Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Purbaya Sindir soal Kilang, Bos Pertamina: Masukan Berharga

    Purbaya Sindir soal Kilang, Bos Pertamina: Masukan Berharga

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri menilai kritik pedas dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pembangunan kilang minyak baru perusahaan yang dipimpinnya sebagai masukan berharga.

    Sebelumnya, Menkeu baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu menyebut Pertamina malas membangun kilang minyak baru sehingga membuat negara harus mengimpor BBM dari Singapura. 

    “Kalau kemarin kami sempat mendengar Pak Menteri Keuangan menyampaikan bahwa mungkin tidak banyak kilang yang dibangun, tentunya itu menjadi masukan berharga buat kami,” kata Simon di Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

    Simon menerangkan bahwa hingga saat ini pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas di sektor hulu. Kendati demikian, dia tak memungkiri bahwa sebagian besar sumur yang dikelola Pertamina sudah masuk kategori mature field atau sumur tua. 

    Kondisi itulah yang memicu penurunan produksi. Namun, Simon mengatakan Pertamina terus berupaya melakukan inovasi teknologi dengan berbagai inisiatif, termasuk memperlambat penurunan produksi dari sumur-sumur tersebut. 

    “Tentunya memang yang paling ideal adalah meningkatkan produksi dengan masuk ke wilayah-wilayah kerja baru yang oleh Kementerian ESDM sudah didorong. Dalam waktu 1–2 tahun ini sekitar kurang lebih 74 wilayah kerja yang akan dilelang,” jelasnya. 

    Pertamina juga tengah berupaya meningkatkan kapasitas kilang. Dia memastikan pada 10 November 2025 mendatang, perusahaan pelat merah ini akan memulai on-stream atau operasional kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. 

    “RDMP Balikpapan nanti akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang. Tentunya dengan demikian, impor kita akan berkurang, produk yang dihasilkan akan lebih baik, dan produk yang dihasilkan nanti akan setara dengan Euro 5 yang kadar sulfurnya di bawah 10 ppm,” terangnya. 

    Lebih lanjut, dia pun menyadari bahwa ke depan Pertamina harus terus memperbaiki dan mengembangkan bisnis kilang untuk dapat mencapai produksi dengan performa terbaik. 

    “Tentunya perlu kami garis bawahi lagi. Kalau kami bangun kilang tetapi kami tidak tingkatkan produksi di hulu, itu sama saja. Kami bangun kilang, kilang beroperasi baik, tetapi untuk crude-nya masih impor, makanya ini harus sejalan,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Menkeu Purbaya menyentil Pertamina yang dianggap malas membangun kilang minyak baru. Sindiran Purbaya itu dilontarkan tatkala menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025). 

    Purbaya menyinggung Pertamina karena lamban mengurus pembangunan kilang baru. Imbasnya, negara harus mengimpor BBM dari Singapura.  

    “Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin, atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina malas-malasan saja,” ucap Purbaya. 

    Dia mengaku pernah mengultimatum Pertamina bahwa akan ada investor China yang mau membangun kilang di Indonesia. Namun, Pertamina keberatan lantaran merasa sudah overkapasitas. Mendengar hal tersebut, Purbaya mengaku kaget. 

    Sebab, perusahaan pelat merah itu mengklaim bakal membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun.  

    “Mereka [Pertamina] bilang, iya, tetapi segera-segera akan jadi. Sampai sekarang enggak jadi, yang ada malah beberapa dibakar kan,” tutur Purbaya.

  • Pembangunan Kilang Minyak Minim, BKPM: Belum Ada Investor Baru

    Pembangunan Kilang Minyak Minim, BKPM: Belum Ada Investor Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengungkapkan hingga saat ini, masih belum menerima pengajuan investasi baru untuk proyek kilang minyak baru di Indonesia.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan mengatakan, investasi untuk pembangunan kilang masih nihil, baik dari penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

    Dia menjelaskan, secara umum investor yang akan berinvestasi di sektor hilir migas Indonesia akan menyatakan minatnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Selanjutnya, jika pengajuan rencana proyek sudah direstui Kementerian ESDM, maka BKPM akan memproses perizinan berusaha. Namun, hingga kini, masih belum ada perizinan yang sedang diproses oleh kementeriannya.

