Kementrian Lembaga: Kemenkominfo

  • Implementasikan 5 Bold Moves, Telkom Perkuat Ekosistem Digital Nasional – Halaman all

    Implementasikan 5 Bold Moves, Telkom Perkuat Ekosistem Digital Nasional – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan di tengah dinamika industri telekomunikasi. Perubahan teknologi yang pesat, kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks, serta persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan beradaptasi. 

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui strategi utama Five Bold Moves terus mengakselerasi transformasi guna menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing perusahaan.

    Langkah ini sejalan dengan upaya Telkom dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan RI, khususnya percepatan transformasi digital di berbagai sektor industri.

    Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan implementasi 5 Bold Moves terus memberikan sinyal positif bagi perusahaan.

    “Strategi transformasi ini terus menunjukkan hasil yang baik dalam memperkuat posisi Telkom sebagai pemimpin industri,” ujar Ririek.

    “Kami optimis dapat menghadirkan solusi digital yang lebih inovatif, mempercepat pertumbuhan bisnis, serta memberikan kontribusi nyata bagi ekosistem digital nasional,” ujar Ririek di Jakarta, dikutip Sabtu (15/3//2025).

    Dia mengatakan, Telkom terus meningkatkan penetrasi pasar untuk segmen B2B, serta memperkuat kapabilitas talenta B2B dengan lebih dari 1.500 sertifikasi di bidang IT Services, Cloud, dan Cybersecurity.

    Melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk hyperscalers dan pemain global,  perusahaan juga berkomitmen menghadirkan solusi digital yang inovatif dan berdaya saing.

    Pencapaian Telkom di bawah kepemimpinan Ririek selama ini mendapat apresiasi, termasuk dari kalangan Komisi VI DPR yang menjadi mitra kerjanya.

    Belum lama ini, sejumlah politisi memuji paparan data terkait capaian dan peta kerja (roadmap) yang disajikan Telkom Indonesia. Telkom juga membukukan pendapatan yang positif. Ririek beberapa waktu lalu juga telah memaparkan capaian kerja perusahaan di hadapan Komisi VI DPR.

    Anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima menilai Ririek berhasil menjalankan program yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu Indonesia yang lebih produktif.

    “Menjadikan Indonesia masuk dalam industri 4.0, yang itu butuh prasyarat-prasyarat infrastruktur untuk pendukungnya, yaitu interkoneksitas. Salah satunya yang dipersiapkan adalah telekomunikasi,” kata Aria Bima dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

    Aria Bima yang pada periode lalu duduk di Komisi VI DPR yang salah satunya menjadi mitra kerja Telkom menjelaskan, Telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom memiliki prestasi yang didukung oleh Telkom untuk menunjang interkoneksitas tersebut bisa teratasi, termasuk waktu itu saat dalam keadaan tidak normal ketika terjadi pandemi Covid-19.

    “Salah satu yang saya kagum waktu itu bagaimana Telkom men-switch kebutuhan telekomunikasi dalam keadaaan situasi panik waktu itu cukup berhasil, itu yang pertama. Yang kedua itu, ya itu tadi, bagaimana program infrastuktur telekomunikasi Pak Ririek ini menunjang untuk membangun interkoneksitas,” ungkap Aria Bima.

    Jadi, tidak hanya benefit korporasi yang Ririek targetkan, tapi juga sebagai agent development atau instrumen pembangunan nasional yang bisa berjalan seiring.

    Menurutnya, selama lima tahun terakhir itu prestasi-prestasi Telkom bisa terlihat di situ dan bagaimana efisiensi untuk anak perusahaan berhasil dilakukan. 

    “Itu yang saya lihat sebagai suatu prestasi dan tetap menjadi perusahaan dengan pengelolaan human investment yang cukup bagus sekaligus juga secara korporasi profit Telkom bisa dipertahankan dengan berbagai target capaian,” kata Aria Bima.

    “Lima tahun terakhir itu Pak Ririek mendapatkan tugas di dalam konteks program prioritas pemerintah dengan target interkoneksitas yang ada, dan di situ kerja sama dengan pihak Kemenkominfo cukup bagus,” tambah dia.

    Ketika ditanya apakah kepemimpinan Ririek layak dilanjutkan, Aria Bima menjawab diplomatis.

    “Saya melihat kepemimpinannya cukup bagus di Telkom,” tutur Aria Bima yang menjabat sebagai anggota DPR lima periode sejak 2004 itu.

    Politikus senior PDIP ini menyebut capain-capaian Ririek selama ini cukup terukur dalam suksesnya seorang Dirut Telkom, ternasuk dalam situasi yang abnornal, yang korporasi mengalami berbagai kendala saat itu untuk services ke pelanggan.

