Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Selain PNS Pajak, Menkeu Purbaya Ancam Sikat Pegawai Cukai Bermasalah – Page 3

    Selain PNS Pajak, Menkeu Purbaya Ancam Sikat Pegawai Cukai Bermasalah – Page 3

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan trlah melakukan bersih-bersih internal. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan sejak menjabat pada akhir Mei 2025, pihaknya telah memecat 26 pegawai dan kini tengah memproses 13 pegawai lainnya.

    “Dapat kami laporkan, kami dengan sangat menyesal sudah memecat 26 karyawan. Hari ini di meja saya ada tambahan 13 yang sedang diproses,” ujar Bimo beberapa waktu lalu. 

    Bimo menegaskan, langkah tegas itu dilakukan untuk menjaga integritas institusi.

    “Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat. Handphone saya terbuka untuk whistle blower dari Bapak Ibu, dan saya jamin keamanannya,” katanya.

    Dia mengatakan, menjaga kepercayaan publik adalah prioritas utama Ditjen Pajak. “Kami terus berbenah, membenahi diri, dan membersihkan institusi agar kepercayaan wajib pajak tetap terjaga,” Bimo menambahkan.

  • Dana Transfer ke Daerah Dipotong Purbaya, Dedi Mulyadi: Birokratnya Puasa

    Dana Transfer ke Daerah Dipotong Purbaya, Dedi Mulyadi: Birokratnya Puasa

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membenarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Jumlahnya cukup besar.

    “Jawa Barat memang provinsinya kehilangan Rp2,458 triliun, Kabupaten dan kotanya seluruh Jawa Barat kehilangan Rp2,7 triliun,” kata Dedi usai mengisi kuliah umum di UIII Depok, Rabu (8/10).

    Walau demikian, dirinya tidak masalah. Bahkan dirinya bertekad untuk menaikan pendapatan Provinsi Jawa Barat.

    “Saya ingin menaikan pembangunan di Jawa Barat 50 persen dari tahun lalu,” ucapnya.

    Pihaknya, kata dia, akan siap bertarung. Dia yakin pemotongan dana itu tak akan menurunkan kinerja daerahnya.

    “Kami tidak akan menyerah, tarung. Jadi walaupun dana transfer ini menurun tidak akan menurunkan kinerja pembangunan di Jawa Barat,” ucapnya.

    Tapi caranya, Dedi mengatakan birokrat akan berpuasa. Ada beberapa post anggaran yang dipangkas.

    “Sumbernya? Birokratnya berpuasa.
    Bagaimana cara berpuasa? satu, biaya listriknya turunin setengahnya, bayar airnya turunin setengahnya, penggunaan media digital turunin setengahnya,” jelasnya.

    Selain itu, dirinya juga akan memangkas anggaran perjalanan dinas.

    “Insyaallah dapat melahirkan angka keuangan yang cukup untuk pembangunan. Maka tagline 2026 adalah ASN puasa rakyat berpesta,” tandasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Pembangunan Gerai dan Gudang Kopdes Merah Putih Bakal Dimulai 15 Oktober 2025 – Page 3

    Pembangunan Gerai dan Gudang Kopdes Merah Putih Bakal Dimulai 15 Oktober 2025 – Page 3

    Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pendanaan untuk pembangunan kopdes itu akan bersumber dari APBN.

    “Kami mendukung penuh dari dukungan APBN dan tentunya dari bentuk alokasi yang akan kami siapkan, entah dari transfer ke daerah atau dari belanja lainnya yang tentunya menjadi komitmen kami bersama,” ujar Askolani.

    Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menambahkan, pembangunan infrastruktur kopdes akan dikoordinasikan melalui salah satu badan usaha milik negara (BUMN).

    Ia menegaskan bahwa pendanaan bukan berasal dari skema kredit bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), melainkan dari dana desa yang dialokasikan oleh Kemenkeu.

    Berdasarkan data dari situs merahputih.kop.id, tercatat sebanyak 11.225 koperasi desa/kelurahan telah memiliki minimal satu gerai aktif. Secara keseluruhan, jumlah gerai koperasi yang telah beroperasi mencapai 15.970 unit di berbagai wilayah Indonesia.

  • Kemenkeu Tegaskan Utang Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung Tak Usik APBN

    Kemenkeu Tegaskan Utang Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung Tak Usik APBN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tak mengganggu kondisi APBN pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto.

    “Jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah,” ucap Suminto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Suminto mengatakan, proyek yang dijalankan sejak 2016 itu murni dilakukan melalui skema business to business, sehingga tidak ada uang pemerintah yang masuk.

    “Karena waktu itu dilakukan badan usaha, Konsorsium Badan Usaha Indonesia dan China. Konsorsium Indonesia nya di lead oleh PT KAI,” tegas Suminto.