    “Belum menyampaikan ke kami. Pada prinsipnya nanti kalau mereka [investor] sudah punya desainnya, pasti nanti akan di-submit ke Kementerian ESDM dan nanti izinnya juga ada,” kata Nurul di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Dia mengatakan, pihaknya juga baru dapat memberikan fasilitas insentif ketika rencana pembangunan kilang baru tersebut telah direstui Kementerian ESDM. Selain itu, sang calon investor juga telah menerima nomor induk berusaha (NIB).

    Oleh karena itu, BKPM tidak terlibat secara langsung memboyong calon investor untuk berinvestasi di proyek kilang minyak di Tanah Air.

    Nurul menegaskan bahwa calon investor bakal lebih masif berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Adapun, terkait langkah selanjutnya, BKPM bakal ikut memberikan fasilitas.

    “Nah, kalau mereka kemudian sudah ketemu, bisa moving forward dengan kesetujuan membentuk joint venture, kemudian juga akan melakukan perluasan, impor mesin dan peralatan, dari sisi-sisi itu nanti sejauh itu yang di downstream-nya, kami bisa memberikan fasilitas-fasilitas,” tutur Nurul.

    Menkeu Purbaya Sentil Pertamina Malas Bangun Kilang Baru

    Asal tahu saja, pembangunan kilang sempat menjadi sorotan usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyentil Pertamina yang dianggap malas membangun kilang minyak baru.

    Sindiran Purbaya itu dilontarkan tatkala menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025). Purbaya menyinggung Pertamina karena lamban mengurus pembangunan kilang baru. Imbasnya, negara harus mengimpor BBM dari Singapura.  

    “Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin, atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina malas-malasan saja,” ucap Purbaya. 

    Dia mengaku pernah mengultimatum Pertamina bahwa akan ada investor China yang mau membangun kilang di Indonesia. Namun, Pertamina keberatan lantaran merasa sudah overkapasitas.

    Mendengar hal tersebut, Purbaya mengaku kaget. Sebab, perusahaan pelat merah itu mengklaim bakal membangun tujuh kilang baru dalam 5 tahun.  

    “Mereka [Pertamina] bilang, iya, tapi segera-segera akan jadi. Sampai sekarang enggak jadi, yang ada malah beberapa dibakar kan,” tutur Purbaya.

    Respons Pertamina

    Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan, Perseroan saat ini memiliki proyek kilang yang hampir rampung dibangun. Proyek yang dimaksud adalah Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

    “Ada satu kilang di Balikpapan yang sedang dibangun dan sedang dikebut untuk bisa selesai. Ini menunjukkan bahwa Pertamina menjalankan dorongan dari pemerintah,” kata Agung saat ditemui di acara Switzerland – Indonesia Infrastructure Conference 2025 di Jakarta, Jumat (3/10/2025). 

    Agung menuturkan, saat ini progres pembangunan RDMP Balikpapan sudah mencapai sekitar 96%. Dia menyebut, proyek senilai US$7,4 miliar tersebut nantinya dapat mengerek naik produksi minyak Perseroan dari 260.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph.

    Agung mengatakan, perseroan menargetkan kilang di Balikpapan dapat mulai berproduksi pada tahun ini. 

    Di sisi lain, Agung juga mengungkap tantangan pembangunan kilang minyak. Menurutnya, saat ini salah satu kendala untuk pembangunan kilang adalah kondisi ekonomi global yang kurang kondusif.

    Agung memaparkan, saat ini pasar minyak global tengah mengalami kelebihan pasokan atau oversupply. Di sisi lain, tingkat permintaan terhadap minyak tengah melemah seiring dengan upaya transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan. 

