Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Menanti Jurus Danantara Jinakan ‘Bom Waktu’ Kereta Cepat Whoosh

    Menanti Jurus Danantara Jinakan ‘Bom Waktu’ Kereta Cepat Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Proyek Kereta Cepat Whoosh meninggalkan beban utang besar yang berpotensi menjadi ‘bom waktu’ bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menyelesaikan masalah ini dinanti. 

    Diketahui, proyek ambisius Whoosh menelan biaya investasi sekitar sekitar US$7,27 miliar atau Rp 120,44 triliun. Mayoritas atau sekitar 75% proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2% per tahun. 

    Adapun utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1% per tahun. Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai US$1,2 miliar, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3% per tahun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dalam penyelesaian utang Whoosh, APBN boleh dilibatkan. 

    Purbaya menekankan bahwa saat ini pun dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN, melainkan ke Danantara.

    Dividen BUMN, apabila merujuk ke UU APBN 2025 sebesar Rp90 triliun, harusnya cukup untuk menutupi pembayaran utang proyek tersebut setiap tahunnya. Adapun utang Kereta Cepat menyentuh Rp116 triliun. 

    “Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak,” terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10/2025). 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya mengeklaim bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani yang hadir di pertemuan tersebut menyetujui sikap otoritas fiskal. Dia menyebut Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema-skema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. 

    Namun demikian, Purbaya yang pernah menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi pada pemerintahan sebelumnya, menyebut pernah ikut bernegosiasi dengan China Development Bank (CDB) selaku kreditur proyek KCJB. 

    Menurutnya, tidak ada klausul perjanjian antara Indonesia dan China dalam pembiayaan proyek itu bahwa pembayaran utang ke CDB harus atas nama pemerintah Indonesia. Dia menilai yang terpenting adalah struktur pembayaran utang jelas.

    “Mereka [Danantara] bilang masih akan studi. Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear, mereka enggak ada masalah, tetapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti,” terang Purbaya. 

    Sebelumnya, pada Agustus 2025, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan penyelesaian utang kereta cepat Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero), holding operasional Danantara. 

    Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.  

    “Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony.

    Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC. 

    Keempat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).  

    Dalam perkembangannya, penyelesaian utang whoosh memasuki babak baru usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan bahwa anggaran pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh seharusnya tidak berasal dari APBN. 

    Gedung Danantara

    Tetap Lanjut

    Dalam perkembangan lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tetap akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski banyak penolakan yang disampaikan.

    Luhut mengaku, bahkan China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

    “China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera,” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo—Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Luhut menyebut saat ini pemerintah tengah membentuk tim restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. Dia mengaku telah merekomendasikan sejumlah nama yang akan terlibat dalam tim restrukturisasi kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Dalam laporannya, proses pembentukan tim restrukturisasi tersebut saat ini tengah menunggu Keputusan Presiden (Kepres). 

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] Orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” ujarnya.

  • Geram, Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks – Page 3

    Geram, Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa nampak geram setelah mendapat laporan ada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkumpul di Starbucks. Dia bahkan mengancam akan memecat yang bersangkutan.

    Hal ini didahului oleh aduan yang masuk melalui kanal Lapor Pak Purbaya yang dirilis awal pekan ini. Purbaya membacakan salah satu aduannya mengenai pegawai Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan baju dinasnya.

    “Orang-orang ini di Starbuck setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset bagaimana, mengamankan aset baru, dapat kiriman mobil bagaimana jualnya, mohon diawasi dan ditindak,” ungkap Purbaya membacakan salah satu aduan yang masuk, di Kantor Kementerian Keuangan, ditulis Sabtu (18/10/2025).

    Usai membaca aduan tersebut, Purbaya nampak geram. Dia pun meminta jajaran Ditjen Bea Cukai untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

    “Bilang sama mereka kalau nongkrong jangan di Starbucks, di warung pinggir jalan saja, paling enggak orang lain itu curiga, sama aja dimanapun kejar ya,” tegasnya.

    Purbaya pun heran, perkiraannya setelah melakukan gebrakan, tindakan pelanggaran tersebut bisa berangsur menghilang. Namun, nyatanya masih terus ada. Dia pun mengancam akan memecat pegawai Bea Cukai yang kedapatan masih nongkrong di Starbucks tersebut.

    “Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat. Walaupun katanya pecat pegawai negeri susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya,” tegas Bendahara Negara ini.

     

  • Populer, hujan Jakarta kandung mikroplastik hingga BLT tambahan

    Populer, hujan Jakarta kandung mikroplastik hingga BLT tambahan

    Jakarta (ANTARA) – Berikut berita ANTARA yang banyak mendapatkan sorotan pembaca pada Sabtu, mulai dari hujan di Jakarta mengandung mikroplastik hingga pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan.

