Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Purbaya Pastikan Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Akses Kredit Himbara, Total Rp240 Triliun!

    Purbaya Pastikan Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Akses Kredit Himbara, Total Rp240 Triliun!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah bisa mengakses kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) senilai total Rp240 triliun.

    Purbaya mengatakan bahwa total kredit yang disediakan melalui himbara itu sudah disiapkan tergantung dengan kesiapan Kopdes. 

    “Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut mengenai ratusan triliun uang yang telah disiapkan pemerintah untuk Kopdes. 

    Namun, dia menjabarkan bahwa sebelumnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp16 triliun. PMK itu ditandatangani saat Menkeu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati. 

    Kemudian, pada September 2025 lalu, Purbaya kembali menempatkan Rp200 triliun di himbara tepatnya di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Kas pemerintah itu juga bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin membangun Kopdes. 

    “Langsung bisa dicairkan kalau mereka pakai untuk program Koperasi itu bunganya langsung tinggal 2% dari 4%,” terangnya.

    Adapun pemerintah melalui himbara sudah bisa mulai mengucurkan kredit untuk pembiayaan Kopdes setelah Purbaya secara resmi menandatangani persetujuan penjaminan kredit dengan APBN, tepatnya Dana Desa. 

    “Jadi, ketika himbara tahu bahwa pinjamannya dijamin pemerintah, mereka bisa menyalurkan pinjaman,” ucapnya. 

    Adapun total kredit dengan plafon Rp3 miliar disediakan melalui himbara tidak hanya untuk modal kerja Kopdes, melainkan juga untuk pembangunan fisik. 

    Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik KDMP yang akan dibangun di desa maupun kelurahan. Penugasan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih. 

    Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan bahwa Menkeu Purbaya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan mengenai pembiayaan, sebagaimana diatur pada Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu.

    “Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa,” terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).

  • Strategi Jitu Menkeu Purbaya untuk Tekan Utang Rp 9.138 Triliun

    Strategi Jitu Menkeu Purbaya untuk Tekan Utang Rp 9.138 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dirinya telah menyiapkan strategi untuk menekan utang negara yang per Juni 2025 tercatat mencapai Rp 9.138,05 triliun.

    Purbaya menjelaskan bahwa strateginya adalah dengan belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu dan tidak adanya kebocoran anggaran yang menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, jika pertumbuhan ekonomi bergerak lebih cepat, penerimaan pajak akan meningkat dan defisit serta utang dapat ditekan.

    “Harapannya dengan seperti itu, maka pertumbuhan ekonominya lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar, income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ,” ujar Purbaya di gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Selain itu, Purbaya juga saat ini tengah mendorong perbaikan pada sektor penerimaan negara melalui peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan perbaikan sistem perpajakan Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Dengan optimalisasi tersebut, ia optimistis rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat naik secara bertahap.

    “Ke depan harusnya sih dengan perbaikan juga di sektor penerimaan, bea cukai dan pajak, sistem pajak Coretax dan lain-lain, harusnya sih kita bisa expect perbaikan di tax to GDP ratio,” jelasnya.

    Purbaya pun memperkirakan, jika strategi itu dapat berjalan konsisten, dalam beberapa bulan ke depan kenaikan rasio pajak dapat mencapai 0,5%-1%. Ia pun optimistis akan mendapatkan tambahan penerimaan pajak negara sekitar Rp 100 triliun dari setiap kali kenaikan 0,5% rasio pajak.

    “Kalau riil sektor ini jalan dengan bagus, seperti yang saya desain, tetapi enggak langsung sekarang ya, beberapa bulan ke depan, harusnya itu akan menaikkan tax ratio hampir 0,5%-1%,” ujarnya.

    Untuk mencapai target tersebut, Purbaya mengaku intens melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kementerian dan lembaga yang penyerapan anggarannya masih rendah untuk mendorong percepatan belanja negara. Langkah itu ia sebut sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di sisa triwulan 2025.