    Selain itu juga, sambung Aria Bima, ketika Ririek harus menghadapi persaingan dengan Starlink, yang hal itu sebagai suatu ancaman.

    Namun, menurut Aria Bima, Ririek cukup percaya diri dengan layanan yang dimiliki Telkom untuk lebih meyakinkan pelanggan di Indonesia.

    “Bicara soal jasa adalah services. Saya cukup kaget yang waktu itu saya sebagai anggota DPR Komisi VI melihat Starlink sebagai ancaman kompetitor yang mengkhawatirkan bagi bisnis Telkom, tapi saya melihat Pak Ririek cukup optimistis dan berani untuk mempersandingkan Telkomsel dengan Starlink,” ungkapnya.

  • Jejak Anak Usaha Indosat & Telkom di Proyek PDNS yang Kini Diusut Kejaksaan

    Jejak Anak Usaha Indosat & Telkom di Proyek PDNS yang Kini Diusut Kejaksaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau Kejari Jakpus sedang mengusir dugaan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan pusat data nasional sementara (PDNS).

    Proyek yang digarap sejak tahun 2020 lalu itu menelan anggaran senilai Rp958 miliar.

    Kepala Seksi Intel Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting mengatakan tempus kasus ini terjadi pada periode 2020 sampai dengan 2024.

    “Pada tahun 2020-2024 Kemkominfo melakukan pengadaan barang/jasa dan PDNS dengan total pagu anggaran Rp958 Miliar,” ujar Bani dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025)

    Dia menjelaskan, kasus ini bermula terjadi pada 2020. Kala itu, pejabat Kominfo melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta untuk memenangkan tender proyek terhadap PT AL dengan nilai Rp 60 miliar.

    Selang setahun, PT AL kembali memenangkan proyek tender terkait PDNS senilai Rp102,6 miliar. Kongkalingkong pejabat Kominfo dengan PT AL juga kembali terjadi pada 2022 dengan nilai Rp188,9 miliar.

    “Di tahun 2023 dan 2024 kembali perusahaan yang sama memenangkan pekerjaan komputasi awan dengan nilai kontrak tahun 2023 senilai Rp350 miliar dan tahun 2024 senilai Rp256,5 miliar,” tambah Bani.

    Bani menambahkan, pengerjaan proyek itu kemudian dilakukan dengan bermitra pada pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301. 

    Akibatnya, pengadaan yang diduga tidak sesuai standar, serta tanpa pertimbangan kelaikan BSSN sebagai penawaran itu telah membuat beberapa serangan ransomware terhadap PDSN pada 2024.

    “Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposnya data diri penduduk Indonesia, meskipun anggaran pelaksanaan pengadaan PDSN ini telah menghabiskan total sebesar lebih dari Rp959.485.181.470,” jelasnya.

    Awal Mula PDNS

    Bisnis pernah menelusuri proses tender proyek PDNS pada tahun lalu. Penelusuran dilakukan ketika terjadi kasus infeksi ransomware Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. 

    Adapun keberadaan proyek PDNS tidak lepas dari proyek Pusat Data Nasional (PDN). PDN dirancang akan mengikuti standar internasional Tier-4 dan memiliki kapasitas prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte dan memori 200 TB.

    Selain Bekasi, PDN direncanakan akan dibangun di Batam, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan Labuan Bajo. Pusat data ini nantinya akan mengintegrasikan data kementerian atau lembaga di seluruh Indonesia.

    Data center itu terkait dengan program integrasi layanan digital pemerintah yakni INA Digital. Nantinya, ketika INA Digital sudah diluncurkan, seluruh aplikasi pemerintah untuk layanan masyarakat bisa diakses melalui satu portal nasional.

    Namun demikian, karena proyek PDN belum selesai, pemerintah kemudian menyediakan terlebih dahulu Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang pada Juni 2023 terinfeksi ransomware. 

    Layanan PDNS meliputi penyediaan layanan Government Cloud Computing (ekosistem PDN yang disediakan oleh Kemkominfo), dan Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke PDN.

    Layanan lainnya berupa penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE. Serta, penyediaan teknologi yang mendukung bigdata dan artificial intelligence bagi IPPD.

    Masih mengacu laman resmi Kemenkominfo, layanan PDN terintegrasi dengan 56 kementerian dan lembaga pengguna layanan PDN selama 2020–2021. 

    Jejak ISAT & TLKM

    Dalam penelusuran Bisnis, anggaran untuk proyek PDNS telah dialokasikan pemerintah sejak tahun 2021. Pada waktu itu, Direktorat Jenderal Aplikasi Kominfo bahkan telah mengadakan tender layanan komputasi awan (cloud) PDNS senilai Rp119 miliar. 