    Simak informasinya di sini:

    1. Hujan di Jakarta mengandung mikroplastik, BRIN ingatkan polusi langit

    Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan.

    Penjelasannya ada di sini.

    2. Pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk 35 juta penerima BLT tambahan

    Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang diberikan pada Oktober, November, dan Desember 2025.

    Selengkapnya di sini.

    3. Ranking timnas Indonesia turun ke peringkat 122, Malaysia menyalip

    Ranking FIFA timnas Indonesia kembali turun pada pembaruan terbaru yang dirilis federasi sepak bola dunia itu pada Jumat (17/10), yang kini di bawah Malaysia.

    Baca di sini.

    4. Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Simak berita lengkapnya di sini.

    5. Kecewa pada AFC, Jepang disebut pertimbangkan keluar

    Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) dikabarkan tengah diliputi kekecewaan mendalam terhadap Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan disebut-sebut sedang mempertimbangkan langkah drastis untuk keluar dari organisasi tersebut.

    Baca di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, wisata gastronomi berbasis UMKM hingga ekspatriat di Garuda

    Kemarin, wisata gastronomi berbasis UMKM hingga ekspatriat di Garuda

    Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik pada Jumat (17/10), dan bisa dibaca kembali hari ini.

    Berita menarik tersebut diawali dengan informasi tentang rencana pemerintah untuk mengembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM, hingga penjelasan Danantara soal penunjukan dua ekspatriat di jabatan struktural direksi terbaru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

    1. Pemerintah kembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM

    Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM hingga di level perdesaan untuk menggenjot potensi ekonomi dan memperluas pasar baik dalam dan luar negeri.

    “Kami akan fokus untuk membangun dan membuat pertumbuhan desa wisata,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di sela membuka Konferensi Internasional terkait pariwisata, gastronomi, dan tujuan wisata (TGDIC) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “15.933 WA (WhatsApp) yang masuk ke kita, yang ucapan selamat dari 2.459 (pesan) ya. Muji-muji lah, lumayanlah. Sisanya 13.285 (aduan) sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang mau dikerjakan,” kata Purbaya, di kantornya, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk 35 juta penerima BLT tambahan

    Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang diberikan pada Oktober, November, dan Desember 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi tersebut menjelaskan anggaran Rp30 triliun untuk penerima BLT tambahan berasal dari APBN yang merupakan hasil efisiensi anggaran pemerintah.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pemerintah percepat pembangunan gerai dan gudang Kopdes Merah Putih

    Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama kementerian/lembaga terkait mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih.

    Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan kopdes tersebut di Koperasi Desa Merah Putih Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Rosan: Ekspatriat di Garuda untuk perkuat transformasi dan teknologi

    CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan penunjukan dua ekspatriat di jabatan struktural direksi terbaru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bertujuan memperkuat transformasi dan teknologi.

    “Ya ini kan memang dari manajemen Garuda kita ada penguatan. Kalau dilihat lebih dalam lagi, kan memang ada dua orang juga dari warga negara asing yang untuk pertama kalinya ditempatkan di BUMN karena di dalam undang-undangnya sudah diperbolehkan,” kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kronologi Purbaya Ancam Pecat PNS Bea Cukai, Awalnya Ada Bocoran Ini

    Kronologi Purbaya Ancam Pecat PNS Bea Cukai, Awalnya Ada Bocoran Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memecat petugas Bea Cuka yang dikabarkan sering nongkrong di gerai coffee shop. Hal itu diungkapkannya kepada jurnalis di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (17/10/2025).

    Bagaimana ceritanya?

    Seperti diketahui, Purbaya mengaktifkan layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai. Layanan pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya.

    Nah, meski baru aktif 2 hari, Purbaya mengaku telah menerima berbagai laporan. Laporan ini dibaca langsung oleh Purbaya. Salah satunya, laporan oleh whistleblower yang menyebut ada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop. Merespons laporan itu, Purbaya geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

    Memang, tidak disebutkan lokasi coffee shop itu, hanya nama gerainya. Menurut si pelapor, pegawai Bea Cukai itu sering nongkrong di gerai itu, menggunakan seragam setiap harinya.

    Si pelapor pun menguraikan detail “temuannya”, bahkan termasuk ucapan si PNS Bea Cukai itu.

    “Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai,” kata Purbaya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    “Ini akan kami tindak ya,” tegas Purbaya.

