Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • UGM Bangga tapi Jokowi Kabur, Ahmad Khozinudin Bongkar Aib di Balik Proyek Whoosh dan IKN

    UGM Bangga tapi Jokowi Kabur, Ahmad Khozinudin Bongkar Aib di Balik Proyek Whoosh dan IKN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, merespons pihak UGM yang mengaku bangga dengan Jokowi meskipun kabur saat ditanya soal ihwal kereta cepat.

    Seperti diketahui, Rektor UGM, Prof Ova Emilia pada saat pelaksanaan Dies Natalis Fakultas Kehutanan Jumat kemarin menegaskan Jokowi sebagai alumni kebanggaan.

    “Jokowi ngacir, whoosh! Secepat kilat meninggalkan awak media saat ditanya ihwal kereta cepat yang belakangan tidak ditanggung APBN,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (19/10/2025).

    Padahal, kata Ahmad, Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021, yang mengizinkan penggunaan APBN untuk pembiayaan, termasuk penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI dan penjaminan kewajiban perusahaan.

    “Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan juga mulai buang badan. Dia berdalih Whoosh sudah bobrok saat dia pegang,” sebutnya.

    Dikatakan Ahmad, Luhut seolah lempar tanggung jawab dengan dalih sedang melakukan restrukturisasi utang kereta cepat yang dibanggakan era Jokowi.

    “Sayangnya, di era Prabowo proyek ini jadi beban. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, ogah menalangi utang Whoosh melalui APBN,” tukasnya.

    Sebagaimana diketahui, lanjut Ahmad, total utang kereta cepat mencapai 7,2 miliar dollar AS atau setara Rp116,5 triliun.

    “Selain masalah kereta cepat, Jokowi saat ini juga sedang disoal masalah proyek IKN,” terangnya.

    Ia menuturkan, proyek infrastruktur di era Jokowi umumnya tidak melalui kajian akademik alumni kampus yang memiliki ijazah asli.

    “Semua kajiannya palsu hanya demi mengejar gelar palsu bapak Infrastruktur,” Ahmad menuturkan.

  • Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menkeu Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Antara Negara G-20

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menkeu Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Antara Negara G-20

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil pada angka 5,12 persen pada triwulan II 2025.

    Purbaya bahkan mengklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,12 persen itu menjadi yang tertinggi di antara negara-negara yang tergabung dalam G-20. Karena itu, menkeu optimis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik hingga akhir tahun ini.

    Gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menandai pencapaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bidang ekonomi. Diketahui, Prabowo-Gibran akan genap setahun pada Senin (20/10).

    “Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ungkap Menkeu Purbaya dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (19/10).

    Untuk inflasi, Purbaya menjelaskan bahwa inflasi juga terjaga rendah di 2,65 persen (yoy) dengan defisit APBN hanya di 1,56 persen dari PDB. Angka ini juga termasuk yang terendah di antara negara G-20.

    Dia menegaskan, pencapaian ini tak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan Rp 200 triliun di Bank Himbara yang memiliki tujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

    “Dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering mulai ada uang yang cukup, anda hajar lebih jauh. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi,” tandas Menkeu Purbaya.

    Pada sisi perdagangan, Indonesia juga mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8 persen sepanjang Januari hingga September 2025.

  • Gebrakan Menkeu Purbaya Pekan Ini: Ogah Bayar Utang Whoosh hingga Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai – Page 3

    Gebrakan Menkeu Purbaya Pekan Ini: Ogah Bayar Utang Whoosh hingga Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai – Page 3

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa nampak geram setelah mendapat laporan ada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkumpul di Starbucks. Dia bahkan mengancam akan memecat yang bersangkutan.

    Hal ini didahului oleh aduan yang masuk melalui kanal Lapor Pak Purbaya yang dirilis awal pekan ini. Purbaya membacakan salah satu aduannya mengenai pegawai Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan baju dinasnya.

    “Orang-orang ini di Starbuck setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset bagaimana, mengamankan aset baru, dapat kiriman mobil bagaimana jualnya, mohon diawasi dan ditindak,” ungkap Purbaya membacakan salah satu aduan yang masuk, di Kantor Kementerian Keuangan, ditulis Sabtu (18/10/2025).

    Usai membaca aduan tersebut, Purbaya nampak geram. Dia pun meminta jajaran Ditjen Bea Cukai untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

    “Bilang sama mereka kalau nongkrong jangan di Starbucks, di warung pinggir jalan saja, paling enggak orang lain itu curiga, sama aja dimanapun kejar ya,” tegasnya.

    Purbaya pun heran, perkiraannya setelah melakukan gebrakan, tindakan pelanggaran tersebut bisa berangsur menghilang. Namun, nyatanya masih terus ada. Dia pun mengancam akan memecat pegawai Bea Cukai yang kedapatan masih nongkrong di Starbucks tersebut.

    “Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat. Walaupun katanya pecat pegawai negeri susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya,” tegas Bendahara Negara ini.