    Sebagaimana diketahui, pengelolaan utang proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini memasuki babak baru, setelah Danantara tengah berupaya bernegosiasi dengan China untuk reformasi beban utang yang ditanggung PT KAI.

    “Sedang berjalan dengan pihak China, baik dengan pemerintah China, sedang berjalan,” ujarnya saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Rabu (8/10).

    Rosan mengatakan, solusi yang diperlukan pada persoalan proyek ini bukan hanya restrukturisasi, melainkan reformasi.

    “Kita maunya bukan restrukturisasi (yang mungkin menyisakan potensi masalah) di kemudian hari, kita mau melakukan reformasi secara keseluruhan,” ungkapnya.

    Harapannya, dengan adanya reformasi, setelah dilakukan restrukturisasi tidak akan terjadi lagi persoalan serupa.

    “Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti keputusan default (gagal bayar) dan lain-lain,” imbuhnya.

    COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria sebelumnya mengaku sudah bertemu dengan manajemen PT KAI (Persero) untuk melakukan restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    “Sudah, sudah (bertemu),” ujarnya saat ditemui di gedung Smesco Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Dony mengatakan, rencana pembayaran utang proyek kereta cepat kepada sejumlah BUMN yang terbebani sedang dalam penjajakan. Hal tersebut juga masuk dalam RKAP Danantara tahun ini. Meskipun, Ia belum dapat memaparkan terkait skema maupun mekanismenya.

    “Ini kan sedang dijajaki ya, sedang kita lakukan penjajakan, tentu akan kita bereskan proses itu, seperti mana tadi kemarin kan juga Dirut KAI juga sudah menyampaikan di DPR,” sebutnya.

    Seperti diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kini menjadi beban keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, rasio keuangan yang membandingkan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Debt to Equity Ratio (DER) hingga semester I tahun 2025 naik dari 1,2 kali itu menjadi 1,3 kali.

    “Kalau kita lihat juga total debt penugasan versus dengan non-penugasan, itu tahun 2025 semester I itu (utang) Rp 46,5 triliun itu naik dibandingkan di tahun 2024 semester I Rp 43,2 triliun,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Sementara, total ekuitas KAI hingga semester I tahun ini juga naik dari Rp 32 triliun menjadi Rp 36,6 triliun.

    Utang proyek kereta cepat juga mendapat sorotan dari pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI karena membebani keuangan BUMN transportasi kereta api tersebut.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenkeu Bakal Terbitkan Dim Sum Bond Akhir Tahun Ini

    Kemenkeu Bakal Terbitkan Dim Sum Bond Akhir Tahun Ini

    Bogor –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan surat utang berdenominasi renminbi, yakni dim sum bond. Penerbitan akan dilakukan pada kuartal IV-2025.

    Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto. Ia mengatakan rencana penerbitan itu masih menjadi bagian dari strategi diversifikasi obligasi pemerintah pada 2025.

    “Dim sum bond kita masih consider di kuartal IV. Memang sekarang sudah masuk kuartal IV sih, tapi saya di constraint protokol di pasar modal, saya nggak boleh ngomong terbitkan dim sum bond tanggal sekian, 20 Oktober misalnya. Makanya kenapa kami sampaikan normatif karena secara aturan pasar modal nggak boleh,” kata Suminto di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Meski sudah ada target rencana penerbitan pada akhir tahun ini, Suminto menegaskan nominal penerbitannya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan kas negara.

    “Kalau di pasar global kita nggak boleh umumkan secara spesifik, tapi kami masih dalam konteks strategi issuance kita di kuartal IV,” tutur Suminto.

    Sebelumnya, pemerintah telah lebih dulu menerbitkan surat utang global dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) atau Kangaroo Bond. Transaksi perdana ini dilakukan melalui program Australian Medium-Term Notes (AMTN) pada 7 Agustus 2025.

    Transaksi perdana dalam bentuk penawaran ini berhasil menarik minat investor global, termasuk investor yang berbasis di Australia hingga mencapai total orderbook sekitar AUD 8 miliar.

    Tingginya permintaan tersebut memungkinkan Pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal (Initial Price Guidance), dengan penurunan sebesar 25 basis poin (bps) untuk tenor 5 tahun dan 30 bps untuk tenor 10 tahun.

    Final reoffer spread masing-masing ditetapkan pada level SQ ASW +90 bps dan SQ ASW +135 bps. Dengan demikian, yield untuk tenor 5 tahun adalah 4,427%, sementara untuk tenor 10 tahun 5,380%.