    Pemenang tender proyek pada waktu itu adalah PT Aplikanusa Lintasarta dengan harga kontrak senilai Rp102 miliar. Setahun kemudian (2022), PT Aplikanusa Lintasarta juga memenangkan tender dengan nilai pagu paket senilai Rp197,9 miliar. Namun harga kontrak yang disepakati senilai Rp188,9 miliar.

    Dokumen Tender PDNS KomdigiPerbesar

    Sekadar catatan PT Aplikanusa Lintasarta bergerak di bidang komunikasi data dan jasa teknologi informasi. Perusahaan ini berlokasi di sekitar jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Jika merujuk kepada profil perusahaan tercatat di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) mayoritas sahamnya dikuasai oleh PT Indosat Tbk. (ISAT) sebanyak 72,36%. 

    Pada saat pelaksanaan tender 2021-2022, entitas anak usaha ISAT itu berhasil menyisihkan sejumlah kompetitor, salah satunya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. atau Telkom (TLKM).

    Steve Saerang, Head of Corporate Communication Indosat Ooredoo saat itu membenarkan bahwa entitas anak usaha Indosat, PT Aplikanusa Lintasarta, pernah terlibat dalam proyek PDNS 2021-2022. “Benar [memenangkan tender],” ujar Steve Juni 2024 lalu.

    Namun demikian, proyek layanan cloud PDNS mulai beralih ke Telkom (TLKM) pada tahun 2023. Telkom menyisihkan Aplikanusa yang dua tahun sebelumnya memenangkan proyek tersebut.

    Menariknya anggaran untuk proyek layanan cloud PDNS melonjak menjadi sebanyak Rp357,5 miliar atau hampir dua kali lipat dari proyek sebelumnya. Setelah proses tender berlangsung, harga kontrak proyek tersebut senilai Rp350,9 miliar.

    Telkom kembali memenangkan proyek layanan cloud PDNS tahun 2024. Pagu anggaran proyek tersebut senilai Rp287,6 miliar. Sementara itu, harga kontrak yang telah disepakati senilai Rp256,5 miliar.

    Kemitraan Telkom Cs

    Sementara itu, dari penjelasan resmi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), anak usaha mereka yakni PT TelkomSigma menjadi bagian dari kemitraan Telkom-Lintasarta-Sigma-NeutraDC.

    Kemitraan ini ditunjuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia layanan komputasi awan pusat data nasional sementara (PDNS) tahun 2024. TelkomSigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS. 

    Proyek PDNS KomdigiPerbesar

    TLKM melanjutkan pada 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB, terjadi gangguan pada layanan pusat data nasional sementara (PDNS) dan dilaporkan telah mengganggu sistem auto gate dan perlintasan bandara oleh Ditjen Imigrasi. 

    Setelah dilakukan analisis gangguan dan hasil koordinasi dan eskalasi ke principle cloud platform pada PDNS, ditemukan dan terkonfirmasi jika terjadi serangan ransomware Brain Chiper pada Pusat Data 2.

    “Serangan Ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenkripsi pada Pusat Data 2,” demikian bunyi penjelasan resmi resmi TLKM, Kamis (27/6/2024). 

    Bisnis telah mencoba mengonfirmas dugaan keterlibatan entitas anak usaha PT Indosat Tbk. (ISAT) dalam perkara tersebut. Steve Saerang, Head of Corporate Communication Indosat Ooredoo menyatakan bahwa pihaknya bakal mengonfirmasi info tersebut ke PT Aplikasinusa Lintasarta.

    “Nanri dijawab oleh juru bicara perusahaan Lintasarta ya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (14/3/2025).

    Sementara itu, AVP External Communication PT Telkom Indonesia Tbk. Sabri Rasyid  pihaknya belum mau merespons kasus pengadaan terkait PDNS ini. Dia menekankan, bahwa pihaknya masih menunggu proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum (APH).

    “Sekarang ini kan lagi ada penyidikan terkait PDNS oleh Kejari Pusat. Bagaimana kalau kita tunggu dulu proses yang ada. Jadi biar kita tidak mendahului APH,” tutur Sabri.

  • Pengamat Soroti Urgensi Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi

    Pengamat Soroti Urgensi Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik Dedi Kurnia Syah memandang pertemuan antara Hashim Djojohadikusumo dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai kelemahan Presiden Prabowo Subainto.

    Menurutnya, Hashim menemui Jokowi sangat mungkin dimaksudkan sebagai ‘tangan’ Prabowo, bukan sebagai pebisnis. Jika berbicara kepentingan bisnis, seharusnya Hashim bisa langsung berdiskusi dengan Prabowo, bukan Jokowi.

    “Pertemuan Hashim [dengan Jokowi] bisa ditafsir sebagai kelemahan Presiden, bahwa Prabowo masih memerlukan Jokowi untuk memimpin negara ini,” ungkapnya, Minggu (9/3/2025).

