Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Klarifikasi Purbaya & Tudingan Kebijakan Himbara Picu Depresiasi Rupiah

    Klarifikasi Purbaya & Tudingan Kebijakan Himbara Picu Depresiasi Rupiah

    Bisnis.com, JAKARTA — Tren depresiasi mata uang rupiah selama beberapa hari terakhir menjadi sinyal negatif bagi perekonomian. Meski demikian, pemerintah cukup optimistis bahwa tren itu hanya berlangsung sementara, dan pada akhirnya akan kembali ke batas psikologisnya. 

    Sekadar catatan bahwa nilai tukar rupiah terh ditutup menguat 0,35% ke level Rp16.680 per dolar AS pada perdagangan Senin (29/9/2025). Di level itu, rupiah melemah 1,07% dalam 1 bulan atau merosot 3,28% secara year-to-date (YtD). 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung kebijakan kenaikan deposito valas secara sepihak oleh Himbara sebagai pemicu pelemahan rupiah. Dia menyebut bahwa investor pada pekan lalu sempat terpengaruh sentimen kebijakan Himbara. Padahal, menurutnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak tahu menahu soal kebijakan tersebut. 

    Purbaya meyakini rupiah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali menguat setelah investor mengetahui bahwa kebijakan kenaikan suku bunga deposito sampai 4% bukan bagian dari kebijakan pemerintah.

    “Jadi seharusnya rupiah akan menguat. Kalau kita lihat… artinya yang tadinya mau tukar rupiah ke dolar enggak jadi karena ternyata masih tinggi rupiah bunganya,” jelas Purbaya saat ditemui di acara Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KUR FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya menjelaskan bahwa investor akan melihat prospek perekonomian dalam suatu negara untuk berinvestasi. Untuk itu, dia meyakini investor akan kembali masuk ke Indonesia dengan aliran modalnya setelah prospek ekonomi Indonesia membaik. 

    Dia mencontohkan proyek-proyek dengan multiplier effect tinggi seperti perumahan rakyat, yang baru saja dihadirinya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini proyek-proyek serupa akan memberikan sentimen positif kepada investor untuk kembali lagi ke dalam negeri. 

    “Asing akan masuk ke sini. Ya pada saat itu terjadi rupiah akan cenderung menguat,” terangnya. 

    BI Ingatkan Investor

    Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjaga stabilitas rupiah di tengah kesibukannya ikut ‘cawe-cawe’ program pemerintah guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Otoritas moneter juga meminta investor untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 

    Sekadar catatan bahwa, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.740-Rp16.810 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (26/9/2025).

    Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,39% atau 64,50 poin ke level Rp16.749 per dolar AS pada perdagangan Rabu (23/9/2025). Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau naik tipis 0,01% menuju level 97,88.

    “Bank Indonesia menggunakan seluruh instrumen yang ada secara bold, baik di pasar domestik melalui instrumen spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder, maupun di pasar luar negeri di Asia, Eropa, dan Amerika secara terus menerus, melalui intervensi NDF”, kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam siaran resminya, Jumat (26/9/2025). 

    Gubernur BI Perry Warjiyo

    Perry cukup yakin seluruh upaya yang dilakukan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah, sesuai nilai fundamentalnya. Bank Indonesia juga mengajak seluruh pelaku pasar untuk turut bersama-sama menjaga iklim pasar keuangan yang kondusif, sehingga stabilitas nilai tukar Rupiah dapat tercapai dengan baik.

    Sebelumnya, Perry juga pernah mengemukakan bahwa depresiasi rupiah terjadi akibat tekanan domestik maupun global.

    Perry mengatakan bahwa penurunan terjadi beberapa hari belakangan kendati secara umum pada September 2025 menguat 0,30% dibandingkan bulan lalu yakni Agustus 2025.

    “Secara keseluruhan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada September 2025 menguat 0,30% dari Agustus 2025 meskipun minggu-minggu ini ada tekanan baik dari sisi global maupun sisi domestik,” ujarnya pada rapat Komisi XI DPR, Senin (22/9/2025).

    Rupiah Tertekan 

    Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual menjelaskan, risiko dari langkah himbara menaikkan bunga deposit valas itu yakni semakin meningkatkan konversi lokal simpanan denominasi rupiah ke dolar. 

