Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

    Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

    Jakarta (ANTARA) – Standard Chartered Indonesia, cabang bank asing asal Inggris Raya, menilai tambahan likuiditas Rp200 triliun ke bank-bank Himbara plus BSI akan membantu menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

    Head of Transaction Banking Standard Chartered Indonesia Jenny Tantono menjelaskan, suntikan dana tersebut akan meredakan tekanan kompetisi dalam perebutan dana pihak ketiga (DPK) yang selama beberapa waktu terakhir menjadi salah satu tantangan terbesar di industri perbankan.

    “Inisiatif dari Menteri Keuangan dengan mengguyurkan Rp200 triliun langsung ke Himbara, itu akan sangat membantu perbankan (secara industri) untuk menurunkan cost of fund,” kata Jenny dalam media briefing di Jakarta, Kamis.

    Jenny menuturkan, sebelum adanya tambahan likuiditas tersebut, sejumlah bank besar milik negara mencatat rasio loan to funding ratio (LFR) yang sudah mendekati batas atas. Kondisi ini membuat ruang ekspansi kredit menjadi terbatas dan mendorong mereka menawarkan bunga deposito tinggi untuk menghimpun dana lebih cepat.

    Persaingan bunga simpanan itu kemudian menular ke bank-bank swasta dan regional yang harus menyesuaikan penawaran agar tetap kompetitif dalam menarik dana pihak ketiga (DPK). Akibatnya, biaya dana industri perbankan meningkat, meski Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan secara signifikan.

    Dengan masuknya dana segar Rp200 triliun ke Himbara, kondisi tersebut mulai berbalik. Likuiditas bank-bank pelat merah menjadi lebih longgar, LFR mereka membaik, dan kebutuhan untuk bersaing melalui bunga tinggi pun berkurang.

    Ketika bank-bank Himbara menurunkan suku bunga simpanan, bank-bank swasta dan regional juga memperoleh ruang untuk menyesuaikan tanpa kehilangan basis DPK.

    Jenny mengatakan bahwa efek tambahan likuiditas di Himbara memang tidak akan terasa seketika pada industri. Namun, dalam beberapa bulan ke depan, kondisi likuiditas diyakini akan lebih merata di sistem keuangan dan diharapkan menurunkan biaya dana industri secara bertahap.

    Selanjutnya, penurunan ini akan membuka peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan mempercepat pertumbuhan kredit menjelang akhir tahun.

    “Kalau ditanya, apakah kita melihat ada benefit-nya (dampak likuiditas tambahan ke Himbara)? Ada. Mungkin tidak overnight, tidak dalam satu malam. Tapi mudah-mudahan menuju akhir tahun, itu akan membuat stabilitas dan cost of fund perbankan mulai turun. Dan itu akan membantu loan growth kita di akhir tahun ini,” kata Jenny.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menempatkan dana pemerintah di lima bank antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, serta Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kelima bank telah menyalurkan kredit sebesar Rp112,4 triliun dari total penempatan dana pemerintah tersebut hingga akhir September 2025.

    Menkeu juga membuka peluang untuk menambah penempatan dana pemerintah. Menurutnya sudah ada dua perbankan yang meminta tambahan dana, yakni BRI dan BNI. Namun, ia belum memutuskan jumlah dana tambahan untuk kedua bank tersebut.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Mau Turunkan PPN Tahun Depan, Toyota Bilang Begini

    Menkeu Purbaya Mau Turunkan PPN Tahun Depan, Toyota Bilang Begini

    Jakarta –

    PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mau menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan. Kini, PPN untuk kendaraan kendaraan bermotor nonlistrik berada di kisaran 11-12 persen.

    Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, kebijakan itu harus segera dipelajari.

    “Ya bagus, jadi menurut saya harus dipelajari,” ujar Bob Azam di ICE BSD, Tangerang, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (16/10).

    Bob Azam dukung rencana Purbaya turunkan PPN tahun depan. Foto: detikcom/Ilyas Fadilah

    Bob menilai, penurunan tarif PPN bisa memberikan efek domino positif bagi perekonomian nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menggairahkan aktivitas ekonomi yang berujung pada meningkatnya penerimaan negara.

