Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Publik Dukung Penuh Ketegasan Purbaya Menolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

    Publik Dukung Penuh Ketegasan Purbaya Menolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gebrakan yang dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhir-akhir ini mendapat dukungan positif dari publik Indonesia, terkhusus di media sosial.

    Salah satu gebrakan yang didukung penuh publik dan pegiat media sosial adalah ketegasan Purbaya menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat JakartaBandung (Whoosh).

    Pandangan itu salah satunya disampaikan Taufik TM melalui akun pribadinya di X, @taufik_q.

    “Selamat Sabtu pagiii. MenKeu Purbaya menolak opsi pembayaran utang Proyek Kereta Cepat melalui APBN.
    Bagus. Jika melalui APBN berarti seluruh rakyat Indonesia yg menanggung. Biar Jokowi, LBP & DPR aja yang nanggung. 😊😄👍,” tulis Taufik sembari memposting terkait pernyataan Purbaya itu.

    Unggahan itu pun kini viral dan ramai dikomentari warganet. Banyak yang sepakat dengan pernyataan Taufik.

    “Pinter nih Purbaya gk mau dikadalin termul rakus. Dia tau selama ini BUMN kl untung masuknya kantong pejabatnya, kl rugi minta apbn bahkan kantong pejabatnya ttp basah dg gaji ratusan jt + tantiem milyaran,” balas warganet di kolom komentar.

    “Baru kali ini ada Menteri yang berani 🤭,” puji lainnya.

    Sebelumnya diketahui, Menkeu Purbaya menegaskan, sebagai induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara dinilainya telah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengelola persoalan utang yang dihadapi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Kekuatan itu, kata dia, bersumber dari aliran dividen yang langsung masuk ke kas holding tersebut.

  • Fakta-Fakta Penunggak Pajak RI: Jumlahnya Ribuan WP, Ada yang Sudah Pailit

    Fakta-Fakta Penunggak Pajak RI: Jumlahnya Ribuan WP, Ada yang Sudah Pailit

    Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap ada jumlah penunggak pajak yang terdata oleh otoritas ada ribuan wajib pajak (WP), tidak hanya sebanyak 200 wajib pajak atau WP. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada 200 penunggak pajak besar dengan piutang sebesar Rp60 triliun. Namun, itu hanya penunggak pajak dengan piutang besar

    Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu, Yon Arsal menjelaskan bahwa penagihan piutang pajak sejatinya adalah tugas utama dari seksi penagihan di setiap kantor pusat pratama (KPP). Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan baru, penagihan piutang mulai dilakukan setelah habis masa jatuh tempo pembayaran kewajiban dan WP menyetujui surat ketetapan pajak (SKP) yang diterbitkan

    Penagihan oleh otoritas juga mulai dilakukan apabila perkaranya memeroleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), baik pada saat pengadilan tingkat pertama maupun terakhir (Mahkamah Agung

    Meski demikian, dia meluruskan informasi bahwa 200 WP yang kini tengah disoroti oleh otoritas hanya sebagian dari penunggak pajak yang ada. Aslinya, ada ribuan WP yang dikategorikan sebagai penunggak pajak

    “Yang penunggak pajak itu jumlahnya banyak, ribuan, tetapi itu sebagian dikerjakan di KPP, sebagian menjadi atensinya di kantor [pusat]. Karena ini tugas akhirnya itu yang menagih itu teman-teman di KPP, juru sita pajak,” terang Yon pada acara Media Gathering APBN 2026, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025

    Adapun penunggak pajak besar, terang Yon, biasanya adalah WP yang memiliki kewajiban pembayaran pajak besar pula. Penagihannya sulit dilakukan sehingga mendapatkan atensi otoritas pusat

    Di sisi lain, terdapat beberapa alasan mengapa masih ada WP yang belum melunasi kewajibannya. Apalagi ketika perkaranya sudah berstatus inkrah. Biasanya, kata Yon, WP dimaksud sudah mengalami pailit

    Khusus untuk 200 penunggak pajak besar, Yon menyebut Menkeu Purbaya ingin piutangnya diselesaikan hingga akhir tahun. “Ini akan kita kelola sampai dengan akhir tahun. Kita selesaikan di mana yang bisa kita selesaikan dalam waktu cepat,” pungkasnya