    “Risikonya malah bisa meng-intensify konversi lokal simpanannya ke dolar, instead of tahan foreign. Apalagi suku bunga penjaminan rupiah hanya 3.75%, di bawah suku bunga dollar yang ditawarkan,” jelas David kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025). 

    David pun mengakui kenaikan suku bunga valas bisa memengaruhi efektivitas kebijakan Bank Indonesia (BI), yang selama ini kian akomodatif dalam mendorong transmisi penurunan suku bunga acuan ke perbankan. Harapannya, suku bunga acuan yang turun bisa turut menurunkan suku bunga kredit sehingga penyaluran pembiayaa ke sektor riil bisa lebih masif. 

    Sejak September 2024, BI sudah memangkas suku bunganya hingga 125 bps sampai ke level 4,75% bulan ini. Level bulan ini sudah menyentuh titik terendah sejak 2022 lalu. 

    David juga menyebut tekanan terhadap rupiah juga disebabkan oleh volatilitas pasar akibat ketertarikan investor terhadap imbal hasil. Sejak awal 2025, paparnya, suku bunga di banyak negara emerging markets seperti halnya Indoesia dalam tren menurun. 

    Tren kenaikan hanya terjadi di Jepang dan Brasil, di mana aset-aset di negara tersebut masih menjadi sasaran investor.  Sementara itu, aset lain seperti saham teknologi dan komoditas mencaup emas, perak, platinum hingga palladium kian menarik di tengah masih berlanjutnya ekspektasi penurunan bunga ke depan. 

    “Outflow di pasar obligasi lebih pada ekspektasi yield obligasi negara dan instrumen-instrumen investasi di atas. Sulit menahannya dengan menaikkan suku bunga dollar,” terangnya. 

  • Hitung-hitungan Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani

    Hitung-hitungan Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani

    GELORA.CO -Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani baru saja menerima uang pensiun dari PT Taspen (Persero) melalui program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT).

    Penyerahan uang pensiun itu dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Taspen, Rony Hanitiyo Aprianto, didampingi Direktur Operasional Taspen, Tribuna Phitera Djaja, serta Plt. Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Maswar Purnama.

    “(Penyerahan program Pensiun dan THT) sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, integritas, serta kontribusi luar biasa Ibu Sri Mulyani Indrawati selama menjabat dalam membangun fondasi keuangan negara yang kuat dan berkelanjutan,” tulis Taspen dalam unggahan di akun Instagram yang dikutip redaksi, Selasa 30 September 2025. 

    Uang pensiun tersebut diberikan untuk memberikan pelayanan kepada pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki masa pensiun, serta bertujuan menjamin kesejahteraan mereka. Pemberian tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, integritas, serta kontribusi Sri Mulyani Indrawati selama menjabat dalam membangun fondasi keuangan negara yang kuat dan berkelanjutan.

    Lantas berapa hitung-hitungan besaran uang dari jaminan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) yang diterima oleh Sri Mulyani?

    Diketahui, besaran uang pensiunan khusus untuk Menteri telah diatur dalam PP No. 50 Tahun 1980 Pasal 10 dan 11. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

    Adapun, pada pasal 11 berbunyi, pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

    Sedangkan besaran pensiun pokok sebulan adalah 1 persen (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun.

    Sebagai contoh, bila menteri menjabat selama 5 tahun dengan dasar pensiun Rp10.000.000, maka perhitungan pensiunannya adalah :

    Hitung jumlah bulan masa jabatan: 5 tahun x 12 bulan = 60 bulan

    Hitung pensiun pokok per bulan: 1 persen x Rp10.000.000 = Rp100.000.

    Total pensiun pokok bulanan: 60 bulan x Rp100.000 = Rp6.000.000.

    Namun, pensiun yang diterima tersebut tidak akan lebih dari 75 persen dari dasar pensiun. Jadi, apabila hasil perhitungan pensiun pokok lebih dari 75 persen dari dasar pensiun, maka yang berlaku adalah batas maksimal, yaitu 75 persen dari dasar pensiun.

    Jika dasar pensiun adalah Rp10.000.000, pensiun maksimum adalah 75 persen x Rp10.000.000 = Rp7.500.000 per bulan.