     

  • Kritik Misbakhun ke Menkeu Purbaya Bukan Teguran, tapi Masukan

    Kritik Misbakhun ke Menkeu Purbaya Bukan Teguran, tapi Masukan

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, meluruskan bahwa pernyataannya mengenai kritik Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah bentuk teguran, melainkan masukan untuk menjaga keharmonisan komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan.

    Menurut Idrus, perbedaan gaya dan karakter antarpolitisi merupakan hal wajar, namun perlu diimbangi dengan cara berkomunikasi yang bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

    “Kita menyadari setiap orang punya gaya dan karakter masing-masing. Tapi dalam komunikasi politik, perlu keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam istilah budaya Jawa,” ujar Idrus di Jakarta, Minggu 19 Oktober.

    Ia menjelaskan, setiap pernyataan publik harus tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga disampaikan dengan cara yang mencerminkan etika politik.

    “Yang disampaikan harus mengandung nilai kebenaran, tapi cara menyampaikannya juga harus benar. Kalau dua-duanya dijaga, akan tercipta keharmonisan yang produktif,” tegasnya.

    Idrus menekankan, komentarnya tidak dimaksudkan sebagai teguran terhadap Misbakhun, melainkan pengingat bersama bagi seluruh kader Golkar dan anggota Koalisi Indonesia Maju agar komunikasi tetap konstruktif.

    “Ini bukan teguran, tapi masukan. Kita ini satu keluarga besar dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih. Jadi, komunikasi politik harus tetap sejuk dan saling mendukung,” ujarnya.

    Sebelumnya, Misbakhun sempat mengkritik Menkeu Purbaya agar tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional. Kritik itu muncul setelah Purbaya menyoroti rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan target defisit APBN 2025.

    Menanggapi hal itu, Idrus menilai semangat pengawasan DPR perlu tetap berjalan, namun dalam koridor komunikasi yang membangun.

    “Saya memahami semangat Pak Misbakhun. Tapi sebagai kader partai besar, setiap pernyataan sebaiknya disampaikan dengan semangat kebersamaan agar tidak menimbulkan kesan disharmoni di awal pemerintahan,” kata Idrus.

    Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menjadi fondasi penting bagi stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kritik tetap diperlukan, tapi harus dalam semangat memperkuat pemerintahan, bukan menambah gesekan,” ucapnya.

    Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pernyataan Menkeu Purbaya tentang rendahnya serapan anggaran justru menjadi pengingat penting bagi DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan.

    “Kalau DPR menjalankan fungsi kontrol dengan optimal, Purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. Pernyataan itu seharusnya dibaca sebagai refleksi, bukan serangan,” ujar peneliti Formappi dalam keterangan tertulis.

    Baik pandangan Idrus maupun Formappi sama-sama menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi konstruktif antar-lembaga agar kebijakan ekonomi dan program prorakyat dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan friksi politik yang tidak perlu.

  • Sederet Catatan Ekonomi & Fiskal Jelang Setahun Prabowo-Gibran

    Sederet Catatan Ekonomi & Fiskal Jelang Setahun Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memiliki sederet pekerjaan rumah untuk mewujudkan ambisi pertumbuhan ekonomi 8%. Prabowo masih mengalami kendala struktural hingga ketidakstabilan di sisi internal maupun eksternal menjelang 1 tahun pemerintahannya pada Senin (20/10/2025) besok.

    Sementara itu, effect yang diharapkan dari sejumlah kebijakan prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga ketahanan pangan, belum berdampak secara signifikan terhadap kinerja perekonomian. Salah satu buktinya adalah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, selama dua kuartal terakhir yang masih stagnan di kisaran 4-5%.

    Di sisi lain, Prabowo juga harus berburu dengan waktu, karena tren deindustrialisasi yang ditunjukkan dengan mentoknya kontribusi manufaktur ke produk domestik bruto (PDB) di kisaran 18-19%, telah memunculkan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama beberapa bulan terakhir. Kalau merujuk kepada data Kementerian Ketanagakerjaan alias Kemnaker, sebanyak 44.333 orang telah kehilangan pekerjaannya sampai dengan Agustus 2025.

    Persoalan semakin pelik karena investasi yang digadang-gadang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, ternyata lamban menyerap tenaga kerja. Padahal, jumlah populasi siap kerja alias produktif setiap tahunnya mengalami peningkatan. Belum lagi ada fakta bahwa ada sekitar 1 juta sarjana yang  belum memperoleh pekerjaan alias menganggur. 

    Kendati demikian, data juga menunjukkan bahwa jumlah serapan tenaga kerja memang bertambah setiap tahunnya. Namun kalau merujuk rilis terbaru dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi kecepatan investasi untuk menyerap tenaga kerja justru menurun.

    Sebagai ilustrasi, dengan realisasi investasi sebesar Rp491,4 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 696.478 pada kuartal III/2025, dibutuhkan setidaknya investasi sebesar Rp705,7 juta untuk setiap 1 pekerja. 

    Padahal kalau mengacu kepada kuartal III/2024 lalu, untuk menghasilkan 1 pekerja investasi yang dibutuhkan hanya sebesar Rp663,6 juta. Angka ini dihitung berdasarkan total realisasi sebesar Rp431,48 triliun dibagi jumlah serapan tenaga kerja sebesar 650.172.