    Dia pun memberi peringatan keras kepada pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Bilang ke mereka nongkrong jangan di Starbucks..mereka masih nggak peduli dianggapnya saya main main bilang hari Senin kalau ada yang begini lagi akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam,” kata Purbaya.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengusaha Ngadu ke Purbaya Pemeriksaan Barang di Bea Cukai sampai 34 Hari

    Pengusaha Ngadu ke Purbaya Pemeriksaan Barang di Bea Cukai sampai 34 Hari

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima keluhan pengusaha soal kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Laporan itu disampaikan melalui hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Pengusaha yang tak disebutkan namanya itu merasa dikerjai oknum Bea Cukai sehingga kegiatan bisnisnya tersendat. Ia mengaku dipersulit oknum pegawai Bea Cukai, baik untuk urusan dokumentasi hingga pemeriksaan barang.

    “Saya pengusaha yang menjalankan importasi barang 1-2 tahun belakangan. Bea Cukai sangat meresahkan; Bea Cukai lagi lu, gimana si lu! Baik pemeriksa fisik maupun pemeriksa dokumen,” ujar Purbaya membacakan keluhan tersebut di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Pemeriksaan Barang 34 Hari

    Pelapor merasa proses pemeriksaan fisik barang tidak wajar karena memakan waktu hingga 34 hari. Ia juga mengaku didenda terus menerus dengan alasan yang tidak masuk akal, misalnya terkait tudingan bahwa dirinya menurunkan nilai barang pada invoice atau under invoicing. Oknum Bea Cukai juga meminta bukti yang tidak masuk akal sehingga sulit dipenuhi.

    “Saya dikenakan notul yang berisi denda. Padahal saya tidak under invoicing dan telah melakukan impor barang serupa bertahun-tahun. Ketika diminta alasan, alasannya tidak masuk akal, misal meminta bukti negosiasi, padahal bukti-bukti itu sudah disediakan dengan lengkap. Ini terjadi hampir untuk semua kegiatan impor saya, kena denda terus,” ujar Purbaya membacakan keluhan tersebut.

    Pengusaha itu menyebut enggan mengambil banding agar barangnya bisa cepat keluar. Pasalnya, kata dia, hal itu tidak akan membuahkan hasil. Purbaya menilai tindakan oknum Bea Cukai tersebut diktator, lalu meminta penjelasan kepada Heru.

    “Ini namanya diktator. Kan lu juga orang Bea Cukai (Heru), lu coba jelasin, ini kan murid lu semua kenapa bisa begini. Coba jelasin,” pinta Purbaya.

    “Ini langsung nanti PIB-nya kita cek, ini nanti SOP-nya sudah lewat, mestinya ini langsung diputus, SOP pemeriksaannya nggak selama ini,” jawab eks Dirjen Bea Cukai yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi di Kantor Kemenkeu.

    Purbaya menilai perlu ada perubahan besar pada budaya organisasi di Bea Cukai. Oleh karena itu, kanal Lapor Pak Purbaya diharapkan membantu dirinya memonitor kinerja jajaran Kemenkeu hingga ke level bawah.

    (ily/rrd)

  • Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai yang Kedapatan Nongkrong di Stabucks

    Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai yang Kedapatan Nongkrong di Stabucks

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak segan memecat pegawai Bea Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks. Terlebih menggunakan seragam.

    Hal tersebut, setelah Purbaya mendapat laporan masyarakat. Melalui layanan pengaduan ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 082240406600.

    Purbaya bahkan membacakan laporan tersebut. Bahwa ada pejabat Bea Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks dengan pakaian dinas.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jumat (17/10/2025).

    Bahkan, pelapor tersebut membeberkan perbincangan oknum pegawai tersebut.

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” ujar Purbaya melanjutkan membaca laporan.

    Dia mengingatkan, agar pegawai Bea Cukai tak lagi nongkrong di Starbucks menggunakan seragam. Purbaya juga meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menindaklanjuti laporan tersebut.

    Dia mengaku baru tahu adanya hal demikian.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main,” ujarnya.

    Kalaupun kembali ditemukan hal serupa, dia mengaku tak segan akan memecat.

  • Rencana OJK & Bursa Bereskan Saham Gorengan

    Rencana OJK & Bursa Bereskan Saham Gorengan

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara soal permintaan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membereskan saham gorengan. Pasalnya, saham gorengan merugikan para investor.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, pihaknya akan meningkatkan fungsi pengawasannya pada aktivitas perdagangan saham. OJK juga bakal meningkatkan koordinasi dengan self-regulatory organization (SRO) dan aparat penegak hukum.

    “Kami juga meningkatkan sinergi dengan SRO dan pelaku pasar serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan penegakan disiplin pasar, pemberantasan praktik manipulatif dan juga perlindungan optimal bagi investor,” ungkap Inarno di BEI, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025) kemarin.