    “Bahwa dengan penurunan PPN itu bisa men-create ekonomi seperti apa. Yang akhirnya men-create revenue kepada pemerintah dan income pemerintah naik. Sebenarnya kan itu pemikirannya Pak Purbaya ya,” tuturnya.

    Menurutnya, logika fiskal tak selalu linear antara tarif pajak tinggi dan peningkatan pendapatan negara. Sebaliknya, menurunkan tarif pajak bisa saja mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbesar basis penerimaan pajak.

    “Seperti yang jadi opini kami sudah lama gitu. Tidak selalu menaikkan tax rate menaikkan revenue. Dan tidak selalu menurunkan tax rate itu menurunkan revenue,” kata Bob.

    Langkah Purbaya, kata Bob, bisa menjadi angin segar untuk industri otomotif yang tengah tertekan. Sepanjang tahun ini, penjualan kendaraan di dalam negeri melambat akibat daya beli masyarakat yang melemah.

    Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil pada September 2025 turun 12,2 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu dengan 72.601 unit. Sementara itu, penjualan wholesales anjlok 15,1 persen dibanding September 2024.

    Secara kumulatif, penjualan retail mobil periode Januari-September 2025 terkoreksi 10,9 persen menjadi 585.917 unit, sedangkan wholesales merosot 11,3 persen menjadi 561.819 unit dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Foto: Heri Purnomo/detikcom

    Diberitakan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku, pihaknya mempertimbangkan penurunan tarif PPN dengan melihat kondisi ekonomi dan penerimaan negara hingga akhir tahun ini.

    Menurut Purbaya, jika tarif PPN diturunkan, dampaknya bisa mendongkrak daya beli masyarakat dan membantu sektor-sektor industri yang belakangan sedang melemah.

    “Kami akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (12/10).

    (sfn/rgr)

  • Spesifikasi Jet Tempur China Chengdu J-10 yang Dipesan Indonesia

    Spesifikasi Jet Tempur China Chengdu J-10 yang Dipesan Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggaran pembelian jet tempur buatan China, Chengdu J-10, sudah disetujui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan anggaran pembeliannya mencapai US$9 miliar atau sekitar Rp149 triliun.

    “US$9 miliar kalau nggak salah atau lebih. Saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya udah siap semua,” kata Purbaya ketika ditemui di Wisma Danantara, Rabu (15/10) kemarin.

    Jet tempur Chengdu J-10 di dunia barat kerap diistilahkan ‘Vigorous Dragon’. Mulanya, jet tempur ini dirancang sebagai jet air-superiority untuk China yang tangguh dalam keadaan dominasi penuh kekuatan udara, dikutip dari Military Factory, Kamis (16/10/2025).

    Hal ini memungkinkan China mampu mengendalikan langit dan melakukan misi udara seperti serangan atau pengintaian, dengan risiko dan perlawanan minim dari lawan.

    Namun, belakangan pemanfaatan Chengdu J-10 direvisi untuk segala cuaca, siang atau malam, dengan keunggulan pada bodinya yang ringan. Kekuatannya diklaim mirip dengan sistem generasi ke-4 milik Rusia dan Barat.

    Chengdu J-10 dirancang oleh Chengdu Aircraft Design Institute (CADI), yang merupakan institusi penelitian di bawah Chendu Aircraft Industry Corporation (CAIC).

    Jet tempur ini mengadopsi tata letak aerodinamis “delta-canard tanpa ekor”, yang awalnya dikembangkan untuk pesawat tempur J-9 yang dibatalkan. Pesawat ini memiliki permukaan kendali horizontal yang dimajukan menjadi canard di depan sayap.

    Saat pesawat melakukan pitch up, alih-alih mendorong ekor ke bawah yang mengurangi daya angkat keseluruhan, canard justru mengangkat hidung, sehingga meningkatkan daya angkat keseluruhan.

    Berkat karakteristik canard yang mampu menangkap aliran udara segar, alih-alih gelombang udara di belakang sayap utama, pesawat dapat mencapai kendali yang lebih baik dengan permukaan kendali yang lebih kecil, sehingga menghasilkan hambatan dan bobot yang lebih rendah.

