Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal

    Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal

    Jakarta –

    Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan itu membahas eksekusi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    “Tadi kami bertiga dengan Pak Menteri Keuangan dan Danantara sudah menyelaraskan dan mencapai kesepahaman untuk proses pencairan dari Bank Himbara bagi pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang lainnya untuk Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry usai pertemuan, Kamis (23/10/2025).

    Ferry menyampaikan, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang Kopdes Merah Putih. Percepatan ini penting dilakukan demi mengejar target 80.000 Kopdes Merah Putih beroperasi pada Maret 2026.

    Saat ini telah dimulai proses pembangunan di hampir 5.000 titik desa, dan jumlahnya akan terus bertambah. Setiap Kopdes Merah Putih mendapat plafon pembiayaan sebesar Rp 3 miliar, yang digunakan untuk pembangunan fisik dan modal kerja. Pencairan dimulai hari ini.

    “Terkait pembiayaan Kopdes, dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi, sebagian dipergunakan untuk membangun fisik, dan sebagian lagi untuk modal kerja,” imbuh Ferry.

    Sementara itu, Dony Oskaria menjelaskan, penyaluran plafon Rp 3 miliar per koperasi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing Kopdes. Ia optimistis program ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional dari desa.

    “Koperasi ini akan menjadi engine pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Sekarang tinggal menunggu proses pembangunan koperasi-koperasi tersebut,” kata Dony.

    Pembangunan Kopdes Merah Putih juga melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keduanya berperan dalam mengidentifikasi lahan yang tersedia untuk pembangunan Kopdes.

    “Targetnya selesai Maret 2026. Saat ini Kementerian Koperasi bersama TNI memiliki Command Center untuk menginventarisasi tanah-tanah di desa dan kelurahan, dengan target harian 1.500-2.000 hektare,” kata Ferry.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan dana Rp 16 triliun tahun ini untuk program Kopdes Merah Putih. Selain itu, bank BUMN dapat menggunakan dana Rp 200 triliun yang sebelumnya telah ditempatkan pemerintah, dengan ketentuan bunga hanya 2 persen.

    “Kalau Kopdes Merah Putih tahun ini programnya Rp 16 triliun. Tapi kita sudah taruh uang Rp 200 triliun itu, kalau mau diswitch dan mereka siap, bisa dipakai. Otomatis bunga yang kita charge ke bank untuk program koperasi Merah Putih hanya 2 persen,” tutup Purbaya.

    (ily/rrd)

  • Purbaya Pastikan Kendala Pencairan BLT Rp 900 Ribu Rampung Pekan Ini

    Purbaya Pastikan Kendala Pencairan BLT Rp 900 Ribu Rampung Pekan Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons terhambatnya pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar total Rp 900 ribu yang dilakukan melalui PT POS. BLT tersebut seharusnya mulai dicairkan sejak Senin pekan ini.

    Terkait ini, Purbaya berjanji persoalan ini akan selesai di minggu ini. BLT ini adalah ditetapkan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025. Pencairannya dilakukan sekaligus sehingga penerima akan mendapat total Rp 900 ribu.

    “Saya pikir minggu ini selesai,” singkat Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

    Sebelumnya, Purbaya menyebut persoalan logistik menjadi salah satu biang keroknya, yang mana hal itu sedang dalam pemeriksaan. Meski begitu, Purbaya menegaskan pencairan BLT untuk masyarakat miskin di desil terendah tetap diutamakan penyalurannya.

    “Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu logistik, persiapan logistiknya. Pada dasarnya yang biasa disalurkan lewat, satu lagi apa ya, yang biasa untuk desil 1-2 akan disalurkan dengan cepat seperti biasa mungkin besok sudah ngalir,” ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Selasa (21/10/2025).

    Purbaya menambahkan, penyaluran BLT lewat PT Pos juga diharapkan bisa rampung sepenuhnya pada pekan ini. Ia juga menyebut bahwa penerima BLT ditambah hingga ke desil 3-4.

    “Sementara yang PT Pos harusnya sih saya perintahkan Dirjen saya untuk diskusi dengan PT Pos untuk mempercepat penyalurannya, saya pikir sih minggu ini sudah keluar juga,” tutup Purbaya.

    (ily/rrd)

  • Menkeu Purbaya Restui Duit Pinjaman Himbara Buat Gudang Kopdes

    Menkeu Purbaya Restui Duit Pinjaman Himbara Buat Gudang Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Danantara menyepakati penggunaan fasilitas kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) untuk mendanai pembangunan fisik Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Proses pembangunan fisik nantinya akan dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara. 