    Artinya, jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menyerap 1 pekerja semakin mahal. Kalau kuartal III/2024 lalu hanya sebesar Rp663,6 juta. Pada periode yang sama tahun 2025 dibutuhkan investasi sebesar Rp705,7 juta atau lebih malah kira-kira sebesar Rp42,1 juta.

    Tren itu terkonfirmasi dengan kemampuan investasi asing dalam menyerap tenaga kerja yang juga semakin melambat. Tentu saja simpulan ini terjadi jika mengambil perbandingan dengan capaian kuartal III/2024. Pada periode itu tahun lalu, penyerapan tenaga kerja dari aktivitas penanaman modal asing alias PMA mencapai 269.800. Sedangkan kuartal III/2025 hanya di kisaran 246.400.

    Capaian itu menunjukkan bahwa ada penurunan kualitas investasi asing khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. 

    Pengelolaan Fiskal 

    Sementara itu dari sisi pengelolaan fiskal, Prabowo juga memiliki setumpuk pekerjaan yang tidak kalah beratnya. Tren penurunan kinerja penerimaan pajak telah mengakibatkan kondisi anggaran yang hampir tidak seimbang. Efisiensi atau tepatnya refocusing anggaran memang telah dilakukan dengan penerapan Inpres No.1/2025.

    Namun demikian, kalau mengacu kepada data-data terakhir, realisasinya masih di bawah ekspektasi. Defisit memang masih terjaga. Setidaknya berada di bawah outlook APBN yang dipatok 2,78%. Akan tetapi, terjaganya defisit itu terjadi karena proses penyerapan anggaran yang masih rendah. Kalau merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masih di kisaran 64,3%.

    Salah satu pemicu lambatnya penyerapan belanja negara itu adalah serapan belanja pemerintah pusat yang berada di angka 59,7% atau hanya Rp1.589,9 triliun dari Rp2.663,4 triliun. Padahal tahun sebelumnya, penyerapan belanja pemerintah pusat mampu menembus ke angka 73,6%.

    Tidak jelas alasan di balik lambatnya penyerapan tersebut. Namun kalau mengacu data Kemenkeu, ada sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran jumbo yang penyerapannya di bawah 50%. Badan Gizi Nasional alias BGN per tgl 30 September hanya di angka 16,9%, Kementerian Pekerjaan Umum alias PU di angka 48,2%, dan Kementerian Pertanian di kisaran 32,8%.

    Lambatnya penyerapan itu menarik dicermati karena dua dari ketiga lembaga yakni BGN dan Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap dua program andalan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis alias MBG dan swasembada pangan.

    Sementara itu dari sisi pajak, sulit untuk mengelak bahwa shortfall pajak tahun ini akan melebar dari outlook APBN 2025 di angka Rp2.076,9 triliun. Sekadar catatan bahwa penerimaan pajak per September 2025 hanya sebesar Rp1.295,3 triliun atau masih di angka 62,4% atau kurang sebesar Rp781,6 triliun dari outlook APBN. Periode yang sama tahun lalu penerimaan pajak telah mencapai 70% dari target. 

    Artinya kalau mengacu kepada tahun lalu, dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun, pemerintah memenuhi sekitar 29,8% penerimaan dalam waktu 3 bulan. Persoalannya data 2025 menunjukkan dengan penerimaan 62,4% pemerintah harus mengejar penerimaan pajak sebesar 37,6% dari target agar shortfall tidak melebar atau minimal pas dengan outlook APBN. 

    Dengan catatan kinerja penerimaan pajak setidaknya sampai September 2025, pemerintah perlu mengejar ketertinggalan supaya shortfall tidak melebar. Hanya saja ada satu catatan, jangan sampai upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak itu mendistorsi aktivitas ekonomi yang indikasinya masih tertekan.

    Prabowo Klaim Banyak Capaian 

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto menyatakan percaya diri dengan capaian pemerintah dalam satu tahun terakhir. Dia menekankan upayanya bersama kabinet merah putih dan bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan sejumlah capaian.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Sidang Senat Terbuka, Pengukuhan Mahasiswa Baru, dan Wisuda Sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, pada Sabtu (18/10/2025).

    “Besok, hari Senin, saya sudah satu tahun memimpin negara. Dan saya kira-kira saudara-saudara saya bisa katakan bahwa hari ini berdiri di seluruh hadapan rakyat Indonesia dengan percaya diri, karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat,” ujar Prabowo.

    Pelantikan Presiden Prabowo Subianto./JIBI

    Sekadar informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Dia menyatakan sudah mengikuti pemilihan umum (Pemilu) sebanyak 5 kali dan mengalami 4 kali kekalahan.

    “Jadi sekarang kalau menghadapi penipuan dan upaya untuk merong-rong dan terus menghambat dan merusak bangsa. Saya cepat menangkap, saya cepat mencium, saya cepat mengambil kesimpulan,” kata Prabowo.

