yang bisa dikolaborasikan dua belah pihak. Sebab pihaknya juga memiliki jaringan hotel hingga theme park.

    “Inilah yang disebut ekosistem. Di mana kita membangun destinasi atau aktivitas lainnya sehingga turis akan lebih lama dan mengeluarkan budget wisata yang lebih besar di kawasan tersebut. Nanti kita lihat apa yang bisa kolaborasikan. Karena kami juga memiliki jaringan hotel, indoor theme park indoor hingga dan snow theme park,” ucapnya.

    Hum Manet menyambut antusias usulan tersebut. Konsep ekosistem di destinasi wisata, dinilainya bisa lebih powerfull untuk membuat turis bisa lebih lama di sana.

    Pada akhirnya dapat berkontribusi meningkatkan sektor pariwisata Kamboja. “Selain itu, kami punya struktur insentif bagi para investor. Hal ini untuk menarik minat dan mempermudah investor untuk membangun ekonomi di Kamboja. Kita siap diskusikan terkait insentif apa yang bisa kami berikan,” lanjutnya.

    Diskusi itu juga menyinggung soal potensi kerja sama dalam dunia pendidikan Kamboja. Muhammad Nuh yang ikut dalam rombongan mengatakan peluangnya bisa dilakukan dalam pendidikan tinggi dan advokasi.

    Terkait hal ini, Hun Manet menjelaskan investasi pada sektor pendidikan merupakan hal penting. Di Kamboja sendiri, terdapat empat kementerian yang mengurusi soal pendidikan.

    “Anda tak bisa memaksa orang untuk membeli TV, tapi orang butuh pendidikan dan orangtua juga akan memaksa agar anaknya mendapatkan pendidikan yang bagus. Jadi investasi di sektor pendidikan itu sangat penting. Bahkan Kamboja punya empat kementerian yang mengurus pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, tinggi hingga advokasi,” pungkas Hun Manet.

    (mkh/mkh)

  • Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di Istananya, Singgung Angkor Wat

    Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di Istananya, Singgung Angkor Wat

    Phnom Penh –

    Chairman dan Founder CT Corp. Chairul Tanjung diterima dengan hangat saat menyambangi Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Mendampingi pula Menteri Senior Kamboja Datuk Dr Othsman Hassan, Menteri Perdagangan Kamboja Chum Nimul serta jajaran kabinet lainnya.

    Chairul pun tak datang sendiri, ia hadir bersama mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, serta pengusaha Joefly Joesoef.

    Rombongan Chairul sampai istana Perdana Menteri sekitar pukul 15.50 waktu Kamboja, Jumat (22/11/2024). Usai diterima sejenak oleh protokoler, kemudian pukul 16.00 langsung bertemu PM Hun Manet yang baru dilantik pada tahun 2023 lalu dan sempat hadir dalam pelantikan Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Oktober 2024.

    Suasana pertemuan berlangsung cair. Di mana PM Hun Manet usai menanyakan kabar mengawali obrolan dengan menyampaikan sejumlah peluang investasi dan bisnis yang ada di Kamboja dari berbagai sektor.

    “Ekonomi Kamboja memang tak sebesar Indonesia, namun kami memiliki akses ke pasar yang juga besar. Seperti ekspor ke kawasan Asia, Amerika Serikat hingga Eropa. Sektor finansial menjadi salah satu sektor yang sedang berkembang di Kamboja. Selain itu yang juga menjanjikan pertumbuhannya berasal dari sektor properti, agriculture, serta IT,” lanjut PM Hun Manet mengawali diskusi.

    Selain itu, destinasi turis utama Kamboja Angkor Wat juga sempat disinggung PM Hun Manet. Disebutkannya bahwa pembangunan fasilitas dan infrastruktur terus digeber di kawasan wisata berupa candi dari abad ke-12 tersebut.