    Dia menambahkan, bisnis kilang membutuhkan investasi besar dan risiko yang tinggi. Hal ini juga ditambah dengan kompetisi dengan perusahaan lain yang membuat kilang dengan teknologi yang lebih efisien sehingga berdampak pada tingginya kompetisi dan margin yang tipis.

  • Soal Dana Pemerintah di Bank Jatim, Wagub Emil: Masih Tunggu Finalisasi

    Soal Dana Pemerintah di Bank Jatim, Wagub Emil: Masih Tunggu Finalisasi

    JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa pertemuan dengan Menteri Keuangan terkait pembahasan kebijakan transfer ke daerah.

    Sementara itu, mengenai rencana penempatan dana pemerintah pusat di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Emil mengonfirmasi bahwa topik tersebut juga sudah menjadi bagian dari pembicaraan pemerintah daerah.

    “Iya, di jatim sudah kita bicarakan waktu kemarin ketemu. kan beliau yang ngomong kan? saya lihat beritanya. di jatim juga kita bahas,” ujarnya kepada awak media, Selasa, 7 Oktober.

    Namun demikian, Emil menegaskan bahwa besaran dana yang akan ditempatkan Pemerintah di Bank Jatim masih menunggu keputusan final.

    “Kita tunggu final. tetapi Bank Jatim ini kan alhamdulillah salah satu bank pembangunan daerah yang secara indikator kesehatan perbankannya, maupun juga raihan labanya tergolong solid. sehingga harapannya bisa menggerakkan perekonomian daerah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa pembahasan soal teknis dan implementasi penempatan dana tersebut masih berlangsung dan menjadi ranah pemerintah pusat.

    “Jadi itu sudah dibicarakan pada saat di surabaya, tapi kami tentu tidak dalam posisi menyampaikan karena masih pembahasan, tapi tadi pak menkeu sudah ngomong, kami sampaikan betul itu dibicarakan. realisasi kita tunggu,” tambahnya.

    Terkait kesiapan dalam menyerap dana tersebut, Emil menyampaikan bahwa hal itu akan ditangani oleh tim teknis.

    “Itu biar persisnya antara kita, sudah ada tim, pak sekda dengan dirut bank jatim yang akan membahas dengan dirjen yang terkait di Kementerian Keuangan. persisnya seperti apa, kita lebih baik menunggu finalnya saja,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana penempatan dana Pemerintah kepada dua bank daerah, yakni PT Bank DKI dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhitungan kebutuhan dana masih akan dikaji terlebih dahulu.

    “Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta. Dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung (keperluan dana),” kata dia dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Oktober.

    Ia menyampaikan hal tersebut dilakukan untuk mendukung penyaluran kredit, khususnya ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Pemerintah Pusat akan mengucurkan dana sebesar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun.

    “Tapi kalau 10 triliun 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti kita akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun tempat lain,” tuturnya.

    Namun, ia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, agar memastikan kesiapan Bank DKI dalam menyerap dan menyalurkan dana tersebut dengan optimal.

    “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh gak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” lanjutnya.

    Terkait pertanyaan Pramono mengenai kemungkinan kerja sama Bank DKI dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam menyalurkan dana, Purbaya menjelaskan bahwa hal itu merupakan urusan antar perusahaan atau business to business.

    “Yang ketiga tadi tentang dana yang Rp200 triliun dari Bank Himbara. Bisa dipakai nggak? Itu pada dasarnya itu adalah business to business,” tegasnya.

  • Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mempertimbangkan terkait usulan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung gaji ASN daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Purbaya mengaku usulan Mahyeldi itu sangat wajar. Menurutnya, jika memungkinkan maka pemerintah daerah akan meminta setiap bebannya ditanggung pemerintah pusat.

    “Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dia merasa bisa saja mengambil alih sebagian besar tanggung jawab daerah. Hanya saja, batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terlampaui.

