Kementrian Lembaga: Kemenkeu

Purbaya Beri Peringatan ke Kementerian/Lembaga: 16 Hari Lagi Saya Sisir Anggaran!

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera menyisir anggaran kementerian/lembaga yang belum dibelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, diketahui realisasi belanja baru mencapai Rp800,9 triliun atau 62,8% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp1.275,6 triliun.

Dari Rp800,9 triliun itu, belanja 15 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar baru Rp692 triliun atau 63,1% dari outlook yakni Rp1.097,3 triliun. Beberapa di antaranya adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melaksanakan Makan Bergizi Gratis (MBG) baru 16,9%, Kementerian Pekerjaan Umum (48,2%) dan Kementerian Pertanian 32,8%.

Purbaya menyebut pihaknya akan tetap membantu pengawasan belanja kementerian/lembaga yang rendah penyerapannya, termasuk MBG. Dia menyinggung bahwa penyisiran anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober ini terhadap kementerian/lembaga yang belum optimal membelanjakan anggarannnya.

“Untuk penyisiran anggaran ini kan tanggal 14 [Oktober], 16 hari lagi untuk kementerian/lembaga mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun, kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir, saya akan mulai pindahkan, saya realokasikan ke tempat yang lain kalau mereka enggak bisa belanja,” terangnya di gedung kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Adapun terdapat total 15 kementerian/lembaga dengan anggaran besar yaitu Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BGN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Keuangan.

Kemudian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Mahkamah Agung.

Purbaya tak memerinci sekiranya mana kementerian/lembaga yang berpotensi menjadi sasaran penyisiran anggaran. Dalam paparannya, dia hanya menyebut BGN, Kementan, dan Kemen PU dengan anggaran terbesar tetapi memiliki realisasi terendah.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa prioritas utama pihaknya adalah memastikan kementerian/lembaga belanja semaksmal mungkin. Pihaknya sudah mengidentifikasi mana kementerian/lembaga yang cepat dan lambat membelanjakan anggarannya sampai akhir September 2025.

Namun demikian, pihaknya juga ingin mereka tetap memastikan belanjanya dilakukan dengan tata kelola yang bagus dan bisa berdampak langsung ke masyarakat. “Jadi, enggak kemudian belanjanya nanti terlalu cepat malah jadi enggak bagus. Kita ingin tata kelolannya bagus dan berdampak bagi masyarakat,” terang Febrio.

Saat ditanya apabila kementerian/lembaga dengan realisasi terendah itu akan menjadi sasaran realokasi anggaran, Febrio tidak menjawab. Dia hanya memastikan pihaknya akan memastikan seluruh instansi pemerintahan belanja lebih cepat melalui penyisiran.

“Lagi-lagi fokusnya bukan masalah geser-menggeser. Ini kita ingin membantu K/L untuk belanja lebih cepat. Itu saja, nanti kita coba lihat setelah akhir Oktober ya,” terangnya.

14/10/2025 20:38
Purbaya Ultimatum Maruarar: Anggaran FLPP Bakal Ditarik Jika Tak Terserap

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kedatangannya ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) salah satunya dalam rangka memantau realisasi program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dia menyebut, pihaknya akan melakukan penindakan apabila realisasi anggaran rumah subsidi FLPP hingga akhir bulan ini tidak maksimal.

“Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini untuk FLPP bisa tercapai, dan dia [Menteri Ara] sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita gak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP,Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Meski demikian Purbaya mengaku pihaknya optimistis penyaluran FLPP dapat direalisasikan penuh oleh Kementerian PKP pada akhir tahun ini. Pasalnya, Kementerian PKP diklaim telah memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran.

“Saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, kurangnya di mana, yang terhalang di mana jadi biar bisa diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya sempat menyebut hendak menarik anggaran rumah subsidi apabila realisasinya tidak berjalan optimal sepanjang tahun ini.

Purbaya menyebut tindakan itu dilakukan guna memastikan setiap rupiah yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Tapi saya yakin Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya [penyerapan anggaran], karena mereka tahu kalau uangnya nggak terpakai, saya akan ambil. Saya akan sebarkan ke program-program yang lebih siap,” kata Purbaya saat ditemui di Cileungsi, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Purbaya memastikan pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan sejumlah kementerian/lembaga agar dapat menggunakan pagu anggaran semaksimal mungkin.

“Sehingga dampak ekonomi dari uang yang ada itu lebih besar daripada kalau uangnya nongkrong,” ujarnya.

