Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkominfo

  • Aturan tentang Pembatasan Usia Anak dalam Bermedsos Ditarget Selesai dalam Dua Bulan – Page 3

    Aturan tentang Pembatasan Usia Anak dalam Bermedsos Ditarget Selesai dalam Dua Bulan – Page 3

    Dalam menyusun regulasi ini, Menkominfo tidak bekerja sendiri, melainkan dengan kementerian dan lembaga lainnya. Mulai dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, hingga Menteri Kesehatan.

    “Seluruh menteri yang terlibat memiliki semangat yang sama dengan Presiden, untuk mempercepat perlindungan anak-anak di dunia digital,” kata Meutya.

    Ia melanjutkan, tim yang dibentuk terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dan perwakilan LSM anak.

    Arahan Presiden agar aturan perlindungan anak di dunia maya ini pun disebut akan dijalankan dengan serius.

    Menurutnya, regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan literasi digital bagi anak dan orang tua, tetapi juga memastikan adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dan penyebar konten berbahaya.

  • Komdigi Mau Lelang 1,4 GHz, Pengamat Ungkap 700 MHz dan 26 GHz Lebih Matang

    Komdigi Mau Lelang 1,4 GHz, Pengamat Ungkap 700 MHz dan 26 GHz Lebih Matang

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah melakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 1,4 GHz.

    Kondisi Indonesia saat ini terbilang kalah soal kecepatan internet dibandingkan negara tetangga. Komdigi berupaya untuk melepas frekuensi 1,4 GHz agar masyarakat bisa merasakan koneksi kencang saat berselancar di dunia maya. Di sisi lain, Komdigi sebelumnya sudah gembar-gembor lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.

    Pengamat telekomunikasi Agung Harsoyo mengatakan, masalah fundamental lainnya yang belum terselesaikan Komdigi adalah lelang frekuensi. Saat ini frekuensi yang sudah siap dan belum dilelang Komdigi yakni frekuensi 700 MHz yang dahulu dipergunakan siaran TV analog terestrial dan kemudian akan dialokasikan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.

    Untuk itu, Agung menyarankan agar Menkomdigi Meutya Hafid mengutamakan terlebih dahulu lelang frekuensi 700 MHz yang berpotensi jadi pendapatan negara. Disampaikannya, spektrum ini sangat bermanfaat untuk menambah coverage dan meningkatkan kualitas jaringan internet 4G atau 5G.

    Sebelumnya juga, Komdigi telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 10 tahun 2023 tentang lelang frekuensi 700 MHz dan 26 Ghz. Namun hingga saat ini lelang frekuensi tersebut belum dilakukan. Selain itu dari sisi ekosistem, frekuensi 700 MHz dan 26 Ghz sudah mature ketimbang 1,4GHz yang diperikan akan mature tahun depan.

    “Jika Komdigi tak segera melelang frekuensi tersebut, maka pemerintah berpotensi kehilangan potensi peningkatan digital dividen yang besar dari pemanfaatan frekuensi 700 MHz dan 26 GHz dalam mendukung peningkatan layanan digital bagi masyarakat. Dengan memprioritaskan lelang frekuensi 700 MHz, Komdigi mampu selain mengoptimalkan tambahan PNBP, Komdigi mampu mengutilisasi frekuensi 700 Mhz untuk layanan 4G/5G di wilayah rural,” papar Agung dalam pernyataan tertulisnya.

    Agar objektif pemerintah tersebut dapat segera tercapai, mantan Komisioner BRTI ini juga menyarankan Komdigi dapat melakukan lelang frekuensi untuk operator telekomunikasi memiliki rekam jejak yang teruji dalam mendukung program pemerataan infrastruktur telekomunikasi.

    Agung menjelaskan bahwa prinsip dasar frekuensi adalah sumberdaya terbatas yang dimiliki negara. Sumberdaya tersebut harus optimal dipergunakan sebesar besarnya untuk memberikan kesejahteraan baik masyarakat maupun negara sesuai amanat UUD 1945.

    “Saya berharap di bawah kepemimpinan Ibu Meutya, Kementerian Komdigi dapat memberikan terobosan dan bisa memutuskan insentif bagi industri telekomunikasi. Minimal Komdigi dapat segera menentukan harga IPFR yang affordable bagi industri,” ungkapnya.