    Dikutup dari Army Recognition, Kamis (16/10/2025), Chengdu J-10 ditenagai oleh satu mesin turbofan Lyulka-Saturn AL-31FN Rusia yang menghasilkan daya statis maksimum 11.700 kgf.

    Perbedaan paling signifikan antara AL-31FN dan AL-31F adalah susunan komponen dan mekanisme tertentu karena keterbatasan ruang ruang mesin pada Chengdu J-10.

    AL-31F dirancang untuk pesawat bermesin ganda seperti Su-27. Untuk varian AL-31FN pada Chengdu J-10, komponen mesin yang menonjol seperti gearbox dan pompa dipasang berlawanan dengan AL-31F.

    AL-31FN awalnya diharapkan akan digantikan oleh mesin domestik yang dikembangkan dan diproduksi di China, yaitu mesin turbofan WS-10A (WoShan-10A) Taihang, yang menghasilkan daya dorong 129 kN (13.200 kgf atau 29.101 lbf).

    Namun, PLAAF menunda integrasi WS-10 ke dalam pesawat karena kesulitan pengembangan mesin.

    Rusia telah menawarkan untuk menyediakan versi AL-31FN kepada China yang menghasilkan daya dorong 12.500 kgf dan masa pakai 2.000 jam.

    Persenjataan tetap Chengdu J-10 mencakup meriam 23mm laras ganda Tipe 23-3 yang terpasang di dalam, terletak di sisi kiri roda pendaratan depan. Meriam bertenaga gas ini memiliki berat tempur 50,5 kg, panjang 1.530 mm, dan laju tembakan maksimum 3.000-3.4000 butir peluru/menit.

    Meriam ini menembakkan peluru berdaya ledak tinggi/pembakar 23X200 mm seberat 320 g, dengan peluru pelacak dan peluru penembus lapis baja, dengan kecepatan moncong 715 m/s. Meriam ini digerakkan secara elektrik menggunakan arus DC 27V 8A.

    Chengdu J-10 memiliki 11 stasiun penyimpanan eksternal untuk penyimpanan senjata, tiga di bawah setiap sayap dan lima di bawah badan pesawat.

    Untuk misi superioritas udara dan intersepsi, J-10 dapat membawa kombinasi rudal udara-ke-udara jarak menengah (MRAAM), rudal udara-ke-udara jarak pendek (SRAAM). J-10 juga dapat membawa bom berpemandu laser (LT-2), bom luncur (LS-6), dan bom tanpa pemandu.

    Spesifikasi Jet Tempur Chengdu J-10

    Jet tempur ini memiliki kemampuan maksimum hingga 2.200 km/jam dengan rentang maksimum 3.200 km.

    Berat maksimum yang bisa diangkut adalah 19,277 kilogram ketika takeoff. Dimensinya memiliki panjang 16,4 meter, lebar sayap 9,75 meter, dan tinggi 4,78 meter.

    Sistem elektronik yang digunakan di antaranya radar susunan bertahap yang tidak disebutkan namanya, serta radar pengendali tembakan multi-mode NRIET KLJ-10.

    Adapun perangkat elektronik yang dipasang (pod) adalah pod pencari dan pelacak inframerah tipe Hongguang-I, pod pengacau perlindungan diri BM/KG300G, pod pengintaian elektronik KZ900, pod navigasi/serangan Blue Sky, dan pod FILAT (Penargetan Serangan Laser Inframerah Berorientasi Depan).

    Mesinnya mengandalkan 1 × Saturn-Lyulka AL-31FN atau WS-10A Taihang turbofan.

    Sejauh ini, menurut Army Recognition, Chengdu Jet-10 digunakan di China dan Pakistan. Pasca anggaran disetujui Purbaya, Indonesia akan menjadi negara selanjutnya yang memanfaatkan Chengdu Jet-10.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ngabalin Diserang E-flyer Palsu Soal Purbaya: Banyak yang Kepanasan Takut Kejahatannya Terbongkar

    Ngabalin Diserang E-flyer Palsu Soal Purbaya: Banyak yang Kepanasan Takut Kejahatannya Terbongkar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Golkar Ali Mochtar Ngabalin membantah dirinya mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Itu diungkapkan menanggapi sebuah e-flyer yang menyandingkan foto dia dengan Purbaya.

