Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah ikut memanfaatkan kas di Bank Indonesia (BI) untuk disuntikkan ke Indonesia Investment Authority (INA). 

    Sebagaimana diketahui, INA adalah sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia yang dibentuk sebelum adanya Danantara. Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar Kamis (16/10/2025), Luhut sempat menyinggung ide untuk turut menyuntik dana ke INA. 

    Namun demikian, Purbaya menduga saat ini sebagian besar dana investasi yang dikelola INA justru disimpan di obligasi. “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang uangnya sebagian besar? Saya rasa sama obligasi juga,” terangnya saat bertemu dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya menilai usul Luhut, mantan atasannya di Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, merupakan usulan yang bagus apabila investasi INA selama ini efektif disalurkan kepada sektor riil. Namun, dia menilai saat ini investasi dari INA ke sektor riil pun masih terbatas. 

    Kritik serupa sempat disampaikan Purbaya ke Danantara, yang saat ini mengelola investasi dari aset hingga dividen BUMN, ketika menghadiri secara perdana rapat dewan pengawas (dewas), Rabu (15/10/2025). Dia menyebut Danantara saat ini masih menyimpan dana yang berasal dari kekayaan BUMN di obligasi. 

    “Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Kok anda taruh [di] bond? Kalau gitu mah, anda enggak jago-jago amat. Kira-kira gitu. Saya tanya gini, apa keahlian anda? Kira-kira gitu kalau cuma taruh di bond,” terangnya. 

    Tidak Mau Terjadi Lagi

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak mau hal serupa terjadi apabila dia menyuntikkan dana pemerintah ke INA. Dia menyinggung pula harusnya SWF yang didirikan pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu harusnya mengundang investor asing. 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal memberikan dukungan ke INA. Namun, dia tidak ingin dana yang disuntikkan justru lari ke instrumen investasi yang minim risiko. 

    “Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kami dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” terangnya.

    Sebelumnya, Kamis (16/10/2025), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah Purbaya yang pernah bekerja di bawahnya selama di tiga institusi pemerintahan. Khususnya terkait dengan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia (BI), dan dialihkan ke himbara guna memacu kredit ke sektor riil. 

    Luhut pun membayangkan apabila INA turut menerima investasi dana pemerintah yang disimpan di bank sentral. Dia meyakini hasil atau return yang didapatkan negara juga bisa lebih besar. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu memperkirakan uang yang disuntikkan ke INA bisa bertambah hingga berkali-kali lipat dalam waktu lima tahun saja. 

    “Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ setiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp491 triliun, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu angka yang sangat besar menjadi bagian foreign direct investment di republik ini. Jadi kita akan punya dua engine growth [mesin pertumbuhan], yang menurut saya luar biasa. Satu INA, satu lagi Danantara,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta. 

  • Bertemu di Istana Wapres, Menkeu Purbaya Beber Pesan Girban

    Bertemu di Istana Wapres, Menkeu Purbaya Beber Pesan Girban

    Pada era mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    Alokasi TKD kemudian direvisi oleh Purbaya, sebagai Menkeu baru, menjadi senilai Rp693 triliun atau selisih Rp43 triliun dari rancangan sebelumnya. Meski direvisi, alokasi TKD pada APBN 2026 tetap mengalami penurunan.

    Purbaya sebelumnya telah meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana TKD benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Pasalnya, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja daerah tercatat melambat meski penyaluran TKD meningkat.

    Kemenkeu telah menyalurkan dana TKD senilai Rp644,9 triliun per 30 September 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp635,6 triliun. Sementara belanja pegawai daerah pada tahun lalu tercatat mencapai Rp313,1 triliun, sementara tahun ini realisasinya lebih rendah yaitu Rp310,8 triliun.

    Belanja barang dan jasa tahun lalu mencapai Rp219,7 triliun, sedangkan tahun ini sebesar Rp196,6 triliun. Kemudian, belanja modal tahun lalu tercatat sebesar Rp84,7 triliun, sementara tahun ini Rp58,2 triliun.

