Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Menkeu Segera Tanya Istana soal Wacana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Menkeu Segera Tanya Istana soal Wacana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa segera mendiskusikan dengan Istana Kepresidenan terkait wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

    Hal itu diungkapkan Purbaya merespons pernyataan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tentang langkah pemerintah yang sedang mengkaji wacana pemutihan tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional.

    “Saya belum dikasih tahu, masih didiskusikan masalahnya, siapa yang bayar bebannya nanti seperti apa, akan didiskusikan lebih lanjut,” terang Purbaya kepada wartawan pada Media Gathering APBN 2026 melalui video conference dari Jakarta, Jumat (10/10/2025). 

    Purbaya pun belum mengetahui asal muasal wacana pemutihan BPJS itu. Akan tetapi, dia memastikan bakal bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk pembicaraan lebih lanjut. 

    Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak ingin buru-buru mengambil keputusan tanpa memperhitungkan secara matang konsekuensi fiskal maupun teknis dari rencana tersebut.

    “Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan. Mohon sabar menunggu,” kata Prasetyo usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Adapun usulan itu pertama kali disampaikan kepada publik oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar. 

    “Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” ujar Muhaimin, dikutip dari siaran pers, Kamis (1/10/2025). 

    Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat rentan.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menuturkan, wacana pemutihan yang diusulkannya bukan berarti mendorong agar masyarakat lepas tanggung jawab. Dia berharap agar pemutihan bisa memberikan kesempatan baru kepada peserta untuk kembali berkontribusi pada jaminan layanan kesehatan. 

    “Ini bentuk kehadiran negara. Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama. Setelah masalah tunggakan selesai, kita dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” ujarnya.

  • Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD

    Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD

    Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah (pemda) yang kesulitan karena kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada 2026.
    “Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama,
    exercise
    dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, dilansir
    ANTARA
    , Jumat (10/10/2025).
    Tito menyebut pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.
    Dia menjelaskan, kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
    Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.
    “Jangan langsung pesimis atau membandingkan angka dengan tahun sebelumnya. Hitung dulu berapa kebutuhan riil untuk pegawai, pendidikan, kesehatan, perawatan jalan, BOS, dan operasional sekolah. Kalau setelah exercise ternyata masih berat, baru laporkan ke pusat,” ujarnya.
    Tito menekankan, pengalaman masa pandemi COVID-19 menjadi bukti, bahwa daerah bisa tetap tangguh dan efisien meski menghadapi tekanan anggaran.
    “Kita semua pernah hadapi pemotongan besar-besaran waktu COVID-19, tapi pemerintahan tetap jalan. Jadi kali ini juga bisa. Bedanya, sekarang pemerintah pusat siap bantu,” tegasnya.
    Sebelumnya, sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta penjelasan soal penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan TKD pada 2026.
    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan resminya menegaskan, koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar kebijakan fiskal nasional lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah.
    Beberapa usulan afirmasi khusus bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya Sebut Program MBG hingga Sekolah Rakyat Bisa Ciptakan Stabilitas Nasional

    Menkeu Purbaya Sebut Program MBG hingga Sekolah Rakyat Bisa Ciptakan Stabilitas Nasional

    JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, saat Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat, banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

    Akan tetapi, menurut Purbaya, program tersebut justru bisa menciptakan stabilitas nasional dinamis.

    “Ketika Pak Prabowo jalankan kebijakan MBG, apalagi populis-populis, sekolah rakyat, semuanya ribut, kan. Pasti ada yang protes buang-buang duit buat makan, gitu. Kalau pandangan saya beda, itu adalah salah satu upaya dari pemerataan manfaat pembangunan. Itu akan menciptakan stabilitas nasional dinamis,” ujar Purbaya di Jakarta Convention Center, Kamis, 9 Oktober.

    Meski begitu, kata Purbaya, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, kebijakan dan program tersebut saja tidak cukup, diperlukan juga upaya-upaya lainnya.

    “Jadi, kalau saya lihat dia (Presiden Prabowo) menjalankan pemerataan manfaat dan stabilitas nasional dinamis itu. Jadi, seperti langkah dewa mabok, tapi nggak mabok-mabok amat,” kata dia.

    Dalam paparan Purbaya, untuk mencapai strategi tersebut bisa diupayakan dengan berbagai program. Antara lain, reformasi ekonomi sosialis, yakni liberasi pertanian, kawasan ekonomi khusus untuk Foreign Direct Investment (FDI).

    Kemudian, prioritas sektor strategis, yakni elektronik, baja, otomotif dan semikonduktor. Berikutnya, melakukan transformasi manufaktur high-tech (Huawei, BYD, EV).