    E-flyer tersebut, menunjukkan Purbaya tersenyum dan menaikkan jempol. Sementara Ngabalin tampak menganga membuka mulutnya.

    “Anda tidak pantas duduk di Kursi Menkeu Pak,” tulis narasi pada e-flyer tersebut, seolah Ngabalin yang mengatakan kalimat tersebut.

    Bahkan, Ngabalin digambarkan seolah menganggap masyarakat bodoh. Karena Purbaya didukung padahal belum bekerja apa-apa.

    Menurut Ngabalin, poster dan narasi tersebut hoaks. Dia mengatakan ada yang sengaja membuat hoaks.

    “Banyak yang kepanasan takut akan terbongkar semua kejahatan keuangan mereka. Makanya buat berita dan e-flyer hoaks,” tulis Ngabalin dikutip dari akun X pribadinya, Kamis (16/10/2025).

    Dia meminta Purbaya tidak berhenti melakukan apa yang dia kerjakan.

    “Gaspol Kang Purbaya, jangan injak rem. Bantu Bapak Presiden. Kerja yang mantap. Semua rakyat dukung akang,” ujar Ngabalin.

    Sebelumnya, politisi Golkar lain, yang juga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Purbaya memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Purbaya Setujui Pembelian Jet Tempur Chengdu J-10, Ini Speknya

    Purbaya Setujui Pembelian Jet Tempur Chengdu J-10, Ini Speknya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran pembelian fighter jet atau jet tempur dari China, Chengdu J-10. Purbaya mengatakan anggaran pembelian jet tempur buatan China ini mencapai USD 9 miliar.

    “USD 9 miliar kalau nggak salah atau lebih. Saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya udah siap semua,” tegas Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025), seperti dikutip dari CNBC.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membenarkan mengenai pembelian Chengdu J-10 oleh TNI Angkatan Udara (AU) RI melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pesawat tempur dikabarkan akan segera tiba di Jakarta.

    Spek Chengdu J-10

    Chengdu J-10 Vigorous Dragon ini adalah jet tempur multiperan, bermesin tunggal, dan berbobot sedang yang menggunakan sayap delta dengan kecepatan maksimum Mach 1,8.

    Pesawat yang disebut setara dengan F-16 Fighting Falcon ini diproduksi Chengdu Aircraft Corporation (CAC) untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China dan saat ini diekspor ke Angkatan Udara Pakistan (PAF).

    J-10 pertama dirakit bulan Juni 1997 dan terbang pertama kali pada di Maret 1998. J-10 mulai beroperasi pada tahun 2006. Ia diresmikan oleh pemerintah China pada bulan Januari 2007. Ada lebih dari 600 unit jet ini yang dibuat hingga tahun 2024.

    J-10 dapat terbang dengan kecepatan maksimum 2.327 km/jam dan memiliki ketinggian jelajah maksimum (service ceiling) 18.000 meter. Jangkauan dan radius tempurnya masing-masing adalah 1.850 km dan 550 km. Pesawat ini memiliki bobot sekitar 9.750 kg dan bobot lepas landas maksimum 19.277 kg. Ia ditenagai oleh mesin turbojet AL-31 yang dipasok oleh Saturn Lyulka.

    Pesawat ini dilengkapi dengan sistem kendali penerbangan digital fly by wire dan kendali HOTAS (hands-on throttle and stick), di mana seluruh kendali tempur telah terintegrasi ke dalam dua pegangan tangan pilot. Tampilan di kokpit mencakup bidikan senjata yang dipasang pada helm, tampilan head-up dengan bidang pandang luas, serta satu layar multifungsi berwarna penuh dan dua layar kristal cair monokrom.

    Pilihan radar yang mungkin dipasang meliputi radar China Type 1473, radar Rusia Phazotron Zhuk-10PD atau Zhemchug, radar China JL-10A, radar Israel IAI Elta EL/M-2023, atau radar Italia Galileo Avionica Grifo 2000.