    Adapun belanja lainnya tercatat sebesar Rp203,1 triliun pada tahun lalu dan Rp147,2 triliun pada tahun ini.

    Di samping itu, TKD yang tinggi dengan serapan belanja yang rendah membuat saldo dana pemda di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menumpuk, dengan catatan sebesar Rp233,1 triliun per akhir Agustus 2025. (fajar)

  • Purbaya bertemu Wakil Presiden, bahas potongan anggaran pemda

    Purbaya bertemu Wakil Presiden, bahas potongan anggaran pemda

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanyakan soal potongan anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam pertemuan keduanya di Istana Wakil Presiden hari ini (17/10).

    “Dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong, soal apa langkah kami ke depan untuk memitigasi itu,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Purbaya mengaku tidak banyak solusi yang bisa diambil dalam jangka pendek.

    Strategi yang diambil Purbaya adalah meminta pemda merapikan serapan belanja mereka dalam satu tahun ke depan, untuk kemudian laporannya dievaluasi oleh bendahara negara.

    “Nanti kami lihat bagus apa nggak serapannya, ada kebocoran apa nggak. Nanti triwulan ketiga kami hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan pendapatan kita meningkat juga. Kami akan lihat berapa yang bisa kami bagi ke daerah,” jelas Purbaya.

    Dia pun menambahkan pesan yang dituturkan oleh Wapres, bahwa negara turut mempertimbangkan stabilitas nasional dalam mengambil kebijakan fiskal.

    “Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau,” tuturnya.

    Sebagai catatan, anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan alokasi tahun ini.

    Pada era mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    Alokasi TKD kemudian direvisi oleh Purbaya, sebagai Menkeu baru, menjadi senilai Rp693 triliun atau selisih Rp43 triliun dari rancangan sebelumnya.

    Meski direvisi, alokasi TKD pada APBN 2026 tetap mengalami penurunan.

    Purbaya sebelumnya telah meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana TKD benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Pasalnya, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja daerah tercatat melambat meski penyaluran TKD meningkat.

    Kemenkeu telah menyalurkan dana TKD senilai Rp644,9 triliun per 30 September 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp635,6 triliun.

    Sementara belanja pegawai daerah pada tahun lalu tercatat mencapai Rp313,1 triliun, sementara tahun ini realisasinya lebih rendah yaitu Rp310,8 triliun. Belanja barang dan jasa tahun lalu mencapai Rp219,7 triliun, sedangkan tahun ini sebesar Rp196,6 triliun.

    Kemudian, belanja modal tahun lalu tercatat sebesar Rp84,7 triliun, sementara tahun ini Rp58,2 triliun. Adapun belanja lainnya tercatat sebesar Rp203,1 triliun pada tahun lalu dan Rp147,2 triliun pada tahun ini.

    Di samping itu, TKD yang tinggi dengan serapan belanja yang rendah membuat saldo dana pemda di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menumpuk, dengan catatan sebesar Rp233,1 triliun per akhir Agustus 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih di bawah seperti ini. Artinya mereka enggak peduli, dianggapnya saya main-main.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “15.933 WA (WhatsApp) yang masuk ke kita, yang ucapan selamat dari 2.459 (pesan) ya. Muji-muji lah, lumayanlah. Sisanya 13.285 (aduan) sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang mau dikerjakan,” kata Purbaya, di kantornya, Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut sebagian besar laporan terkait perilaku pegawai Bea Cukai di lapangan yang dinilai tidak mencerminkan integritas aparatur negara.

    Salah satu aduan yang ia bacakan berasal dari seorang pegawai wiraswasta yang merasa risih melihat sekelompok petugas Bea Cukai berkumpul setiap hari di sebuah jaringan kedai kopi ternama sambil membicarakan urusan bisnis.

    “Yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil bagaimana, jualnya bagaimana. Mohon diawasi dan ditindak. Saya wiraswasta risih lihat (mereka) bergerombol, ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas Bea Cukai,” demikian isi pesan tersebut yang dibacakan Purbaya ke awak media.