    Selanjutnya, melakukan integrasi perdagangan global dan FDI-Driven Manufacturing, reformasi kelembagaan yakni dengan modernisasi institusi dan reformasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir, liberasi pertanian, perdagangan dan jasa.

  • Purbaya Sentil Danantara: Dividen Masuk, Giliran Enggak Enak Pemerintah

    Purbaya Sentil Danantara: Dividen Masuk, Giliran Enggak Enak Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyindir Danantara yang ingin memibatkan pemerintah ikut menanggung utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Apalagi, lanjutnya, dividen dari BUMN kini sudah masuk ke Danantara dan tidak lagi masuk ke penerimaaan negara dalam bentuk PNBP. Nilainya bisa mencapai Rp80 triliun

    Purbaya mengatakan belum dihubungi Danantara terkait dengan usulan dimaksud. Akan tetapi, dia menyebut harusnya KCIC yang dibawahi Danantara sudah memiliki manajemen sendiri untuk pembiayaan.

    “Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

    “Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah,” jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Untuk diketahui, proyek tersebut dimiliki oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan China yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dalam hal ini, pemegang saham Indonesia melalui BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

    Pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau kini bernama Whoosh, memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang. Dalam hal ini, utang diajukan kepada China Development Bank (CDB).

    “Jadi tidak ada pinjaman pemerintah,” tegas Suminto.

    Sebelumnya, Danantara selaku superholding BUMN mengusulkan sejumlah opsi di antaranya pemanfaatan peran APBN dalam menanggung utang proyek KCJB. Salah satunya dengan menyerahkan infrastruktur prasarana Kereta Cepat ke pemerintah.

    Untuk diketahui, sarana perkeretaapian biasanya dimiliki oleh badan usaha. Apabila di Indonesia, yakni berarti KAI. Sementara itu, prasarana seperti stasiun dikelola oleh pemerintah, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Adapun selama ini sarana dan prasarana Kereta Cepat atau Whoosh ditanggung keseluruhan oleh KCIC. Menurut COO Danantara Dony Oskaria, sudah ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

    “Beberapa infrastructure-nya mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025).

    Namun demikian, Dony menyebut saat ini Danantara masih menunggu keputusan pemerintah. Dia menyebut pihaknya telah menyampaikan opsi-opsi yang ada. Terdapat opsi lain, lanjutnya, yakni untuk menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC.

    “Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama. Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya seperti industri kereta api yang lain infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi inilah yang kita coba,” ujar pria yang juga Kepala BP BUMN itu.

  • Menkeu Purbaya Bersiap Potong Belanja Boros di APBN demi Kurangi Utang Indonesia, ASN Bersiap!

    Menkeu Purbaya Bersiap Potong Belanja Boros di APBN demi Kurangi Utang Indonesia, ASN Bersiap!

    Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Keuangan menerapkan strategi optimalisasi uang yang dimiliki sehingga tidak perlu menerbitkan utang baru.  

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bakal mencoba mengurangi penerbitan utang semaksimal mungkin. Dia menyebut meski akhirnya menarik utang, maka uang yang dipinjam akan dipastikan menciptakan pertumbuhan ekonomi seoptimal mungkin. 

    “Ke depan kita akan coba kontrol belanja pemerintah kita supaya lebih baik, sehingga yang enggak perlu-perlu, saya bisa mulai potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tetapi saya memotong program-program yang tidak efisien, yang hanya memboroskan uang negara yang sebagian tadi diperoleh dari utang. Jadi akan kita menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab ke depan,” pungkasnya.

    Adapun secara terperinci, data terbaru DJPPR Kemenkeu itu menunjukkan realisasi utang pemerintah pusat per Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun. Perinciannya utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun. 

    Secara total, angka itu turun apabila dibandingkan dengan Mei 2025 yakni Rp9.177,48 triliun. 

    Menteri Purbaya mengklaim rasio utang pemerintah Indonesia masih dalam batas aman apabila dibandingkan dengan standar internasional. Dia menyebut rasio utang Indonesia masih di bawah 40% terhadap PDB atau tepatnya 39,86%.

    “Jadi acuannya bukan nilai absolut nominal saja, tapi dibandingkan dengan rasio ekonominya. Kita aman, masih di bawah 40%,” terangnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada acara Media Gathering APBN 2026, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). 

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengklaim rasio utang terhadap PDB di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat (AS) hingga Jepang melebihi 100%. 

    “Per akhir Juni [rasio utang] 39,86%, satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara baik peer group negara tetangga maupun G20,” terang Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, pada Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025). 

    Namun, apabila dibandingkan dengan data berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020-2024, data terbaru utang pemerintah pusat itu melesat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, utang pemerintah pusat berdasarkan LKPP adalah Rp8.813,16 triliun. 