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa penunggak pajak besar yang telah diputus inkrah telah membayar kewajiban secara bertahap. Total baru Rp7 triliun yang dibayar ke kas negara

    “Saya harus bicara dulu dengan Dirjen Pajak saya seperti apa, tapi saya harapkan sih sebagian besar sudah masuk menjelang akhir tahun,” terangnya kepada wartawan saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

  • Menkeu Purbaya Tolak APBN Bayar Utang Kereta Cepat China, Jadi Siapa yang Tanggung?

    Menkeu Purbaya Tolak APBN Bayar Utang Kereta Cepat China, Jadi Siapa yang Tanggung?

    GELORA.CO –  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penolakan tegas terhadap wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Purbaya menegaskan, tanggung jawab penyelesaian kewajiban finansial tersebut harus sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding yang menaungi proyek tersebut.

    Pernyataan ini dilontarkan Menkeu Purbaya saat menghadiri Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Menurutnya, BPI Danantara memiliki kapasitas finansial yang memadai, terutama dengan adanya aliran dividen BUMN yang kini langsung masuk ke kas holding tersebut.

    “Utang Whoosh dibiayai APBN? Saya belum dihubungi soal itu. Tapi yang jelas, kalau memang di bawah Danantara, mereka seharusnya bisa mengelola dengan keuangan mereka sendiri. Jangan ke APBN lagi,” tegas Purbaya.

    Pemisahan Jelas Swasta dan Pemerintah

    Purbaya menekankan pentingnya memisahkan secara jelas mana tanggung jawab korporasi (swasta) dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

    Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah proyek business-to-business (B2B) yang kini bernaung di bawah Danantara.

    “Harusnya mereka manage dari situ. Karena kalau tidak, ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah),” jelas Menkeu, memperingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih beban.

    Keputusan ini sepertinya menepis usulan yang sempat muncul dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang menyebutkan dua opsi penyelesaian utang, salah satunya potensi penyerahan infrastruktur kepada pemerintah atau suntikan modal tambahan.

    Utang proyek Whoosh sendiri mencapai sekitar Rp116 triliun, sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank.

    Meski demikian, Menkeu Purbaya mengaku belum menerima komunikasi resmi dari manajemen Danantara terkait permintaan pembiayaan utang Whoosh yang melibatkan APBN.

    “Saya belum dihubungi untuk masalah itu. Nanti begitu ada, akan saya kasih tahu update-nya seperti apa,” pungkasnya.

    Danantara Siapkan Dua Opsi untuk KCIC

    Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan dua opsi untuk memperkuat keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCIC).

    Opsi pertama adalah suntikan modal guna menambah ekuitas, sebab pinjaman proyek Whoosh sangat besar.

    “Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kemudian kita menambahkan ekuiti kita, sehingga perusahaan ini menjadi self-sustain,” ujarnya di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

    Menurut Dony, secara operasional, kinerja KAI sebagai induk usaha KCIC sudah positif dengan EBITDA yang mencatat pertumbuhan baik.

    Namun, nilai ekuitas masih terlalu kecil dibandingkan besarnya pinjaman yang digunakan untuk membangun proyek tersebut.

    Karena itu, Danantara sedang menimbang dua langkah: menambah modal ekuitas atau menyerahkan sebagian aset infrastruktur kepada pemerintah sebagaimana pola industri kereta api lainnya.

    “Apakah kemudian kita tambahkan ekuiti, atau memang infrastrukturnya diserahkan kepada pemerintah, ini dua opsi yang kita tawarkan,” jelas Dony.

    Ia menegaskan, Danantara berkomitmen agar operasional KCIC tetap berjalan optimal karena memberikan dampak ekonomi yang signifikan, dengan trafik penumpang yang kini mencapai 20.000–30.000 orang per hari.

    Selain itu, Danantara juga memperhatikan keberlangsungan bisnis KAI yang melayani 1,4 juta penumpang setiap hari.

    Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah alternatif, termasuk kemungkinan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC sebagai aset negara dengan skema Badan Layanan Umum (BLU).