    Di sisi lain, pemerintah memang telah mengumumkan paket stimulus ekonomi keempat pada hari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, stimulus yang digelontorkan pemerintah berbentuk BLT dan program magang. Paket stimulus keempat ini menjadi kelanjutan dari rangkaian kebijakan fiskal yang telah dijalankan sejak awal pemerintahan Prabowo pada Oktober 2024.

    Sejak menjabat, Prabowo telah meluncurkan tiga paket stimulus ekonomi dengan total nilai Rp79,2 triliun. Paket pertama diumumkan pada Desember 2024 senilai Rp38,6 triliun, diikuti paket kedua pada Juni 2025 sebesar Rp24,44 triliun, dan paket ketiga pada September 2025 senilai Rp16,23 triliun.

    Bentuk bantuan yang diberikan dalam ketiga stimulus sebelumnya meliputi subsidi listrik, keringanan pajak, bantuan tunai langsung (BLT), bantuan pangan, serta program padat karya sementara. Langkah ini dinilai efektif menopang konsumsi rumah tangga, yang masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional, disusul oleh investasi. 

    Saran Pengamat ke Prabowo 

    Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih jauh dari harapan. 

    Meski sempat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12%, pencapaian itu dinilainya masih lemah dan belum ditopang oleh kebijakan yang mampu mempercepat laju ekonomi menuju target ambisius 8%. “Pencapaian target makro sangat lemah. Memang kemarin 5,12%, tapi belum terlihat ada program yang benar-benar mendukung pertumbuhan. Saat ini mempertahankan angka 5% saja sudah sulit,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia meminta pemerintah mengurangi misalokasi sumber daya fiskal yang menyebabkan belanja negara tidak efektif dalam mendorong produktivitas ekonomi. Riefky menekankan perlunya perbaikan kualitas institusi agar anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi nasional.

    Teuku Riefky memperkirakan kinerja ekspor nasional masih sangat bergantung pada kondisi global yang tengah tidak menentu, sementara dua mesin pertumbuhan lainnya yakni konsumsi masih diwarnai pelemahan daya beli masyarakat. Lalu investasi asing yang masih menunjukkan kontraksi.

    “Perbaiki kualitas institusi, iklim investasi sehingga investasi masuk lapangan pekerjaan tercipta, daya beli meningkat, penerimaan negara akan masuk dengan sendirinya,” terangnya.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nasional selama satu tahun terakhir dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam aspek penciptaan lapangan kerja.

    Meski konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan, indikator yang berkaitan dengan job creation justru melemah di hampir semua sektor. “Kalau lihat satu tahun ke belakang, kaitannya dengan konsumsi, ini yang belum dibahas. Sebetulnya ada satu catatan PR besar yang belum bisa diselesaikan dengan baik, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

    Dia menambahkan, semua indikator terkait penciptaan lapangan kerja menunjukkan pelemahan, mulai dari tingkat partisipasi tenaga kerja hingga persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pekerjaan. Bahkan, indeks kepercayaan ekonomi konsumen pada aspek lapangan kerja menjadi yang paling pesimis dibandingkan indikator lainnya.

  • Top 3: Menkeu Purbaya Bikin Tiket Pesawat Nataru Jadi Murah – Page 3

    Top 3: Menkeu Purbaya Bikin Tiket Pesawat Nataru Jadi Murah – Page 3

    Pemerintah telah mengumumkan kabar gembira terkait pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap lanjutan yang akan dimulai pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara resmi menyampaikan informasi ini pada Jumat (17/10/2025).

    Program BLT ini merupakan bagian integral dari paket stimulus ekonomi lanjutan yang dirancang pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Harapannya, bantuan ini dapat segera meringankan beban ekonomi masyarakat.

    Pencairan BLT ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap selama tiga bulan, yakni Oktober, November, hingga Desember 2025. Total alokasi anggaran yang disiapkan mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp 30 triliun, yang akan didistribusikan kepada sekitar 35 juta orang di seluruh penjuru Indonesia.

    Simak berita selengkapnya di sini

  • Sepekan, survei kinerja setahun Prabowo hingga pengalihan TKD

    Sepekan, survei kinerja setahun Prabowo hingga pengalihan TKD

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari hasil survei kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga kekompakan pemerintah mengawal kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD).

    Berikut kilas balik berita politik sepekan untuk kembali Anda simak.

    1. Survei: 83,5 persen puas atas kinerja setahun Prabowo

    Hasil survei Index Politica mencatat sebanyak 83,5 persen masyarakat yang disurvei puas atas kinerja pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam setahun terakhir.

    “Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” kata Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo panggil sejumlah menteri evaluasi PP soal devisa hasil ekspor

    Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas beberapa isu strategis, termasuk di antaranya evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).

    “Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di muka kediaman Presiden selepas rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7

    Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

    Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo dapat pujian khusus dari Trump di KTT Perdamaian: Kerja bagus

    Presiden RI Prabowo Subianto mendapat pujian khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat sesi jumpa pers Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10).

