Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Menkeu Purbaya Siapkan Cukai Ramah UMKM, Penindakan Rokok Ilegal Tetap Jalan – Page 3

    Menkeu Purbaya Siapkan Cukai Ramah UMKM, Penindakan Rokok Ilegal Tetap Jalan – Page 3

    Selain menyoal legalitas, Menkeu menyoroti dampak rokok ilegal terhadap persaingan usaha. Ia mengungkapkan bahwa pelaku usaha legal kerap dirugikan karena harus bersaing dengan produk yang tidak membayar cukai.

    Dirjen Bea dan Cukai disebut tengah menyiapkan formulasi tarif yang adil, sehingga produsen kecil dapat bertahan tanpa menekan industri besar.

    “Jadi, kita menciptakan pasar yang fair untuk industri besar maupun industri kecil sehingga semuanya bisa hidup. Yang penting gini, lapangan kerja tetap terjaga tapi bayarnya, ya bayarlah, ya nggak bayar gitu karena-karena,” pungkasnya.

  • Purbaya Ungkap Alasan Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Karena Penyimpangan, Tetap Buka Peluang Penambahan

    Purbaya Ungkap Alasan Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Karena Penyimpangan, Tetap Buka Peluang Penambahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan pemangkasan dana transfer daerah tahun 2025. Dia menyebut karena ada penyimpangan.

    Itu diungkapkan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Kamis (2/10/2025). Setelah Purbaya bertemu dengan sejumlah kepala daerah.

    “Beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua, saya cuma ketemu perwakilan,” kata Purbaya.

    Para kepala daerah itu, kata dia, mengeluhkan pemangkasan dana transfer dari pusat. Bagi mereka, itu membuat daerah terbatas.

    Dia pun membeberkan alasannya. Bahwa anggaran dipotong, salah satunya, karena selama ini banyak penyimpangan.

    “Tapi alasan motongnya itu utamanya dulu karena banyak penyimpangan. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul,” ujarnya.

    Menurut dia, meski transfer ke daerah turun Rp200 triliun, program untuk daerah naik signifikan dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

    “Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah ditambah secara netto,” ujarnya.

    Purbaya menambahkan pemerintah menyiapkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp43 triliun.

    Ia membuka peluang transfer kembali ditambah jika ekonomi membaik dan penerimaan pajak meningkat.

    “Kalau daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah dengan cepat,” katanya.

    Dalam pernyataannya, Purbaya juga menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada besaran transfer, tetapi meningkatkan kapasitas dalam menyerap dan mengelola anggaran.

  • Memacu penerimaan cukai

    Memacu penerimaan cukai

    Penerimaan negara dari cukai mencapai Rp144 triliun atau hampir 60 persen dari target hingga Agustus 2025. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya memacu capaian agar target terpenuhi.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Lamongan Sampaikan Aspirasi ke Menkeu, Minta Skema Transfer ke Daerah Kembali Normal

    Bupati Lamongan Sampaikan Aspirasi ke Menkeu, Minta Skema Transfer ke Daerah Kembali Normal

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan aspirasi daerah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara I Surabaya pada Kamis, 2 Oktober 2025.

    Bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Pak Yes, yang juga merupakan Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Jawa Timur, mengungkapkan berbagai isu penting terkait keberlangsungan Transfer ke Daerah (TKD).

    Dalam forum strategis tersebut, Pak Yes menekankan bahwa skema Transfer ke Daerah (TKD) harus kembali berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya.

    “Kami menyampaikan kepada Pak Menteri Keuangan agar TKD bisa kembali normal seperti tahun-tahun lalu. Hal ini menjadi masukan dari daerah, karena berhubungan langsung dengan kelancaran program pembangunan serta pelayanan publik di kabupaten/kota,” ujarnya.

    Pentingnya TKD, menurut Pak Yes, sangat erat kaitannya dengan stabilitas fiskal daerah. Sebagai koordinator wilayah APKASI Jawa Timur, Pak Yes juga membawa suara dari berbagai kepala daerah di Jawa Timur yang menginginkan kepastian serta kelancaran dalam alokasi TKD.