    “Jadi saya kalau ke sana-sini (sidak) bukan enggak ada kerjaan. Karena saya bertaruh untuk triwulan ini (triwulan IV) paling enggak laju pertumbuhan ekonominya lebih cepat dibanding triwulan-triwulan sebelumnya, kita targetkan dapat di atas 5%,” tegasnya.
     

  • Cianjur Pastikan Anggaran Tersalur Optimal Saat Banyak Dana Mengendap

    Cianjur Pastikan Anggaran Tersalur Optimal Saat Banyak Dana Mengendap

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur memastikan telah menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mempercepat realisasi belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran.

    Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada dana pemerintah daerah yang mengendap atau tersimpan tanpa manfaat di kas daerah, sebagaimana tengah menjadi sorotan pemerintah pusat.

    Wakil Bupati Cianjur Ramzi mengatakan, pemerintah daerah sebisa mungkin mengoptimalkan belanja sesuai dengan arahan dari Mendagri dan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa dana publik harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Bagi kami ini sudah menjadi hal yang rutin di akhir tahun. Alokasi dana yang sudah diberikan harus digunakan secara optimal,” ujar Ramzi saat ditemui seusai menghadiri acara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Senin (28/10/2025).

    Ia menambahkan, Pemkab Cianjur memastikan seluruh penggunaan dana daerah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Setiap rupiah yang digunakan untuk menjalankan program daerah juga sudah sesuai dengan yang dicanangkan.

    Ramzi menyebutkan bahwa penggunaan anggaran daerah Cianjur tahun ini telah difokuskan pada berbagai program. Mulai dari sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

    “Instruksi dari mendagri maupun pemerintah pusat sudah kami jalankan, terutama dalam mempercepat program pembangunan daerah,” pungkas pria yang lama dikenal sebagai artis tersebut.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh kepala daerah mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Instruksi tersebut disampaikan setelah banyak daerah dinilai belum maksimal dalam merealisasikan anggarannya.

    Tito memaparkan, hingga 30 September 2025, pendapatan APBD nasional telah mencapai 70,27% atau Rp 949,97 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 67,82% atau Rp 918,98 triliun.

    Namun, realisasi belanja daerah justru menurun menjadi 56,07% atau Rp 770,13 triliun, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar 57,20% atau Rp 817,79 triliun.

    “Kita harus kerja keras mendorong belanja. Kita harapkan realisasinya bisa mencapai minimal 91%,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang meminta kepala daerah segera menyalurkan dana APBD agar perekonomian daerah tetap bergerak.

    Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, tercatat masih ada simpanan pemerintah daerah di bank sebesar Rp 234 triliun sepanjang Januari-September 2025. Angka tersebut terdiri atas simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp 134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp 60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.

    Beberapa daerah dengan simpanan terbesar antara lain DKI Jakarta Rp 14,68 triliun, Jawa Timur Rp 6,84 triliun, Kota Banjarbaru Rp 5,16 triliun, Kalimantan Utara Rp 4,70 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

    Kritik dari Purbaya tersebut sempat mendapat beragam tanggapan dari sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Namun, Purbaya menegaskan data tersebut valid dan bisa dikonfirmasi langsung ke Bank Indonesia.

  • Purbaya Balas Sindiran Hasan Nasbi: Saya Kepanjangan Tangan Presiden!

    Purbaya Balas Sindiran Hasan Nasbi: Saya Kepanjangan Tangan Presiden!

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi sindiran eks Kepala PCO Hasan Nasbi yang memintanya berhenti mengkritik pejabat lain.

    Hasan sebelumnya menilai pernyataan Purbaya kerap menimbulkan kegaduhan dan berpotensi melemahkan soliditas di lingkar pemerintahan.

    Menjawab kritik tersebut, Purbaya menegaskan bahwa langkah yang ia ambil bukan atas inisiatif pribadi, melainkan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyebut pernyataannya selama ini justru bertujuan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah.