    Di sisi senjata, J-10 antara lain dapat membawa rudal udara ke udara seperti buatan China Python 3 PL-8, P-11, atau PL-12, maupun rudal buatan Rusia Vympel R-73 (AA-11 Archer) atau R-77 (AA-12 Adder).

    (fyk/fyk)

  • Kemenkeu Gandeng 400 Pemda se-RI Perkuat Data Wajib Pajak

    Kemenkeu Gandeng 400 Pemda se-RI Perkuat Data Wajib Pajak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama 109 pemerintah daerah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit tahap VII, melanjutkan kerja sama yang telah dilakukan sejak 2019.

    PKS Tripartit lanjutan ini ditujukan untuk memperkuat sinergi pengelolaan perpajakan antara pusat dan daerah, hingga mencakup lebih dari 400 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

    Melalui perluasan tahap VII ini, Kementerian Keuangan menargetkan peningkatan sinergi pengawasan terhadap wajib pajak potensial, pertukaran data, serta penguatan kapasitas fiskal daerah guna mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan.

    Dalam acara penandatanganan PKS Tripartit itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan pajak pusat dan daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Sinergi pajak pusat dan daerah bukan sekadar koordinasi teknis, tetapi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional. Dengan kebijakan yang selaras, pertumbuhan ekonomi akan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas, baik untuk negara maupun daerah,” ujar Askolani dalam siaran pers acara penandatangan secara daring, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa sinergi pengawasan bersama antara Kantor Wilayah DJP dan pemerintah daerah telah memberikan dukungan terhadap setoran pajak di tingkat pusat maupun daerah senilai Rp 202,82 miliar per kuartal II-2025.

    “Hingga triwulan II tahun 2025, realisasi penerimaan pajak pusat atas kegiatan pengawasan bersama mencapai Rp 26,84 miliar, sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah yang dilaporkan pemerintah daerah tercatat sebesar Rp 175,98 miliar,” ungkap Bimo.

    Menurut Bimo, capaian ini menunjukkan kolaborasi lintas otoritas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat koordinasi fiskal antarlembaga.

    “Kebersamaan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera,” tegasnya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya di Antara Godaan Turunkan Tarif atau Benahi Administrasi PPN

    Purbaya di Antara Godaan Turunkan Tarif atau Benahi Administrasi PPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai alias PPN. Rencana penurunan tarif PPN diklaim akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat. 

    Namun demikian, di luar kebijakan populis tersebut, langkah pemerintah untuk membenahi administrasi PPN juga diperlukan untuk memastikan ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan penerimaan negara.

    Sekadar catatan, pemerintah telah menaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 lalu. Kenaikan tarif PPN itu merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang No7/2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang lebih condong kepada dunia usaha.

    Sejatinya, beleid itu juga mengatur bahwa tarif PPN naik menjadi 12% pada 2025. Namun karena penolakan publik, kenaikan tarif PPN hanya berlaku secara terbatas, yakni untuk barang mewah. 

    Meski demikian, Purbaya mengemukakan bahwa pihaknya perlu melihat kondisi perekonomian ke depan, setidaknya sampai dengan Maret 2026 untuk menentukan kebijakan tarif PPN. Dia menyebut perlu dorongan tambahan untuk memperbaiki daya beli masyarakat, setelah sebelumnya menginjeksi likuiditas ke sistem keuangan melalui himbara senilai Rp200 triliun. 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-JIBI

    Bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengatakan otoritas fiskal akan berhati-hati dalam mengambil keputusan soal opsi penurunan PPN. Dia pun tak ingin perubahan kebijakan pajak itu bisa berdampak ke semakin lebarnya defisit APBN melewati batas 3% terhadap PDB. 

    “Jadi setelah triwulan pertama tahun depan, saya akan bisa lihat sepertinya respons sistem terhadap perubahan kebijakan fiskal dalam hal manage uang seperti apa. Kalau mau kita dorong, kita dorong di sebelah mana. Dari situ kan kelihatan,” ujar Purbaya.

    Rumitnya Administrasi PPN 

    Terlepas dari rencana penurunan tarif, administrasi PPN di Indonesia tergolong rumit. Hal itu terjadi karena semakin banyaknya kebijakan yang membebaskan pengenaan PPN atau tax exemption. 