    Menanggapi laporan itu, Purbaya menegaskan tidak akan menolerir praktik semacam itu. Ia bahkan berjanji akan langsung memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terlibat.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih di bawah seperti ini. Artinya mereka enggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin depan, kalau ada yang ketemu begini lagi. Saya akan pecat,” ujarnya.

    Selain perilaku oknum pegawai, aduan publik juga banyak menyasar praktik peredaran barang ilegal. Salah satunya mengenai maraknya peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

    Dalam laporan itu, salah satu masyarakat menilai pengawasan aparat Bea Cukai setempat tidak menyentuh akar permasalahan, yakni distributor besar alias para cukong. Mereka menilai aparat justru lebih sering melakukan razia ke warung-warung kecil.

    “Mereka (petugas) Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga. Padahal harusnya distributor besar ini yang dibasmi bukan warung-warung kecil yang mereka sebenarnya hanya sekadar menyambung hidup, walaupun itu salah. Semoga Bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh Bea Cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini,” ujar Bendahara Negara itu, membacakan laporan lainnya.

    Purbaya menegaskan sejumlah laporan yang dibacakan bakal segera ditindaklanjuti.

    Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus yang terdiri dari staf ahli Dirjen Bea Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak untuk memilah hingga membereskan masalah tersebut.

    “Mereka (tim khusus) punya pengalaman cukup banyak. Mereka akan list. Mereka kan tahu ini orang-orang Bea Cukai, siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang (ilegal) masuk, dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses,” ujarnya menegaskan.

    Lebih lanjut, menurut Menkeu, upaya penertiban tidak hanya akan difokuskan pada tindakan individual, tetapi juga pembenahan budaya organisasi di seluruh jajaran direktorat jenderal di Kementerian Keuangan.

    Menurutnya, kanal pengaduan langsung masyarakat menjadi mekanisme penting dalam memperkuat pengawasan publik terhadap aparatur negara. Melalui kanal tersebut, ia berharap reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Keuangan dapat berlangsung lebih cepat dan terukur.

    “Pada dasarnya seperti itu jadi masukan yang amat berguna buat kita, dan kita akan follow up. Enggak main-main, saya harapkan dengan begitu nanti governance culture-nya pemerintah atau Bea Cukai bisa berubah,” ujarnya.

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memiliki layanan pengaduan publik bernama ‘Lapor Pak Purbaya’ untuk menampung keluhan masyarakat terkait pajak dan bea cukai.

    Masyarakat yang memiliki keluhan terhadap layanan pajak atau bea cukai dapat mengirimkan pesan langsung melalui layanan pesan singkat WhatsApp ke nomor 082240406600.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya siapkan satgas dan laporkan belanja K/L secara berkala

    Menkeu Purbaya siapkan satgas dan laporkan belanja K/L secara berkala

    Dari kami Ditjen Perbendaharaan akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali bagaimana kondisi penyerapannya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan satuan tugas (satgas) khusus untuk memantau realisasi serapan belanja kementerian/lembaga (K/L), di mana hasilnya bakal dilaporkan secara berkala.

    “Kami akan mengetahui secara teratur. Dari kami Ditjen Perbendaharaan akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali bagaimana kondisi penyerapannya,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

    Menurut Purbaya, akan ada 26 K/L yang bergabung dengan menunjuk perwakilan masing-masing. Tiap perwakilan instansi nantinya akan diminta untuk menindaklanjuti hasil laporan satgas.

    “Nanti mereka kasih tau ke menterinya, sehingga penyerapannya dipercepat ke depan,” ujarnya.

    Secara paralel, Purbaya juga memfasilitasi kanal aduan masyarakat untuk dunia usaha. Bila terdapat keluhan atau laporan, Purbaya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil laporan.

    Purbaya yakin strateginya bakal berjalan efektif mengingat besarnya wewenang yang ia miliki sebagai Menteri Keuangan.