    “Keberlangsungan transfer tersebut merupakan salah satu instrumen vital dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional di tingkat lokal,” ucapnya lebih lanjut.

    Forum tersebut menjadi momen penting bagi daerah untuk menyuarakan kebutuhan akan kepastian dalam hal alokasi anggaran yang akan menunjang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya alokasi TKD yang stabil dan lancar, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih optimal dalam menjalankan program-program strategis untuk masyarakat. [fak/suf]

  • Mengancam Penerimaan Negara, Menkeu Purbaya Tegaskan akan Basmi Rokok Ilegal

    Mengancam Penerimaan Negara, Menkeu Purbaya Tegaskan akan Basmi Rokok Ilegal

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai di Indonesia menjadi masalah tersendiri. Selain mengancam industri tembakau, peredaran rokok ilegal itu juga mengancam pendapatan negara.

    Karena itu, pemerintah menegaskan akan terus berupaya hingga rokok ilegal di tanah air berhasil dibasmi.

    Penegasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Dia memastikan, pemerintah tidak akan memberi ruang bagi peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

    Menurutnya, langkah pemusnahan yang rutin dilakukan di berbagai daerah merupakan wujud ketegasan pemerintah dalam menjaga iklim usaha tembakau yang sehat sekaligus memastikan penerimaan negara dari cukai tetap optimal.

    “Kalau ada pengusaha yang taat membayar pajak, sementara yang lain bebas berjualan tanpa cukai, tentu merugikan yang patuh aturan. Itu sebabnya rokok ilegal harus dibinasakan,” ujar Purbaya seusai memimpin pemusnahan 235 juta batang rokok ilegal hasil sitaan di Jawa Timur, di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Surabaya, Kamis (2/10).

    Lebih lanjut, Purbaya menyebut, pemerintah tidak berniat mematikan industri hasil tembakau (IHT) yang legal. Sebaliknya, kebijakan penindakan justru dimaksudkan agar pelaku usaha resmi tetap terlindungi dan penerimaan negara terjaga.

    Purbaya lantas mengungkap rencana pengembangan kawasan industri hasil tembakau di sejumlah daerah yang diduga menjadi pusat produksi rokok ilegal.

    “Kami ingin menciptakan arena yang adil. Pelaku usaha resmi akan terus diberdayakan, tetapi konsekuensinya wajib bayar pajak. Kalau tidak, akan ada sanksi tegas,” ucap mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu.

  • Purbaya Ngebet Bangun Kilang, Impor Minyak RI Tembus Rp350 Triliun per Agustus 2025

    Purbaya Ngebet Bangun Kilang, Impor Minyak RI Tembus Rp350 Triliun per Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Komisi XI DPR mendesak Danantara supaya meminta PT Pertamina (Persero) membangun kilang minyak baru, agar tidak terus-menerus mengimpor.

    Dalam catatan Bisnis, Indonesia adalah importir migas sejak tahun 2004 lalu. Sebelum tahun itu, Indonesia masuk dalam negara-negara pengekspor minyak alias OPEC. Pada dekade 1970-an, Indonesia bahkan pernah menikmati booming migas yang memberi kemakmuran sekaligus modal pemerintah untuk melakukan pembangunan secara massif.

    Namun demikian, kondisi tersebut bertolak belakang dengan saat ini. Neraca migas Indonesia tercatat terus defisit. Hal itu berarti bahwa jumlah importasi migas jauh lebih besar dibanding nilai ekspornya.

    Pada tahun 2024 lalu, Badan Pusat Statistik alias BPS mencatat neraca migas Indonesia defisit sebesar US$20,4 miliar. Defisit itu terjadi karena nilai ekspor hanya US$15,87 miliar, sedangkan impor menembus angka US$36,27 miliar. 

    Adapun jika dirinci, besarnya nilai impor migas itu disumbang oleh impor hasil minyak atau minyak jadi senilai US$25,92 miliar. Realisasi impor tersebut naik sebesar 5% dari tahun 2023 yang tercatat hanya US$24,68 miliar. 