    Lihat juga Video: Merunut Logika Menteri Purbaya

    (aid/ara)

  • Bahlil hingga Purbaya Rapat Bahas Kompensasi BBM dan Listrik, Ini Hasilnya

    Bahlil hingga Purbaya Rapat Bahas Kompensasi BBM dan Listrik, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria rapat di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

    Bahlil mengatakan pertemuan tersebut membahas proses percepatan pembayaran kompensasi energi kepada BUMN dari pemerintah, yaitu pembayaran listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Menurut Bahlil, dalam rapat tersebut pembayaran kompensasi listrik dan BBM sudah final dan selesai.

    Pembahasan kompensasi 2024 sempat disinggung dalam Rapat Kerja antara DPR dengan Menteri Keuangan pada Senin (30/9/2025). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan ia mendapat laporan bahwa ada subsidi dan kompensasi 2024 yang belum dibayar pemerintah.

    “Oh tadi, kita tadi pertemuan dengan Menkeu dan Kepala BUMN itu kita bahas tentang percepatan pembayaran kompensasi, dari listrik dan BBM. Untuk 2024 sudah kita finalkan selesai,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

    Dalam rapat tersebut dibahas pembayaran kompensasi untuk kuartal I dan kuartal II-2025. Bahlil menyebutkan pembayaran kompensasi tersebut dipastikan akan segera dilakukan.

    “Terus tadi untuk kuartal I, kuartal II 2025 sudah diketok. Jadi kita melakukan percepatan agar Kementerian Keuangan bisa membayar BUM kita yang kompensasi BBM dan listrik, dan itu sudah clear,” katanya.

    Lihat juga Video: Purbaya Akan Ganti Dirjen Kemenkeu Jika Subsidi BBM Tak Beres

    (ara/ara)

  • Utang Pemerintah Pusat Juni 2025 Turun ke Rp 9.138 Triliun – Page 3

    Utang Pemerintah Pusat Juni 2025 Turun ke Rp 9.138 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah pusat hingga Juni 2025 sebesar Rp 9.138,05 triliun. Jumlah itu turun dari utang per Mei 2025, sebesar Rp 9.177,48 triliun. 

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan, utang pemerintah hingga akhir kuartal II 2025 itu setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Suminto memandang level rasio utang terhadap PDB itu masih dalam aman. Lebih kecil dari beberapa negara tetangga semisal Malaysia dengan 61,9 persen, Thailand 62,8 persen, dan India 84,3 persen. 

    “Debt to GDP Ratio kita pada akhir Juni 2025 adalah 39,86 persen. Cukup moderator dibandingkan banyak negara peer group, negara tetangga maupun anggota G20,” ujar dia dalam sesi Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    Adapun utang pemerintah pusat di Juni 2025 terdiri dari komposisi pinjaman sebesar Rp 1.157,18 triliun, dan surat berharga negara (SBN) Rp 7.980,87 triliun.

    Untuk pinjaman, itu terbagi dari pinjaman luar negeri senilai Rp 1.108,17 triliun, naik dari posisi Mei 2025 sebesar Rp 1.099,25 triliun. Kemudian pinjaman dalam negeri Rp 49 triliun, naik dari Rp 48,7 triliun. 

  • Apa Itu CPNS? Simak Penjelasan Lengkapnya di Sini! – Page 3

    Apa Itu CPNS? Simak Penjelasan Lengkapnya di Sini! – Page 3

    Jawabannya, bisa.

    Berdasarkan aturan dalam Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2024, salah satu syarat umum pelamar CPNS adalah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kualifikasi ini terkandung dalam Pasal 23 ayat (1) mengatakan:

    “memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;”

    Dengan demikian, lulusan SMA/SMK dapat ikut seleksi CPNS, asalkan formasi yang dipilih memang mensyaratkan pendidikan setara SMA/SMK. Berikut ada beberapa rekomendasi formasi CPNS untuk para lulusan SMK.

    1.SMK Administrasi Perkantoran

    Pengelola Kepegawaian
    Pengelola Persuratan
    Arsiparis
    Sekretaris
    Staf Tata Usaha

    Formasi ini biasanya dibuka di kementerian, seperti lembaga pemerintah non-kementerian, hingga pemerintah daerah.

    2. SMK Akuntansi

    Pengelola Keuangan
    Verifikator Keuangan
    Staf Akuntansi
    Bendahara
    Penyusun Laporan Keuangan

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) rutin membuka formasi ini, tetapi juga tersedia di instansi lain.

    3. SMK Pertanian

    Paramedik Veteriner
    Pengawas Benih Tanaman
    Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
    Teknisi Litkayasa
    Pengawas Mutu Pakan

    Formasi ini banyak dibuka oleh Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah.