    “Hotel-hotel sudah semakin banyak di Angkor Wat, airport baru pun sudah kami selesaikan untuk membuka konektivitas lebih luas lagi dari berbagai destinasi ke Angkor Wat yang berada di wilayah Siem Reap itu,” lanjut PM Hun Manet.

    Chairul Tanjung yang juga memiliki basis bisnis finansial di Indonesia — lewat Bank Mega dan Allo Bank — pun langsung menyambut ‘diskusi pembukaan’ dari PM Hun Manet. Ia mengatakan, peluang investasi yang ditawarkan tentu akan disambutnya dengan tangan terbuka, namun tetap saja harus dilihat kelaikan bisnisnya kemudian.

    Adapun terkait Angkor Wat, potensi yang bisa dilakukan adalah membangun ekosistem destinasi wisata di kawasan turis tersebut. Sehingga traveler tak cuma datang untuk menikmati candi yang menempati lahan seluas 162,6 hektar tersebut melainkan juga membangun destinasi aktivitas menarik lainnya yang bisa dinikmati.

    Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di istana Perdana Menteri sekitar pukul 15.50 waktu Kamboja, Jumat (22/11/2024). (Ist.)

    “Inilah yang disebut ekosistem. Dimana kita membangun destinasi atau aktivitas lainnya sehingga turis akan lebih lama dan mengeluarkan budget wisata yang lebih besar di kawasan tersebut. Nanti kita lihat apa yang bisa kolaborasikan. Karena kami juga memiliki jaringan hotel, indoor theme park indoor hingga dan snow theme park,” papar Chairul Tanjung.

    Tak ayal, PM Hun Manet menyambut antusias usulan tersebut. Ia pun meyakini konsep ekosistem di destinasi wisata akan lebih power full untuk membuat turis betah sehingga bakal lebih berkontribusi dan membuat sektor pariwisata Kamboja lebih menggeliat.

    “Selain itu, kami punya struktur insentif bagi para investor. Hal ini untuk menarik minat dan mempermudah investor untuk membangun ekonomi di Kamboja. Kita siap diskusikan terkait insentif apa yang bisa kami berikan,” lanjutnya.

    Obrolan lain yang disinggung dari pertemuan tersebut adalah terkait peluang kolaborasi di dunia pendidikan Kamboja. Hal ini diutarakan oleh mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh yang turut ikut dalam rombongan. Disampaikan M Nuh, peluang ini terutama bisa dilakukan di pendidikan tinggi dan advokasi.

    Mahfum saja, bahasa Kamboja itu sulit dipelajari, bahkan hal ini diakui sendiri oleh staf kedutaan yang ditemui penulis dalam kunjungan ke Kamboja ini. Namun ternyata, ada sejumlah orang pegawai pemerintahan Kamboja yang sangat fasih berbahasa Indonesia. Ternyata setelah ditelisik, mereka kuliah di kampus Indonesia — di antaranya yang ditemui penulis berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.

    “Anda tak bisa memaksa orang untuk membeli TV, tapi orang butuh pendidikan dan orangtua juga akan memaksa agar anaknya mendapatkan pendidikan yang bagus. Jadi investasi di sektor pendidikan itu sangat penting. Bahkan Kamboja punya empat kementerian yang mengurus pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, tinggi hingga advokasi,” pungkas PM Kamboja Hun Manet.

    Komunitas Muslim Kamboja

    Sebelumnya, Chairul Tanjung berbicara di hadapan sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim di Kamboja untuk menularkan ‘virus’ entrepreneurship. Soliditas masyarakat muslim Kamboja patut diacungi jempol.
    Sebab meski cuma berjumlah sekitar 850 ribu jiwa atau setara 5% dari total populasi 17 juta jiwa di Kamboja, mereka sangat solid dan power full. Bahkan banyak mengisi posisi strategis di pemerintahan, senat, parlemen hingga kepala provinsi di Kamboja.

    Sehingga harapannya, soliditas ini bisa lebih diperkuat dengan menciptakan ide-ide entrepreneurship bagi masyarakat muslim Kamboja.