    Selain mendapatkan pensiun, menteri juga mendapatkan tunjangan hari tua (THT). THT diberikan hanya satu kali. Untuk perhitungannya, didasarkan pada iuran yang telah diberikan selama masa jabatan. Misal, THT dihitung dengan mengalikan 3,25 persen dari gaji pokok yang diterima dengan masa jabatan yang bersangkutan. 

    Namun, jika iuran belum dibayarkan, THT tidak dapat diberikan karena tidak ada iuran yang dapat dikembalikan. 

  • Marak Peredaran Rokok Ilegal, Kemenperin Bakal Siapkan Aturan Baru

    Marak Peredaran Rokok Ilegal, Kemenperin Bakal Siapkan Aturan Baru

    JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bakal menyiapkan aturan baru terkait peredaran rokok ilegal cukup marak di masyarakat belakangan ini.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat ditemui usai diskusi media bertajuk “Quo Vadis Perlindungan Industri Hasil Tembakau” di Jakarta, Senin, 29 September.

    “Ada rencana untuk membuat peraturan baru, sedang disiapkan konsepnya. Nanti kalau sudah siap akan disampaikan ke teman-teman (pers). Yang penting, pengendalian terhadap rokok ilegal bisa dilakukan,” ujar Faisol.

    Berdasarkan data Kemenperin, peredaran rokok ilegal di Indonesia terus meningkat selama periode 2019-2023.

    Pada 2019, peredaran rokok ilegal sebesar 3,03 persen. Angka itu terus menumbuhkan peningkatan dengan mencapai 6,9 persen pada 2023.

    Faisol bilang, pelanggaran tertinggi adalah kemasan polos tanpa pita cukai dari jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM).

    Menurut dia, keberadaan rokok ilegal itu mengganggu kinerja industri hasil tembakau, terutama menurunnya produksi industri hasil tembakau (IHT) yang legal.

    “Hal tersebut akan merugikan produsen rokok legal di Indonesia. Saat ini, sudah ada beberapa produsen terkena dampaknya, di antaranya beberapa mesin pelinting idle, utilisasi menurun hingga terdapat pengurangan tenaga kerja yang pada akhirnya akan memengaruhi kesejahteraan pekerja/buruh industri hasil tembakau,” katanya.

    Dia juga menyoroti bagaimana karakter konsumen Indonesia yang sangat sensitif terhadap harga, sehingga konsumen akan memilih harga lebih murah.

    “Iklim usaha industri kondusif dapat terwujud apabila adanya kerja sama semua pihak antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk memberantas peredaran rokok ilegal,” terang Faisol.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan tarif cukai rokok pada 2026.

    Adapun kepastian itu disampaikannya usai menggelar pertemuan dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) di antaranya perwakilan dari produsen rokok, seperti Djarum, Gudang Garam dan Wismilak pada Jumat, 26 September.

    “Saya sudah tadi pagi ketemu dengan Gappri, gabungan pengusaha rokok Indonesia. Ada beberapa orang di situ, antara lain dari Djarum, Gudang Garam, dari Wismilak. Kami diskusi macam-macam, mereka memberi masukan banyak sekali, cuma kelihatannya mesti dipilah-pilah lagi masukannya, karena cukup rumit,” katanya dalam media briefing, Jumat, 26 September.

    Purbaya menambahkan, dari mereka sendiri tampaknya masih belum seragam soal apa yang sebaiknya diajukan, sehingga dirinya meminta mereka untuk mendiskusikan dan merumuskan kembali masukan lebih terstruktur dan tidak berat sebelah.

    “Tapi saya minta mereka tulis masukannya lagi, diskusi antara mereka, sehingga masukannya enggak menguntungkan satu atau merugikan lain,” ujarnya.

    Dalam diskusi tersebut, Purbaya sempat menanyakan pandangan pelaku industri terkait kemungkinan perubahan tarif cukai.

    Namun, para produsen justru meminta agar tidak ada perubahan.

    “Tapi satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai, ya, 2026? Mereka bilang asal enggak diubah sudah cukup, ya sudah saya enggak ubah. Padahal, saya mikir mau turunin, dia minta asal tidak yaudah,” tuturnya.

    “Waktu itu minta turun, untungnya dia minta konstan saja, yaudah kami enggak naikkan. Jadi, tahun 2026 tarif cukai tidak kami naikkan,” tambahnya.