    “Intinya, kita ingin KCIC berjalan dengan baik sekaligus menjaga kualitas layanan kereta api nasional agar semakin meningkat,” pungkas Dony.

  • Purbaya Ungkap Era SBY Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Jokowi Mentok 5 Persen, Gus Umar: Menkeu Ini Asyik Juga

    Purbaya Ungkap Era SBY Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Jokowi Mentok 5 Persen, Gus Umar: Menkeu Ini Asyik Juga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkap bahwa era SBY ekonomi tumbuh 6 persen, sementara era Jokowi mentok 5 persen mendapat sorotan positif dari publik.

    Pasalnya, pernyataan tersebut memang sudah jadi kritikan banyak pihak terutama dari ekonom terhadap pemerintahan Jokow selama 10 tahun terakhir.

    Pandangan itu salah satunya disampaikan oleh politisi PKB yang juga kader Nahdlatul Ulama, Umar Syahadat Hasibuan atau Gus Umar.

    “Saya setuju sama menkeu: SBY bikin rakyat makmur tanpa perlu banyak bangun infrastruktur. Suara kritik kita dulu ke Jokowi dikritik lagi sama menkeu. Jempol nih sama Purbaya. Lama-lama Menkeu ini asyik juga 👌👍,” tulis Gus Umar, dikutip Minggu (11/10/2025).

    Sebelumnya, Purbaya meyakini bahwa ekonomi akan tumbuh 6,5 persen dalam waktu cepat. Ada dua strategi yang harus dijalankan yakni memperkuat likuiditas serta mendorong peran swasta dalam pembangunan.

    Dia berkaca dari kinerja ekonomi di era pemerintahan sebelumnya, yang menunjukkan pentingnya pasokan uang di sistem untuk menopang pertumbuhan.

    Era SBY, ekonomi bisa tumbuh rata-rata 6 persen, karena derasnya pertumbuhan uang primer atau base money yang di atas 17 persen.

    Hasilnya, lonjakan kredit mencapai 22 persen. Kala itu, swasta gencar memanfaatkan kredit yang berdampak kepada perputaran ekonomi. Artinya, perekonomian ditopang peran swasta.

    Adapun, lanjur Purbaya, era Jokowi pertumbuhan ekonomi mentok di level 5 persen seiring melambatnya base money di level 7 persen. Selain itu, peran BUMN terlalu luas sehingga swasta banyak yang tumbang.

  • Purbaya Sentil Utang Whoosh, Kalau Rugi Jangan Ditanggung Pemerintah

    Purbaya Sentil Utang Whoosh, Kalau Rugi Jangan Ditanggung Pemerintah

    GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus dikelola secara profesional oleh badan usaha yang terlibat, tanpa melibatkan dana publik. Hal tersebut dikatakannya saat merespon usulan Danantara soal restrukturisasi utang  PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ditanggung APBN.

    “KCIC di bawah Danantara kan ya. Seharusnya mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi,” kata Purbaya dalam Zoom Meeting bersama wartawan pada Jumat, 10 Oktober 2025.

    Purbaya menegaskan pemerintah ingin mengakhiri praktik yang membuat negara menanggung risiko dari proyek komersial. Menurutnya, peran antara entitas bisnis dan pemerintah perlu dipisah agar risiko finansial tidak kembali ditanggung negara

    “Jangan kalau untung swasta, kalau rugi pemerintah. Itu yang mau kita ubah,” ujarnya.

    Sebelumnya Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto juga memastikan pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dalam proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.

    “Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu kan business to business, jadi untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah. Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan Cina (KCIC), di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI,” kata Suminto di Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 10 Oktober 2025

    Kereta Cepat Jakarta-Bandung digarap oleh KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China. Skema pembiayaannya murni berbasis bisnis dengan porsi kepemilikan 60 persen oleh Indonesia melalui Pilar Sinergi Indonesia, yang terdiri atas PT KAI, Wijaya Karya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara, serta 40 persen oleh pihak Tiongkok. 