    Bendahara negara itu belum ingin melangkahi aturan tersebut. Dia meyakini institusi internasional akan langsung mengkritisinya apabila melampaui batas defisit 3%.

    “Jadi, saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis,” ungkap Purbaya.

    Sebelumnya, Mahyeldi memprotes keputusan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD pada tahun depan. Dia pun mengusulkan jika tetap kukuh memotong TKD maka gaji ASN daerah juga harus ditanggung pemerintah pusat.

    “Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat, karena ini kan kaitan dengan DAU [dana alokasi umum]. Kan [DAU] juga pengurangan,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Protes Kepala Daerah

    Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum APPSI, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

    Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

    “Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

    Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

    “Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

    Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang menemui Purbaya dalam pertemuan tersebut. Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • Purbaya Dukung Pemecatan 26 Pegawai Pajak: Era Main-main Sudah Selesai

    Purbaya Dukung Pemecatan 26 Pegawai Pajak: Era Main-main Sudah Selesai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung langkah tegas Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang memecat puluhan pegawai karena pelanggaran etik dan integritas.

    Purbaya menegaskan bahwa tindakan bersih-bersih di internal otoritas pajak merupakan bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

    “Jadi mungkin dia [Bimo Wijayanto] nemuin orang-orang yang menerima uang, yang nggak bisa diampunin lagi, ya dipecat, ya biar aja. Kita lakukan pembersihan di situ,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Bendahara negara itu menekankan bahw pesan dari langkah itu jelas: tidak ada lagi toleransi terhadap praktik penyimpangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

    “Message-nya [pesannya] adalah ke teman-teman pajak yang lain, zekarang bukan saatnya main-main lagi,” tegasnya.

    Adapun dalam peluncuran Piagam Wajib Pajak di Yogyakarta pada Jumat (3/10/2025), Bimo Wijayanto mengaku telah memecat 26 pegawai karena pelanggaran disiplin berat sejak dirinya menjabat pada akhir Mei 2025. Bahkan, 13 pegawai lain masih dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik dan integritas.

    Sementara itu, Purbaya juga sudah mewanti-wanti para fiskus atau pegawai pajak, agar tidak ada praktik pemerasan kepada wajib pajak.

    Purbaya mengaku ingin menciptakan pelayanan yang adil. Oleh sebab itu, dia berjanji tidak hanya akan menagih kewajiban namun turut memastikan hak wajib pajak terpenuhi.

    Salah satu caranya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu ingin membuat saluran aduan khusus bagi wajib pajak korban pemerasan.

    “Kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali, dan enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras itu. Nanti saya akan buka channel [saluran] khusus untuk pengaduan masalah itu,” ungkap Purbaya di Kompelks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

  • Purbaya Sidak HP Ilegal di Kantor Bea Cukai Soetta, Begini Temuannya

    Purbaya Sidak HP Ilegal di Kantor Bea Cukai Soetta, Begini Temuannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan banyak HP yang masuk ke Indonesia namun International Mobile Equipment Identity (IMEI) belum terdaftar.

    Temuan itu diinformasikan usai dia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

    Dia menjelaskan bukan hanya iPhone yang ditemukan. Namun ada sejumlah ponsel non-Apple yang juga bernasib sama.

    “Ada beberapa, tapi yang saya lihat bukan iPhone lho. Mereka juga beli yang biasa bukan Apple,” kata Purbaya.

    Dia mengatakan ada sejumlah ponsel Android yang ikut terjaring. Jumlahnya mencapai 80 unit ponsel Android yang IMEI nya belum terdaftar.

    “Android juga sama banyak juga di situ. Sehari bisa berapa? Oh dia bilang kemarin ya, lupa saya, 80 kalau enggak salah sehari,” dia menambahkan.

    Purbaya diketahui mengunjungi Bandara Soetta pada Senin (6/10/2025). Kunjungannya itu didampingi Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Gatot Sugeng Wibowo, serta Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana.