    “Tujuannya agar industri telekomunikasi kembali sehat dan bisa memberikan layanan telekomunikasi dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengenang penyehatan industri telekomunikasi terjadi di era ibu Meutya,” pungkas Agung.

    (agt/rns)

  • Komitmen Menkomdigi Bangun Ekosistem Digital dan AI Diapresiasi Nasional 1 Februari 2025

    Komitmen Menkomdigi Bangun Ekosistem Digital dan AI Diapresiasi Nasional 1 Februari 2025

    Komitmen Menkomdigi Bangun Ekosistem Digital dan AI Diapresiasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi Digital
    Meutia Hafid
    yang berkomitmen membangun ekosistem
    kecerdasan buatan
    (AI) atau
    artificial intelligence
    mendapat apresiasi dari pakar telematika
    Roy Suryo
    .
    Roy menilai komitmen Meutia ini sebagai langkah maju dibanding Kementerian Kominfo yang sebelumnya.
    “Saya mengapresiasi Menkomdigi saat ini setidaknya lebih punya
    concern
    (terkait AI) dibanding Menkominfo periode sebelumnya,” ujar Roy, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).
    Roy mengatakan, komitmen Meutia terkait pengembangan AI tersebut menjanjikan masa depan digital Indonesia yang cukup baik.
    Meski memberikan apresiasi, Roy juga memberikan catatan kritis terkait masih banyak pekerjaan rumah kementerian yang sebelumnya dipimpin terdakwa koruptor Johnny G Plate dan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie tersebut.
    Misalnya, terkait dengan ujaran kebencian yang masih banyak beredar di media sosial, juga terkait dengan pembatasan usia bermedia sosial.
    Roy berharap, komitmen yang diucapkan Meutia bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan.
    “Jadi, sekali lagi meski saya tetap optimis Komdigi saat ini akan lebih baik dibanding Kominfo sebelumnya, namun apa yang dikatakan sebagai upaya mempercepat
    transformasi digital
    untuk mendukung kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan pengembangan SDM unggul sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tersebut perlu dibuktikan secara nyata dan bukan sekadar omong-omong saja,” ujar dia.
    Sebelumnya, pemerintah terus mempercepat transformasi digital untuk mendukung kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan pengembangan SDM unggul.
    Sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, digitalisasi menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    Dalam 100 hari pertama kabinet, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital.
    “AI kini menjadi arena kompetisi global. Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus membangun ekosistem digital yang mandiri dan kompetitif,” ujar Meutya Hafid dalam Beritasatu Economic Outlook 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (30/01/2025).
    Dalam forum bertema Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru, Menkomdigi menyoroti bagaimana inovasi, strategi, dan kesiapan menghadapi perubahan lebih penting daripada sekadar besarnya modal investasi.
    “Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital, dengan GMV yang diperkirakan mencapai USD 90 Miliar pada 2024. Dengan strategi yang tepat, kita bisa menjadi pemain utama di Asia Tenggara,” tegasnya.
    Pemerintah saat ini berfokus pada tiga pilar utama transformasi digital: inklusif, memberdayakan, dan tepercaya.
    Inklusif dengan memastikan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dan industri dalam ekosistem digital; memberdayakan, menekankan teknologi memberikan manfaat nyata dan mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online atau pinjaman ilegal; dan tepercaya, berfokus pada keamanan data dan kedaulatan digital Indonesia.
    Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam menyiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi 2030, di mana 68 persen populasi berada dalam usia produktif.
    “Ini peluang besar. Kita harus memastikan generasi muda siap bersaing secara global dengan 9 juta talenta digital yang kompeten,” tambahnya.
    Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.
    Ia mengajak industri, akademisi, media, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem digital yang kuat.
    “Kita harus bergerak bersama, dengan visi yang jelas dan keberanian untuk berinovasi. Masa depan digital Indonesia ada di tangan kita semua,” tutupnya.
    Dalam acara itu, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Edwin Hidayat Abdullah.
    Tampak hadir Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan Isra Ramli, Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita, Direktur Utama B Universe Rio Abdurachman, Pemimpin Redaksi BeritaSatu Syukri Rahmatullah, serta perwakilan dari industri digital nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Projo Tegaskan Pertemuan Budi Arie-Jokowi Silaturahmi Biasa, Netizen: Bahas Judol, Reshuffle hingga Nangis Minta Perlindungan?

