Kementrian Lembaga: Kemenkeu

4 Ngotot Ambil Anggaran Tak Terserap MBG, Purbaya: Tetapi kalau Lebih, Kita Tambah… Nasional

Ngotot Ambil Anggaran Tak Terserap MBG, Purbaya: Tetapi kalau Lebih, Kita Tambah…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tetap ngotot untuk mengambil anggaran tidak terserap dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Oktober 2025 nanti.
Purbaya menekankan bahwa dirinya ingin melihat seberapa efektif Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan programnya.
Namun, jika uang yang dibutuhkan ternyata melebihi anggaran MBG saat ini, Purbaya berjanji akan menambahnya.
“Kalau nanti akhir Oktober, saya bisa prediksi berapa penyerapannya, kalau kurang kita ambil uangnya. Kalau lebih kita tambah. Kita lihat seberapa efektif dia menjalankan programnya dengan baik,” ujar Purbaya di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
“Jadi enggak ada target, justru kita mau bantu mereka supaya programnya berjalan dengan baik dan lancar,” sambungnya.
Lalu, Purbaya mengatakan program MBG akan terus berjalan.
Dia pun mengungkit bahwa dirinya bukan mandor dalam program ini.
Hanya saja, jika memang anggarannya tidak terserap, Purbaya akan memotong anggaran MBG.
“Akan terus berjalan, cuma kita pastikan lebih baik pelaksanannya, bukan saya yang mandor, tapi kalau uangnya enggak dipakai, saya ambil,” imbuh Purbaya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan BGN sudah menunjukkan hasil positif.
Dengan perkembangan tersebut, ia menilai tidak perlu ada pengalihan anggaran MBG ke program lain.
“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana, membahas pelaksanaan program MBG.
Dalam rapat tersebut, Luhut mengingatkan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran.
“Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu
cost of fund
juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap,” tegasnya.
Ia menyebutkan, perputaran dana dari MBG bisa memberi dampak positif pada perekonomian masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/10/2025 10:25
Bantu Beban Cicilan PNS, Korpri Minta Menkeu Purbaya Terapkan Sistem Gaji Tunggal – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyoroti masih rendahnya penghasilan dan manfaat pensiun aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, terutama untuk golongan I dan II.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini memaparkan, sebagian besar PNS masih menghadapi beban cicilan hingga masa pensiun setelah puluhan tahun bekerja. Sehingga kesejahteraan pasca-kerja belum sepenuhnya terjamin.

Untuk itu, Zudan mengatakan akan kembali mengusulkan penerapan sistem gaji tinggal atau single salary system, menggantikan skema gaji dan tunjangan yang terpisah seperti saat ini.

“Saat ini pensiun ASN hanya dihitung dari gaji pokok, sementara tunjangan tidak diperhitungkan. Dengan single salary system, gaji dihitung satu komponen dengan tunjangan dan menjadi 75 persen dari total. Skema ini lebih sederhana dan lebih adil bagi ASN dan pensiunan,” ungkapnya, dikutip Senin (6/10/2025).

Zudan mengatakan, Korpri sendiri telah menyampaikan gagasan ini sejak 10 tahun lalu. Oleh karenanya, ia berharap Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru Purbaya Yudhi Sadewa dapat memberikan keberpihakan lebih besar terhadap kesejahteraan ASN. Termasuk memastikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) di daerah dapat dibayarkan secara rutin dan mencukupi.

“Target kita sederhana. Saat ASN pensiun, SK kembali ke tangan, bukan diperpanjang karena hutang. ASN harus bisa menutup masa tugasnya dengan tenang dan bermartabat,” tegas dia.

06/10/2025 08:00
Fakta-Fakta Penangkapan Hacker Bjorka

Bisnis.com, JAKARTA – Baru-baru ini, polisi mengatakan telah menangkap hacker Bjorka karena diduga telah menjual data orang Indonesia, tetapi apakah yang ditangkap adalah Bjorka asli?

Hacker Bjorka Kembali naik daun di Indonesia. Kehadiran Bjorka di Indonesia menjadi pro kontra, sebab ada netizen yang suka tetapi ada juga yang tidak suka.

Bjorka juga acap kali dikenal sebagai sosok yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Hacker asal Indonesia ini juga pernah viral dan mengirimi pesan kepada Kominfo terkait data registrasi SIM card.

Simak Fakta-fakta tentang penangkapan Bjorka:

1. Kominfo Sebut Bjorka Jual Data NPWP

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyampaikan terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan oleh peretas (hacker) Bjorka di Breach Forums. Kini pihaknya tengah menindaklanjuti terkait adanya dugaan kebocoran data NPWP.