  • Pengusaha Waswas Pengetatan Pemeriksaan Jalur Impor Berdampak ke Daya Saing

    Pengusaha Waswas Pengetatan Pemeriksaan Jalur Impor Berdampak ke Daya Saing

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mewanti-wanti rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperketat jalur hijau bea cukai di pelabuhan dengan turut melakukan pemeriksaan fisik. 

    Sekjen ALFI Trismawan Sanjaya mengatakan dampak utama penerapan kebijakan itu bukan terhadap semakin lamanya waktu bongkar muat kontainer atau kargo di pelabuhan.

    Dampak utama yang bisa muncul justru pada peluang bertambahnya biaya atas barang impor sehingga berpengaruh ke daya saing usaha.

    “Dampak terhadap peluang bertambahnya biaya atas barang akan menyulitkan daya saing industri dalam negeri serta mengganggu minat investasi asing ke dalam negeri,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (29/9/2025). 

    Trismawan menjelaskan bahwa kebijakan pemisahan jalur proses kepabeanan barang impor pada prinsipnya bertujuan untuk mempercepat arus distribusi barang kepada industri dan perdagangan dalam negeri. 

    Pada jalur merah, proses pengawasan pengeluaran barang impor dilakukan dengan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebelum terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 

    Adapun pada jalur hijau, proses pengeluaran barang tidak melewati pemeriksaan fisik. Pertimbangannya, barang yang melewati jalur hijau adalah untuk kriteria importir dan komoditas berisiko rendah. 

    Di samping itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu telah menggulirkan sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO), yang memberikan fasilitas khusus kelancaran arus barang impor maupun ekspor. 

    “Jika pemeriksaan fisik akan diterapkan untuk komoditi/importir yang telah dikategorikan risiko rendah tersebut maka akan terdampak terhadap kelancaran arus barangnya dan juga pastinya menambah beban biaya,” jelas Trismawan. 

    Sementara itu, Bisnis telah mencoba meminta penjelasan dan konfirmasi lebih lanjut dari Ditjen Bea Cukai Kemenkeu melalui Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, maupun Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini diterbitkan. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap wacana untuk menerapkan pemeriksaan fisik pada jalur hijau bea cukai. Hal itu sejalan dengan naiknya target pendapatan negara pada APBN 2026 menjadi Rp3.153,6 triliun, utamanya akibat kenaikan target penerimaan kepabeanan dan cukai serta PNBP. 

    Kepabeanan dan cukai naik targetnya menjadi Rp336 triliun atau sedikit lebih tinggi dari sebelumnya yakni Rp334,3 triliun. Kenaikan juga ada pada sektor penerimaan negara bukan pajak alias PNBP yang naik dari mulanya Rp455 triliun menjadi Rp459,2 triliun. 

    Purbaya menyebut salah satu strategi yang akan digunakan olehnya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan penegakan hukum di sektor tersebut.

    Dalam hal penerimaan negara dari kepabeanan, pria yang pernah menjabat Deputi Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu menyebut otoritas akan memeriksa secara random jalur hijau bea cukai yang sebelumnya tidak pernah tersentuh pemeriksaan fisik. 

    Untuk diketahui, jalur hijau merujuk pada sistem pelayanan serta pengawasan dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengeluaran barang impor. 

    Pemeriksaan tetap dilakukan melalui penilaian dokumen dan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Jalur hijau ditujukan untuk importir dengan risiko sedang yang mengimpor barang dengan risiko rendah, serta importir dengan risiko rendah yang mengimpor barang dengan risiko rendah atau sedang. 

    “Jalur ini biasanya enggak diperiksa. Sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, dites random, jadi enggak bisa main-main lagi,” jelasnya. 

  • Menkeu Purbaya Ingin Jalur Hijau Diperiksa, Pengusaha Ingatkan Dampaknya kepada Biaya Logistik

    Menkeu Purbaya Ingin Jalur Hijau Diperiksa, Pengusaha Ingatkan Dampaknya kepada Biaya Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha importir mengingatkan rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperketat pemeriksaan di jalur hijau Bea Cukai dengan turut menerapkan pemeriksaan fisik akan berdampak kepada biaya logistik nasional. 

    Subandi, Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyebut sejauh ini belum ada sosialisasi dari pemerintah. Meski demikian dia menyebutkan apabila pemeriksaan fisik yang dimaksud Menkeu terkait dengan penggunaan teknologi hi-co scan, Ginsi memastikan sudah diterapkan awal tahun ini. 