    Projo Tegaskan Pertemuan Budi Arie-Jokowi Silaturahmi Biasa, Netizen: Bahas Judol, Reshuffle hingga Nangis Minta Perlindungan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koperasi yang juga Ketua Projo, Budi Arie Setiadi, menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 Januari 2025.

    Pertemuan antara Budi Arie dan ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berlangsung secara tertutup.

    Budi Arie meninggalkan rumah Jokowi sekitar pukul 11.00 WIB, sejumlah wartawan yang menunggu di luar dilarang untuk mewawancarai atau memotret dirinya.

    Mengenai pertemuannya dengan Budi Arie, Jokowi menyebut kedatangan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu hanya sebatas silaturahmi biasa tanpa ada pembicaraan khusus.

    “Tidak ada pembicaraan spesifik, hanya silaturahmi,” terang Jokowi.

    “Semua yang bisa saya layani, saya layani,” katanya.

    Senada dengan Jokowi, Projo melalui keterangannya di media sosial X mengkonfirmasi bahwa pertemuan di hari cuti bersama itu hanya silaturahmi biasa sebagai sahabat.

    “Silahturahmi Biasa ke pak Joko Widodo,” tegas Projo.

    Karena kepentingannya menemui Jokowi tidak terkuak, beragam spekulasi pun bermunculan di media sosial. Ada menyebutkan Budi Arie mengadu ke Jokowi atas dugaan kasus hukum yang belakangan kembali mencuat.

    Pemilik akun X Narkosun misalnya mempertanyakan tujuan Budi Arie yang tiba-tiba sowan ke Jokowi.

    “Kira-kira bahas apa ya? Pemberantasan judol? Eh…kan menteri Koperasi,” celetuknya.

    Pegiat media sosial Denny Siregar menimpali. “Gimana pak Prab?Aduhh susah itu pak sekarang. Kayaknya susah ditekuk. Agak laen..” sahutnya.

  • Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Budi Arie di Solo, Jokowi: Silaturahmi Saja

    Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Budi Arie di Solo, Jokowi: Silaturahmi Saja

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/1/2025).

    Wartawan tidak diperkenankan mendekat untuk wawancara atau mengambil gambar pertemuan Budi Arie dengan Jokowi. 

    Pantauan di lapangan, ketua umum Projo tersebut meninggalkan kediaman Jokowi sekitar pukul 11.00 WIB, setelah keduanya melakukan pertemuan tertutup di dalam rumah. 

    Budi Arie yang juga menteri komunikasi dan informatika era pemerintahan Jokowi sempat diminta foto bersama oleh warga yang mengantre di depan kediaman Jokowi. Setelah berfoto dengan warga, Budi Arie langsung pergi meninggalkan rumah Jokowi.

    Saat ditanya awak media terkait kedatangan Budi Arie, Jokowi mengatakan hanya pertemuan silaturahmi biasa.

    “Oh ya (bertemu Budi Arie), silaturahmi saja. Cuma sebentar ini juga banyak warga ya,” ujarnya.

    Jokowi mengaku sejak pagi memang lebih sibuk melayani permintaan masyarakat yang ingin bertemu dan berfoto bersamanya. Warga yang berasal dari berbagai daerah tersebut memang sengaja datang dan menunggu hingga mantan wali kota Solo itu keluar rumah untuk bertemu.

    “Mulai antre dari jam 7.30 WIB tadi. Ya, semua yang bisa saya layani, saya layani. Kalau sudah tidak ada masyarakat ya saya tutup pintunya, ada yang datang ya saya terima, kalau tidak diterima kan juga tidak baik,” kata Jokowi.

    Semenjak purnatugas sebagai presiden dan pulang ke Kota Solo, Jokowi membuka pintu rumahnya untuk dikunjungi masyarakat, terutama di saat akhir pekan.

    Warga kadang rela mengantre dan menunggu untuk bertemu Jokowi keluar dari rumah. Saat Jokowi keluar, mereka akan memanfaatkan momen itu untuk foto bersama. 