    Sementara itu, untuk komoditas minyak mentah, nilai importasinya turun sebesar 7,08% dari US$11,14 miliar (2023) menjadi US$10,35 miliar. 

    Pada tahun ini, setidaknya sampai dengan Agustus 2025, importasi migas sejatinya mengalami penurunan dibandingkan Januari-Agustus 2024. Jumlahnya bahkan cukup besar dari US$24,21 miliar (2024) menjadi US$21,1 miliar (2025). Nilai impor migas hingga Agustus 2025 itu setara Rp350 triliun.

    Pemicu penurunan impor migas itu terjadi karena anjloknya importasi hasil minyak dari US$17,21 miliar (Januari – Agustus 2024) menjadi hanya US$15,13 miliar pada periode yang sama tahun ini.

    Subsidi Tiap Tahun Naik

    Di sisi lain, kertegantungan Indonesia dengan impor migas itu bertolak belakang dengan jumlah subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun. 

    “BBM tuh—solar, diesel—kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar per tahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan,” ungkap Menkeu Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (30/9/2025).

    Masalahnya, Pertamina tidak kunjung membangun kilang minyak baru. Purbaya mengaku Pertamina sudah pernah berjanji akan membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun pada 2018.

    Menurutnya, janji itu disampaikan ketika investor China ingin membangun kilang minyak di Indonesia namun Pertamina harus membeli minyak dari mereka selama 30 tahun sebelum diambil alih. Hanya saja, Pertamina menolak karena sudah berencana membangun tujuh kilang baru.

    Ternyata, sambung Purbaya, sudah tujuh tahun berjalan namun Pertamina belum satupun membangun satupun kilang minyak baru. Oleh sebab itu, dia turut meminta DPR mendorong agar Pertamina membangun kilang minyak baru ketika melakukan rapat dengan Danantara.

    “Jadi kilang itu, bukan kita enggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja,” jelasnya.

  • Kemenkeu transfer Rp8,16 triliun ke Bali per Agustus 2025

    Kemenkeu transfer Rp8,16 triliun ke Bali per Agustus 2025

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mentransfer dana ke Bali (TKD) sebesar Rp8,16 triliun per Agustus 2025 atau mengalami kontraksi 2,32 persen dibandingkan periode sama 2024, yang mencapai Rp8,35 triliun.

    “Walaupun TKD kelihatan turun tapi semua belanja ASN, operasional pemda itu sudah dihitung,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Bali Muhammad Mufti Arkan di Denpasar, Bali, Kamis.

    Menurut dia, beberapa penyaluran dana saat ini langsung diterima oleh penerima manfaat di daerah, sehingga besaran TKD terlihat menurun.

    Ia mencontohkan beberapa pos salah satunya tunjangan profesi guru (TPG) yang langsung dicairkan pemerintah pusat kepada guru dan tidak melalui rekening pemerintah daerah.

    “Itu memudahkan pemda karena langsung diurus pusat dan cepat. TPG misalnya tahapannya dari pusat ke TKD, dari pemda bayar ke guru. Sekarang (pusat) bayar langsung ke guru,” ucapnya.

    Sementara itu, realisasi TKD sebesar Rp8,16 triliun tersebut sudah mencapai 67,18 persen dari total pagu 2025 mencapai Rp12,1 triliun.

    Adapun komponen TKD yang penyalurannya mengalami pertumbuhan positif yakni dana desa sudah tersalurkan Rp647,07 miliar atau mendekati 97 persen dari pagu.

    Kemudian, dana insentif daerah mencapai Rp186,50 miliar atau tumbuh 63 persen secara tahunan, dan dana bagi hasil mencapai Rp453,57 miliar atau tumbuh 162 persen.

    Sementara itu, ada tiga komponen yang kinerjanya mengalami kontraksi yakni dana alokasi khusus (DAK) nonfisik yang sudah realisasi sebanyak Rp1,45 triliun atau secara tahunan turun 17,47 persen dan DAK fisik sudah realisasi Rp99,21 miliar atau kontraksi paling dalam secara tahunan sebesar 53,09 persen.