14/10/2025 19:42
Kepala BGN Kembalikan Dana MBG Rp 100 Triliun, Menkeu Purbaya Bilang Begini – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan kabar mengenai pengembalian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa dana sebesar Rp 100 triliun yang disebut dikembalikan ke kas negara sebenarnya belum pernah dianggarkan secara resmi.

“Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” kata Menkeu Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).

Menkeu menjelaskan, permintaan anggaran sebesar Rp 100 triliun tersebut masih berada dalam tahap perencanaan dan belum masuk ke pos anggaran riil pemerintah. Oleh karena itu, tidak benar jika dikatakan ada dana sebesar itu yang dikembalikan.

Terkait angka Rp 71 triliun yang sebelumnya disebut, Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut justru sudah dianggarkan untuk pelaksanaan program MBG tahun berjalan.

“Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp 71 triliun, bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa,” jelasnya.

Purbaya mengakui, hingga Oktober 2025 ini realisasi anggaran program MBG baru mencapai sekitar 23 persen. Ia menilai program tersebut penting dan harus terus didorong agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

“Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober. Sekarang kan baru 23 persen kalau nggak salah penyerapannya kan. Nah kita kan pastikan dia bisa menyerap dengan baik Rp 71 triliun sampai akhir tahun,” pungkasnya.

14/10/2025 18:30
Menkeu Purbaya: Bank Himbara Sudah Salurkan Rp 112 Triliun Kredit Produktif – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat, per 30 September 2025, realisasi dari total Rp 200 triliun dana yang ditempatkan, penyaluran kredit telah mencapai Rp 112,4 triliun, atau sekitar 56 persen dari total dana yang tersedia.

“Kita lihat yang diserap sebelah kanan ya, sampai akhir September lebih dari Rp 112 triliun telah disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit produktif,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Artinya, kata Purbaya lebih dari separuh dana yang ditempatkan di bank Himbara sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bendahara negara ini mengatakan, uang beredar tumbuh signifikan pasca penempatan dana pemerintah, yang berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi.

Data terakhir mencatat pertumbuhan pada September 2025 sebesar 13,2 persen, naik dari Agustus 2025 sebesar 8,5 persen, dan Agustus 2024 sebesar 7,6 persen.

“Kalau kita lihat kan pertumbuhan angkanya merah itu 13,2 persen adalah M0-nya, atau base money. Anda lihat kan tadinya di 0, ketika kita inject money, kita pindahkan Rp 200 triliun, M0-nya tumbuh sekarang di 13,2 persen. Itu menunjukkan uang di sistem perekonomian memang bertambah dengan signifikan,” ujarnya.

14/10/2025 17:30
Menkeu Purbaya Ogah Pakai APBN Buat Bayar Utang Whoosh, Bos Danantara: Kita Masih Evaluasi – Page 3

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema solusi untuk menangani pembiayaan proyek KCIC.

“Apakah nanti kita tambahkan equity yang pertama, atau memang infrastrukturnya diserahkan ke pemerintah sebagaimana industri kereta api lainnya. Dua opsi ini yang sedang kami tawarkan,” jelas Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dony menjelaskan, proyek Kereta Cepat memberikan dampak ekonomi signifikan, terutama dalam efisiensi waktu tempuh Jakarta–Bandung. Ia mencatat, jumlah penumpang terus meningkat hingga 30.000 orang per hari. Meski begitu, ia menekankan pentingnya keberlanjutan bisnis KCIC yang kini menjadi bagian dari PT KAI.

“Kami ingin mencari solusi terbaik agar proyek ini berkelanjutan tanpa membebani KAI,” ujarnya.

14/10/2025 17:00
BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 T, Purbaya Buka Suara

Jakarta –

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan telah mengembalikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun. Pengembalian itu dilakukan karena diakui anggaran jumbo MBG belum bisa terserap seluruhnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa anggaran yang dikembalikan oleh BGN adalah sebesar Rp 100 triliun. Anggaran itu merupakan pengajuan tambahan untuk MBG tahun ini yang sebenarnya belum dicairkan kepada BGN.

Sementara anggaran Rp 71 triliun yang telah dianggarkan dalam pagu APBN 2025 telah dipegang oleh BGN.

“Yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Sementara Rp 71 triliun yang telah dianggarkan terlebih dahulu masih akan terus dipantau oleh Purbaya apakah bisa terserap seluruhnya sampai akhir tahun.

“Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp 71 triliun. Bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober,”jelasnya.

Dalam konferensi pers APBN KITA, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi penerima MBG baru mencapai 31,2 juta penerima. Sementara realisasi anggarannya adalah Rp 20,6 triliun dari pagu Rp 71 triliun atau sekitar 29% per awal Oktober 2025.