    Dalam jumpa pers usai penandatanganan dokumen perjanjian damai (peace deal) di Gaza, Presiden Trump memberikan apresiasi kepada para presiden dan perdana menteri yang telah hadir memberikan dukungan secara langsung, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto dengan melontarkan pujian kerja yang bagus.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Mendagri-Menkeu tegaskan kekompakan kawal pengalihan TKD

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kekompakan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD).

    Keduanya memastikan, langkah ini tidak menekan pemerintah daerah (pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendengar Suara Rakyat… Nasional 18 Oktober 2025

    Mendengar Suara Rakyat… Nasional 18 Oktober 2025

    Mendengar Suara Rakyat…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suara masyarakat menjadi hal yang tidak luput dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Mulai dari mahasiswa, pakar, akademisi, hingga berbagai kelompok masyarakat kerap menyuarakan aspirasi, tuntutan, dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan, program, maupun sikap pemerintah di berbagai tingkatan.
    Lantas, bagaimana sikap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendengar suara-suara rakyat itu dalam satu tahun pertamanya?
    Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai program maupun kebijakan pemerintah kerap disorot rakyat.
    Mulai dari penolakan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang terjadi pada pertengahan hingga akhir Desember 2024.
    Penolakan disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), elemen buruh, hingga para akademisi yang menilai bahwa PPN 12 persen akan semakin semakin melemahkan daya beli masyarakat.
    Kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi menyebabkan inflasi yang justru menambah kompleksitas masalah.
    Akhirnya pada 31 Desember 2024 malam, Prabowo mengumumkan bahwa kenaikan PPN 12 persen tersebut hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
    Prabowo juga memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap berpihak pada rakyat kecil dengan tetap mengenakan tarif PPN nol persen untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
    “Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” ujar Prabowo, Selasa (31/12/2024) malam.
    Setelah itu, berbagai kelompok masyarakat kembali menyuarakan pendapat dan tuntutannya yang bertajuk “Indonesia Gelap” pada Februari 2025.
    Aksi “Indonesia Gelap” digawangi oleh BEM Seluruh Indonesia (SI) yang menyorot sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Salah satu yang dikritisi oleh aksi “Indonesia Gelap” adalah kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan efisiensi anggaran.
    Namun faktanya, efisiensi justru tidak sejalan dengan realitas yang diterapkan pemerintah, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat.
    Realitanya, Prabowo justru melantik banyak wakil menteri (wamen), staf khusus (stafsus), hingga menggelar retret untuk menteri dan kepala daerah yang pasti menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
    Di samping itu, aksi Indonesia Gelap juga menyorot program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalokasikan anggaran yang sangat besar.
    Namun dengan anggaran yang jumbo tersebut, kasus keracunan menu MBG masih terjadi dan menimpa banyak siswa di berbagai daerah.
    Intan Afrida Rafni Aksi mahasiswa dan masyarakat dalam demonstrasi Indonesia Gelap saat menyuarakan tuntutannya untuk pemerintah di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
    Aksi Indonesia Gelap juga mengeluarkan 13 tuntutan lain, yakni:
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun akhirnya keluar dan menemui massa yang berkumpul di dekat Istana Negara.
    Prasetyo kemudian mengajak para perwakilan massa untuk berdialog dengan pemerintah terkait tuntutan-tuntutan mereka.
    “Saya ingin menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, berdiskusi, yang konstruktif, beri masukan ke poin-poin yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat mari kita perbaiki bersama-sama,” ujar Prasetyo saat menemui mahasiswa, Kamis (20/2/2025).
    Puncak dari kegelisahan rakyat terhadap pemerintahan pun pecah pada akhir Agustus 2025. Pemicunya adalah berbagai tunjangan jumbo para legislator dan sikap anggota DPR yang tidak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat.
    Hal tersebut semakin diperparah dengan pernyataan sejumlah anggota
    Gelombang demonstrasi terjadi pada 25 sampai 31 Agustus 2025 yang di berbagai daerah, dengan titik utama digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.
    Poster dan spanduk berisi kritik tajam terhadap DPR dibentangkan di sepanjang pagar Kompleks Parlemen.
    Massa menilai wakil rakyat lebih banyak memperjuangkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan masyarakat yang mereka wakili.
    Namun pada Kamis (28/8/2025) malam, eskalasi demo meningkat dan massa terpencar ke berbagai wilayah di sekitar Gedung DPR/MPR.
    Salah satu titik panas antara massa dengan aparat kepolisian terjadi di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
    Saat aparat kepolisian berusaha membubarkan massa di sana, tragedi yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan terjadi.
    Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brigade Mobile (Brimob) Polri dan menyebabkan pemuda berusia 21 tahun itu meninggal dunia.
    ANTARA FOTO/FAUZAN Para pengemudi ojek online (ojol) beriringan mengantarkan ambulans berisi jenazah rekan mereka, Affan Kurniawan menuju pemakaman di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Affan Kurniawan yang meninggal akibat terlindas mobil rantis Brimob saat ricuh Aksi 28 Agustus 2025 itu dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan.
    Setelah peristiwa tersebut, eskalasi demo semakin meningkat dan panas, bahkan berujung kericuhan dan pengrusakan fasilitas umum di berbagai daerah.
    Bahkan massa menjarah kediaman sejumlah pejabat negara, seperti anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, hingga mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
    Prabowo sebagai presiden pun mengeluarkan pernyataan usai tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan. Ia menegaskan pemerintah akan memberi perhatian khusus kepada keluarga Affan.
    Rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya disampaikan Prabowo atas peristiwa itu. Ia mengaku sangat prihatin, sedih, dan sangat kecewa dengan insiden tersebut.
    Prabowo juga memerintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas dan transparan. Polisi yang melindas harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.