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menuturkan tak menutup kemungkinan pertemuan antara Hashim dengan Jokowi ini merupakan suatu koordinasi terkait kebijakan pemerintah. 

    Terlebih, tambahnya, saat ini Presiden Prabowo baru saja meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan seiring dengan itu juga Presiden bertemu para konglomerat.

    “Pertemuan Jokowi dengan sejumlah elit cukup mengkhawatirkan, karena ada potensi intervensi dalam pemerintah, termasuk dengan Hashim sebagai perwakilan Prabowo baru-baru ini,” bebernya.

    Dedi melihat hal ini menandakan bahwa Jokowi terkesan masih memiliki pengaruh untuk pemerintah kini dan ini sebenarnya sangatlah tak lazim.

    Sebab itu, dia menilai bahwa Presiden Prabowo seakan tidak kuat dan mandiri, sehingga wibawa Presiden perlu dipertanyakan. “Prabowo sangat mungkin berada di bawah kendali Jokowi, setidaknya iya belum sepenuhnya bebas dari pengaruh Jokowi,” jelasnya.

    Pertemuan di Solo 

    Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. 

    Hal itu diungkap oleh Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

    “Dengar begitu, ya kita tunggu sajalah. [Ketemu] di Solo ya,” ucap pria yang kini juga menjabat Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih itu. 

    Budi Arie membenarkan bahwa pertemuan itu berlangsung tertutup di rumah pribadi Jokowi. Dia irit berbicara soal pertemuan itu, dan meminta agar publik menunggu pernyataan dari Jokowi saja. 

    “[Pertemuannya, red] yang pasti untuk kemajuan negara,” kata pria yang pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika serta Wakil Menteri Desa pada pemerintahan Jokowi itu. 

    Menurutnya, Hashim dan Jokowi sudah sejak lama ingin bertemu. Dia pun mengaku tidak mengetahui apabila yang diperbincangkan oleh keduanya terkait dengan politik, pemerintahan atau isu lain. 

    “Ya kangen-kangenan lah pasti,” ucapnya.

    Untuk diketahui, Hashim saat ini turut menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Dia turut mewakili delegasi Indonesia di COP, Azerbaijan pada 2024 lalu. 

    Hashim juga diketahui merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang bertugas untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah di era pemerintahan Prabowo. 

  • Menkominfo Sudah Ultimatum X soal Konten Pornografi: yang Nggak Jelas, Sikat Aja!

    Menkominfo Sudah Ultimatum X soal Konten Pornografi: yang Nggak Jelas, Sikat Aja!

    Menkominfo Sudah Ultimatum X soal Konten Pornografi: yang Nggak Jelas, Sikat Aja!

  • Projo Benarkan Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi di Solo

    Projo Benarkan Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi di Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. 

    Hal itu diungkap oleh Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

    “Dengar begitu, ya kita tunggu sajalah. [Ketemu] di Solo ya,” ucap pria yang kini juga menjabat Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih itu. 

    Budi Arie membenarkan bahwa pertemuan itu berlangsung tertutup di rumah pribadi Jokowi. Dia irit berbicara soal pertemuan itu, dan meminta agar publik menunggu pernyataan dari Jokowi saja. 

    “[Pertemuannya, red] yang pasti untuk kemajuan negara,” kata pria yang pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika serta Wakil Menteri Desa pada pemerintahan Jokowi itu. 

    Menurutnya, Hashim dan Jokowi sudah sejak lama ingin bertemu. Dia pun mengaku tidak mengetahui apabila yang diperbincangkan oleh keduanya terkait dengan politik, pemerintahan atau isu lain. 

    “Ya kangen-kangenan lah pasti,” ucapnya.

    Untuk diketahui, Hashim saat ini turut menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Dia turut mewakili delegasi Indonesia di COP, Azerbaijan pada 2024 lalu. 

    Hashim juga diketahui merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang bertugas untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah di era pemerintahan Prabowo. 

  • Penjualan iPhone 16 di RI Masih Tunggu Restu Komdigi

    Penjualan iPhone 16 di RI Masih Tunggu Restu Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA – Produk iPhone 16 series bisa segera dijual di Indonesia usai mengantongi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40%. Namun, untuk memenuhi syarat izin edar, Apple juga harus mendapatkan restu dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No 16/2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Perindustrian No 11/2019 tentang TKDN untuk Smartphone 4G/LTE. 

    Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Wayan Toni mengatakan pihaknya akan segera memproses sertifikasi alat dan perangkat iPhone apabila Apple telah mengajukan permohonan izin tersebut. 

    “Komdigi tugasnya akan mengeluarkan sertifikasi alat dan perangkat iPhone setelah mereka mengajukan ke Komdigi. Saya akan cek apakah [Apple] sudah kirim atau belum [pengajuan],” kata Wayan kepada Bisnis, Jumat (7/3/2025).