    “Sekarang kami juga bekerja sama dengan Menko Perekonomian, jadi saya bisa masuk. Saya punya senjata juga, kalau ada kementerian nggak mau mengubah peraturan, kami potong anggaran atau tak usah kasih duitnya,” tambah dia lagi.

    Bendahara Negara itu juga menyoroti K/L dengan realisasi rendah, seperti Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Ia berencana untuk melakukan sidak ke K/L terkait untuk mendorong mereka melakukan akselerasi belanja.

    “Untuk mendorong atau membantu supaya mereka menyerap lebih cepat dari yang sekarang,” tutur Purbaya.

    Sebagai catatan, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun. Lalu, Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 persen atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp1.097,3 triliun.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya mengatakan anggaran K/L yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar utang negara.

    “Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangin utang atau saya pakai untuk bayar utang,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rp 7 Miliar untuk Santri Belajar Konstruksi, Menteri PU: Enggak Terlalu Mahal Nasional 17 Oktober 2025

    Rp 7 Miliar untuk Santri Belajar Konstruksi, Menteri PU: Enggak Terlalu Mahal Nasional 17 Oktober 2025

    Rp 7 Miliar untuk Santri Belajar Konstruksi, Menteri PU: Enggak Terlalu Mahal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk program pelatihan dan sertifikasi konstruksi bagi 25.000 santri pondok pesantren tidak terlalu mahal.
    “Enggak terlalu mahal lah,” kata Dody, usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kemenko PM, Jumat (17/10/2025).
    Program pelatihan dan sertifikasi konstruksi bagi 25.000 santri pondok pesantren di 10 provinsi sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterampilan vokasi di bidang konstruksi.
    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, program ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas kementerian dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia di pesantren.
    “Kemudian, untuk
    training
    tadi itu untuk 25.000 santri di 10 provinsi sampling, itu sekitar Rp 7 miliar seingat saya,” ujar Dody.
    Menurut Dody, anggaran tersebut diambil dari sisa dana yang belum terpakai dalam program kementerian sebelumnya, dengan izin pembukaan bintang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
    “Jadi, kita masih ada dana yang belum terpakai, nanti kita pakai dari situ. Jadi, ada izin dari Menkeu,” ujar dia.
    Ia menuturkan, pelatihan ini bersifat pelatihan dasar yang akan diakhiri dengan sertifikasi resmi bagi peserta yang lolos.
    “Pelatihan itu adalah pelatihan dasar yang nantinya akan kita sertifikasi,” kata dia.
    Dody menambahkan, program sertifikasi adalah vokasi awal bagi santri yang berminat menekuni dunia konstruksi setelah lulus dari pesantren.
    “Harapan kami sih semacam vokasi lah ya. Kalau memang mereka nanti ke depan tertarik di bidang konstruksi, ya monggo saja,” ujar dia.
    Selain itu, pemerintah juga menetapkan syarat minimal usia 18 tahun bagi peserta pelatihan, sesuai dengan ketentuan tenaga kerja.
    “Paling tidak mereka di awal sudah mendapat pelatihan awal yang bersertifikat. Yang kemudian ada (syarat) minimum usia 18 tahun,” tegas Dody.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Temui Wapres Gibran, Ada Apa?

    Purbaya Temui Wapres Gibran, Ada Apa?

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hari ini bertemu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta Pusat. Pertemuan berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB.

    Purbaya berangkat dari kantornya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat menuju Istana Wapres sekitar pukul 10.19 WIB. Ia mengaku diundang langsung oleh Gibran.

    “Saya diundang untuk diskusi makanya datang,” kata Purbaya dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya mengatakan pertemuan itu akan membahas terkait masalah perekonomian. “Mau ngobrol tentang masalah ekonomi saja,” imbuhnya.

    Setelah bertemu Gibran, Purbaya dijadwalkan kembali ke kantor untuk bertemu Founder and CEO of Majoritas Lucian Despoiu.