    Kesepakatan itu tercapai setelah rapat antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Kamis (23/10/2025). Pemerintah melalui himbara menyediakan kredit dengan plafon Rp3 miliar untuk seluruh Kopdes, yang ditargetkan pembangunan fisiknya tuntas pada Maret 2026. 

    “Jadi sudah tinggal menunggu proses pembangunan daripada koperasi-koperasi kita ke depannya,” terang Kepala BP BUMN Dony Oskaria usai rapat tersebut di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta. 

    Adapun khusus untuk pembangunan fisik setiap Kopdes, Kementerian Koperasi telah memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dan bakal bekerja sama dengan TNI. 

    Menkop Ferry Juliantono menyebut plafon kredit Rp3 miliar itu mencakup biaya investasi pembangunan fisik sekaligus modal kerja Kopdes. Bedanya, pencairan untuk modal kerja dari himbara langsung disalurkan ke unit koperasi dimaksud. 

    “Itu capex dan opex juga, dipakai untuk investasi. Ini yang bentuk kehadiran negara untuk membangunkan fisik gudang-gudang dan gerai, membantu akses permodalan kerjanya, kemudian didampingi oleh negara,” tuturnya. 

    Ferry menyebut dana kredit itu sudah mulai disalurkan ke himbara, dan sudah mendapatkan restu dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk pembangunan fisik Kopdes, dana itu nantinya akan disalurkan terlebih dahulu ke Kemenkop sebelum dikucurkan ke Agrinas. 

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp16 triliun ke himbara untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Namun, Purbaya menyebut itu bukan satu-satunya saluran pembiayaan yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang ingin mendirikan Kopdes di desa/kelurahan. 

    Purbaya pada September 2025 lalu juga telah menempatkan kas pemerintah Rp200 triliun di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Dia menyebut uang itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembiayaan Kopdes. 

    “Tetapi kami sudah taruh uang yang Rp200 triliun tadi kan, kalau mau di switch, kalau mereka siap ya bisa diambil. Dengan otomatis bunga yang kita charge ke bank kalau uangnya dipakai untuk Koperasi Merah Putih menjadi 2%,” terangnya.

  • Prabowo Bakal Keluarkan Inpres untuk Percepatan Pembangunan Kopdes

    Prabowo Bakal Keluarkan Inpres untuk Percepatan Pembangunan Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan fisik gudang, gerai dan sarana penghubung untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

    Ferry mengatakan, pemerintah berharap agar pembangunan fisik Kopdes Merah Putih bisa selesai dibangun pada Maret 2026 dan sekaligus siap beroperasi. 

    “Hari ini juga Insyaallah menurut keterangan dari Pak Mensesneg akan segera dikeluarkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gudang, Gerai dan Sarana Penghubung bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

    Guna memastikan kelancaran pembangunan fisik sesuai target, Kementerian Koperasi turut bekerja sama dengan TNI untuk mengadakan pusat komando (command center) yang bertugas menginventarisasi tanah-tanah di desa maupun kelurahan. 

    Ferry memperkirakan, inventarisasi tanah itu harus rampung sebelum Desember 2025 agar bisa mengejar selesainya pembangunan fisik pada Maret 2026.

    Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah akan mempercepat pembayaran pembangunan fisik Kopdes. Ferry menyebut plafon kredit yang disalurkan melalui himbara untuk pembiayaan kopdes dialokasikan sebagian untuk investasi pembangunan fisik, dan sebagian lainnya untuk modal kerja. 

    Sebagaimana diketahui, plafon kredit yang disediakan adalah Rp3 miliar untuk setiap kopdes. Percepatan pembayaran itu dibahas bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa serta Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria siang ini. 

    Purbaya mengatakan, pihaknya pada rapat itu ingin melihat finalisasi bentuk Kopdes Merah Putih yang sudah dipersiapkan selama ini. 

    “Kami mau lihat hitam putihnya seperti apa sehingga penyaluran bisa clear,” ujarnya. 

  • Dana MBG yang Tak Terserap Bakal Dipakai Peremajaan Kakao Cs

    Dana MBG yang Tak Terserap Bakal Dipakai Peremajaan Kakao Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) yang tidak terserap berpotensi dialihkan untuk mendukung program peremajaan sejumlah komoditas perkebunan, termasuk kakao dan kelapa.

    Deputi Bidang Koordinasi Usaha dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan langkah ini dilakukan untuk memperkuat sektor hulu perkebunan dan meningkatkan produktivitas tanaman yang telah menurun akibat faktor usia.