    Kendati demikian, dalam situs resmi Postel Komdigi, sertifikat untuk iPhone 16 series belum terbit. Namun, sertifikasi TKDN 40% telah resmi didapatkan. Hal ini tercantum dalam laman resmi TKDN Kemenperin. 

    Jika merujuk pada laman tersebut, produk iPhone 16 series memiliki kode seperti A3296, A3409, A3293, A3290, dan A3287.

    Apabila ditelusuri ke situs resmi Apple Indonesia, A3296 merupakan iPhone 16 Pro Max, A3409 merupakan iPhone 16e, A3293 iPhone 16 Pro, A3290 iPhone 16 Plus, dan A3287 iPhone 16. 

    Seluruh model iPhone series 16 tersebut telah memiliki TKDN 40% atau lebih tinggi dari ketentuan yang diberikan pemerintah 35% yang tertuang dalam Permenperin No.29/2017 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

    Sebagaimana diketahui sebelumnya, Apple Inc., raksasa teknologi asal Amerika Serikat segera membawa produk ponsel flagship terbarunya, iPhone 16 series untuk diperdagangkan di Indonesia. Hal ini dilakukan setelah adanya kesepakatan antara Apple dan pemerintah Indonesia.  

    Pihak Apple mengaku gembira karena dapat memperluas penanaman modal di Indonesia yang menjadi salah satu langkah untuk mendapatkan izin penjualan produk iPhone.  

    “Kami senang dapat memperluas investasi kami di Indonesia dan tidak sabar untuk membawa seluruh produk inovatif Apple, termasuk rangkaian iPhone 16, serta iPhone 16e yang terbaru, kepada konsumen kami di sini,” kata manajemen Apple kepada Bisnis.

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membenarkan bahwa Indonesia dan raksasa teknologi Apple telah mencapai kesepakatan untuk dapat kembali memperdagangkan produk Apple, termasuk iPhone 16 di Indonesia. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya menyambut positif kesepakatan yang telah terjalin dan membuka peluang lebar bagi rantai pasok Apple yang akan menanamkan modal di Indonesia.  

    “Ada [tambahan global value chain] nanti saya lagi bicara, tunggu kalau sudah matang, saya sangat positif intinya positif dari beberapa perusahaan lainnya juga sudah ada pembicaraan dengan kita untuk investasi, berikutnya mungkin akan ada pengumuman dari saya first quarter ini,” ujar Rosan.

  • Komdigi Fokus Atur Etika Pemanfaatan AI

    Komdigi Fokus Atur Etika Pemanfaatan AI

    Bisnis.com, BARCELONA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menerapkan kebijakan yang lunak untuk kecerdasan buatan (AI) guna mengakselerasi perkembangan teknologi baru tersebut di Tanah Air. 

    Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan dalam hal kebijakan teknologi AI, pemerintah hanya memberikan rambu-rambu. Pemerintah tidak memberikan aturan yang ketat terhadap teknologi tersebut, dengan harapan AI dapat berkembang pesat dan cepat.

    “Jadi yang ada kita memberikan ethical pemanfaatan AI dengan etikanya seperti apa. Jadi lebih ke arah koridor. Kita memberikan kebebasan di dalam konteks inovasinya. Jadi regulasi itu bukan untuk menghambat tetapi untuk memberikan ruang dan mendorong pertumbuhan,” kata Ismail kepada Bisnis saat ditemui di sela-sela Mobile World Congress (MWC) 2025 di Barcelona, Spanyol, Rabu (5/3/2025). 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan masih menggodok aturan mengenai penggunaan dan etika kecerdasan artifisial atau (AI). Regulasi tersebut diharapkan dapat selesia 3 bulan lagi atau pada April 2025. 

    Meutya menuturkan, Indonesia sebetulnya sudah memiliki aturan terkait etika kecerdasan artifisial atau AI yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Komdigi berencana meningkatkan surat edaran tersebut menjadi peraturan yang lebih mengikat, yang ditargetkan rampung 3 bulan ke depan. 

    “Dalam waktu 3 bulan kita akan buatkan juga peraturannya,” kata Meutya. 

    Pada 19 Desember 2023, Komdigi yang saat itu masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.  Langkah ini merupakan awal dari pengembangan model tata kelola kecerdasan artifisial di Indonesia, merespons cepatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi ini.

    Beberapa kebijakan yang tercantum dalam SE tersebut, mulai dari nilai etika AI, manfaatkan pelaksanaan nilai etika AI, tanggung jawab pemanfaatan artificial intelligence, dan manajemen risiko dan manajemen krisis pengembangan AI.