    “Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab, seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku. Akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tandas Prabowo dalam pernyataan resmi melalui sebuah video, Jumat (29/8/2025).
    Galih Pradipta Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri) dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan negara menjamin dan menghormati hak setiap warga dalam mengemukakan pendapat serta meminta aparat TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam menindak massa anarkis yang merusak fasilitas umum, tindakan penjarahan, hingga upaya makar. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/sgd/bar
    Setelah itu, Prabowo mengumpulkan delapan ketua umum partai politik yang berada di DPR Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    Turut hadir Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh; hingga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, turut hadir di Istana adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan B Najamudin.
    Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid.
    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa DPR akan mencabut sejumlah kebijakannya, termasuk tunjangan jumbo bagi legislator serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo.
    Gelombang demonstrasi yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025 juga melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DPR.
    Tuntutan rakyat ini disusun dan lahir dari sekelompok influencer seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, hingga Jerome Polin yang merangkum berbagai aspirasi rakyat
    Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat ini lahir dari gabungan berbagai kanal aspirasi publik, seperti desakan 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, dan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia
    17+8 Tuntutan Rakyat ini pun ramai di berbagai media sosial dan diunggah ulang oleh ribuan warganet hingga influencer ternama.
    Tuntutan pertama berisi 17 poin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.
    Sebanyak 17 tuntutan rakyat itu memiliki tenggang waktu hingga 5 September 2025 untuk direalisasikan oleh pihak eksekutif, legislatif, hingga aparat keamanan itu.
    Selain 17 poin tersebut, terdapat delapan tuntutan lain dengan tenggang waktu untuk direalisasikan hingga 31 Agustus 2025, yakni:
    Sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat dikabulkan oleh pihak terkait. Seperti DPR yang akhirnya memutuskan untuk menghapus tunjangan perumahan untuk anggota dewan.
    DPR juga memerintahkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memproses para legislator yang mendapatkan sorotan, seperti Ahmad Sahroni, Adies Kadir, dan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.
    Kini pada 20 Oktober 2025, Prabowo-Gibran akan memasuki satu tahun pertamanya memimpin Indonesia.
    Pada satu tahun pertama Prabowo-Gibran, berbagai elemen masyarakat tetap menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah, termasuk memberikan catatan kepada Kepala Negara.
    Salah satu catatan datang dari elemen buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang memberikan sorotan terhadap sektor ketenagakerjaan.
    Sektor ketenagakerjaan sendiri juga termaktub dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, yakni poin terkait upah layak dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
    Elemen buruh juga merupakan kelompok yang terus menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada pemerintah dalam banyak kesempatan.
    Adapun Presiden KSPI, Said Iqbal menilai bahwa sepanjang satu tahun pemerintahan ini, tidak ada terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja.
    “Masalah klasik seperti upah murah, praktik outsourcing tanpa batas, pekerja kontrak berkepanjangan, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) non-ahli masih dibiarkan,” ujar Said kepada Kompas.com.
    Bahkan hingga pertengahan 2025, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mendekati seratus ribu orang dari berbagai sektor industri, mulai dari tekstil, garmen, elektronik, hingga pertambangan.
    Prabowo diminta melakukan evaluasi agar pemerintahannya mengambil langkah nyata untuk atasi gelombang PHK hingga perkuat pengawasan ketenagakerjaan.
    “Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan, agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar bisa mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” kata Said Iqbal.
    Catatan lain juga disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia.
    Mereka memberikan catatan terhadap sejumlah bidang, salah satunya terkait pemerataan pendidikan nasional, jaminan mutu kesehatan, dan soal janji 19 juta lapangan pekerjaan.
    Terkait pendidikan, Koordinator Nasional BEM PTMA Indonesia, Yogi Syahputra Alaydrus menilai bahwa tidak kunjung menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia.
    “Adanya standar pendidikan yang rendah, mahalnya biaya pendidikan, dan kurangnya akses pendidikan menjadi suatu pola yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kita,” ujar Yogi kepada Kompas.com.
    Kemudian terkait muju jaminan kesehatan yang dinilai tidak sinkron antara kebijakan dengan realitas yang ada. Terakhir soal janji 19 juta lapangan pekerjaan yang tak kunjung terealisasi.
    “Data menurut BPS menyatakan ada 7,28 juta orang kehilangan pekerjaan merupakan kebijakan distorsi yang harus kita tagih di pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Yogi.
    BEM PTMA Indonesia juga menyoroti kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dari RUU Perampasan Aset hingga RUU Masyarakat Adat yang dilihat urgen justru tak kunjung dibahas oleh DPR.
    Sebaliknya, lembaga yang dipimpin oleh Puan Maharani itu begitu sigap membahas RUU Minerba, KUHAP, hingga RUU Kepariwisataan.
    “Kami dari BEM PTMA Indonesia mendesak Presiden Prabowo untuk menyurati biar segera DPR RI memproses dan mengesahkan RUU yang dibutuhkan masyarakat sebagai jalan ideal dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945,” ujar Yogi.
    Adapun pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, catatan-catatan yang ada akan menjadi bahan untuk perbaikan.
    “Tentu ketika ada catatan-catatan yang kita masih harus perbaiki, ya itu akan menjadi prioritas kita untuk terus disempurnakan,” ujar Prasetyo, Jumat (18/10/2025).
    Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah adalah pihak yang mendengarkan kritik.
    “Masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik-otokritik yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Termasuk di dalam proses itu, kalau ada masukan, saran, data, atau kritikan,” ujar Qodari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nanti Beli Obligasi Lagi, Buat Apa?