    Widiastuti menjelaskan, penggunaan dana MBG yang tidak terserap menjadi salah satu opsi untuk mendukung revitalisasi tanaman perkebunan prioritas.

    “… bagaimana untuk pemberdayaan, karena tanaman juga sudah tua. Itu juga banyak yang kita coba lakukan dan kita petakan, termasuk dana MBG yang tidak terserap, itu akan dipergunakan untuk mendukung peremajaan dari tanaman atau komoditi yang optimal atau yang premium,” kata Widiastuti saat ditemui di sela-sela acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 bertajuk Penguatan Sektor Hulu Untuk Memperkokoh Hilirisasi Kakao Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Namun, Widiastuti menyebut pembahasan terkait persetujuan penggunaan dana MBG masih berlangsung dan belum final.

    “Jadi kalau melihat keputusannya kita juga belum melihat,” ujarnya.

    Kendati demikian, Widiastuti menerangkan program replanting akan difokuskan pada komoditas yang paling membutuhkan peremajaan, seperti kakao dan kelapa. Selain itu, pemerintah juga tengah memetakan dukungan kebijakan untuk komoditas lain, termasuk singkong.

    “Kalau yang kondisinya memang butuh peremajaan, akan disegerakan. Kebetulan, contohnya kayak kakao, iya. Kelapa, iya. Yang kita tangani juga bukan hanya di-replanting, tapi yang lainnya juga kayak permasalahan, tadi ada singkong, ini butuh sisi lartas, itu juga kita lakukan,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan tetap menarik anggaran MBG, jika realisasi penyerapannya tetap tak maksimal.

    Teranyar, Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana program MBG sebesar Rp70 triliun kepada pemerintahkarena khawatir tidak mampu terserap maksimal tahun ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran, SDM, dan infrastruktur menjadi pondasi dalam memastikan pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.

    Dalam hal anggaran, Dadan menuturkan bahwa pemerintah melalui BGN menyiapkan dukungan anggaran dengan dana jumbo untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.

    Adapun di tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun serta dana standby senilai Rp100 triliun. Namun, sebagian dari dana tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah.

    “Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

    Untuk tahun depan, Dadan mengungkap BGN akan menerima dana jumbo senilai Rp268 triliun. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.

  • Rupiah Melemah, Ferdinand Hutahaen Beri Sindiran Halus: Tenang ada Menkeu Purbaya

    Rupiah Melemah, Ferdinand Hutahaen Beri Sindiran Halus: Tenang ada Menkeu Purbaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Ferdinand Hutahaean memberikan sindiran halus ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbawa Yudhi Sadewa.

    Sindiran yang diberikan Ferdinand ini berkaitan dengan Rupiah yang kembali melemah.

    Lewat salah unggahan di media sosial X, Ferdinand menyampaikan sindiran ini lewat komentar.

    Ia meminta masyarakat untuk saat ini tetap tenang karena memiliki sosok Menkeu Purbaya.

    “Nggak apa-apa, tenang pokoknya ada Purbaya…!,” tulisnya dikutip Kamis (23/10/2025).

    Adapun Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di awal perdagangan hari ini.

    Melansir data Refinitiv, pada Kamis (23/10/2025) pukul 09 05 WIB, rupiah ada di posisi Rp/US$16.635 atau melemah 0,39% terhadap dolar AS.

    Pelemahan ini berbanding terbalik dengan penguatan 0,09% pada perdagangan Rabu kemarin.

    Sementara itu, indeks dolar (DXY) pada Kamis  pukul 08.45 WIB ada di posisi 99,03 atau menguat 0,13%.

    Pergerakan rupiah hari ini akan dibayangi sejumlah sentiment, terutama keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI).

    Dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG BI) kemarin, Rabu (22/10/2025), BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 4,75% pada Oktober ini.

Suku bunga Deposit Facility bertahan di 3,75% dan suku bunga Lending Facility tetap di 5,50%.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Trump Ngeluh Bicara dengan Putin Soal Ukraina: Tak Ada Kelanjutannya

    Trump Ngeluh Bicara dengan Putin Soal Ukraina: Tak Ada Kelanjutannya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluhkan pembicaraannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang mengakhiri perang Ukraina. Trump mengatakan bahwa percakapannya dengan pemimpin Rusia itu tidak membuahkan hasil.

    “Setiap kali saya berbicara dengan Vladimir, percakapan saya lancar, tapi setelah itu tidak ada kelanjutannya,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih pada Rabu (22/10) waktu setempat, dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/10/2025).