    4. Jurusan SMK Lainnya

    Kemenkumham: Penjaga Tahanan
    BIN: Asisten Penata Kelola Intelijen
    Kejaksaan RI: Pengelola Penanganan Perkara
    KemenESDM: Pengamat Gunung Api
    Kemenlutkan: Teknisi Akuakultur
    Kominfo: Asisten Teknisi Siaran

    Dengan pilihan ini, peluang lulusan SMK untuk menjadi CPNS sangat terbuka lebar, dan jangan lupa untuk dilihat terlebih dahulu persyaratan tingkatan jabatannya. 

     

  • VIDEO: Menggebrak! Menkeu Purbaya Siap-Siap Guyur Duit Rp275 Triliun ke Banyak Bank Daerah

    VIDEO: Menggebrak! Menkeu Purbaya Siap-Siap Guyur Duit Rp275 Triliun ke Banyak Bank Daerah

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 09 Okt 2025, 12:11 WIB

    Diterbitkan 09 Okt 2025, 12:07 WIB

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa pemerintah saat ini memiliki dana menganggur sekitar Rp 275 triliun yang siap disalurkan ke bank daerah.

    Ia menyebut tengah berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk Bank Jatim dan Bank DKI (bank Jakarta), untuk menempatkan dana tersebut.

  • Danantara hingga Kemenkeu Beri Suntikan Modal Baru ke Kopdes Merah Putih

    Danantara hingga Kemenkeu Beri Suntikan Modal Baru ke Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun tangan dalam membantu pendanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

    Kedua instansi tersebut akan menyalurkan dana untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih yang diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp3 miliar – Rp5 miliar per desa. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan suntikan modal tersebut akan digunakan dalam rangka percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai serta pergudangan Kopdes Merah Putih.

    Hal ini termaktub dalam surat keputusan bersama (SKB) antara empat kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan (BP) BUMN.

    “Hari ini usai dilaksanakan penandatanganan, insyaallah sesegera mungkin kita akan melaksanakan proses pembangunan fisik dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada,” kata Ferry dalam penandatanganan surat keputusan bersama di Kemenkop, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

    Skema

    Ferry menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan yang dijalankan dalam skema umum seperti perbankan cenderung menyasar debitur besar hingga korporat, sehingga masyarakat desa cenderung hanya menjadi objek.

    Dengan adanya SKB ini, dia menyebut bahwa masyarakat desa dapat mengembangkan perekonomiannya melalui Kopdes, sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat desa itu sendiri.

    “Mungkin menurut saya dalam perspektif ini memang ada new economic order, kalau bahasa politiknya sebenarnya ini revolusi untuk kembali ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry.

    Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa dukungan tersebut akan dilakukan dengan skema penggunaan dana APBN.

    Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku otoritas fiskal bakal mengalokasikan dana desa bagi masing-masing koperasi yang ada, kendati tak menjawab saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan.

    “Pembangunan ini berasal dari dana desa yang akan dialokasikan melalui Kementerian Keuangan dengan atas dasar dari setiap desa dalam pengalokasiannya,” ujar Rosan.

    Di samping itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menyampaikan bahwa dukungan pendanaan untuk Kopdes Merah Putih dari APBN akan diberikan secara maksimal.

    Dia menyampaikan bahwa bentuk alokasi yang disiapkan Kemenkeu dapat diambil dari dana transfer ke daerah (TKD) maupun belanja lainnya.

    “Mudah-mudahan tadi kesepakatan yang dibuat akan bisa diimplementasikan segera bersama oleh pemerintah. Dan tentunya pemantauan menjadi sangat penting untuk betul-betul bisa efektif dilaksanakan mulai tahun 2025 dan dalam jangka waktu menengah,” ujar Askolani.

    APBN

    Kemenkeu menyiapkan dana APBN untuk mendukung percepatan pembangunan Kopdes Merah 

    “Insyaallah pendanaan untuk Koperasi Merah Putih itu akan kita support penuh dari dukungan APBN dan tentunya dari bentuk alokasi yang akan kita siapkan,” kata Askolani.

    Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mendukung program pemerintah. Pendanaan untuk kopdes ini dapat diambil dari transfer ke daerah (TKD) maupun dari belanja lainnya.

    Meski begitu, Askolani tidak memerinci besaran dukungan pendanaan yang akan diberikan. 

    Dia hanya menjelaskan penyaluran dana tersebut akan dilakukan bertahan untuk pembangunan fisik 80.000 Kopdes.

    Dia lantas berharap bahwa kesepakatan tersebut dapat segera diwujudkan, selagi aspek pemantauan yang dilakukan untuk mengawal realisasi Kopdes pada 2025 ini hingga dalam jangka menengah.