    Dia menekankan peranan penting Bea Cukai, yakni dengan mendukung daya saing ekonomi nasional, salah satunya dengan efisiensi proses ekspor-impor dan pengawasan efektif.

    “Menkeu berharap @beacukairi dapat terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat peran strategisnya dalam mendukung kelancaran arus barang dan daya saing ekonomi nasional,” ucapnya, dikutip dari akun Instagram @menkeuri.

    (npb/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 8 DKI Mau Bangun Gedung di SCBD, Menkeu Purbaya: Saya Senang Enggak Keluar Uang Megapolitan

    8 DKI Mau Bangun Gedung di SCBD, Menkeu Purbaya: Saya Senang Enggak Keluar Uang Megapolitan

    DKI Mau Bangun Gedung di SCBD, Menkeu Purbaya: Saya Senang Enggak Keluar Uang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat berkelar menanggapi rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta ingin membangun gedung Bank DKI di Sudirman Central Business District (SCBD).
    Hal itu disampaikan usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10/2025).
    “Saya senang banget dengan itu. Kenapa? karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan, dan yang paling penting apa? Saya enggak keluar uang. Uangnya dari Bank DKI,” ujar Purbaya sambil tertawa, Selasa.
    Purbaya pun berseloroh, dia meminta pembangunan gedung itu harus bagus.
    “Syaratnya adalah saya bilang ke Pak Gubernur, gedungnya bagus, jangan malu-maluin, biar saya masuk sana juga tenang,” kata dia.
    Purbaya menjelaskan, pemerintah pusat hanya menyediakan lahan yang nantinya di sewa oleh pihak provinsi DKI Jakarta.
    “Bank DKI cukup banyak uang, daripada tidak dipakai jadi lebih baik untuk meningkatkan aktivitas perekonomian pembangunan,” ucap dia.
    Menanggapi pernyataan Purbaya, Pramono Anung memastikan akan membangun gedung  Bank DKI yang bagus.
    “Saya jawab, Pak Menkeu, saya punya selera lebih bagus dari Pak Menkeu, jadi pasti gedungnya lebih bagus,” ujar Pramono.
    Pramono menjelaskan, rencana pembangunan gedung Bank DKI tersebut akan dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan.
    “kami akan segera bangun di SCBD, untuk pusat Bank Jakarta, dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Keuangan,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta izin untuk membangun gedung Bank DKI kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan keduanya di Balai Kota pada Selasa (7/10/2025).
    Pramono menegaskan pembangunan gedung di luar gedung pemerintah, seperti gedung Bank DKI Jakarta, tetap akan berjalan meskipun adanya penurunan anggaran akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Banyak Protes Dana Dipotong Rp 20 T

    Tak Banyak Protes Dana Dipotong Rp 20 T

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lantaran tak banyak protes terkait pemotongan dana bagi hasil (DBH). Purbaya pun berkelakar jika DBH Jakarta dapat dipotong kembali.

    Hal itu disampaikan Purbaya usai bertemu Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas terkait pemotongan DBH Jakarta.

    “Ya pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang gak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” canda Purbaya.

    Purbaya pun berjanji akan mengembalikan dana tersebut ke daerah-daerah jika perekonomian telah kembali. Dia mengaku akan melihat perkembangan pendapatan di tahun depan.

    “Kalau ekonomi kita membaik, arahnya berbalik, tahun depan sudah kelihatan lebih cepat, saya akan bisa perkirakan pendapatan saya seperti apa di akhir tahun,” ujarnya.

    Purbaya mengaku akan menghitung ulang pendapatan pada triwulan kedua 2026. Dia memastikan jika terdapat kelebihan, akan diberikan kepada daerah.

    “Pertengahan triwulan tahun kedua saya akan, atau triwulan kedua tahun depan, saya akan hitung ulang, berapa pajak saya sampai akhir tahun,” paparnya.

    “Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat tadi, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Purbaya mengatakan pihaknya berniat untuk mengucurkan dana pemerintah ke Bank Jakarta. Saat ini, Purbaya telah menyimpan Rp 200 triliun ke Bank Himbara.