    Setelah itu, Purbaya juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pukul 16.00 WIB. Belum diketahui apa yang akan dibahas.

    Tonton juga Video Prabowo Panggil Menkeu Purbaya-Menhan Sjafrie, Beri Tugas Ini

    (aid/ara)

  • Danantara Mau Investasi di Pasar Modal: 80% Dalam Negeri

    Danantara Mau Investasi di Pasar Modal: 80% Dalam Negeri

    Jakarta –

    Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir, memastikan pihaknya mulai melakukan investasi tahun ini. Rencananya, Danantara akan berinvestasi di pasar modal.

    Ia menyebut, dana investasi itu akan dilakukan baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan apa yang disinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu.

    “Kayak kemarin Pak Menkeu sebut, kita juga akan berinvestasi baik di pasar publik, baik itu di obligasi, baik juga di pasar modal, di equity,” ungkap Pandu dalam acara Seminar Utama Capital Market Summit & Expo (CMSE) di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Pandu menjelaskan, 80% investasi itu akan dilakukan untuk pasar domestik. Investasi tersebut akan dilakukan pada 10 minggu terakhir tahun ini.

    “Jadi saya pertama-tama juga mau melapor, memang kita akan berinvestasi sebagian besar untuk tahun ini, 80% di dalam negeri,” ujarnya.

    “Walaupun tahun ini hanya ada tinggal 10 minggu, tapi kita akan mulai beraktivitas,” imbuhnya.

    Pandu menambahkan, manajemen Danantara terus tumbuh hingga hari ini. Pada awal pembentukannya, Danantara hanya diisi oleh tiga struktural, yakni Rosan Roeslani sebagai CEO dan Dony Oskaria sebagai COO.

    “Kita kan dulu waktu pertama kami mulai bertiga, saya, Pak Rosan, Pak Dony. Sekarang kita sudah hampir 300 orang dan kita memang sekarang baru mulai nih untuk melakukan investasi baik di dalam negeri dan juga bisa di luar negeri,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pandu juga sempat menyebut pihaknya membeli obligasi. Langkah ini tak lepas dari target investasi yang dianggap paling cepat dan menguntungkan. Hal itu ia ungkap menyusul kritik dari Purbaya.

    “Ini kan untuk bisa Danantara Investment mulai. Nah kebetulan kita hanya ada waktu 2 bulan ya, ya salah satunya memang yang kita harus bisa yang paling cepat, kita harus cari market yang paling likuid. Ya salah satunya memang di pasar bond, bond market,” jelas Pandu saat ditemui di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Sebagai informasi, Purbaya mengkritik rencana Danantara memakai dividen BUMN untuk membeli surat utang atau obligasi. Purbaya mengatakan Danantara sudah mengambil sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 90 triliun penerimaan dividen BUMN tahun ini.

    “Dividen Rp 90 triliun sebagian katanya akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintahan lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian anda apa?” ujar Purbaya, Rabu (15/10).

    Lihat juga Video Apa Kabar Rencana Kerja Sama Danantara-Korsel di Industri K-Pop?

    (acd/acd)

  • Purbaya Heran Ada Uang Pemerintah Numpuk Rp285,6 T di Deposito, Siapa yang Menikmati Bunganya?

    Purbaya Heran Ada Uang Pemerintah Numpuk Rp285,6 T di Deposito, Siapa yang Menikmati Bunganya?

    GELORA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat kejutan. Dirinya curiga ada dana besar Pemerintah Pusat yang disimpan dalam bentuk deposito. Lantas siapa yang menikmati buganya?

    Seperti dilansir Kumparan.com, Purbaya mengkngkapkan kecurigaannya tentang hal ini. Berdasarkan catatannya, jumlah dana pemerintah yang didepositokan jumlahnya mencapai Rp 285,6 triliun per Agustus 2025 lalu. Saat ini akan dicoba ditelusuri sumber dan tujuannya.