  • Lelang 3 Spektrum Frekuensi, Wamenkomdigi: Masih Disusun

    Lelang 3 Spektrum Frekuensi, Wamenkomdigi: Masih Disusun

    Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih mempelajari beberapa hal sebelum memulai rencana lelang spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz dan 26 GH z pada tahun ini.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pihaknya sudah memasukan rencana lelang frekuensi pada tahun 2025.

    Namun, saat ini rencana tersebut masih dalam kajian karena adanya perubahan nama dari Kominfo ke Komdigi. Sehingga, baru akan menunjuk Direktorat mana yang membawahi lelang tersebut.

    “Lagi dipelajari ini kan perombakan struktur ya jadi nanti wewenangnya ada di Dirjen mana nah itu lagi disusun lah. Tapi masuk agenda lah no worries,” kata Nezar dikutip Kamis (23/1/2025).

    Lebih lanjut, terkait dengan skema lelang frekuensi nantinya, Nezar tidak mau berkomentar lebih.

    Dirinya menyebut bahwa untuk skema lelang frekuensi akan diumumkan lebih lanjut, apakah akan dilakukan bertahap atau dilakukan lelang sekaligus.

    “Nanti akan diumumkan (skemanya),” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan saat ini Kemenkominfo hakikatnya telah siap untuk menggelar lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz pada 2024. 

    Namun, para operator mengirim surat meminta agar kedua spektrum dilelang bersamaan dengan 2,6 GHz. 

    Berdasarkan perhitungan operator seluler, lanjut Ismail, dengan ketiga spektrum frekuensi digelar secara bersamaan (700 MHz, 2600 MHz, dan 26 GHz), secara nilai ekonomi akan lebih baik. 

    “Menurut jadwal 2,6 GHz (2600 MHz) berakhir pada akhir tahun, jadi kita bisa lelang pada awal 2025. Harapan kami kuartal I/2025. Lelang akan digabung antara 700 MHz, 2,6GHz dan 26 GHz,” kata Ismail di Jakarta, Kamis (12/9/2024). 

    Sekadar informasi, pada frekeusni 700 MHz saat ini terdapat pita frekuensi selebar 112 MHz, dari jumlah tersebut yang akan dilelang untuk seluler sebesar 90 MHz. Frekuensi 700 MHz masuk dalam kategori low band yang berarti memiliki cakupan yang luas. 

    Sementara itu untuk 2,6 GHz digunakan oleh satelit penyiaran dan akan selesai pada akhir 2024. Ada bandwidth sebesar 150 MHz pada rentang 2.520-2.670 MHz yang dapat digunakan untuk seluler.  2,6 GHz masuk dalam kategori pita frekuensi mid-band yang memiliki keunggulan cakupan luas dan kapasitas besar. 

    Terakhir, pita frekuensi 26 GHz yang memiliki karakteristik dapat menampung kapasitas dengan jumlah besar. Frekuensi yang dapat digunakan di pita ini ada lebih dari 1.000 MHz.

  • Komdigi Bakal Bertemu Pengembang AI, Regulasi Masuk Tahap Pembahasan

    Komdigi Bakal Bertemu Pengembang AI, Regulasi Masuk Tahap Pembahasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal melakukan diskusi dengan berbagai pihak guna membahas aturan penggunaan dan etika kecerdasan buatan atau AI.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi surat edaran terkait panduan penggunaan AI 

    Adapun, pada 19 Desember 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. 

    Dalam mengevaluasi edaran tersebut, Nezar bakal membuat diskusi selama dua bulan terkait panduan AI dengan berbagai pihak seperti pelaku industri, akademisi, masyarakat sipil, serta kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

    “Jadi kita berbicara AI value change-nya itu, dari yang namanya developer, deployer, sampai dengan end user-nya,” kata Nezar saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

    Adapun, Nezar menuturkan diskusi tersebut akan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diatur dalam pengembangan dan penggunaan AI.

    Nantinya, hasil dari diskusi tersebut bakal dirangkum dalam sebuah dokumen kebijakan atau policy paper terkait panduan penggunaan AI.

    “Policy paper ini nantinya akan menjadi basis untuk nasihat akademik ke peraturan pemerintah untuk AI. Jadi itu rencananya,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan masih menggodok aturan mengenai penggunaan dan etika kecerdasan artifisial atau (AI). Regulasi tersebut diharapkan dapat selesia 3 bulan lagi atau pada April 2025.