    Itu juga atas perintah Bapak Presiden, jadi saya enggak berani gerak sendiri. Jangan anggap saya koboi, saya kepanjangan tangan dari Bapak Presiden,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Menurut Purbaya, transparansi dan keterbukaan merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo agar publik memahami arah kebijakan pemerintah, termasuk dalam isu-isu yang menyentuh pengelolaan keuangan daerah maupun kementerian.

    Ia menilai, diam justru akan memperburuk citra pemerintah di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap pengelolaan dana publik.

    “Kalau pemerintah diam, masyarakat akan mengira kita menutup-nutupi. Padahal tugas saya memastikan semua berjalan sesuai arahan Presiden, termasuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi,” tambahnya.

    Pernyataan Purbaya ini datang setelah beberapa kali ucapannya menimbulkan reaksi dari sejumlah kepala daerah dan pejabat publik, terutama terkait temuan dana mengendap di pemerintah daerah.

    Kritiknya sempat disorot karena dinilai terlalu frontal, bahkan oleh sebagian kalangan internal pemerintahan sendiri.

    Hasan Nasbi, dalam pernyataan sebelumnya, menyarankan agar pejabat tinggi seperti Menkeu Purbaya menjaga harmoni di antara sesama pembantu Presiden.

    “Jangan saling serang di publik. Kalau ada perbedaan, selesaikan di dalam, bukan di media,” ujar Hasan.

    Namun, bagi Purbaya, menjaga kredibilitas pemerintah di mata publik tak bisa dilakukan dengan cara menutup mata.

    Ia menegaskan bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka menjadi bagian dari strategi pemerintahan Prabowo dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.

    “Presiden ingin pemerintahan ini kuat karena dipercaya rakyat, bukan karena menutup rapat masalahnya,” katanya.

    Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa gaya komunikasi Purbaya yang blak-blakan dan cenderung lugas akan tetap ia pertahankan selama mendapat restu dari Presiden.

    Dalam beberapa kesempatan, ia juga menyebut bahwa keterbukaan adalah bagian dari transformasi budaya birokrasi yang tengah didorong pemerintah.

  • Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    GELORA.CO- Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara perihal gaduh utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Seperti diketahui, besarnya utang proyek tersebut menjadi perdebatan di publik

    Negara sudah menyatakan menolak untuk ikut campur untuk membayar utang.

    Publik pun mempertanyakan alasan Jokowi saat itu yang ngotot melanjutkan proyek tersebut meskipun dengan biaya besar.

    Menurut Jokowi, pembangunan transportasi umum memang tidak bertujuan untuk mencari laba

    Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir

    Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025). Alasan Pembangunan Whoosh: Atasi Kemacetan Jabodetabek dan Bandung, dikutip dari Kompas.com

    Menurut Jokowi, membangun kereta cepat sama saja menyelematkan uang negara akibat kerugian yung ditimbulkan dari kemacetan.

    “Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.

    Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh.

    “Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.

    Menurut Jokowi, prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

    “Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.

    Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

    “Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.

    Jokowi mencontohkan MRT Jakarta yang mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI.

    “Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp 4,5 triliun per tahun,” jelasnya.

    Ia menilai, mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan hal mudah. 

    “Memindahkan masyarakat dari mobil pribadi dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter itu sulit,” tambahnya.

    Meski masih dalam proses, Jokowi menilai dampak positif transportasi massal mulai terasa.

    “MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan. Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang,” ungkapnya. 

    Jokowi mengajak masyarakat untuk bersyukur karena sudah mulai ada pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi umum.

    “Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap, tidak bisa langsung,” kata Jokowi.

    Selain mengurai kemacetan, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal, termasuk Whoosh, memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

     “Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” tandasnya.

    Bom Waktu Utang Whoosh

    Proyek KCJB alias Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dengan 60 persen saham dan konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen saham).