    Hal ini disampaikan Trump saat mengumumkan sanksi-sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia terkait perang di Ukraina.

    Trump sebelumnya telah menunda penerapan sanksi terhadap Rusia selama berbulan-bulan. Namun, kesabarannya habis setelah rencana pertemuan dengan Putin di Budapest gagal.

    Sanksi AS tersebut merupakan peningkatan besar dalam tindakan AS terhadap Rusia dan mencerminkan rasa frustrasi Trump yang semakin besar karena tidak dapat membujuk Putin untuk mengakhiri konflik.

    Sanksi tersebut mencakup pembekuan semua aset perusahaan minyak Rosneft dan Lukoil di Amerika Serikat, sekaligus melarang semua perusahaan AS berbisnis dengan kedua raksasa minyak Rusia tersebut.

    “Mengingat penolakan Presiden Putin untuk mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada dua perusahaan minyak terbesar Rusia yang mendanai mesin perang Kremlin,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.

    Menkeu AS itu mengatakan bahwa sanksi tersebut merupakan “salah satu sanksi terbesar yang telah kami terapkan terhadap Federasi Rusia.”

    Secara terpisah, Uni Eropa setuju untuk memberlakukan langkah-langkah baru yang bertujuan untuk menekan pendapatan minyak dan gas Moskow selama perang, kata seorang juru bicara kepresidenan Denmark.

    Paket sanksi tersebut — yang ke-19 dari Uni Eropa sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 — bertujuan untuk terus menekan Rusia di tengah upaya perdamaian Trump dan eskalasi serangan Rusia.

    Sanksi tersebut dijatuhkan beberapa jam setelah serangan terbaru Rusia semalam di Ukraina menewaskan tujuh orang, termasuk dua anak, dan menghancurkan sebuah taman kanak-kanak.

    Usai pengumuman sanksi, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat masih tetap ingin bertemu Rusia.

    “Kami masih ingin bertemu dengan Rusia,” kata Rubio kepada wartawan. “Kami akan selalu tertarik untuk terlibat jika ada peluang untuk mencapai perdamaian,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Purbaya Beri Suntikan Rp20 Triliun untuk BPJS Disertai Warning Perbaiki Sistem Klaim

    Purbaya Beri Suntikan Rp20 Triliun untuk BPJS Disertai Warning Perbaiki Sistem Klaim

    GELORA.CO -Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengambil langkah sigap dengan mengalokasikan dana jumbo sebesar Rp 20 triliun untuk melunasi tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

    Ia mengatakan, anggaran tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 seperti yang pernah dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.

    Meski telah menjamin ketersediaan dana, Purbaya berharap hal ini tidak berhenti pada penyelesaian utang saja. Ia secara tegas menuntut adanya reformasi fundamental dalam tata kelola BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran dapat dicegah.

    Purbaya juga menyoroti aturan-aturan lama yang dianggap tidak lagi relevan, khususnya pasca-pandemi Covid-19. Ia mencontohkan kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit menyediakan 10 persen ventilator.

    “Karena rumah sakit sudah telanjur membeli, akhirnya setiap pasien diarahkan ke alat itu, yang otomatis membuat tagihan ke BPJS membengkak,” kritik Purbaya. Ia lantas meminta BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi dan membatasi pembelian alat kesehatan yang tidak esensial. Namun, ia menekankan bahwa revisi kebijakan medis ini harus melibatkan pakar kesehatan agar kualitas layanan tetap terjaga.

    Selain tata kelola, perhatian Menkeu juga tertuju pada optimalisasi sistem Teknologi Informasi (TI) di BPJS Kesehatan. Purbaya terkejut mengetahui BPJS memiliki sekitar 200 tenaga TI.

    “Itu sudah seukuran perusahaan komputer besar. Saya instruksikan agar mereka mengintegrasikan seluruh sistem TI di Indonesia dan mulai menggunakan Artificial Intelligence (AI),” tegasnya.

    Purbaya meyakini integrasi sistem dan pemanfaatan AI akan menjadi alat deteksi dini yang sangat efektif untuk mengurai permasalahan layanan, termasuk mendeteksi klaim-klaim yang mencurigakan atau bermasalah.

    “Itu harus diinvestigasi. Dengan sistem yang baik, masalah seperti ini akan cepat terselesaikan. Saya targetkan enam bulan ke depan, sistem TI ini harus sudah berfungsi. Mereka menyatakan siap,” jelasnya. Ia berharap, jika target ini tercapai, BPJS Kesehatan akan memiliki sistem TI rumah sakit yang terbaik dan terbesar di dunia.