    Baik DAK nonfisik dan DAK fisik masing-masing baru terealisasi 57,3 persen dan 26,68 persen.

    Secara khusus, untuk DAK fisik, total nilai rencana kegiatan setelah kebijakan efisiensi sebesar Rp251,83 miliar.

    Namun, dari jumlah itu sebanyak Rp237,77 miliar atau 94,4 persen yang kontraknya sudah terdaftar dengan batas terakhir pada 29 Agustus 2025.

    Mengingat nilai DAK fisik yang baru tersalurkan mencapai Rp99,21 miliar, kata dia, maka pengawalan penyaluran perlu terus digencarkan agar belanja optimal.

    Adapun DAK fisik di Bali di antaranya telah tersalurkan untuk penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan sebesar Rp74,85 miliar dan bidang pendidikan untuk PAUD, perpustakaan, SD hingga SMA/SMK mencapai Rp16,99 miliar.

    Sedangkan, DAK nonfisik, telah disalurkan untuk bantuan operasional satuan pendidikan Rp717,26 miliar, dana TPG sebesar Rp638,53 miliar, dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas Rp24,37 miliar, BOK dinas Rp27,17 miliar, BOK pengawasan obat dan makanan Rp1,62 miliar dan bantuan operasional keluarga berencana Rp22,79 miliar.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Jamin Pengusaha Rokok Tak Akan Dibuat Mati

    Purbaya Jamin Pengusaha Rokok Tak Akan Dibuat Mati

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengusaha-pengusaha di industri rokok tidak akan dibuat mati, termasuk pengusaha rokok ilegal. Pemusnahan barang kena cukai hasil tembakau ilegal sebagai upaya untuk memberikan keadilan bagi pengusaha di industri hasil tembakau.

    Purbaya menekankan tidak menaikkan cukai rokok pada 2026. Di sisi lain, ia juga menjaga pasar dalam negeri agar terhindar dari barang-barang penyelundupan.

    “Saya akan jaga pasar di sini jangan dikontaminasi dengan barang-barang selundupan. Tapi pengusaha-pengusaha itu nggak akan kita buat mati,” kata Purbaya di Gedung Keuangan Negara, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).

    Purbaya menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berencana mengembangkan kawasan industri hasil tembakau, terutama di wilayah-wilayah yang diduga produksi rokok ilegal. Dari situ, Purbaya akan mengadakan pembinaan, termasuk pengenaan pajak serta cukai langsung

    “Kalau di luar negeri gampang kita monitor pelabuhan-pelabuhan yang lebih intensif. Tapi saya nggak lama lagi akan banyak yang ketangkep ya. Nanti disitu kita diskusi dengan para pelaku yang ada sekarang itu. Kita akan definisikan, tentukan seperti apa pola tarif yang pas untuk mereka,” tambah Purbaya.

    Ia menekankan upaya pemerintah dalam memusnahkan rokok ilegal sebagai upaya melindungi pengusaha yang patuh membayar pajak serta cukai. Namun, ia menegaskan pemerintah tengah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang adil.

    “Tapi yang jelas kita tidak bertujuan menghancurkan industri rokok termasuk yang ilegal. Tapi kita akan memperkuat dan menciptakan tempat bermain yang lebih fair untuk semuanya. Akan diberdayakan. Tapi habis diberdayakan harus bayar pajak.
    Kalau nggak saya sikat, saya nggak ada ampun tuh,” jelasnya.

    (rea/rrd)

  • Menkeu Purbaya siapkan pemberdayaan bagi produsen rokok ilegal

    Menkeu Purbaya siapkan pemberdayaan bagi produsen rokok ilegal

    ANTARA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Kami (2/10) tengah menyiapkan pemberdayaan terhadap pengusaha kecil yang selama ini memproduksi serta memasarkan rokok secara ilegal. Hal tersebut bertujuan demi menciptakan pasar yang adil bagi industri rokok.  
    (Hanif Nasrullah/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketika Purbaya Geram Soal Danantara hingga Kilang Pertamina

    Ketika Purbaya Geram Soal Danantara hingga Kilang Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan menyampaikan sejumlah keluhannya terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan beberapa BUMN yang dibawahinya ketika melaksanakan rapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (30/9/2025).