  • Mengapa Masyarakat Harus Jeli terhadap Ajakan Boikot? Berikut Penjelasan Akademisi – Halaman all

    Mengapa Masyarakat Harus Jeli terhadap Ajakan Boikot? Berikut Penjelasan Akademisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA —  Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, Dr. Mahyarni, SE, M.M mengatakan, dalam jangka pendek mungkin gerakan boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi Israel itu tidak bermasalah.

    Namun, jika isu boikot itu mengarah ke jangka panjang bisa menimbulkan masalah di masyarakat maupun pemerintah.

    “Apalagi ajakan boikot itu sudah ditunggangi pihak-pihak tertentu yang bersembunyi di balik isu kemanusian, tapi tujuan sebenarnya hanya untuk persaingan bisnis semata dengan berupaya melakukan framing baru di masyarakat,” ujarnya ditulis di Jakarta, Selasa(4/2/2025).

    Masyarakat harus jeli dan tidak begitu saja mengikuti ajakan boikot. Baiknya lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar.

    “Masyarakat harus selektif dan berhati-hati menyikapi apakah ajakan boikot itu memang benar-benar murni untuk gerakan kemanusiaan atau hanya bersembunyi di balik isu kemanusiaan untuk menjatuhkan produk-produk pesaingnya,” ungkapnya.

    Jika salah dalam mengikuti ajakan boikot, maka masyarakat sendiri yang akan turut terdampak.

    Seperti banyak masyarakat yang terkena PHK karena perusahaan yang diboikot itu dalam jangka panjang bisa saja tutup karena sepinya penjualan mereka.  

    Jika perusahaan banyak yang tutup, itu kan akan berdampak pada perekonomian negara.

    Begitu juga jika banyak yang terkena PHK, pengangguran di Indonesia kan semakin banyak.

    Mahasiswa harus mengutamakan literasi dalam menyikapi sebuah isu boikot ini.

    Hal ini bertujuan agar para mahasiswa bisa menyaring informasi yang muncul di media-media sosial atau media apapun yang mengarah ke upaya untuk mendiskreditkan jenis atau kelompok tertentu.  

    “Informasi yang sampai ke masyarakat selama ini kan terlalu lebar, dalam arti kata bebas begitu, masyarakat nggak bisa menentukan. Peran dari Menkominfo barangkali penting untuk memberikan informasi yang benar terkait isu boikot ini,” ucapnya.

    Demikian juga sebaiknya di komunitas muslim atau lembaga-lembaga muslim Indonesia, sebaiknya juga memberikan informasi yang jelas dan berimbang.

    Hal senada juga disampaikan Dr. Ade Ria Nirmala, S.E, M.M, Dosen Program Studi Manajemen dari Universitas yang sama.

    Terkait dengan ajakan boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi Israel, masyarakat harus mencari informasi yang benar terlebih dahulu mana yang benar-benar harus diboikot. “Jangan ikut-ikutan. Jadi, jangan FOMO, kalau orang-orang ngelakuin kita pengen ngelakuin juga. Tapi kita enggak tahu sebenarnya seperti apa,” ungkap Ade..

    Menurutnya, jika produk itu mayoritas dikelola di dalam negeri, dan para pekerjanya juga mayoritas masyarakat Indonesia dan karyawannya ada yang muslim, kemudian juga memberikan sumbangan kepada Palestina, sebaiknya produknya jangan diboikot.

    “Jangan diboikotlah. Itu kan sama saja akan mematikan usaha saudara kita sendiri di sini,” katanya.

    Dia meminta pemerintah agar tidak membiarkan isu-isu hoaks terkait ajakan boikot itu terus terjadi.

    Dia juga meminta lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar ikut memberikan klarifikasi mengenai isu hoaks produk-produk terafiliasi Israel yang tersebar di masyarakat.

    “Sebagai sebuah lembaga memang harus melakukan sebuah klarifikasi, dan memberikan penjelasan ke masyarakat  apakah berita-berita itu ditunggangi atau ini gerakan murni. Jangan sampai ada pihak yang membawa-bawa nama mereka, tapi sebenarnya mereka nggak ngelakuin itu,” ucapnya. (Tribun/Rina Ayu)

  • 8
                    
                        Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia
                        Nasional