    Nanti Beli Obligasi Lagi, Buat Apa?

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyuarakan keraguannya terkait usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar Indonesia Investment Authority (INA) disuntuk dana Rp50 triliun. Purbaya khawatir dana tersebut tidak akan disalurkan ke sektor riil, tapi hanya digunakan untuk membeli obligasi atau bond.

    “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang utangnya sebagian besar? Gua rasa sama obligasi juga. Anda cek dulu deh,” kata Purbaya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia mengatakan usulan itu baru akan disetujui jika INA efektif menjalankan program investasi di sektor riil.

    Purbaya pun mengkritik praktik penempatan dana oleh entitas investasi pemerintah ke instrumen utang, seperti obligasi.

    “Gini, saya enggak mau kasih uang ke sana, nanti uangnya dibelikan bond lagi, buat apa? Mending saya kurangin, buat saya,” tegasnya.

    Purbaya membandingkan situasi ini dengan Danantara karena sebagian besar dananya ditempatkan di obligasi.

    “Kayak di Danantara kan gitu, sebagian besar masih bond kan kemarin? Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan, ‘Kok lu taruh bond? Kalau gitu mah, lu enggak jago-jago amat.’ Kira-kira gitu,” ungkap Purbaya.

    Menurut dia, meski Danantara berjanji akan menyalurkan dana ke sektor riil, INA juga harus membuktikan keahliannya di sektor investasi, mengingat statusnya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang harus mampu menarik investor asing.

    “Tapi yang penting INA juga akan kita lihat, betul seperti itu? Kan INA kan harusnya mengundang investor asing. Itu kan sovereign wealth fund, bukan domestik aja. Kita naruh lho Rp70 triliun di situ, saya lupa. Kayaknya segitu deh,” ujarnya.

    Purbaya menyimpulkan dukungan dana baru hanya akan diberikan jika INA menunjukkan kebutuhan ekspansi yang nyata.

    “Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kita dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Luhut menyoroti potensi besar INA sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk menarik investasi asing. Luhut mengusulkan agar pemerintah menyuntikkan dana Rp50 triliun per tahun ke INA.

    Dia mengatakan dana itu bisa berkembang menjadi Rp1.000 triliun dalam lima tahun.

    “Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ (INA) tiap tahun dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI) RP491 triliun, yang Rp200 triliun sudah ditaruh ke perbankan, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Gedung Blok M Hub, Jl Sultan Hasanuddin, Melawai, Jakarta Selatan, baru direnovasi. Di antara puluhan ruko yang terdapat di pusat perbelanjaan terpopuler era 1980-an itu, ada kios kecil dengan latar belakang tembok berwarna merah-putih yang menarik perhatian. 

    Jarum jam menunjukkan pukul 14.15 WIB saat Tim Bisnis melangkahkan kaki ke kios tersebut. Rak-rak tampak tertata rapi dan bersih. Terdapat beragam produk kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako hingga produk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Seorang penjaga kasir dan petugas lain yang berjaga di dalam melempar senyum. 

    “Di sini tuh kami ada produk-produk sembako sama makanan-makanan pada umumnya sebenarnya. Cuman yang membedakan kalau dari UMKM sendiri sih yang beda,” kata Retno, penjaga kasir Koperasi Merah Putih Melawai, saat ditemui Bisnis pada Senin (13/10/2025).

    Koperasi Merah Putih Melawai menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang merupakan program pemerintah yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Ada juga gula, minyak goreng, tepung, ketan hitam, dan susu dari Food Station.  

    Ada pula bahan pangan mentah seperti bawang kering yang bisa dipesan melalui sistem pre-order. 

    Kemudian, pada rak bagian kanan, tampak kemasan berwarna-warni berisi nasi goreng instan, mie sagoo, ayam rujak beku, serta camilan buatan UMKM lokal..