    Sementara itu, utang pemerintah pusat pada 2023 per kuartal sebesar Rp8.190,38 triliun, Rp7.776,74 triliun, Rp6.913,98 triliun serta Rp6.079,17 triliun.

  • Purbaya Janjikan Insentif ke Pegawai Pajak jika Rasio Penerimaan Naik

    Purbaya Janjikan Insentif ke Pegawai Pajak jika Rasio Penerimaan Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan menindak tegas tanpa ampun para pegawai pajak dan bea cukai yang melanggar dan menyalahi profesinya. Sebaliknya, dia menjanjikan insentif bagi mereka apabila bisa meningkatkan realisasi penerimaan negara. 

    Purbaya menyampaikan bahwa ingin memperlakukan aparat pajak, sekaligus bea cukai, dengan adil sesuai dengan kinerjanya. Belum lama ini, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkap telah memecat 26 pegawainya yang melanggar etik dalam penanganan penunggak pajak besar senilai Rp60 triliun. 

    Ke depan, Purbaya akan memberhentikan pegawai pajak maupun bea cukai yang melakukan kecurangan maupun menyalahi amanat profesinya. “Kalau ada yang macam-macam, enggak ada ampun,” ujarnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada Media Gathering APBN 2026, Jakarta, Jumat (10/10/2025). 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk menindak kasus-kasus atau pelanggaran pada masa lalu, apabila sudah ada temuannya. Di sisi lain, dia ingin memberikan perlakuan yang adil dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang melaksanakan pekerjaannya dengan hasil optimal. 

    “Nanti kalau bagus sekali misalnya tax ratio-nya sekarang kan sekitar 10% ya, kalau bisa 12%, kita akan kasih insentif ke mereka. Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” terang pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyebut bahwa pemecatan terhadap 26 pegawai pajak terkait dengan pelanggaran etik dalam penanganan penunggak pajak besar senilai Rp60 triliun. 

    Bimo mengungkapkan pemecatan itu memiliki hubungan dengan 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah inkrah di pengadilan. Dia mengakui para petugas pajak itu menangani langsung kasus ratusan penunggak pajak besar yang nilainya mencapai Rp60 triliun tersebut. 

    “Jadi di dalam setiap kita mengurai sebuah masalah, tentu ada memang kita temukan anggota-anggota yang melakukan kecurangan. Kalau sudah terbukti, ya kami berhentikan,” jelas Bimo di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025). 

    Dia juga mengungkapkan masih ada 13 pegawai pajak lain yang masih dalam proses pemeriksaan. Bimo memastikan tidak akan segan-segan menindak fiskus yang melakukan penyelewengan. 

  • Kucuran Rp200 Triliun ke Himbara Beri Angin Segar ke Industri Waralaba

    Kucuran Rp200 Triliun ke Himbara Beri Angin Segar ke Industri Waralaba

    Bisnis.com, TANGERANG — Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) menyebut likuiditas senilai Rp200 triliun yang dikucurkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke bank pelat merah menjadi angin segar bagi industri waralaba (franchise).

    Ketua Umum Perhimpunan WALI Levita Ginting Supit menyebut, dana jumbo yang ditempatkan di himpunan bank milik negara (Himbara) itu dapat mendukung industri waralaba pada tahun depan.

    Levita menilai kucuran dana tersebut membuka peluang besar bagi pelaku waralaba untuk memperluas bisnis dan meningkatkan daya saing. 

    “Kalau kami sih optimis [bisnis franchise] tahun depan lebih besar daripada tahun ini, ya,” kata Levita saat ditemui Bisnis seusai acara Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (10/10/2025).

    Sebab, menurut Levita, kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara memberikan harapan baru di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang selama ini membayangi perkembangan bisnis, termasuk waralaba.

    “Karena kan kita lihat nih dengan ada menteri yang baru [Menkeu Purbaya], dia kan menggelontarkan dana Rp200 triliun untuk men-support bisnis-bisnis yang ada di Indonesia supaya bisa lebih bergerak lagi,” tuturnya.

    WALI optimistis pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin membaik, seiring adanya kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara.

    “Dan itu buat kami optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik lagi. Ada secercahlah dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah baru pada saat ini,” tuturnya.

    Di sisi lain, pengetatan belanja pemerintah menjadi salah satu tantangan bagi industri waralaba pada tahun ini. Kendati begitu, Levita menuturkan bahwa pentingnya inovasi dan efisiensi agar industri ini tetap bertahan.

    “Itu tentu tantangan ya karena pemerintah lagi mengerem budget-nya. Memang itu menjadi satu kendala buat kita, tapi kan kita cari solusinya seperti apa, dengan keterbatasan dana yang digelontorkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Seiring adanya efisiensi belanja pemerintah, Levita menyampaikan bahwa industri waralaba tetap bisa bertahan karena tingkat kreativitas pelaku usahanya tinggi, dan mereka mampu mencari solusi alternatif.