    8 Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia Nasional

    Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus dugaan
    korupsi
    pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang di
    PT Pertamina
    , yang diketahui publik sebagai korupsi oplosan bahan bakar minyak, menambah daftar panjang kasus rasuah dengan kerugian negara yang fantastis.
    Selain kasus tata kelola bisnis minyak di perusahaan pelat merah itu, di Indonesia juga tercatat berbagai kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
    Berikut adalah daftar
    kasus mega korupsi
    dengan kerugian negara triliunan rupiah dari yang terbesar.
    1. Korupsi Tata Niaga Timah Rp 300 Triliun
    Kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk sejauh ini tercatat masih menjadi kasus rasuah dengan kerugian negara paling banyak, yakni Rp 300 triliun.
    Kasus korupsi itu terjadi dalam
    tempus delict
    i (waktu terjadinya tindak pidana) pada 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung.
    Perkara ini menyeret lebih dari 20 orang tersangka, termasuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
    Kerugian Rp 300 triliun itu meliputi kerugian lingkungan akibat kegiatan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung sebesar Rp 271 triliun.
    Kemudian, kerugian akibat kerja sama sewa smelter yang terlalu mahal Rp 2,85 triliun dan kerugian akibat PT Timah membeli bijih timah dari wilayah izin usaha pertambangan (IUP) mereka sendiri sebesar Rp 26,649 triliun.
    2. Korupsi Tata Kelola Minyak di Pertamina Rp 193,7 Triliun
    Baru dirilis oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), kasus korupsi di perusahaan minyak dan gas negara ini langsung menempati urutan kedua dengan kerugian negara terbanyak, yakni Rp 193,7 triliun.
    Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk di antaranya eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dan broker MKAR selaku pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyebut kerugian negara ini bersifat sementara dan baru berdasarkan pada lima komponen yang terjadi pada 2023.
    “Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin (Senin) itu sebesar Rp 193,7 triliun, perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap lima komponen itu baru di tahun 2023,” katanya dalam program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).
    3. Kasus BLBI Rp 138 Triliun
    Sebelum kasus tata kelola minyak di Pertamina dirilis, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menempati kasus korupsi kedua dengan kerugian negara terbanyak dengan angka Rp 138 triliun.
    Perkara ini dimulai dari krisis moneter 1997 yang mengakibatkan puluhan bank di Indonesia ambruk.
    Bank Indonesia (BI) kemudian mengucurkan bantuan dana Rp 137,7 triliun untuk menyelamatkan 48 bank, tetapi dana itu tidak dikembalikan.
    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan hasil audit yang menyatakan negara rugi Rp 138,44 triliun.
    Pada 2007, Kejagung membentuk tim yang mengusut korupsi BLBI, namun penyidikan dihentikan pada 2008.
    Meski mengakui ada kerugian negara, Korps Adhyaksa menyebut tidak ada tindakan melawan hukum.
    4. Kasus Duta Palma Rp 78 Triliun
    Kasus berikutnya adalah korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan seluas 37 hektar di Riau yang menjerat taipan sekaligus pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi.
    Perkara rasuah ini turut melibatkan eks Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, R Thamsir Rachman.
    Adapun kerugian Rp 78 triliun itu terdiri dari kerugian negara Rp 4,7 triliun; Rp 1,27 triliun; dan kerugian perekonomian negara Rp 73,9 triliun.
    5. Kasus PT TPPI Rp 37,8 Triliun
    Kasus rasuah pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur, menempati urutan kelima dengan kerugian negara terbanyak, yakni Rp 37,8 triliun.
    Perkara ini menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan tempus delicti 2009-2011.
    Dalam kasus ini, eks Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan eks Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono, dihukum 12 tahun penjara.
    6. PT Asabri Rp 22,7 Triliun
    Tidak hanya di perusahaan pertambangan, korupsi dengan angka fantastis juga terjadi di perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (Asabri).
    Kasus ini merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun.
    Korupsi dilakukan dengan menginvestasikan dana milik nasabah secara melawan hukum hingga akhirnya merugikan negara.
    Perkara ini turut menyeret Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (Benny Tjokro), ke dalam bui dan dituntut hukuman mati.
    Namun, ia divonis nihil karena sudah mendapatkan hukuman maksimal pada kasus asuransi Jiwasraya.
    7. PT Jiwasraya Rp 16,8 Triliun
    Selain Asabri, kasus korupsi juga terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.
    Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu gagal membayar polis nasabah sebesar Rp 12,4 triliun.
    Berdasarkan hasil perhitungan auditor, negara rugi Rp 16,8 triliun akibat korupsi ini.
    Dalam perkara ini, Benny Tjokro dihukum 20 tahun penjara.
    8. Kasus Ekspor Minyak Sawit Mentah Rp 12 Triliun
    Kasus mega korupsi
    lainnya adalah pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya pada kurun 2021-2022.
    Korupsi ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri.
    Hasil audit BPK pada 2022 menyatakan negara mengalami kerugian keuangan Rp 2 triliun dan kerugian perekonomian Rp 10 triliun.
    9. Kasus Pengadaan Pesawat di Garuda Indonesia
    Kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 pada 2011 masuk dalam daftar korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia.
    Perkara ini menjerat eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.
    Negara disebut rugi 609 juta dollar AS atau Rp 9,37 triliun pada kurs saat itu.
    10. Korupsi Proyek BTS 4G
    Korupsi proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022 menempati urutan ke-10.
    Perkara yang menjerat eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate itu merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Ungkap Pemicu Sejumlah Orang Bakar Rumah Warga di Sukmajaya Depok – Halaman all

    Polisi Ungkap Pemicu Sejumlah Orang Bakar Rumah Warga di Sukmajaya Depok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polres Metro Depok menetapkan 11 tersangka kasus pertikaian antarkelompok di kawasan KSU, Kampung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025) malam.