    “Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara, yang Rp 200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” kata Purbaya.

    “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, ‘apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya, waduh gak bisa nyalurkan’, ‘kata Pak Gubernur bisa’,” sambungnya.

    Purbaya mengaku akan mengimplementasikan strategi yang serupa untuk Bank Jakarta. Bahkan, dia juga berniat untuk menerapkan hal yang sama di Jawa Timur.

    “Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta, dan

    “Mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau Rp 10 triliun Rp 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” tuturnya.

    Halaman 2 dari 2

    (amw/maa)

  • Menkeu Purbaya Lanjutkan Sidak ke Bea Cukai Soekarno-Hatta

    Menkeu Purbaya Lanjutkan Sidak ke Bea Cukai Soekarno-Hatta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melanjutkan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Bea dan Cukai di Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Tangerang, Banten, Senin (6/10/2025). 

    Dikutip dari akun resmi Instagram Menkeu @menkeuri, Purbaya terlihat berkunjung ke Soekarno–Hatta (Soetta) didampingi oleh Kepala Kantor Bea Cukai Soetta Gatot Sugeng Wibowo. 

    Kunjungan Purbaya ke Bea Cukai Soetta juga didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Soetta, Galih Priya Kartika Perdhana. Mereka meninjau pelayanan operasional Bea Cukai di bandara tersibuk RI itu. 

    “Menkeu berharap @beacukairi dapat terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat peran strategisnya dalam mendukung kelancaran arus barang dan daya saing ekonomi nasional,” demikian bunyi unggahan Instagram tersebut. 

    Jelang genap sebulan menjabat Menkeu, Purbaya telah mengunjungi beberapa kantor layanan pajak hingga bea cukai. Dia telah mendatangi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, serta pekan lalu berkunjung ke Bea Cukai Jawa Tengah & DIY. 

    Pada kunjungannya pekan lalu, Purbaya juga mendatangi Kawasan Industri Hasil Tembakau di Jawa Tengah. Di sana, dia menyaksikan hasil penindakan kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Satgas Bea Cukai sejak dibentuk beberapa bulan lalu. 

    Purbaya telah melontarkan wacana ingin memperketat pengawasan kepabeanan. Di pelabuhan, Menkeu yang pernah menjabat Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu ingin memperketat pengawasan di jalur hijau impor.

    Otoritas disebut akan memeriksa secara selektif kontainer atau kargo impor yang masuk guna memastikan kepatuhan importir agar tidak lolos mengelabui aturan yang berlaku. 

    “Jalur ini biasanya enggak diperiksa. Sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, Dites random, jadi enggak bisa main-main lagi,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (26/9/2025). 

  • Jurus Purbaya Berantas Rokok Ilegal, Cukai Tak Naik & Bikin Industri Tembakau

    Jurus Purbaya Berantas Rokok Ilegal, Cukai Tak Naik & Bikin Industri Tembakau

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki pendekatan sendiri dalam memberantas rokok ilegal. Selain penegakan hukum, Purbaya berencana unntuk memperbanyak kawasan industri hasil tembakau. Menurutnya, semakin banyak KIHT akan menampung produsen rokok ilegal yang selalu kucing-kucingan dengan aparat. 

    “Kami melihat seberapa cepat bupati bangun, kalau dia enggak punya duit, saya coba lihat bisa masuk atau enggak ke situ. Dengan harapan produsen gelap masuk ke sana. Pesannya kita akan bangun untuk produsen gelap mungkin ada pemutihan yang ke belakang dosanya diampuni,” kata Purbaya pekan lalu. 

    Kesempatan bagi produsen rokok ilegal untuk melegalkan produknya, terang Purbaya, diharapkan bisa disusul dengan penerapan cukai yang pas. Dia menyebut Dirjen Bea Cukai Kemenkeu tengah memelajari formula pengenaan cukai yang pas bagi perusahaan-perusahaan rokok kecil yang belum dikenakan pita cukai. 