  • Purbaya Sebut Utang RI Rp9,138 Triliun Belum Lampaui PDB, Pengamat Ingatkan Bunga

    Purbaya Sebut Utang RI Rp9,138 Triliun Belum Lampaui PDB, Pengamat Ingatkan Bunga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut utang RI belum melampaui Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu menuai sorotan.

    Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto salah satu yang menyoroti. Dia menanyakan cara pemerintah menanggapi utang tersebut.

    Apalagi, dengan membandingkan negara maju seperti Jepang. Mengingat Jepang utangnya sudah lebih dari PDB.

    “Pemerintah berulang kali membandingkan dengan negara maju seperti Jepang yang utangnya melampaui PDB,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (11/9/2025).

    Di sisi lain, dia mengingatkan bunga utang. Menurutnya, bunga yang dibayarkan pemerintah RI ratusan kali lipat dari utang Jepang.

    “Tapi tidak pernah membandingkan bunga yang harus dibayar pemerintah Indonesia sampai ratusan kali lipat dari utang Jepang,” terangnya.

    Sebelumnya, Purbaya menyebut utang RI Rp9.128,05 baru setara 39,86 persen. Itu masih di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “39% PDB dari standar ukuran internasional itu masih aman,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025

    “Kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan ekonominya,” sambung Purbaya.

    Purbaya mengaku akan memastikan penerbitan utang akan terus diredam. Di sisi lain akan meningkatkan penerimaan negara.
    (Arya/Fajar)

  • Pendaftaran Magang Gaji Rp3,3 Juta Diperpanjang, Cek Jadwalnya!

    Pendaftaran Magang Gaji Rp3,3 Juta Diperpanjang, Cek Jadwalnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang jadwal pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi. Masa pendaftaran magang Kemnaker yang semula akan berakhir pada 12 Oktober 2025, kini diperpanjang hingga 15 Oktober 2025.

    Dikutip dari akun resmi media sosial @KemnakerRI, Sabtu (11/10/2025) resmi mengumumkan perpanjangan waktu pendaftaran peserta program magang yang terbuka untuk pendaftaran hingga 15 Oktober 2025.

    Adapun, tahap pendaftaran perusahaan dan usulan program magang dibuka sampai 14 Oktober 2025, diikuti dengan seleksi dan pengumuman peserta magang pada 16–18 Oktober 2025.

    Program pemagangan ini akan dilaksanakan mulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026. Peserta yang lolos akan mendapatkan kesempatan belajar langsung di dunia industri sekaligus meningkatkan kompetensi kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja.

    Kemnaker mengimbau para lulusan perguruan tinggi yang ingin memperluas keterampilan dan jaringan profesional agar segera mendaftar melalui laman resmi maganghub.kemnaker.go.id.

    Program ini merupakan bagian dari inisiatif SIAPKerja oleh Kemnaker, yang bertujuan menghubungkan talenta muda dengan dunia kerja serta memperkuat sinergi antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri.

    Sebelumnya, pemerintah juga dikabarkan menambah kuota program magang hingga 100.000 peserta apabila ke depannya minat terhadap program tersebut meningkat. 

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dia menyebut data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pendaftar program magang kemnaker sudah hampir memenuhi kuota awal yakni 20.000 peserta. 

    “Nanti kita akan evaluasi kalau memang ini cepat dipenuhi, kita evaluasi apakah kita bisa tambah. Kami juga sudah sebenarnya menyiapkan sekitar sampai 100.000, tetapi kami evaluasi dulu yang 20.000,” jelasnya dikutip Jumat (10/10/2025). 

    Febrio menjelaskan bahwa para peserta magang program yang merupakan salah satu dari delapan program akselerasi ekonomi itu akan diberikan upah minimum sesuai wilayah masing-masing. Namun, perusahaan yang ikut serta dalam program itu bisa memberikan lebih. 

    Target dari program itu adalah lulusan perguruan tinggi dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Durasi magang yang difasilitas pemerntah ini adalah enam bulan.