    Dalam peristiwa itu, para pelaku sempat membakar bangunan lapak, sofa, dan kasur springbed.

    Selain itu, kelompok orang yang terlibat pertikaian juga membawa berbagai jenis senjata tajam (sajam).

    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Zendrato mengatakan pertikaian antara dua kelompok orang itu dipicu oleh kesalahpahaman.

    “Karena dari hasil pemeriksaan saksi berawal dari adanya selisih paham pada saat salah satu warga atau yang menghuni di sana akan melewati portal dari daerah Kampung Serab itu mengalami perbuatan tidak menyenangkan, sehingga terpancing di antara dua kelompok tersebut keributan,” kata Zendrato, Selasa (25/2/2025), dilansir Tribunnews Depok.

    Menurutnya, peristiwa ini berawal saat ada sekelompok orang yang membuat portal jalan di TKP hingga seorang warga terjatuh saat melintas.

    Akibat hal tersebut, terjadi perselisihan antarkelompok. Dari beberapa pelaku yang diamankan, tidak semuanya ber-KTP Kota Depok. 

    Apalagi, tempat kejadian perkara (TKP) pertikaian tidak memiliki kepengurusan RT/RW.

    “Kebakaran yang terjadi di jalan itu dilakukan oleh para tersangka untuk menghalau masyarakat menyerang mereka,” ujarnya.

    Tak Ada Korban Jiwa

    AKBP Zendrato menjelaskan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kasus pertikaian ini

    “Karena pada saat mendapat informasi tersebut, personel TNI-Polri tiba di TKP dengan segera untuk menghalau dua kelompok yang mengalami pertikaian di tempat.”

    “Pada saat personie Polri mengamankan TKP membuat status quo, kita menemukan beberapa orang atau satu kelompok yang menggunakan memiliki senjata tajam,” tutur Zendrato.

    Adapun kesebelas tersangka itu berinisial NN, AD, AB, HS, KD, MR, MA, LA, RL, RW, dan SH. 

    Mereka dijerat dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam yang dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

    Kronologi Kejadian

    Sebelumnya, dalam kasus ini sekelompok orang tak dikenal (OTK) melakukan pengerusakan, bahkan membakar bangunan yang ada di lokasi.

    Dalam video yang diterima Tribunnews Depok, tampak kobaran api membumbung tinggi menghanguskan sebuah bangunan.

    Imbas dari kejadian tersebut, suasana di lokasi sempat mencekam.

    Sejumlah pria tampak berjaga dengan membawa senjata tajam.

    Seorang warga bernama Rudi Samin menjelaskan terdapat puluhan OTK yang melakukan penyerangan. 

    Namun, belum diketahui secara pasti penyebab dari penyerangan tersebut.

    “Pelaku puluhan orang, bakar rumah. Nah sorenya listrik dimatikan di kawasan itu. Waktu serangan pertama itu pelaku bawa sajam, bawa pistol rakitan, bawa bambu runcing,” kata Rudi kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Ia menyebut awalnya ada enam orang yang sedang membersihkan rumahnya.

    Tiba-tiba sekelompok OTK datang membawa senjata tajam dan bambu runcing.

    Tanpa tahu-menahu, enam orang yang sedang membersihkan rumah Rudi langsung diserang.

    “Yang 6 orang ini ngelawan, nah si Nando ini dibacok karena enggak bawa alat apa apa, karena enggak bawa alat akhirnya dihantam pakai paving blok,” ujarnya.

    Rudi menduga sekelompok OTK yang melakukan penyerangan dipicu oleh persoalan lahan.

    Para pelaku menganggap penghuni rumah tersebut merupakan penduduk liar.

    “Dia ngaku rumah itu punya dia, dia penduduk liar. Dia diprovokatori sama yang ngaku punya surat tugas. Sedangkan saya kan berperkaranya dengan Menkominfo, apa urusannya ada pengacara ngasih surat kuasa ke orang lain.”

    “Rumah itu udah saya hibahkan, nah rumahnya disewain ke orang lain tapi sudah dua tahun ngak bayar, akhirnya diserahkan ke Nando,” katanya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsDepok.com dengan judul: Rumah Warga di Sukmajaya Depok yang Diserang OTK Dipicu Perselisihan Terkait Tempat Tinggal.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunnewsDepok.com/M Rifqi Ibnumasy)