    “Agak aneh nih, kalau saya mau kritik-kritik. Wah, pemerintah pusat banyak duitnya, ya. Coba itu Desember 2024 yang di simpanan berjangka ada Rp 204,2 triliun. Di 2023 Rp 204,1 triliun juga. Sekarang (Agustus 2025) yang di berjangka tuh ada Rp 285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi,” ujar Purbaya seperti dilansir dari Kumparan, Jumat (17/10/2025).

    Selanjutnya atas temuan ini, Purbaya menyatakan akan melakukan investigasi. Sejauh ini dirinya sudah menanyakan ke jajarannya di Kemenkeu, tetapi belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

    Purbaya menduga, dana tersebut merupakan uang dari lembaga-lembaga di bawah kementerian atau entitas pemerintah lainnya. Kemudian uang itu disimpan dalam bentuk deposito untuk mendapatkan bunga.

    “Kita masih investigasi itu uang apa. Tapi, kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tau. Tapi, saya yakin mereka tahu. Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga, kan?” ucapnya.

    Menurut Purbaya, investigasi akan mencakup seluruh bentuk simpanan. Sehingga tidak hanya yang berbentuk deposito. Ada kecurigaan telah terjadi permainan bunga oleh pihak tertentu.

    Bank Komersial…

    Lebih jauh, Purbaya menyebut dana tersebut tersebar di berbagai bank komersial nasional. Sebenarnya uang apa itu masih akan ditelusuri. Di bank-bank itu ditulis sebagai uang milik pemerintah pusat.

    Purbaya juga menjelaskan, sistem perbankan seharusnya memiliki kode uang pemerintah. Sehingga identitas dana tersebut mestinya dapat dilacak. Termasuk adanya dana pemerintah yang tercatat di Bank Indonesia namun belum sepenuhnya jelas statusnya, juga akan diclearkan.

    “Ya, uang pemerintah, ada uang di BI itu sebetulnya masih nggak jelas,” kata Purbaya.

    Jumlah dana milik pemerintah yang disimpan dalam bentuk deposito, menurut Purbaya nilainya terlalu besar. Pihaknya khawatir kebijakan itu justru menimbulkan kerugian karena bunga simpanan lebih rendah dibandingkan bunga obligasi yang harus dibayar pemerintah.

    “Itu terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu. Kan saya ngutang (cek). Karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi, kan? Pasti saya rugi kalau gitu. Saya cek betul,” tegasnya.

    Purbaya menegaskan, investigasi yang dilakukan pihaknya untuk memastikan ada atau tidak adanya praktik penyimpanan dana pemerintah yang tidak sesuai aturan atau merugikan keuangan negara.

  • Momen Prabowo Diapit Menkeu Purbaya dan Menhan Sjafrie saat Rapat di Kertanegara

    Momen Prabowo Diapit Menkeu Purbaya dan Menhan Sjafrie saat Rapat di Kertanegara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas Kamis (16/10/2025) di Kertanegara, Jakarta. Dia tampak duduk diapit oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

    Bersama jajaran Kabinet Merah Putih, Kepala Negara membahas berbagai program di sektor pertanian, ekonomi, dan perbankan, serta pendidikan.

    Di bidang pertanian, Prabowo memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memproduksi pupuk berkualitas tinggi guna meningkatkan kualitas pangan nasional.

    “Presiden menugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tulis Seskab Teddy sebagaimana diberitakan Presidenri.go.id, dikutip Jumat (17/10/2025).

    Selain itu, Teddy menjelaskan bahwa Prabowo menekankan optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) agar sektor ekonomi dan perbankan berjalan optimal

    “Presiden menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) agar dapat mendorong stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat cadangan devisa negara.” lanjutnya.

    Dalam rapat, Prabowo juga menugaskan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk dipersiapkan bekerja di sejumlah sektor nasional.

    “Presiden menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan lebih dari 2.000 putra-putri terbaik Indonesia agar dalam waktu dekat ini siap bekerja di sektor-sektor strategis, baik di BUMN maupun perusahaan swasta nasional,” ujar Teddy.