    Meutya menuturkan, Indonesia sebetulnya sudah memiliki aturan terkait etika kecerdasan artifisial atau AI yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Namun, Meutya menuturkan bahwa pihaknya memang berencana mengubah surat edaran tersebut menjadi peraturan yang lebih mengikat, yang ditargetkan rampung 3 bulan ke depan.

    “Ini digodok oleh Pak Wamen Nezar dan kami sudah tugaskan beliau. Dalam waktu 3 bulan kita akan buatkan juga peraturannya,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).

  • Berapa Gaji Staf Khusus Menteri? Segini Kisarannya

    Berapa Gaji Staf Khusus Menteri? Segini Kisarannya

    Pada Senin, 13 Januari 2025 lalu, aktris Raline Shah resmi dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid. Raline akan fokus pada pekerjaan di bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital.

    Penunjukan Raline yang memiliki latar belakang sebagai figur publik diharapkan dapat memperkuat kampanye digitalisasi dengan cara yang lebih inklusif dan mampu menarik perhatian masyarakat. Terlepas dari itu, salah satu hal yang menarik diketahui adalah gaji para staf khusus di lingkungan kementerian. Sebab tidak semua kementerian memiliki staf khusus.

    Berapa gaji staf khusus menteri?

    Perlu diketahui, gaji staf khusus menteri bisa berbeda-beda tergantung kementeriannya. Adapun gaji dan fasilitas yang diterima oleh staf khusus menteri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

    Masa bakti staf khusus ditetapkan paling lama sesuai dengan masa jabatan menteri atau menteri koordinator yang bersangkutan, dalam hal ini lima tahun.

    Jika mengambil contoh di Kemkomdigi, kisaran gaji staf khusus menteri sebesar Rp24.830.400 hingga Rp 27.323.200. Gaji tersebut terdiri dari beberapa komponen seperti gaji pokok dan tunjangan kinerja atau tukin.

    Komponen gaji staf khusus menteri

    Hak keuangan staf khusus setara dengan jabatan eselon IB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

    “Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural eselon IB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,” tulis pada Pasal 72 Perpres tersebut, dikutip Selasa (14/1).

    Berdasarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2024, gaji pokok PNS untuk golongan ini berkisar Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200.

    Tak hanya gaji pokok, staf khusus menteri juga menerima tunjangan kinerja atau tukin. Tunjangan tersebut diberikan setiap bulan dengan tiga komponen yang harus dipenuhi, yaitu kehadiran, pencapaian kinerja, dan disiplin.

    Besaran tunjangan kinerja di Kementerian Komunikasi dan Digital mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kierja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

    Staf khusus menteri sendiri berada pada kelas jabatan 16 dengan tukin sebesar Rp20.695.000.

    Demikianlah kisaran gaji staf khusus menteri di Indonesia.

  • Infografis Heboh Koin Jagat Aplikasi Berburu Harta Karun dan Potensi Dampak Buruknya – Page 3

    Infografis Heboh Koin Jagat Aplikasi Berburu Harta Karun dan Potensi Dampak Buruknya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Fenomena perburuan harta karun digital, Koin Jagat, belakangan ini menggemparkan platform media sosial, khususnya TikTok. Permainan yang menawarkan sensasi petualangan dan iming-iming hadiah uang tunai itu menuai perhatian warganet, terutama kalangan generasi muda.

    Koin Jagat, yang merupakan bagian dari aplikasi Jagat-Find Family & Friends, mengajak pengguna untuk berburu koin virtual. Tersebar di berbagai lokasi publik di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

    Pantauan Liputan6.com di TikTok, Selasa 14 Januari 2025, lokasi-lokasi ikonik seperti Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta dan Alun-Alun Surabaya, Jawa Timur, menjadi arena perburuan yang ramai didatangi.

    Dalam permainan berburu harta karun di Koin Jagat, pengguna harus mencari koin yang dibagi menjadi 3 jenis, yakni emas, perak, dan perunggu. Koin tersebut bisa ditukar dengan uang tunai mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta, tergantung pada jenis koin yang ditemukan.