    Adapun PSBI sendiri dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan porsi saham 58,53 persen, diikuti Wijaya Karya (33,36 persen), PT Jasa Marga (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (1,03 persen).

    Sementara, komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri atas CREC 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRRC 12 persen, CRSC 10,12 persen, dan CRIC 5 persen.

    Proyek Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi konsorsium BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai lead konsorsium PSBI.

    Bahkan, utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu.

    Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

    Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Sementara, sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

    Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

    Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

    Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

    “Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Pelonggaran utang

    Kebisingan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuat China melonggarkan utang kereta cepat yang sempat menuai polemik masyarakat Indonesia belakangan ini. 

    Sebelumnya PT KAI mengeluhkan terus merugi lantaran terbebani utang kereta cepat yang cukup mahal setiap tahunnya.

    Pasalnya pendapatan kereta cepat Jakarta-Bandung belum bisa menutup modal utang yang disepakati dengan China sebelumnya. 

    Alhasil, PT KAI terus nombok untuk membayar kekurangan cicilan utang kereta cepat. 

    Dari hal tersebut, muncul inisiasi membayar utang kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Namun hal itu buru-buru dibantah oleh Bendahara Negara Purbaya.

    Purbaya mengaku tidak mau mengeluarkan sepeserpun uang negara untuk membayar utang kereta cepat lantaran sedari awal perjanjiannya sudah business to Business (b2b). 

    Pernyataan Purbaya lantas menuai gonjang-ganjing dalam negeri. Hingga mengorek kembali borok proyek kereta cepat yang dikabarkan bermasalah sedari awal. 

    Usai gonjang-ganjing tersebut, kabarnya pihak Danantara pergi ke China untuk melakukan lobi pelonggaran utang proyek.

    Kabarnya, China pun sepakat untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

    Di mana China memberikan perpanjangan pembayaran utang hingga 60 tahun dari yang sebelumnya tenor cicilan hanya 45 tahun. 

    Danantara sendiri belum merinci kesepakatan restrukturisasi yang telah disetujui oleh China. 

    Namun Purbaya pun memberikan acungkan jempol kepada Danantara yang telah melobi China terkait dengan restrukturisasi utang proyek kereta cepat.

    Artinya kata Purbaya, uang negara bisa aman untuk tidak terlibat dalam utang proyek tersebut.

    “Bagus, saya enggak ikut kan? Top,” ujar Purbaya dengan nada sumringah saat menanggapi perkembangan tersebut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Saat ditanya kenapa tidak diajak ke China bersama Danantara, Purbaya tidak mempermasalahkan hal tersebut. 

    Menurutnya pemerintah memang tidak boleh ikut campur dengan proyek yang sedari awal ditetapkan b2b itu.

    Pun Purbaya juga ogah mendelegasikan anak buahnya untuk ikut dalam perundingan. Sebab kata dia, proyek tersebut harus diselesaikan secara b2b. 

    “Saya sebisa mungkin enggak ikut, biar aja mereka (Danantara) selesaikan business to business, jadi top,” tegas Purbaya.

    Jika pun Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, harus hadir dalam pertemuan negosiasi, Purbaya menyatakan hal itu hanya sebatas menyaksikan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para pihak.

    “Paling menyaksikan, kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top,” imbuhnya.

    Penegasan ini sekaligus meredakan kekhawatiran masyarakat bahwa APBN, yang merupakan uang rakyat, akan terbebani oleh proyek prestisius yang biaya pembangunannya membengkak

  • Kementerian PU Sebut Realisasi Anggaran Capai 60% hingga Oktober 2025

    Kementerian PU Sebut Realisasi Anggaran Capai 60% hingga Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi anggaran hingga periode Oktober 2025 telah mencapai 60% dari total pagu Tahun Anggaran (TA) 2025 tersedia sebesar Rp84,1 triliun.