“Nah, kalau kita lihat sebarannya sudah berlangsung di seluruh Indonesia, Sumatera, dengan 6,6 juta penerima, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku tidak bisa menyerap seluruh anggaran tahun ini. Dana Rp 70 triliun akan dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah dalam jumlah besar untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh penerima manfaat. Hanya saja dari alokasi anggaran Rp 71 triliun dan dana standby Rp 100 triliun, tidak bisa terserap semua tahun ini.

“Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, untuk tahun depan dukungan pemerintah meningkat signifikan. BGN akan menerima Rp 268 triliun sehingga menjadikan lembaga tersebut satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet.

Lihat Video ‘Dana Tak Terserap, BGN Kembalikan Rp 70 T ke Negara’:

(acd/acd)

14/10/2025 16:57
Menkeu Purbaya: APBN Kuartal III 2025 Defisit 1,56% – Page 3

Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp 2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis sedangkan transfer ke daerah telah terrealisasi Rp 648,4 triliun atau 74,6 persen dari pagu.

“Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur,” ujarnya.

Adapun hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar Rp 371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap PDB, lebih rendah dari outlook tahun penuh sebesar 2,78 persen PDB.

14/10/2025 16:45
SPT Tahunan 2025 Pakai Coretax, Bos Pajak Pastikan Sistem Siap

Jakarta –

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2025 sudah memakai Coretax. Bimo menyebut akan melakukan uji stres (stress test) bulan ini.

Bimo memastikan sistem Coretax telah siap menerima SPT tahunan baik orang pribadi maupun badan tahunan 2025. Sejauh ini, pihaknya juga telah melakukan edukasi, baik internal maupun secara langsung pada wajib pajak (WP).

“Jadi Coretax udah siap untuk menerima SPT tahunan orang pribadi dan badan tahun 2025,” ujar Bimo dalam acara konferensi pers APBNKita di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Bimo menerangkan sosialisasi dilakukan kepada WP baik melalui konseling maupun penyuluhan secara langsung. Tak hanya itu, Bimo juga menyebut pihaknya tengah menyiapkan simulator SPT tahunan badan maupun orang pribadi.

Bahkan, Bimo menjelaskan sebanyak 20 ribu pegawai Kemenkeu dikerahkan untuk ikut serta dalam uji stres di bulan ini.

“Ada simulator SPT tahunan badan dan juga simulator yang OP sedang kami siapkan dan kami akan stress test bulan ini 20 ribu internal karyawan kami akan melakukan stress test dalam waktu yang bersamaan,” imbuh Bimo.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau wajib pajak segera aktivasi akun Coretax. Sistem coretax akan digunakan untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak 2025, periode lapor Januari-Maret 2026.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pihaknya akan melakukan sosialiasi secara masif. Harapannya, wajib pajak tidak mengalami masalah atau kendala dalam pelaporan SPT.

“SPT tahun ini (2025) adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan Coretax. Tahun depan tepatnya, Maret (2026) kita semuanya yang melaporkan SPT, yang belum pernah menggunakan Coretax, saatnya akan menggunakan Coretax,” kata Yon dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

(rea/rrd)

14/10/2025 16:45
Setoran PNBP Turun Hampir 20% Gegara Dividen BUMN Masuk Danantara

Jakarta –

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per September 2025 turun hampir 20% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini salah satunya disebabkan oleh dividen BUMN yang kini sudah diambil alih Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, setoran PNBP sepanjang tahun hingga September baru terkumpul Rp 344,9 triliun. Angka ini minus 19,8% dibanding realisasi per akhir September 2024 yang senilai Rp 430,3 triliun.

“Salah satunya adalah karena dividen BUMN tidak masuk ke APBN, tapi ada sebab lainnya, yakni termasuk harga minyak yang lebih rendah,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Meski demikian, setoran PNBP Rp 344,9 triliun tersebut sudah memenuhi 72,3% dari outlook setoran sampai akhir tahun ini. Angka itu terdiri dari setoran SDA Migas sebesar Rp 73,3 triliun, atau setara 64% dari proyeksi setoran sampai akhir tahun, dan SDA non migas Rp 86,3 triliun atau setara 74,7%.

Selanjutnya, ada setoran kekayaan negara yang dipisahkan (KND), yang mestinya ditargetkan bisa terkumpul hingga di atas Rp 80 triliun, per September 2025 hanya terealisasi Rp 11,8 triliun. Realisasi ini dianggap sudah 100% dari perkiraan pengumpulan sampai akhir 2025 karena dividen BUMN telah pindah sepenuhnya ke Danantara.