Sejumlah data pajak petinggi negara mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bocor di situs Breach Forums.

“Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara], DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI,” kata Prabu melalui keterangan di laman resmi Kemenkominfo, dikutip pada Senin (23/9/2024).

Prabu menyampaikan bahwa Kemenkominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi. Hal ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo menegaskan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya apabila mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

2. Polri Sebut Data Jokowi dan Sri Mulyani Bocor

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penyelidikan itu dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kita juga sedang melakukan penyelidikan [kasus kebocoran data NPWP],” ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Dia menambahkan, salah satu kolaborasi untuk membuat terang kasus dugaan kebocoran data itu dengan menunggu hasil digital forensik bersama BSSN. Kini polisi juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensic.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka diduga memperjualbelikan data NPWP dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

3. Polisi Sebut Borjka Jual Beli Data Ilegal di Dark Web

Polda Metro Jaya masih menghitung keuntungan WFT (22) pria yang diduga peretas atau hacker Bjorka dalam perkara jual beli data ilegal di dark web. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus mengatakan pihaknya masih perlu waktu untuk menghitung keuntungan dari perbuatan WFT tersebut.

“Iya masih kita hitung, kan butuh waktu untuk membuka harta kekayaan. Butuh waktu belum kita dapatkan, butuh waktu,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (4/10/2025).

Fian mengemukakan bahwa keuntungan Bjorka dalam memperjualbelikan data yang diperolehnya itu bisa sampai puluhan juta dalam satu kali transaksi. Transaksi transaksi tersebut menggunakan metode pembayaran mata uang kripto alias cryptocurrency.

“Pengakuannya sekali dia menjual data itu kurang lebih nilainya puluhan juta. Jadi tergantung orang-orang yang membeli data yang dia jual, melalui dark forum,” imbuhnya.

4. Bjorka Kritisi Lembaga Gizi MBG

Baru-baru ini, akun Instagram yang diduga milik peretas (hacker) yang dikenal dengan nama Bjorka, @bjorkanism, membantah kabar dirinya telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Melalui unggahan pada Sabtu (4/10/2025), akun yang mengaku sebagai Bjorka itu menyatakan masih bebas. Dia sekaligus menyindir pemerintah Indonesia agar fokus pada urusan lain seperti permasalahan makan bergizi gratis.

“Ya, aku masih hidup dan bebas. Urus saja lembaga gizi bodoh kalian itu, fokus pada masalah di negaramu sendiri, jangan bicarakan aku sebelum aku ungkap data sialan itu,” tulis akun tersebut dalam unggahan Instagram Story.

Unggahan itu muncul tak lama setelah Polda Metro Jaya menyatakan telah menangkap seorang pria yang mengaku sebagai pemilik akun Bjorka. Penangkapan tersebut terkait dugaan akses ilegal, manipulasi, dan peretasan data 4,9 juta nasabah bank.

Sebelumnya, Kasubidpenmas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan pria tersebut berinisial WFT (22). Dia ditangkap di Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. “Yang bersangkutan ditangkap pada Selasa, 23 September 2025 di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Reonald di Polda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).

Wadirsiber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan Bjorka terkenal dengan pemilik akun di dark web sejak 2020. Dia juga sempat mengganti akunnya beberapa kali seperti @SkyWave, @ShintHunter, hingga terakhir @Opposite6890 pada Agustus 2025.

Tujuan penggantian akun ini dilakukan untuk menyamarkan diri sendiri agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (APH). Adapun, tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Bjorka ini berkaitan dengan data yang diperjualbelikan

“Pelaku mengklaim bahwa yang bersangkutan memiliki data-data dari beberapa institusi baik di dalam maupun di luar negeri dan itu diperjualbelikan,” tutur Fian.

Sementara itu, Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengakui bahwa pihaknya masih perlu menelusuri bukti lain untuk menyatakan bahwa WFT merupakan Bjorka asli.

06/10/2025 07:35
Top 3: Respons Menkeu Purbaya Soal Subsidi Energi 2026 – Page 3

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, alokasi subsidi energi pada tahun depan diperkirakan akan mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut, menurut dia, sejalan dengan proyeksi meningkatnya konsumsi energi di masyarakat.