    Sekadar ilustrasi, pada tahun 2024 lalu penerimaan PPN tercatat hanya sebesar Rp828,5 triliun. Meski tercatat tumbuh, kinerja penerimaan PPN pada 2024 lalu hanya sebesar 6,9% dari total konsumsi rumah tangga atas harga berlaku yang angkanya sebesar Rp11.1964,9 triliun. Padahal, normalnya, kalau mengacu kepada tarif PPN sebesar 11%, penerimaan PPN seharusnya bisa menembus angka Rp1.316,13 triliun. 

    Tidak hanya itu kalau menggunakan rumus VAT gross collection ratio yang rumusnya adanya realisasi penerimaan PPN dibagi dengan tarif PPN dikalikan konsumsi rumah tangga, maka penerimaan PPN yang dipungut oleh pemerintah hanya sekitar 62,9% dari potensinya. Padahal, kalau mengacu kepada benchmark negara lain, angka ideal PPN yang seharusnya dipungut pemerintah ada di kisaran 70% dari potensi PPN.

    Tahun
    PPN
    Konsumsi RT
    Ratio
    VAT Gross Ratio

    2022 
    687,6
    10.161,7
    6,76
    61,5

    2023
    764,3
    11.109,6
    6,8
    62,5

    2024
    828,5
    11.964,9
    6,9
    62,9

    Sumber: Kemenkeu, BPS, diolah

    Belum optimalnya kinerja pemungutan PPN itu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang royal menggelontorkan insentif dan stimulus yang efeknya tidak terlalu signifikan ke perekonomian. Pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Tidak pernah menembus angka 6% kecuali ada booming komoditas. 

    Bukti royalnya insentif dan stimulus pemerintah itu tampak dari realisasi belanja pajak. Saat ini, insentif untuk aktivitas konsumsi masih mendominasi struktur belanja pajak atau tax expenditure yang digelontorkan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Besarannya mencapai Rp371,9 triliun atau 65,9% dari total belanja perpajakan tahun depan sebesar Rp563,6 triliun.

    Sementara itu, belanja perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp160,1 triliun atau lebih besar dari 2025 yakni Rp150,3 triliun.

    Kemudian, untuk bea masuk dan cukai diproyeksikan Rp31,1 triliun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp36,2 triliun. Sedangkan, PBB P5L diproyeksikan pada 2026 sebesar Rp0,1 triliun atau hampir sama dengan tahun sebelumnya. 

    Penerimaan Pajak 2025

    Adapun kinerja APBN 2025 membukukan penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun sampai dengan akhir September 2025. Realisasinya turun sebesar 4,4% (yoy) dari September 2024 yakni Rp1.354,9 triliun.

    Purbaya masih membutuhkan setoran sebesar Rp781,6 triliun untuk menutup celah penerimaan pajak tahun 2025 yang outlooknya sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Secara umum, pendapatan negara sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp1.863,3 triliun atau turun 7,2% (yoy) dari periode yang sama pada 2024 yang sudah mencapai Rp2.008,6 triliun. Realisasinya baru 65% dari outlook yakni Rp2.865,5 triliun.

    “Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

    Secara terperinci, penerimaan perpajakan September 2025 yakni Rp1.516,6 triliun atau mencapai 63,5% dari outlook. Realisasinya turun 2,9% dari periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak turun hingga 4,4% yoy dari September 2024. Realisasinya baru 62,4% terhadap outlook penerimaan pajak yakni Rp2.076,9 triliun.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa penerimaan pajak bruto per September 2025 sebesar Rp1.619,2 triliun atau sudah lebih tinggi dari September 2024 yakni Rp1.588,2 triliun.

    Dari penerimaan PPh badan, PPh orang pribadi, PBB, hanya PPN dan PPnBM yang realisasinya masih turun yakni 3,2% dari tahun sebelumnnya pada September 2025. Nilainya yakni Rp702,20 triliun hingga 20 September 2025. “Akan kita pantau terus semoga-moga semakin menuju ke belakang perekonomian semakin baik, realisasi bruto semakin meningkat,” katanya.