    Chairul Tanjung berbagi ilmu kepada sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim Kamboja. Foto: Ardhi Suryadhi/detikcom

    “Jadi kalau secara jumlah, muslim itu mayoritas (di Asia Tenggara), termasuk di Indonesia. Tetapi menjadi minoritas dalam kontrol ekonomi,” ujar Chairul di hadapan audiens yang berasal dari anggota parlemen, senat, wakil Gubernur, pengusaha dan sejumlah elemen komunitas musilm dari berbagai provinsi di Kamboja tersebut.

    Ia pun menyinggung ada 5 ‘musuh bersama’ bagi masyarakat muslim sehingga sulit berkembang. Yakni kurangnya pengetahuan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidaktahuan/tak ada kepedulian serta rasa malas!

    Lantas apa yang harus dilakukan? Pendidikan! Itulah jawaban utama resep mengubah nasib dalam hidup yang diyakini Chairul. Mulai dari akses, kualitas, fasilitas dan infrastruktur pendidikan hingga mengikuti perkembangan teknologi yang dianggap bakal jadi alat untuk mengubah nasib masyarakat muslim.

    “Pendidikan merupakan keyword untuk mendapatkan akses informasi yang luas serta bisa berkompetisi. Madrasah pun harus bisa bersaing dengan top universitas,” lanjut pria yang kerap disapa CT tersebut di acara yang digelar di Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC), Phnom Penh, Kamboja, Kamis (23/11/2024) tersebut.

    (ash/rrd)

  • Apple Bisa Jual iPhone Tanpa Buka Pabrik, Aturan TKDN Mau Diubah

    Apple Bisa Jual iPhone Tanpa Buka Pabrik, Aturan TKDN Mau Diubah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian akan mengubah aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) produk HP yang selama ini dimanfaatkan Apple untuk berjualan iPhone tanpa membuka pabrik di Indonesia.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan Kemenperin mempertimbangkan perubahan aturan TKDN karena struktur industri dalam negeri saat ini sudah berubah.

    “Kami akan, kami sedang mempertimbangkan, mereview Permenperin no. 29/2017 yang mengatur mengenai 3 skema investasi dalam pemenuhan syarat TKDN untuk industri HKT [handphone, komputer genggam, dan tablet],” katanya.

    Febri menjelaskan aturan itu saat ini memberikan tiga skema bagi perusahaan produsen HP untuk mendapatkan TKDN yaitu skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi. Namun, skema tersebut dinilai harus disesuaikan dengan kondisi industri dalam negeri Indonesia sekarang.

    “Kami mempertimbangkan bahwa sudah ada terjadi perubahan struktur industri dalam negeri, pergeseran struktur dalam negeri sehingga Permenperin tersebut harus menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini,” katanya.

    Perubahan struktur industri, jelasnya, adalah alasan Apple sekarang didorong untuk mulai bekerja sama dengan industri dalam negeri agar terintegrasi dengan rantai pasok produk-produknya seperti iPhone, Macbook, dan iPad.

    “Dan itu alasannya, apel mulai bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk mencoba mengintegrasikan industri dalam negeri dalam global value chain-nya Apple,” kata Febri.

    Aturan TKDN minimal untuk produk 4G

    Aturan TKDN untuk HP yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution yang kemudian diperbarui dengan Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunication-2020.

    Dalam aturan tersebut disebutkan perangkat berteknologi 4G LTE yang beredar di Indonesia harus memenuhi dua standar yaitu memiliki nomor IMEI yang unik dan memenuhi angka minimal TKDN. Pada aturan pertama, TKDN minimum adalah 30.persen yang kemudian ditingkatkan menjadi 35 persen pada aturan kedua.

    Pemerintah kemudian menetapkan cara perhitungan TKDN lewat Peraturan Menteri Perindustrian yaitu Permenperin Nomor 65/2016 yang kemudian diubah dengan Permenperin nomor 29/2017.