    Rapat dengan Komisi Keuangan DPR itu awalnya membicarakan terkait dengan anggaran subsidi sekaligus pembayaran kewajiban public service obligation (PSO) dari negara kepada sejumlah BUMN, seperti PT Pertamina (Persero) hingga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

    Purbaya menyebut pemerintah sudah membayarkan beban subsidi kepada BUMN, meski pelaksanaannya diakui lambat. Dia pun memerintahkan anak buahnya agar pembayaran subsidi dan kompensasi ke BUMN seperti Pertamina dan PLN ke depannya tidak melebihi waktu satu bulan lamanya.

    “Saya kan pernah di private sector, saya ngerti cost of capital perusahaan jadi tinggi. Saya akan lihat satu minggu terakhir, ke depan saya akan percepat. Jangan sampai kita telat bayar lagi, kalau bisa sebulan langsung bayar,” jelas Purbaya di hadapan Komisi XI DPR, dikutip dari YouTube DPR, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Meski demikian, Menkeu yang belum genap sebulan menjabat itu menyayangkan kenapa BUMN tidak langsung menghadap kepadanya terkait dengan subsidi yang belum dibayarkan negara. Laporan itu justru disampaikan kepada Komisi XI DPR.

    Purbaya menilai harusnya BUMN, yang kini dibawahi Danantara, tanggap melihat kebijakannya saat ini. Dia menyinggung uang pemerintah di Bank Indonesia (BI) padahal masih bersisa Rp250 triliun, bahkan setelah sebelumnya Rp200 triliun diinjeksi ke himbara untuk memacu kredit.

    “Ketika mood saya seperti itu, langsung dia menghadap saya, minta apa. Ini kan enggak, dia menghadap anda langsung kan? Padahal sama saya teman. Saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka enggak ke saya?,” jelasnya sambil disambut tawa para anggota DPR.

    Jaminan Purbaya untuk memastikan pemerintah mempercepat pembayaran subsidi PSO tidak datang tanpa peringatan. Pria yang juga otomatis menjabat sebagai Dewan Pengawas Danantara itu mengingatkan, BUMN harus turut memastikan agar perusahaan mencetak laba.

    “Tapi nanti saya lihat, kalau enggak untung juga, awas. Kalau cost udah diturunkan, jangan main-main mereka. Tapi saya janji betulin proses di sini. Kita akan percepat sebulan selesai, Pak,”
    terangnya.

    Desak Bangun Kilang Pertamina

    Purbaya yang kini bertanggung jawab mengelola keuangan negara mengaku, anggaran subsidi energi untuk masyarakat memakan porsi besar APBN. Namun, hal itu menjadi konsekuensi lantaran ekonomi masyarakat belum tumbuh dengan baik sehingga fiskal kerap berfungsi sebagai shock absorber.

    Namun demikian, mantan Deputi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu blak-blakan mengaku pernah meminta Pertamina agar membangun kilang baru. Harapannya, agar BBM yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak perlu diimpor dalam jumlah besar dari negara tetangga seperti Singapura.

    Dia menyebut permintaannya kepada Pertamina itu tak kunjung diwujudkan sejak pertama kali disampaikan pada 2018. Satu kilang pun tak dibangun oleh BUMN migas itu.

    Purbaya mengungkap pernah menawarkan ke Pertamina investor dari China yang ingin membangun kilang di Tanah Air. Setelah 30 tahun membeli dari kilang itu, nantinya kilang bisa dimiliki oleh Pertamina. Namun, dia mengatakan Pertamina menolak usulan tersebut dengan alasan sudah melebihi kapasitas perseroan (overcapacity).

    “Saya kaget. Overcapacity apa? Satu pun kilang enggak jadi kan? Mereka bilang tapi ke depannya jadi. Yang ada malah kebakaran kan?,” ungkapnya.