    Sementara itu, penerimaan pajak secara neto Rp1.295,28 triliun atau turun dari September 2024 yakni Rp1.354,86 triliun. Suahasil menjelaskan bahwa kondisi tersebut karena masih ada restitusi pajak. “Restitusi artinya dikembalikan kepada masyarakat, dunia usaha, wajib pajak sehingga uangnya beredar di tengah-tengah perekonomian. Kita berharap dengan uang beredar di tengah perekonomian termasuk yang berasal dari restitus membantu gerak ekonomi kita selama ini,” pungkasnya.

  • Kesepakatan Dagang AS-Korsel Segera Rampung, Menkeu Bessent: Diumumkan Akhir Oktober

    Kesepakatan Dagang AS-Korsel Segera Rampung, Menkeu Bessent: Diumumkan Akhir Oktober

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan hampir merampungkan kesepakatan dagang dengan Korea Selatan dan menargetkan pengumuman resmi dalam waktu 10 hari ke depan.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan proses perundingan dengan Seoul telah memasuki tahap akhir. 

    “Kami hampir selesai dengan Korea. Masalahnya hanya ada di rincian teknis, dan kami sedang merapikannya,” ujarnya dikutip dari Reuters, Kamis (16/10/2025).

    Bessent menuturkan pejabat dari kedua negara tengah menggelar pembahasan di sela-sela pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington pekan ini.

    Dalam pernyataan terpisah kepada wartawan, Bessent menambahkan bahwa perbedaan pandangan terkait komitmen investasi yang dijanjikan Korea Selatan diyakini dapat diselesaikan.

    “Saya yakin perbedaan tersebut bisa diatasi. Kami masih berdiskusi, dan saya memperkirakan akan ada hasil dalam 10 hari ke depan,” katanya.

    Ketika ditanya apakah Departemen Keuangan AS mendukung pembentukan fasilitas currency swap dengan Korea Selatan, Bessent menjawab hal itu menjadi kewenangan Federal Reserve. Namun, dia mengaku terkejut bahwa fasilitas tersebut belum tersedia.

    “Jika saya Ketua The Fed—meski saya bukan—Korea seharusnya sudah memiliki fasilitas swap mata uang, begitu juga Singapura,” ujarnya.

    Pejabat AS dan Korea Selatan sama-sama berupaya menuntaskan kesepakatan dagang sebelum akhir Oktober, bertepatan dengan pelaksanaan KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Seoul. Presiden AS Donald Trump dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut dan akan bertemu Presiden China Xi Jinping di sela-sela agenda KTT.

    Penasihat kebijakan senior Presiden Korea Selatan, Kim Yong-beom, mengatakan bahwa kedua negara telah mencapai kemajuan signifikan dalam negosiasi terkait investasi senilai US$350 miliar yang dijanjikan Seoul di AS sebagai imbalan atas pengurangan tarif dagang. Komitmen itu disampaikan dalam kesepakatan awal yang diumumkan pada Juli lalu.

    Dalam wawancara dengan sebuah kanal YouTube, Kim mengungkapkan bahwa tim negosiator AS telah mengajukan proposal baru mengenai cara implementasi paket investasi tersebut, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sebelumnya memperingatkan bahwa ekonomi negaranya bisa menghadapi krisis serupa dengan krisis finansial Asia 1997 jika pemerintah menerima tuntutan AS dalam perundingan dagang tanpa adanya mekanisme perlindungan.

  • Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan kritikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Terkait dirinya yang dianggap terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Menurutnya, selama ini dia tak asal komentar. Kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

    “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

    Purbaya memastikan pihaknya segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Dia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

    “Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang juga kader Golkar, mengatakan Purbaya mesti memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sendiri meminta Purbaya tak menarik dana MBG. Karena yakin akan diserap.

  • Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan kritikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Terkait dirinya yang dianggap terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Menurutnya, selama ini dia tak asal komentar. Kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

    “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

    Purbaya memastikan pihaknya segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Dia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

    “Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang juga kader Golkar, mengatakan Purbaya mesti memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sendiri meminta Purbaya tak menarik dana MBG. Karena yakin akan diserap.