    Hi-co scan pada Bea Cukai adalah teknologi mesin pemindai untuk memeriksa otomatis kontainer maupun kargo di terminal petikemas itu. Teknologi ini telah diterapkan di jalur hijau maupun jalur merah bea cukai.

    Pemeriksaan ini merupakan peningkatan dari kondisi sebelumnya yang hanya mengandalkan kesesuaian dokumen. 

    Subandi menyebut apabila yang dimaksud Menkeu Purbaya adalah pemeriksaan fisik sebagaimana jalur merah bea cukai, dia menyebut rencana tersebut akan menimbulkan masalah baru di pelabuhan. 

    “Kalau diperiksa secara fisik manual, pasti itu akan menimbulkan keruwetan dan memperpanjang birokrasi, menimbulkan biaya logistik yang tinggi, kemudian juga menghambat kelancaran arus barang. Jadi banyak hal yang timbul dampak dari kalau diperiksa secara fisik,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Senin (29/9/2025).

    Sebenarnya, dia menilai penggunaan hi-co scan sudah efisien dalam hal waktu. Waktu pemindaian hanya sekitar beberapa detik sebelum kontainer atau kargo yang dikirim dari luar negeri dinyatakan lolos persyaratan atau tidak.

    Namun, kenyataannya, Subandi menyebut penggunaan hi-co scan oleh Bea Cukai di pelabuhan juga belum optimal 100%. Dia mengeluhkan alat yang membutuhkan biaya investasi tinggi itu dioperasikan oleh Bea Cukai. Sedangkan para importir juga masih harus menyetorkan biaya pemindaian. 

    “Negara kan sudah terima pendapatan dari pajak impor itu sekitar Rp273 triliun setahun. Kalau kemudian pelabuhan dipasangin alat itu kan wajar untuk kerja Bea Cukai [kenapa ada pungutan lagi],” terangnya. 

    Oleh sebab itu, Subandi meminta agar Menkeu menjelaskan lebih terperinci mengenai rencana pemeriksaan fisik di jalur hijau bea cukai. Hal itu kendati dia meyakini bahwa pemeriksaan fisik yang dimaksud adalah menggunakan teknologi pemindai seperti saat ini. 

    Sebab, apabila arus barang di jalur hijau ikut diperiksa fisik, maka tidak ada bedanya dengan jalur merah, jalur kuning maupun jalur mita. “Nah kalau yang jalur hijau juga diperiksa fisik, di mana diperiksanya? Sementara kan kontainer susunannya sampai ke atas. Jadi menurut saya ini pasti soal X-Ray,” ujarnya. 

    Di sisi lain, Subandi memastikan wacana Menkeu itu bisa berdampak ke dwelling time atau lama suatu kontainer atau kargo dibongkar muat di pelabuhan hingga keluar.

    Dia menyinggung bahwa sampai saat ini pun masih terjadi dwelling time di pelabuhan hingga tiga hari. Hal itu kendati Indonesia National Single Window (INSW) mencatat per Agustus 2025, rata-rata dwelling time di pelabuhan Indonesia hanya 2,47 hari. 

    Dari lima pelabuhan terbesar di Indonesia, hanya Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dengan dwelling time melebihi tiga hari lamanya. 

    “Jadi dwelling time itu hampir hanya retorika lah, omong kosong, enggak dijalani. Bea Cukai bilang dia sudah melayani cepat, tetapi kenapa barang dari dalam lama keluar gimana bisa cepat,” terangnya. 

    Untuk itu, Subandi menilai penerapan pemeriksaan fisik di jalur hijau bea cukai hanya akan merugikan berbagai pihak kecuali pelabuhan. Dia menilai itu karena pelabuhan menerima pemasukan dari kontainer atau kargo berdasarkan waktu bongkar muat mereka di pelabuhan. 