    Inarno menegaskan, perlindungan konsumen dan investor merupakan hal penting untuk menjaga integritas pasar modal. Menurutnya, hal ini sejalan dengan apa yang diminta Purbaya.

    “Sejalan dengan pesan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam acara dialog dengan pasar modal minggu lalu, Bapak Purbaya menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Salah satunya dengan menjaga agar transaksi pasar modal berjalan dengan wajar teratur dan juga efisiensi,” imbuhnya.

    Sementara, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, tak bicara banyak terkait hal tersebut. Namun, ia memastikan perlindungan investor menjadi prioritas bagi seluruh penyelenggara pasar modal.

    “Pokoknya untuk perlindungan investor itu tetap menjadi prioritas kami,” singkat Jeffrey.

    Sebagai informasi, permintaan Purbaya agar otoritas pasar modal merapikan saham-saham gorengan disampaikan usai berdialog bersama pelaku pasar. Saat itu, Purbaya menyebut BEI meminta insentif.

    Namun, ia justru meminta BEI untuk merapikan terlebih dulu saham-saham gorengan. Pembenahan ini perlu dilakukan untuk melindungi investor ritel.

    “Dia minta insentif, saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja masih lenggang kangkung, karena investor kecil jadi dirugikan,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    (acd/acd)

  • Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal

    Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal

    Jakarta –

    Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disorot Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Hal ini buntut laporan dari masyarakat melalui hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Salah satu aduan yang dibacakan Purbaya adalah oknum pegawai Bea Cukai berseragam lengkap yang nongkrong setiap hari di gerai Starbucks. Pelapor yang merupakan pegawai swasta itu mengaku terganggu dengan kegiatan oknum tersebut.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Bicara Aset-Mobil

    Terlebih, hal-hal yang dibicarakan di sana menyangkut cara mengamankan aset hingga cara menjual aset. Pelapor meminta Purbaya mengawasi dan menindak oknum tersebut.

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” tambah Purbaya.

    Purbaya lalu berpesan kepada eks Dirjen Bea Cukai yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia meminta pegawai Bea Cukai tidak lagi nongkrong di Starbucks mengenakan seragam demi menghindari pandangan negatif.

    Purbaya Ancam Pecat Pegawai

    Purbaya terlihat geram karena arahannya kepada pegawai Kementerian Keuangan tidak dipedulikan. Ia mengancam akan memecat pegawai Bea Cukai yang masih mengulangi kegiatan tersebut.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat! Walaupun katanya pecat pegawai negeri Susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks pake seragam, nggak kira-kira lu!” tegas Purbaya.

    Purbaya mengaku hanya mendapat laporan yang bagus, namun fakta di lapangannya berbeda. Sementara itu, Heru berjanji membantu Purbaya menyelesaikan persoalan tersebut.

    Backing Rokok Ilegal

    Menurut pelapor, Bea Cukai cenderung merazia warung-warung kecil dan ketimbang membasmi distributornya langsung. Hal itu dinilai sama saja dengan membiarkan para cukong tetap melancarkan aksinya.

    “Mereka (Bea Cukai) lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga,” kata Purbaya membacakan laporan itu di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya berjanji menindaklanjuti laporan tersebut dan mengerahkan jajarannya di Kemenkeu. Ia juga berkomitmen membasmi para cukong, yang disebutnya di-back up pihak Bea Cukai itu sendiri.

    “Katanya banyak backingnya, backingnya paling orang Bea Cukai juga. Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu,” tegas Purbaya.

    Purbaya menyebut pihaknya sudah menyiapkan tim khusus untuk membereskan persoalan rokok ilegal. Tim itu terdiri dari staf khususnya di Ditjen Bea Cukai hingga di Ditjen Pajak.

    (ily/rrd)

  • Ditanya Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Bungkam dan Cuma Tersenyum

    Ditanya Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Bungkam dan Cuma Tersenyum

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi beban utang proyek kereta cepat Whoosh yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi justru memilih bungkam dan cuma tersenyum.

    Momen tersebut terjadi ketika Jokowi baru saja selesai menghadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (17/10/2025). Jokowi yang mengenakan batik lengan panjang tampak didampingi Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli

    Jokowi kemudian menemui awak media yang menunggunya. Namun saat ditanya mengenai pembayaran utang Whoosh tidak menggunakan APBN, Jokowi kemudian menundukan kepala dan tersenyum. Tidak lama kemudian, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini kemudian berbalik badan dan tidak menjawab pertanyaan.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh tidak boleh dibayar menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*)