    Formulasi pengenaan cukai bagi produsen kecil itu diupayakan tidak mematikan perusahaan, tetapi dalam waktu yang sama tidak mengganggu persaingan usaha bagi produsen lain yang sudah berada di pasar. 

    Menkeu yang pernah bekerja di Danareksa itu menyampaikan bahwa ingin menciptakan pasar yang berkeadilan bagi industri kecil maupun besar. Dia ingin memastikan lapangan kerja tetap terjaga, tetapi dipastikan harus tetap menyetor ke penerimaan negara melalui cukai. 

    “Tetapi setelah itu, ke depan kita akan bertindak keras. Jadi, mereka kita kasih ruang untuk melegalkan produknya dengan pola penerapan cukai yang pas untuk mereka,” jelas Purbaya. 

    Cukai Rokok Tidak Naik 

    Adapun Purbaya mengumumkan bahwa tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok 2026 tidak akan naik atau turun, usai bertemu dengan asosiasi pengusaha rokok.

    Purbaya telah menemui Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok lndonesia (Gappri) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat (26/9/2025) siang.

    Dia menjelaskan inti dari pertemuan itu terkait nasib tarif cukai rokok pada tahun depan. Bendahara negara itu pun bertanya kepada Gappri, apakah dirinya perlu merubah tarif rokok.

    Menurutnya, Gappri menyatakan tarif cukai rokok 2026 tidak perlu diubah. Sesuai jawaban pengusaha rokok itu, Purbaya memutuskan tidak akan menaikkan maupun menurunkan cukai rokok.

    “Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia [Gappri] minta cukup, yaudah. Ini salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu, nyesel, tahu gitu minta turun, tahunya dia minta konstan aja, yaudah kita enggak naikin. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin,” jelasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal terutama rokok—baik rokok ilegal dari luar negeri maupun dalam negeri.

    Oleh sebab itu, dia akan membuat program khusus yaitu kawasan industri hasil tembakau. Dia menjelaskan di kawasan industri khusus hasil tembakau itu semua peralatan produksi akan tersedia.

    “Nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik, dan Bea Cukai di sana. Konsepnya adalah sentralisasi, plus one stop service. Ini sudah jalan di Kudus, Jawa Tengah, dan di Pare-Pare di Sulawesi Selatan. Jadi kita akan jalankan lagi di kota-kota yang lain,” ungkap Purbaya

    Rokok Ilegal Sulit Hilang?

    Hanya saja, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi mengingatkan bahwa cukai, atau pajak apapun, selalu diposisikan sebagai beban oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan selalu berupaya mengefisienkan biaya pajak itu, caranya bisa ilegal maupun legal.

    “Fenomena rokok ilegal menjadi wujud konkret tentang bagaimana cara ilegal menjadi pilihan rasional bagi pelaku usaha untuk menghindari cukai,” jelas Prianto kepada Bisnis, dikutip Minggu (5/10/2025).

    Sementara itu, cara legal pun tidak selalu sesuai semangat pembuat kebijakan. Prianto menjelaskan bahwa bukan tak mungkin pelaku usaha mencari celah dalam aturan yang ada untuk mengurangi beban cukai rokok.

    Dia mencontohkan pelaku usaha bisa merilis produk rokok baru dengan berbagai varian sebagai upaya legal untuk menyiasati struktur kompleks tarif cukai di Indonesia.

    Dengan demikian, ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) ini melihat praktik rokok ilegal akan tetap ada meski otoritas mengupayakan penegakan hukum maupun bangun lebih banyak kawasan industri hasil tembakau.

    “Ketika kebijakan cukai dimodifikasi, perilaku penghindaran pajak dan pengelakan pajak tetap akan menjadi opsi yang rasional bagi pelaku usaha dan konsumen rokok. Dasar pertimbangan mereka sama, yaitu cukai rokok itu beban yang harus diefisienkan,” tutup Prianto.