    “Jadi kalau kebijakan Menteri Keuangan akan memeriksa fisik yang jalur hijau, pasti kontainer terjadi crowded lah di dalam pelabuhan. Kemudian, biaya logistiknya melambung berkali-kali lipat, karena barang enggak bisa cepat keluar kan. Kemudian juga gara-gara barang lama menumpuk maka biaya menjadi mahal. Suplai barang atau bahan baku ke industri menjadi terhambat,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, wacana itu disampaikan Purbaya guna memastikan kepatuhan dan penegakan hukum pada sektor kepabeanan dan cukai di tengah target penerimaan negara yang naik pada APBN 2026. Jalur hijau bea cukai yang awalnya tidak tersentuh pemeriksaan fisik rencananya bakal turut diterapkan hal yang sama dengan jalur lainnya. 

    Adapun Menkeu Purbaya pekan lalu, Jumat (26/9/2025), menyebut akan meningkatan penegakan hukum dan kepatuhan sejalan dengan naiknya target penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai. 

    Untuk penerimaaan negara dari kepabeanan, pria yang pernah menjabat Deputi Kemenko Kemaritima dan Investasi itu menyebut otoritas akan memeriksa secara random jalur hijau bea cukai yang sebelumnya tidak pernah tersentuh pemeriksaan fisik. 

    Untuk diketahui, jalur hijau merujuk pada sistem pelayanan serta pengawasan dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengeluaran barang impor. 

    Pemeriksaan namun tetap dilakukan melalui penilaian dokumen dan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Jalur hijau ditujukan untuk importir dengan risiko sedang yang mengimpor barang dengan risiko rendah, serta importir dengan risiko rendah yang mengimpor barang dengan risiko rendah atau sedang. 

    “Jalur ini biasanya enggak diperiksa. Sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, dites random, jadi enggak bisa main-main lagi,” jelasnya. 

  • Purbaya Prediksi Ekonomi Kuartal IV/2025 Tumbuh di Atas 5,5%, Rupiah Segera Menguat

    Purbaya Prediksi Ekonomi Kuartal IV/2025 Tumbuh di Atas 5,5%, Rupiah Segera Menguat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan ekonomi kuartal IV/2025 akan tumbuh di atas 5,5% secara tahunan (yoy). 

    Optimisme itu disampaikan Purbaya setelah memprediksi bahwa pada kuartal sebelumnya atau kuartal III/2025, pertumbuhan ekonomi akan melambat. 

    Dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi itu, Purbaya meyakini aliran modal asing akan kembali masuk ke pasar keuangan dalam negeri dan membuat nilai tukar rupiah kembali menguat dari situasi beberapa hari belakangan. 

    “Kapan asing masuk? Ketika mereka melihat prospek ekonomi suatu negara bagus. Saya pikir triwulan tiga [2025] lebih lambat tapi triwulan keempat saya yakin akan lebih cepat dibanding triwulan-triwulan sebelumnya. Saya yakin di atas 5,5%, triwulan keempat ya,” jelasnya saat ditemui di acara Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KUR FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). 

    Salah satu yang dilakukan oleh Menkeu pengganti Sri Mulyani Indrawati itu adalah mendorong penyerapan anggaran pemerintah. Purbaya sudah mulai melakukan ‘sidak’ ke kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar namun penyerapannya belum optimal, contohnya Badan Gizi Nasional (BGN) pekan lalu. 

    Purbaya juga blak-blakan menyebut akan merealokasi anggaran yang sudah ada saat ini di kementerian/lembaga, apabila belum dibelanjakan secara optimal hingga akhir Oktober 2025. 

    Hal itu tidak terkecuali anggaran untuk Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KUR FLPP), yang tidak dimanfaatkan secara optimal. 

    “Uangnya kita ambil dan kita bagi ke tempat lain yang lebih siap. Saya yakin akan mempercepat semuanya karena mereka tahu yang tidak siap, akan kita ambil [anggarannya],” jelas Purbaya. 

    Adapun mengenai nilai tukar rupiah, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini depresiasi terhadap dolar AS yang terjadi beberapa hari ini akan segera berbalik arah. 

    Sebab, Purbaya melihat investor pekan lalu sempat terpengaruh sentimen terkait dengan kebijakan Himbara menaikkan bunga deposito valas hingga ke 4%. Padahal, Bendahara Negara itu mengakui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak tahu menahu soal kebijakan tersebut. 

    Sembari pemerintah mencoba untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi, Purbaya masih meyakini rupiah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali menguat. Utamanya setelah kementeriannya memastikan bahwa kebijakan Himbara itu bukan bagian dari kebijakan pemerintah.