“Angkanya naik sedikit ya. Subsidi sekarang kemana-mana angka persisnya agak susah. Tapi harusnya naik sedikit sesuai dengan ekspektasi meningkatnya konsumsi harusnya naik,” kata Purbaya saat melakukan kunjungan ke Kudus, Jawa Tengah, ditulis Minggu, 5 Oktober 2025.

Meski demikian, ia menegaskan, kebijakan subsidi tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah, kata dia, tetap berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi rakyat.

Purbaya menegaskan, tujuan utama subsidi energi adalah menjaga daya beli dan keberlangsungan aktivitas masyarakat. Menurut dia, tidak ada gunanya jika subsidi dipangkas besar-besaran tetapi justru membuat masyarakat kesulitan beraktivitas.

Berita selengkapnya baca di sini

06/10/2025 06:31
Australia-Selandia Baru Percepat Integrasi Pasar Tunggal, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Australia dan Selandia Baru sepakat mempercepat implementasi Single Economic Market atau ekonomi pasar tunggal, sebuah inisiatif ambisius yang bertujuan mengintegrasikan ekonomi kedua negara dan menghapus hambatan bagi dunia usaha.

Dilansir dari Bloomberg, kesepakatan tersebut diumumkan oleh Menteri Perdagangan Australia Don Farrell dan Menteri Perdagangan Selandia Baru Todd McClay dalam pernyataan bersama setelah pertemuan bilateral di Monarto, Australia Selatan pada Sabtu (4/10/2025).

Dalam kesempatan itu, pemerintah Australia dan Selandia Baru sepakat untuk mempercepat penyelarasan regulasi dan standar usaha agar perusahaan dapat beroperasi lebih mudah di kedua pasar.

“Langkah ini bertujuan menyederhanakan proses perdagangan, investasi, dan ekspansi bisnis, tidak hanya antara kedua negara, tetapi juga di kawasan yang lebih luas,” ujar McClay.

Selain membahas integrasi ekonomi, Farrell dan McClay menyoroti meningkatnya ketidakpastian global yang berdampak pada perdagangan dan investasi regional. Keduanya menegaskan kembali komitmen terhadap pasar terbuka dan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan sebagai fondasi stabilitas ekonomi kawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Australia dan Selandia Baru juga sepakat mendorong reformasi ambisius terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), terutama dalam mekanisme pengambilan keputusan, penyusunan aturan baru, dan penegakannya.

Menkeu Australia Hubungi Purbaya

Dalam perkembangan lain, Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers melakukan panggilan telepon pertama dengan Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperkuat kemitraan ekonomi strategis untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin tidak pasti.

Chalmers menjelaskan bahwa hubungan kedua negara memiliki arti strategis di tengah meningkatnya tekanan eksternal terhadap ekonomi global.

“Australia memiliki persahabatan dan kemitraan strategis yang erat dengan Indonesia, dan kerja sama kita semakin penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” ujar Chalmers dalam pernyataan resmi, Jumat (3/10/2025).

Dalam pembicaraan tersebut, kedua menteri membahas langkah konkret untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Keduanya juga berbagi pandangan tentang prospek ekonomi global, respons terhadap gejolak pasar, serta strategi penciptaan lapangan kerja di masing-masing negara.

Chalmers menyoroti keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam penerbitan Kangaroo Bond atau Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar Australia. Dia menilai penerbitan Kangaroo Bond itu mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang solid.

“Indonesia memainkan peran kunci bagi Australia melalui Southeast Asia Economic Strategy, dan tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia,” tegasnya.

Menurut Chalmers, komunikasi awal ini menjadi fondasi penting untuk membangun hubungan yang lebih erat di bidang fiskal dan investasi. Panggilan tersebut, sambungnya, menjadi kesempatan besar bagi kedua bendahara negara itu saling mengenal.”Saya menantikan pertemuan rutin dengan Menteri Purbaya untuk membahas peluang ekonomi bersama,” ujarnya.

05/10/2025 16:16
Pengusaha Logistik: Cek Fisik Jalur Hijau Bea Cukai Tak Efektif Kerek Penerimaan

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai langkah cek fisik jalur hijau oleh Bea Cukai di pelabuhan bukanlah cara yang efektif untuk menambah pundi-pundi kas negara melalui penerimaan negara dari kepabeanan.

Ketua Umum ALI Mahendra Rianto memandang bahwa meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum dapat dilakukan dengan menambah jumlah mesin pemindai kontainer.

Dengan alat pemindai canggih yang lebih banyak, arus kontainer yang diperiksa otomatis akan lebih banyak dan mempercepat waktu tunggu barang (dwelling time).