    Berikut syarat dan cara daftar program magang perguruan tinggi gaji Rp3,3 juta:

    1. Syarat daftar

    Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    Lulus program pendidikan Diploma atau Sarjan paling lama 1 tahun pada saat mendaftar program pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah
    Berasal dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

    2. Cara Daftar 

    Masuk ke laman maganghub.kemnaker.go.id
    Pilih lowongan kerja magang yang tersedia pada laman tersebut
    Kemudian Klik Daftar
    Buat akun pada laman siapkerja.kemnaker.id
    Isi email/nomor handphone & buat password

  • Video: Menkeu Purbaya Bahas Cukai Rokok hingga Tuduhan Fiskal Agresif

    Video: Menkeu Purbaya Bahas Cukai Rokok hingga Tuduhan Fiskal Agresif

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sejumlah strategi pengelolaan anggaran negara termasuk dari sisi penerimaan pajak melalui cukai rokok yang dilakukan penundaan untuk tahun depan.

    Purbaya mengatakan pihaknya tidak mengubah kebijakan cukai rokok saat ini, hal ini didasarkan atas pertimbangan kondisi industri terkait yang tengah melakukan tekanan dan permintaan pengusaha yang berharap cukai rokok tidak dinaikkan.

    Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pengelolaan APBN dilakukan dengan hati-hati yang artinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    Purbaya membantah dugaan bahwa APBN dikelola dengan agresif di masa kepemimpinannya dan memastikan defisit di bawah 3%, dimana ekspansi fiskal dilakukan dengan memaksimalkan belanja pemerintah di sistem perekonomian yang tepat waktu, tepat sasaran dan tidak bocor serta manajemen uang negara agar tidak mengganggu sistem perekonomian.

    Diharapkan 2 mesin ekonomi yakni belanja pemerintah dan sektor swasta bergerak maksimal mendukung perekonomian hingga mencapai pertumbuhan 6-6,5%.

    Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 10/10/2025)

  • Gaji ASN Belum Dipastikan Naik di 2026, Kemenkeu Masih Tunggu Kepastian

    Gaji ASN Belum Dipastikan Naik di 2026, Kemenkeu Masih Tunggu Kepastian

    BOGOR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada alokasi khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditujukan untuk kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN).

    “Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini,” ujar Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budhianto dalam Media Gathering APBN 2026, Jumat, 10 Oktober.

    Tri menambahkan bahwa Kementerian Keuangan pun belum menerima arahan resmi terkait kebijakan penggajian tambahan untuk ASN pada tahun mendatang.

    Menurutnya, apabila pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji sebagai prioritas nasional, maka alokasi dananya akan langsung tercermin dalam dokumen APBN 2026.

    “Pak Menteri Keuangan kan sudah sampaikan, saat ini kita belum mendapat kebijakannya, apakah akan dinaikkan pada 2026. Jadi kita tunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji,” tuturnya.

    Meski demikian, Tri tidak menutup kemungkinan adanya perubahan kebijakan di kemudian hari dan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo dan akan sangat bergantung pada prioritas pemerintah pada saat itu.

    “Kalau pemerintah anggap kenaikan gaji jadi prioritas saya yakin akan menjadi perhitungan di tahun depan,” katanya.

  • Top 3: Harga Emas Antam Tersungkur Usai Cetak Rekor – Page 3

    Top 3: Harga Emas Antam Tersungkur Usai Cetak Rekor – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghukum para pelaku pasar modal yang melakukan praktik manipulatif atau dikenal sebagai “penggorengan saham”.

    Ia berharap proses pembersihan pasar modal dari para spekulan pemain saham gorengan tersebut bisa dilakukan dalam waktu satu tahun ke depan.

    “Kalau selama setahun bersih-bersih saja, sementara saya bisa lihat saham yang digoreng. Saya kan mengamati pasar saham juga ya, ada yang menggoreng-goreng, sebagian juga saya kenal pemainnya, yang ikut bukan main, yang bukan market maker, tapi yang ikut,” kata Purbaya dalam acara temu media Kementerian Keuangan, di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Menurut dia, penertiban para pelaku “penggoreng saham” penting untuk menjaga minat generasi muda dalam berinvestasi di pasar modal.

    Ia khawatir praktik tidak sehat tersebut dapat merusak kepercayaan investor pemula, mengingat sekitar 50 persen investor pasar modal saat ini berasal dari kalangan muda.

    Berita selengkapnya baca di sini