    Ada dua cara mendapatkan sertifikat TKDN yaitu skema normal lewat perhitungan tiga aspek produksi yang terdiri dari manufaktur (70 persen), pengembangan (20%), dan aplikasi (10%). Semua merek HP yang memperoleh TKDN lewat skema ini telah memiliki pusat perakitan di Indonesia.

    Kemudian, ada skema perhitungan TKDN aspek inovasi yang selama ini hanya digunakan oleh Apple yaitu TKDN yang diberikan lewat investasi untuk pendirian pusat inovasi.

    Besaran TKDN diberikan sesuai dengan nilai investasi, yaitu:

    Rp 250 miliar untuk TKDN 20 persen
    Rp 400 miliar hingga Rp 550 miliar untuk TKDN 25 persen
    Rp 550 miliar hingga Rp 700 miliar untuk TKDN 30 persen
    Rp 700 miliar hingga Rp 1 triliun untuk TKDN 35 persen
    Di atas Rp 1 triliun untuk TKDN sebesar 40%

    Berdasarkan data dari situs Kementerian Perindustrian, seri iPhone pertama yang memiliki sertifikat TKDN adalah seri iPhone 6 yang dirilis pada 2016 dan mulai beredar di Indonesia pada 2017. Nilai TKDN untuk iPhone 6 adalah 30 persen yang berarti Apple saat itu menanamkan modal paling sedikit Rp 550 miliar.

    Seri iPhone pertama yang meraih nilai TKDN 35 persen adalah seri iPhone 8 yang dirilis pada 2017 di Indonesia. Artinya, Apple saat itu harus mengucurkan investasi minimum Rp 700 miliar.

    Perusahaan yang menggunakan skema inovasi harus mengajukan proposal dan laporan realisasi investasi setiap 3 tahun. Apple berarti seharusnya sudah mengajukan tiga kali perpanjangan sertifikat TKDN di Indonesia.

    Kemenperin menyatakan Apple secara total berkomitmen investasi Rp 1,71 triliun di Indonesia dan seharusnya komitmen terakhir diberikan pada 2023.

    (dem/dem)

  • Mantan Pegawainya di Kominfo Bekingi Judol, Budi Arie: Kalau Kapolsek Bermasalah, Apa Kapolrinya Bermasalah?

    Mantan Pegawainya di Kominfo Bekingi Judol, Budi Arie: Kalau Kapolsek Bermasalah, Apa Kapolrinya Bermasalah?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Menteri Komunikaai dan Informatika (Menkominfo) Budi Ari Setiadi angkat suara. Terkait eks pegawainya di Kominfo yang jadi tersangka membekingi judi online (judol).

    Ia mengakui sejumlah pegawai ditetapkan tersangka ada di Kominfo karena rekomendasinya. Meski begitu, ia menyebut rantai komando dirinya dan anggotanya jauh.

    “Kenapa saya tidak tahu? Ini rentang. Soal rentang kendali. Saya menteri, dibawah saya ada Dirjen, habis itu ada lagi direktur pengendalian. Habis itu kepala tim,” kata Budi dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (20/11/2024).

    Sementara itu, kata Budi Arie, yang ditangkap polisi dan ditetapkan tersanka adalah kepala tim dan anggota.

    “Ini yang ditangkap beberapa kepala tim dan anggota,” ucapnya.

    Karenanya, ia menyebut rantai komandonya jauh di bawahnya. Ia pun mengibarkannya dengan instansi kepolisian.

    “Berarti rentang komandonya ke saya itu 1,2,3,4,5. Ini kalau Kapolri, Kapolda, Kapolsek,” jelasnya.

    Jika Kapolsek berbuat salah. Maka ia pun bertanya, apakah itu salah Kapolrinya.

    “Saya tanya, kalau Kapolseknya bermasalah, apa Kapolrinya bermasalah? Saya tanya,” terangnya.
    (Arya/Fajar)