“Sudah bukan zamannya lagi periksa fisik. Alat-alat canggih sekarang sudah banyak. Cuma kan banyak alasan, apakah rusak, ataukah jumlahnya cuma sedikit [alatnya]. ” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/10/2025).

Untuk diketahui, jalur hijau merujuk pada sistem pelayanan serta pengawasan dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengeluaran barang impor. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan melalui penilaian dokumen dan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Jalur hijau ditujukan untuk importir dengan risiko sedang yang mengimpor barang dengan risiko rendah, serta importir dengan risiko rendah yang mengimpor barang dengan risiko rendah atau sedang.

Mahendra menganalogikan, kapal-kapal yang membawa kontainer sama halnya dengan seseorang yang akan membayar di supermarket.

Apabila konter yang tersedia banyak untuk melakukan pembayaran dan memindai harga, tak akan ada antrean panjang.

Mahendra menyayangkan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Terlebih, kesiapan pemeriksaan terhadap jalur hijau—di samping jalur merah yang juga wajib dicek fisik—belum tentu memadai dan dikhawatirkan menimbulkan antrean, serta memperpanjang dwelling time.

Mengutip situs resmi Indonesia National Single Window (INSW), dwelling time di pelabuhan-pelabuhan Indonesia rata-rata selama 2,47 hari berdasarkan data per Agustus 2025.

Untuk itu, Mahendra meminta agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang berlawanan dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Cukup dengan menambah dan memperbanyak alat pindai canggih di seluruh pelabuhan.

“Penambahan PNBP itu sederhana, tambah saja alat pemeriksaan yang modern, yang bisa mendeteksi apapun yang ada di dalam kontainer. Sama kayak di pelabuhan udara [bandara]” tambahnya.

Sementara saat ini, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia telah menggunakan sistem Hi-Co Scan.

Mengutip laman resmi Kementerian Perhubungan, teknologi ini memungkinkan pemeriksaan dan pemindaian barang yang lebih cepat dan akurat sehingga diharapkan dapat mengurangi waktu antrean dan meningkatkan produktivitas di pelabuhan. Selain itu, data yang dihasilkan oleh sistem ini juga dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Sebelumnya, wacana pemeriksaan fisik jalur hijau terlontar dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Harapannya, penegakan hukum dan kepatuhan di bidang kepabeanan dapat membantu penerimaan negara yang ditargetkan lebih tinggi tahun depan.

“Jalur ini biasanya enggak diperiksa. Sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, dites random, jadi enggak bisa main-main lagi,” jelasnya.

Dirinya juga memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu dwelling time maupun kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan. Purbaya malah mencurigai importir yang mengkritisi rencananya tersebut.

“Makanya saya random sampel, enggak akan terus-terusan banyak. Mereka ketakutan nyembunyiin apa tuh?” kata Purbaya sambil tertawa.

05/10/2025 15:26
Bea Cukai Tindak Barang Ilegal senilai Rp6,8 Triliun hingga September 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai barang hasil penindakan terhadap aktivitas ilegal mencapai Rp6,8 triliun sepanjang Januari–September 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa peningkatan kinerja pengawasan Bea Cukai merupakan bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal dan melindungi ekosistem usaha nasional.

“Keberhasilan ini bukan hanya menjaga penerimaan negara, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil,” ujar Purbaya dalam siaran pers Bea Cukai, dikutip Minggu (5/10/2025).

Sepanjang periode tersebut, Bea Cukai melaksanakan 22.064 penindakan, terdiri atas 7.824 penindakan kepabeanan dengan nilai barang Rp5,5 triliun dan 14.240 penindakan cukai senilai Rp1,3 triliun.

Dari kegiatan itu, petugas mencegah 813,3 juta batang rokok ilegal dan 211.600 liter minuman beralkohol, serta melakukan 147 penyidikan dengan 173 tersangka dan penerapan denda ultimum remidium sebesar Rp122,4 miliar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyampaikan bahwa penguatan pengawasan dilakukan melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Barang Ilegal dan Satgas Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal yang efektif berjalan sejak Juli 2025.

“Satgas ini menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kepatuhan usaha serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sejak Satgas diberlakukan, Djaka mencatat kinerja pengawasan menunjukkan peningkatan rata-rata 4,5% per bulan. Dalam periode Juli–September 2025, Bea Cukai mencatat 1.315 penindakan kepabeanan senilai Rp344,3 miliar dan 5.450 penindakan cukai senilai Rp395 miliar, termasuk penegahan 328,3 juta batang rokok ilegal serta 65,2 ribu liter minuman beralkohol.