    Viralnya Koin Jagat pun menuai beragam tanggapan dari sejumlah pihak. Di Jakarta, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi mengimbau masyarakat untuk bijak dalam bermain aplikasi berburu harta karun digital bernama Koin Jagat. Dia meminta, warga sama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif.

    “Nah, terkait dengan Koin Jagat, kami izin mengimbau kepada masyarakat agar dalam melaksanakan atau melakukan aktivitas tetap dilakukan atau berorientasi pada bagaimana situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) tercipta dengan aman, kita saling menghargai satu sama lain,” ujar Ade di Jakarta, Senin 13 Januari 2025.

    Pun demikian imbauan di Bandung, Jawa Barat. Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi mengingatkan para pemburu Koin Jagat bisa saja terkena sanksi dari mulai teguran hingga pembebanan biaya paksa alias denda. Sanksi tersebut mengancam para pemburu yang dianggap merusak taman atau fasilitas umum.

    “Sanksi itu diatur dalam Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat. Aturan tersebut antara lain memuat soal ruang lingkup ketertiban umum,” Rasdian menjelaskan.

    Adapun Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkomdigi Meutya Hafid bakal ambil tindakan tegas. Terutama bila aplikasi Jagat terbukti melanggar aturan yang berlaku.

    Ada sederet potensi dampak buruk aplikasi Koin Jagat. Apa saja? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Ganti Dirjen, Komdigi Kaji Kembali Rencana Lelang 3 Frekuensi 700 MHz-2,6 GHz

    Ganti Dirjen, Komdigi Kaji Kembali Rencana Lelang 3 Frekuensi 700 MHz-2,6 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih mengkaji waktu pelelangan tiga spekturm frekuensi sekaligus yaitu pita 700 MHz, 2600 MHz, dan 26 GHz. 

    Adapun, penggabungan lelang ini merupakan imbas dari mundurnya lelang frekuensi yang seharusnya terjadi pada 2024.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto menyampaikan pihaknya masih mempelajari frekuensi yang akan dilelang. Dirinya mengharapkan tahun ini lelang tersebut dapat terealisasi.

    “Mudah-mudahan [tahun ini] saya pelajari dahulu [soal lelang],” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa Direktorat yang dipimpinnya mendapatkan dua arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung transformasi digital.

    Arahan tersebut mencakup percepatan konektivitas dan frekuensi dalam rangka mendukung transformasi digital Indonesia.

    “Kedua yang menjadi fokus adalah frekuensi kami lihat persiapan seleksi frekuensi untuk mendukung transformasi digital,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan saat ini Kemenkominfo hakikatnya telah siap untuk menggelar lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz pada 2024. 

    Namun, para operator mengirim surat meminta agar kedua spektrum dilelang bersamaan dengan 2,6 GHz. 

    Berdasarkan perhitungan operator seluler, lanjut Ismail, dengan ketiga spektrum frekuensi digelar secara bersamaan (700 MHz, 2600 MHz, dan 26 GHz), secara nilai ekonomi akan lebih baik. 

    “Menurut jadwal 2,6 GHz (2600 MHz) berakhir pada akhir tahun, jadi kita bisa lelang pada awal 2025. Harapan kami kuartal I/2025. Lelang akan digabung antara 700 MHz, 2,6GHz dan 26 GHz,” kata Ismail di Jakarta, Kamis (12/9/2024). 

    Sekadar informasi, pada frekeusni 700 MHz saat ini terdapat pita frekuensi selebar 112 MHz, dari jumlah tersebut yang akan dilelang untuk seluler sebesar 90 MHz. Frekuensi 700 MHz masuk dalam kategori low band yang berarti memiliki cakupan yang luas. 

    Sementara itu untuk 2,6 GHz digunakan oleh satelit penyiaran dan akan selesai pada akhir 2024. Ada bandwidth sebesar 150 MHz pada rentang 2.520-2.670 MHz yang dapat digunakan untuk seluler.  2,6 GHz masuk dalam kategori pita frekuensi mid-band yang memiliki keunggulan cakupan luas dan kapasitas besar. 

    Terakhir, pita frekuensi 26 GHz yang memiliki karakteristik dapat menampung kapasitas dengan jumlah besar. Frekuensi yang dapat digunakan di pita ini ada lebih dari 1.000 MHz.