    Dia menuturkan, salah satu caranya adalah dengan tidak menaikkan harga jual, meski harga bahan baku naik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli konsumen.

    Selain itu, pelaku waralaba juga bisa menjual paket hemat dengan harga yang terjangkau, agar produk tetap diminati di tengah kondisi ekonomi lesu.

    “Jadi bisnis franchise itu adalah kreativitasnya tinggi. Jadi banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksi likuiditas ke lima himbara dengan dana pemerintah total Rp200 triliun yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI).

    Perinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendapatkan kucuran Rp55 triliun, sebagaimana juga masing-masing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI).

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mendapatkan kucuran senilai Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) senilai Rp10 triliun. 

  • Purbaya & Bahlil Rapat Bahas Opsi Perubahan Skema Subsidi LPG 3 Kg

    Purbaya & Bahlil Rapat Bahas Opsi Perubahan Skema Subsidi LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi perubahan skema subsidi LPG 3 kg atau yang biasa disebut tabung gas melon.

    Purbaya sendiri melaksanakan rapat dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Pengatur BUMN Dony Oskaria di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan pada Jumat (10/10/2025) pagi.

    Dalam rapat tersebut, Purbaya mengungkapkan ada pembahasan terkait penyalahgunaan subsidi LPG 3 Kg. Dia mendengar bahwa penyaluran subsidi LPG 3 kg masih salah sasaran karena masih bisa dibeli orang kaya, ada yang dioplos, hingga digunakan untuk industri. 

    “Jadi yang nggak berhak menikmati subsidi itu, tapi saya belum tahu seperti apa di lapangannya, walaupun nanti kita akan investigasi,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (10/10/2025).

    Bendahara negara itu memastikan pemerintah terus berupaya memperbaiki kebocoran-kebocoran subsidi gas LPG 3 kg. Bahkan, dia tidak menutup kemungkinan perubahan skema baru subsidi energi itu.

    “Jadi yang bocor-bocor tadi coba dihilangkan semaksimal mungkin. Kalau perlu perubahan skema, [dilakukan] perubahan skema, tapi sampai sekarang belum,” tutupnya.

    Wacana Perubahan Skema Subsidi Gas LPG 3 Kg

    Beberapa bulan belakangan, wacana perubahan skema subsidi sudah banyak bergulir. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia misalnya, yang menjelaskan menegaskan skema subsidi energi pada tahun depan masih akan tetap berbasis komoditas.

    Hanya saja, penyalurannya akan diarahkan lebih tepat sasaran dengan menggunakan data tunggal Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satunya, pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

    Nantinya, hanya kelompok masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 7 saja yang berhak mendapatkan LPG 3 kg.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Bahlil pun mengingatkan agar kelompok masyarakat mampu di desil 8-10 dengan kesadaran sendiri tidak membeli LPG subsidi tersebut. 

    “Tahun depan iya. Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ujarnya.

    Meski begitu, ia menegaskan teknis pengetatan pembelian LPG subsidi berbasis KTP masih dalam pembahasan pemerintah.

    Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

    “Teknisnya lagi diatur,” pungkas Bahlil.

  • Menkeu Purbaya Bongkar Pemain Saham Gorengan: Sebagian Saya Kenal – Page 3

    Menkeu Purbaya Bongkar Pemain Saham Gorengan: Sebagian Saya Kenal – Page 3

    Sebelumnya, saat berkunjung ke BEI pada Kamis (9/10), Menkeu Purbaya menegaskan bahwa insentif pajak hanya akan diberikan jika otoritas pasar modal mampu menertibkan perilaku para pelaku pasar yang merugikan investor kecil.

    “Tadi direktur bursa minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi saya bilang akan saya beri insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya goreng-gorengan dikendalikan, supaya investor kecil terlindungi, baru saya pikir insentifnya,” ujarnya.

    Purbaya menambahkan, pemerintah telah lebih dulu melakukan penertiban di internal Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk menjaga integritas fiskal.

    Jika pasar modal juga mampu melakukan hal serupa, maka insentif akan dipertimbangkan untuk mendukung pengembangan ekosistem investasi yang sehat.

  • Menkeu Purbaya Bakal Alihkan Dana Rp 15 Triliun dari BTN – Page 3

    Menkeu Purbaya Bakal Alihkan Dana Rp 15 Triliun dari BTN – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif. 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif. 

    “Jadi kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya pada 9 Oktober 2025.

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar. 

    “Rata-rata sudah cukup tinggi. Bank Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen,” kata Febrio. 

    “Jadi ini kita harapkan akan terus berlanjut. Karena bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah. Sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil,” dia menekankan.