Selain pengawasan fisik di lapangan, Bea Cukai memperluas operasi siber untuk menekan peredaran rokok ilegal daring. Sejak 2023, sebanyak 953 akun lokapasar ilegal telah ditutup, dan sepanjang 2025 tercatat 5.103 penindakan rokok ilegal daring dengan penegahan 140,8 juta batang rokok.

Di wilayah Jawa Tengah dan DIY, Bea Cukai berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp247 miliar dari 2.858 penindakan hingga September 2025. Dari jumlah itu, 107,1 juta batang rokok ilegal dan 14,7 ribu liter minuman beralkohol berhasil ditegah.

Djaka menyatakan Bea Cukai akan terus melakukan inovasi sehingga pengawasan akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha.

“Pemberantasan penyelundupan bukan hanya soal penerimaan negara, tetapi juga memastikan industri nasional dapat tumbuh sehat, adil, dan berdaya saing,” tutup Djaka.

05/10/2025 15:08
Menkeu Purbaya Ingatkan Risiko Tarik Anggaran MBG Jika Serapan Tak Maksimal

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan tetap menarik anggaran makan bergizi gratis alias MBG, jika realisasi penyerapannya tetap tak maksimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menyusul permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan agar anggaran MBG tidak ditarik kembali. Kendati demikian, Purbaya menekankan otoritas fiskal akan tetap mengambil keputusan secara objektif.

“Berarti kan Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia nggak menyerap ya kita potong juga,” ujarnya kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

Sebelumnya, Luhut menilai penyerapan anggaran MBG sudah semakin baik. Oleh sebab itu, dia menilai bendahara negara tidak perlu menarik anggaran MBG.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan enggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut juga telah mengingatkan BGN mengenai potensi kenaikan biaya dana alias cost of fund apabila anggaran MBG tak kunjung terserap.

Purnawirawan TNI ini menilai bahwa apabila anggaran tersebut terserap dengan baik, maka ekonomi di akar rumput akan turut bergerak, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” ujar Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Dadan menyampaikan bahwa serapan anggaran MBG per 3 Oktober 2025 mencapai Rp21,64 triliun. Jumlah tersebut disebutnya setara dengan 34% dari pagu anggaran MBG di APBN 2025 yang sebesar Rp71 triliun, dan diterima oleh lebih dari sepertiga penerima manfaat.

“Jadi sudah 37% menerima manfaat, menerima manfaat makan bergizinya dalam waktu sembilan bulan,” ujar Dadan.

05/10/2025 15:01
5 Purbaya Respons Luhut, Tetap Potong Anggaran MBG jika Tak Terserap hingga Oktober Nasional

Purbaya Respons Luhut, Tetap Potong Anggaran MBG jika Tak Terserap hingga Oktober
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan tetap memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.
Hal ini disampaikan Purbaya merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik.
“Kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga,” kata Purbaya di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Kendati demikian, Purbaya berpandangan bahwa Luhut menilai penyerapan anggaran MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah baik sehingga meminta agar anggaran itu tidak ditarik.
“Itu kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” ujar Purbaya.
Sebelumnya, Luhut menegaskan bahwa penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan BGN sudah menunjukkan hasil positif.
Dengan perkembangan tersebut, ia menilai tidak perlu ada pengalihan anggaran MBG ke program lain.
“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana, membahas pelaksanaan program MBG.
Dalam rapat tersebut, Luhut mengingatkan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran.
“Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu
cost of fund
juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap,” ujar Luhut.
Ia menyebutkan, perputaran dana dari MBG bisa memberi dampak positif pada perekonomian masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/10/2025 14:59
HUT ke-80 TNI, Ini Harapan Menkeu Purbaya – Page 3

HUT ke-80 TNI pada hari ini juga akan menampilkan parade pasukan, defile, serta atraksi udara dan darat yang menunjukkan kesiapan dan kekuatan pertahanan negara. Semua kegiatan sudah diuji coba, dilatih dan diyakini berjalan aman dan lancar.

“Pelaksanaan gladi bersih berjalan tertib dan lancar, mencerminkan kesiapan optimal seluruh prajurit dan unsur pendukung,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.

Freddy menegaskan, rangkaian kegiatan ditata secara khidmat tetapi tetap menampilkan kemegahan TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.

“Peringatan HUT ke-80 TNI diharapkan menjadi momentum penting untuk mempertegas jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional yang senantiasa siap menjaga kedaulatan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

05/10/2025 12:31