“Sehingga KND ini kita sudah anggap penerimaannya sudah 100%, karena tidak lagi ke APBN, tapi ke Danantara,” ujar Suahasil.

Berikutnya, untuk setoran PNBP Lainnya mencapai Rp 103,3 triliun per akhir September 2025 atau setara 76% outlook. Sedangkan yang masuk melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 70,2 triliun setara 70,7%.

Khusus untuk PNBP SDA, lanjut Suahasil, total realisasinya hingga akhir bulan September 2025 mencapai tahun ini Rp 159,6 triliun, turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 170,1 triliun.

Beberapa angka-angka yang menjadi penyebab dari PNBP yang lebih rendah antara lain ada Indonesian Crude Oil Price (ICO), turun 13,5% menjadi US$ 69,54 per barrel dibandingkan tahun lalu US$ 80,41 per barrel.

PNBP SDA Minerba, yang berkontribusi 92% dari PNBP SDA Nonmigas, terkontraksi 1,2% (yoy). Kondisi ini terdampak penurunan produksi batubara disebabkan penurunan permintaan dari China dan India (selaku konsumen utama), serta berkurangnya konsumsi batubara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

Di sisi lain, lifting minyak bumi mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2024 579 ribu barrel per hari, menjadi 590 ribu barrel per hari tahun ini. Namun demikian, 590 ribu barrel per hari ini belum mencapai asumsi APBN.

“Memang kalau kita lihat 1-2 bulan terakhir lifting minyak bumi ini sudah di atas asumsi APBN, tapi secara rata-rata dia masih sedikit di bawah. Kita tentu berharap bulan Oktober, November, Desember akan mengejar ke arah sebesar asumsi APBN 605 ribu barrel per hari,” kata dia.

Sedangkan untuk lifting gas bumi sendiri, saat ini realisasinya di sekitar 962 ribu barrel setara minyak per hari (BOEPD). Realisasi ini sedikit di bawah asumsi APBN, tidak jauh berbeda dengan realisasi tahun lalu di angka 964 BOEPD.

(kil/kil)

14/10/2025 16:29
Purbaya Mau Turun Tangan Sendiri Tagih Utang Obligor BLBI

Jakarta –

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan turun tangan sendiri untuk menagih utang obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia akan menggunakan tim sendiri dari Kementerian Keuangan untuk membereskan masalah tersebut, tanpa harus ada Satuan Tugas (Satgas).

“Kelihatannya cenderung kita bubarkan saja (Satgas BLBI). Nanti kita pakai tim dari yg ada di Kemenkeu untuk ngejar itu. Itu saya akan awasi. Itu jangan sampai menimbulkan distorsi saja tetapi nggak ada hasilnya. Lebih baik saya diem, saya beresin nanti itu,” kata dia dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menyebut dalam menagih utang tidak harus lagi menggunakan Satgas. Karena menurutnya kinerja dari Satgas BLBI tidak sesuai janji dari satgas tersebut.

“Jadi gini, kita kalau ngejar utang, nggak usah pakai satgas lagi, kita kerjain aja sendiri. Karena kelihatannya ekspetasi ke satgas besar sekali padahal sepertinya realisasi recover incomenya yang didapat nggak sebesar yang dijanjikan,” terangnya.

Sebelumnya, Purbaya telah mengatakan akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satgas yang dibentuk di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu dianggap hanya membuat ribut dan tidak mendapatkan hasil signifikan.

“Satgas BLBI, saya masih dalam proses (untuk menentukan keputusan). Nanti saya lihat seperti apa ininya, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya nggak banyak-banyak amat. Cuma bikin ribut saja, income-nya nggak banyak-banyak amat. Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas (BLBI) itu,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Untuk diketahui, kronologi awal utang BLBI bisa dibilang kasus lama yakni merupakan warisan dari krisis moneter 1998. Dalam catatan detikcom, Eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menjelaskan BLBI merupakan konsekuensi dari krisis moneter di Indonesia yang terjadi tahun 1997 sampai 1998.

“BLBI ini merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu. Di mana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bailout terhadap krisis yang terjadi,” tulis Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

Ia menyatakan total tagihan negara (piutang) kepada obligor BLBI mencapai Rp 110,45 triliun. Pemerintah lantas membentuk Satgas BLBI untuk memastikan pengembalian hak tagih negara.

Satgas tersebut dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023, Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

(acd/acd)

14/10/2025 16:12