  • Luhut Bilang Utang Kereta Cepat Direstrukturisasi 60 Tahun, Made Supriatma Beri Sindiran Menohok

    Luhut Bilang Utang Kereta Cepat Direstrukturisasi 60 Tahun, Made Supriatma Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, soal rencana restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat hingga 60 tahun menuai respons publik.

    Salah satunya datang dari Peneliti ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Supriatma.

    Ia menyinggung absurditas kebijakan tersebut dengan gaya sarkastik yang menggelitik sekaligus menohok.

    “60 tahun lagi, anakmu yang sekarang dikandung ibunya akan sudah pensiun dengan pangkat Praka,” kata Made di Facebook pribadinya, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Ia kemudian melanjutkan dengan sindiran yang lebih keras.

    “Kalau dia jadi polisi, mungkin hidupnya lebih baik. Ada tambahan dari sana sini,” timpalnya.

    Dikatakan Made, rentang waktu 60 tahun untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh tidak masuk akal.

    Bahkan ia menganggap justru mencerminkan beban antargenerasi yang diwariskan pemerintah kepada rakyat.

    “60 tahun kemudian mungkin kamu juga sudah menitis berkali-kali. Entah jadi apa kamu itu nanti,” tukasnya.

    Tak berhenti di situ, peneliti yang kerap mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah itu memberikan kalimat menohok kepada Luhut.

    “60 tahun kemudian, mungkin Opung ini akan bangkit kembali. Buat apa? Bikin utang baru,” sindirnya.

    Seperti diketahui, Luhut sebelumnya menyampaikan bahwa utang proyek Kereta Cepat akan direstrukturisasi hingga 60 tahun.

    Alasannya, agar beban pembayaran bisa lebih ringan dan proyek tetap berkelanjutan.

    “Kemarin kita bicara dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tidak ada masalah. Karena kalau kita restructuring 60 tahun, itu kan jadi lebih kecil,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Prabowo-Gibran, kemarin.

  • Awasi MBG hingga Kopdes, Satgas Mulai Beroperasi

    Awasi MBG hingga Kopdes, Satgas Mulai Beroperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah resmi mulai bekerja hari ini setelah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas lintas kementerian/lembaga itu untuk mengawasi program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih. 

    Pembentukan satgas itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo pada rapat terbatas (ratas), Rabu (15/10/2025). Arahan itu kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sore ini, Rabu (22/10/2025). 

    Satgas memulai kerjana dengan melaksanakan rapat kick-off yang dihadiri oleh di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri. 

    “Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat,” terang Airlangga pada konferensi pers usai rakortas tersebut, Rabu (22/10/2025). 

    Usai rapat sore ini, satgas menyepakati pengelompokan menjadi tiga kelompok kerja (pokja). Pokja pertama bertugas untuk mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah. 

    Pokja kedua bertugas untuk mempercepat implementasi program dan penyelesaian kendala atau debottlenecking. 

    Kemudian, pokja ketiga bertugas untuk mempercepat penyelesaiakn penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum. 

    Program pemerintah yang akan menjadi fokus satgas seperti program paket ekonomi 2025, 2026 dan untuk penciptaan lapangan kerja alias 8+4+5. Beberapa program stimulus yang diumumkan September 2025 itu meliputi sejumlah insentif fiskal yang diperpanjang, debottlenecking terhadap hambatan nontarif (non-tariff barrier), isu per komoditas maupun sektor serta beberapa hambatan lainnya. 

    “Kemudian program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan program utama di kementerian yang anggarannya besar,” terang Airlangga.

    Salah satu anggota satgas, yakni Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan bekerja di pokja kedua. Dia menyebut secara khusus akan fokus pada penyerapan anggaran program prioritas Presiden. 

    “Nanti yang enggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5% persen, triwulan tahun depan bisa lebih cepat lagi,” terangnya. . 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menuturkan bahwa pokja kedua yang fokus pada debottlenecking tidak hanya akan mengurus MBG hingga Kopdes, melainkan juga program-program di luar pemerintah. Purbaya menyebut akan menerima pengaduan dari pelaku usaha dan memimpin gelar perkara setiap minggunya. 

    Dia menyebut masalah-masalah yang ditemukan pada pokja kedua akan diteruskan ke pokja ketiga yang fokus pada hukum dan regulasi. Pokja terakhir itu turut melibatkan penegak hukum. 

    “Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan ke depan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dengan lebih cepat dari yang sekarang,” pungkasnya.