    Purbaya meyakini investor tidak akan buru-buru menukarkan uangnya dari denominasi rupiah ke dolar atas iming-iming bunga deposito valas yang lebih tinggi.  

    “Jadi, seharusnya rupiah akan menguat. Kalau kita lihat, artinya yang tadinya mau tukar rupiah ke dolar enggak jadi karena ternyata masih tinggi rupiah bunganya,” ucapnya. 

  • Purbaya Optimistis Rupiah Segera Menguat, Ini Alasannya

    Purbaya Optimistis Rupiah Segera Menguat, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) tetap meyakini nilai tukar rupiah akan menguat setelah beberapa hari belakangan mengalami depresiasi akibat berbagai faktor. 

    Purbaya menyampaikan bahwa investor pekan lalu sempat terpengaruh sentimen terkait dengan kebijakan himbara menaikkan bunga deposito valas hingga ke 4%. Padahal, Bendahara Negara itu mengakui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak tahu menahu soal kebijakan tersebut. 

    Sembari pemerintah mencoba untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi, Purbaya masih meyakini rupiah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali menguat. Utamanya setelah kementeriannya memastikan bahwa kebijakan himbara itu bukan bagian dari kebijakan pemerintah.

    Sehingga, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini investor tidak akan buru-buru menukarkan uangnya dari denominasi rupiah ke dolar atas iming-iming bunga deposito valas yang lebih tinggi.  

    “Jadi seharusnya rupiah akan menguat. Kalau kita lihat… artinya yang tadinya mau tukar rupiah ke dolar enggak jadi karena ternyata masih tinggi rupiah bunganya,” jelas Purbaya saat ditemui di acara Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KUR FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). 

    Purbaya menjelaskan bahwa investor akan melihat prospek perekonomian dalam suatu negara untuk berinvestasi. Untuk itu, dia meyakini investor akan kembali masuk ke Indonesia dengan aliran modalnya setelah prospek ekonomi Indonesia membaik. 

    Dia mencontohkan proyek-proyek dengan multiplier effect tinggi seperti perumahan rakyat, yang baru saja dihadirinya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini proyek-proyek serupa akan memberikan sentimen positif kepada investor untuk kembali lagi ke dalam negeri. 

    “Asing akan mausk ke sini. Ya pada saat itu terjadi rupiah akan cenderung menguat,” terangnya. 

    Apabila mengacu pada data Bank Indonesia (BI), aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik sebesar Rp2,71 triliun selama 22-25 September 2025. 

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memerinci bahwa investor tercatat keluar bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,16 triliun dan Rp5,06 triliun. 

    Namun, terdapat modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp4,51 triliun. Dengan demikian, modal asing keluar bersih menjadi sebesar Rp2,71 triliun. 

    Sejak awal tahun ini hingga 25 September 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp51,34 triliun dan Rp128,85 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp36,25 triliun. 

    Di tengah kondisi tersebut, premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia tenor 5 tahun tercatat meningkat dari 69,59 basis poin (bps) per 19 September menjadi 83,18 bps per 25 September 2025. 

    Kenaikan CDS mencerminkan persepsi risiko yang lebih tinggi terhadap surat utang Indonesia di pasar global. Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan. 

    “Nilai tukar rupiah dibuka melemah di level Rp16.750 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (26/9), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (18/9) yang berada di level Rp16.735 per dolar AS,” terang Ramdan. 

  • Menkeu Purbaya Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,5% Lebih di Kuartal 2025 – Page 3

    Menkeu Purbaya Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,5% Lebih di Kuartal 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal menembus angka tertinggi di tahun ini pada kuartal IV 2025. Lebih tinggi daripada kuartal I (4,87 persen), kuartal II (5,12 persen), dan kuartal III yang diperkirakan masih dalam fase pelemahan.

    “Ke depannya saya yakin triwulan ketiga mungkin agak lambat karena sempat ada kekecewaan. Tapi triwulan keempat saya yakin pertumbuhannya lebih bagus dibanding triwulan-triwulan sebelumnya,” ujar Menkeu Purbaya saat dijumpai di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    “Saya yakin akan di atas 5,5 persen, triwulan ke-IV ya,” dia menegaskan.

    Menurut dia, pasar dan sektor keuangan memang sempat terganggu di kuartal ketiga 2025. Seperti adanya kenaikan suku bunga deposito valuta asing (valas) dari bank Himbara hingga 4 persen, yang bukan berasal dari instruksinya.