    Wanita berusia 24 tahun itu menyebut barang-barang di Koperasi Merah Putih Melawai lebih terjangkau dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, harga minyak goreng satu liter di koperasi ini hanya Rp15.700, lebih rendah dari rata-rata harga di luar yang sudah menyentuh Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.

    Meski belum sepenuhnya ramai, koperasi Merah Putih mulai menjadi alternatif belanja masyarakat sekitar Melawai. Retno mengakui, lonjakan pembeli biasanya terjadi di akhir pekan. 

    Orang dewasa hingga anak muda menjadikan tempat ini sebagai lokasi melepas penat setelah 5 beraktivitas mengerjakan tugas kuliah hingga menyelesaikan deadline pekerjaan.  

    “Paling rame di Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya anak muda yang nongkrong di sekitar sini mampir beli minuman,” katanya

    Retno menuturkan banyak koperasi kelurahan lain yang sudah datang berkunjung untuk belajar dan bertanya-tanya soal sistem di sini. Mereka belum membuka toko fisik seperti di Koperasi Merah Putih Melawai, namun sudah mulai aktif merekrut anggota. 

    Mereka, kata Retno, meyakini bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjadi gerbang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, terlebih dengan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah. 

    Kesejahteraan

    Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah mengatakan seluruh aktivitas yang dilakukan koperasi akan berdampak pada perputaran ekonomi di suatu desa/kelurahan. Kehadiran koperasi tidak serta merta membuka lapangan pekerjaan, tetapi efek berganda dari aktivitas itu yang kemudian menciptakan lapangan kerja baru. 

    Sebagai contoh, ketika KDMP Melawai menjual produk-produk UMKM hingga hasil panen petani di desa, termasuk beras SPHP, maka UMKM hingga petani di desa membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang kemudian mereka menarik pekerja baru. 

    “Efek bergandanya banyak. Tugas kita adalah menjaga ide besar ini agar dapat dilaksanakan secara murni. Jangan sampai ada penyimpangan,” kata Piter. 

    Dia juga menyoroti mengenai sentuhan digital di dalam KDMP. Menurutnya langkah itu dapat membuat tata kelola koperasi menjadi lebih baik dan transparan. Pemerintah dapat memantau secara terukur barang-barang yang terdapat di koperasi dan mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan. 

    “Dengan adanya digitalisasi tata kelola akan jauh lebih baik, hasilnya pasti lebih baik, dan berdampak pada kesejahteraan semua anggota,” kata Piter. 

    Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto mengatakan Komdigi secara bertahap telah melaksanakan dukungan terhadap program KDMP. Sampai saat ini, Komdigi menjangkau dua koperasi desa, yaitu di Kota Malang dan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 

    Komdigi memberikan pelatihan literasi digital bagi SDM koperasi desa secara langsung (luring), hal ini dikarenakan skema secara luring dapat lebih optimal untuk berinteraksi dengan peserta sehingga mereka tidak jenuh dan mendapatkan praktik secara langsung. 

    Tidak menutup kemungkinan juga untuk pelaksanaan secara daring jika tersedianya koneksi internet dan perangkat yang memadai dari para peserta pelatihan.

    Boni mengatakan dengan memberikan pelatihan secara langsung dan materi yang relevan, program ini telah memberikan dasar yang kokoh bagi penguatan kapasitas digital koperasi desa, sekaligus menjadi langkah awal menuju transformasi digital dalam perekonomian desa.

    ”Kami terus berupaya memberikan yang terbaik sehingga dapat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Dengan pelatihan literasi digital yang akan diberikan kepada SDM, diharapkan akan mempermudah proses bisnis dalam pelaksanaan operasionalnya, sehingga anggota KDMP mendapatkan kemudahan dalam proses pemanfaatannya,” kata Boni.

    Percepatan

    Di sisi lain, menjelang 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka, Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah mengebut finalisasi draft Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan gudang-gudang dan gerai dari KDMP. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa keberadaan Inpres tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat rantai pasok pangan, serta distribusi produk lokal melalui penguatan peran strategis KopDes/Kel Merah Putih.

    Lebih lanjut, Ferry memastikan pembangunan gudang dan gerai milik KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan melibatkan kontraktor-kontraktor lokal dan masyarakat desa sebagai upaya dalam menggerakkan dan mensejahterakan masyarakat. 

    Dia berharap, dengan lebih dari 82.024 KDMP yang telah terbentuk di Indonesia, percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung koperasi dapat dilakukan secara strategis, terpadu, dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. 

    “Tujuannya, guna menciptakan sistem ekonomi desa yang produktif dan berdaya saing,” pungkasnya.

    Danantara dan Kementerian Keuangan  memberikan dukungan kepada KDMP melalui pendanaan. CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa dukungan tersebut akan dilakukan dengan skema penggunaan dana APBN.

    Menurutnya, Kemenkeu selaku otoritas fiskal bakal mengalokasikan dana desa bagi masing-masing koperasi yang ada, kendati tak menjawab saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan.

    “Pembangunan ini berasal dari dana desa yang akan dialokasikan melalui Kementerian Keuangan dengan atas dasar dari setiap desa dalam pengalokasiannya,” ujar Rosan.