    “Minggu lalu kan ada gangguan sedikit, katanya saya mendukung kebijakan bank-bank BUMN harus menaruh deposito dolar 4 persen. Mereka bilang saya itu menimbulkan ketakutan,” ungkap dia.

    “Mereka pikir mungkin lebih bagus pegang dolar dibanding rupiah karena bunganya sedikit lebih tinggi,” bebernya. Tapi kan saya sudah bilang, beritanya itu tidak betul dan tidak akan seperti itu kebijakannya,” dia menekankan.

     

  • Sidak Kantor Pusat BNI, Menkeu Purbaya Cek Pemakaian Dana Rp 200 Triliun – Page 3

    Sidak Kantor Pusat BNI, Menkeu Purbaya Cek Pemakaian Dana Rp 200 Triliun – Page 3

    “Saya enggak terlalu tanya duitnya, tapi sepertinya ke berbagai jenis kredit mereka. Kredit mereka ditargetkan naik tahun ini dibanding sebelumnya. Jadi tadinya slow, sekarang tahun depan bisa double digit bisa di atas 11 persen kata mereka,” ia menambahkan.

    Tak lupa, Purbaya mengingatkan BNI pemberian sisa anggaran tersebut bersifat deposit on call. “Tapi nanti saya kejar dua bulan terakhir. Kalau lemah, kita ambil duitnya,” dia menegaskan.

    Sebar Konten Sidak di TikTok 

    Setelah melakukan sidak, Menkeu Purbaya sempat mengunggah kegiatannya di TikTok pribadi dengan nama @purbayayudhis.

    Dalam unggahan video singkat itu, Purbaya tampak menegaskan kunjungannya dilakukan untuk memantau langsung kinerja salah satu bank himpunan bank milik negara (himbara).

    “Sidak ke BNI, kita mau lihat kinerja mereka,” ujar Purbaya dalam video tersebut.

     

     

  • Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) MAruarar Sirait membeberkan bukti-bukti kecocokannya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kecocokan itu, kata dia, memberi dukungan positif membangun ekosistem pembangunan rumah bersubsidi di Tanah Air.

    Hal itu disampaikannya saat berpidato di depan Presiden Prabowo Subianto dalam acara akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci, Rumah Subsidi Menyala di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). Dalam kesempatan itu, Maruara mengucapkan terima kasih kepada Menkeu Purbaya dan Bank Indonesia (BI) karena turut mendukung program rumah subsidi. Hal senada disampaikannya kepada jajaran menteri-menteri Prabowo. 

    “Saya tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa dukungan mereka ekosistem ini tidak bisa jalan,” kata Maruarar.

    Dia menjabarkan, ekosistem rumah subsidi membuka jutaan lapangan kerja. Tidak hanya pekerja langsung pembangunan rumah, tapi juga rentetan ekosistem ekonomi yang terkait. 

    “1 rumah subsidi tenaga kerjanya 5 orang. Kalau 330 ribu unit berarti 1.650.000 orang bekerja,” katanya.

    “Dan, nggak ada rumah subsidi tanpa warung makan, ibu penjual warung makan. Lalu dia ambil beras dari  pedagang, dari petani, jual beli ayam. Ini sudah ekosistem sendiri. Nggak ada rumah subsidi tanpa toko bangunan. Toko pasti kirim barang, ada truknya, ada kernet, pasti ada barang-barang, semen, pasir, kayu, cat dan sebagainya,” ucapnya.

    Kata dia, ini menunjukkan pembangunan rumah subsidi bisa menciptakan ekosistem yang melibatkan sampai jutaan orang.

    “Dan saya senang Menteri Keuangan sudah sangat paham itu, makanya banyak sekali menggerakkan di bidang perumahan ini, pak. Jadi kami cocok pak, walaupun jarang ketemu, tapi hatinya sama untuk menggerakkan perekonomian, pak,” ucapynya.

    “Hei pengembang, kita tepuk tangan kepada Presiden, bahwa bunga rumah subsidi tetap, tidak dinaikkan. Itu luar biasa keberpihakan, pak. Saya tadi lihat banyak yang terharu. Itu lah bukti negara hadir,” kata Maruarar menggebu-gebu.

    Foto: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]