    Dody memastikan realisasi tersebut telah meningkat signifikan usai sebelumnya Kementerian PU masuk ke dalam 3 besar Kementerian/Lembaga dengan pagu besar, tapi realisasinya masih di bawah 50% pada Kuartal III/2025.

    “Sekarang mungkin sekitar hampir 60% kali ya, karena kan tiap hari ini kita percepat penyelesaian tender, kita percepat kontrak, segala macam,” jelasnya saat ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas Pangudi Luhur, Bekasi, Senin (27/10/2025).

    Seiring dengan hal itu, Dody optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada akhir 2025. Salah satunya, dengan mempercepat tender sejumlah proyek baru.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai proyek apa saja yang akan dikebut dalam waktu dekat, dia enggan merinci.

    Sebelumnya, realisasi anggaran Kementerian PU juga sempat mendapat perhatian dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    AHY menjelaskan, realisasi anggaran Kementerian PU yang cenderung minim tersebut salah satunya disebabkan oleh proses pencairan yang memakan waktu di awal politik anggaran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Memang ada tantangan untuk bisa berlari kencang ketika anggarannya baru dicairkan. Nah, saya berpesan tentunya terus mengawal juga, agar di waktu yang sudah tinggal, bisa dikatakan Dua bulan bisa tercapai,” imbuh AHY.

    Dipantau Menkeu

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal mendorong realisasi anggaran Kementerian PU yang tergolong masih rendah di level 60% dari total pagu tersedia TA 2025 sebesar Rp84,1 triliun. 

    Purbaya menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%. 

    “Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap,” kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Untuk mempercepat penyerapan anggaran, dia mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

    “Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap,” ujarnya.

  • Bank Mandiri Salurkan Rp 41 T Dana Pemerintah

    Bank Mandiri Salurkan Rp 41 T Dana Pemerintah

    Jakarta –

    PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk (BMRI) terus menyalurkan kredit dari saldo anggaran lebih (SAL) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diketahui, Bank Mandiri menerima SAL hingga Rp 55 triliun dari total dana yang guyurkan Kemenkeu ke bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp 200 triliun.

    Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo, mengaku telah menyalurkan dana tersebut sebesar Rp 41 triliun atau sekitar 74% dari total Rp 55 triliun. Ia menyebut penyaluran dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

    “Kami salurkan secara efektif sebesar Rp 41 triliun atau setara dengan 74% dari total penempatan hingga akhir September 2025 atau hanya dalam waktu kurang lebih 15 hari,” jelasnya dalam konferensi pers Bank Mandiri secara virtual, Senin (27/10/2025).

    Totok menjelaskan, SAL ini disalurkan kepada segmen UMKM dan padat karya. Selain itu, penyaluran kredit ini diberikan kepada lebih dari 15 sektor strategis nasional, di antaranya sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan energi.

    “Melalui penyaluran yang terarah ini, Bank Mandiri berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

    Totok menambahkan, SAL ini memperkuat fungsi intermediasi Bank Mandiri dan struktur likuiditas. Selain itu, SAL ini juga menjaga biaya dana tetap efisien.

    “Di mana mengingat sumber pendanaan berasal dari penempatan pemerintah dengan cost of fund yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata pasar,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Kerja Sama dengan Bank Mandiri, CT: Ada Sejarahnya, Ibarat Pulang Kampung” di sini:

    (acd/acd)

  • Kemenkeu Bocorkan Usulan Gaji Tunggal Bagi ASN

    Kemenkeu Bocorkan Usulan Gaji Tunggal Bagi ASN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sistem single salary atau penggajian tunggal bagi aparatur sipil negara (ASN)l menjadi bagian dari upaya pemerintah agar hak penghasilan ASN diberikan secara penuh dan transparan.

    Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tri Budhianto menyampaikan pemerintah terus mematangkan rencana penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary untuk menyederhanakan komponen penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.

    “Sebetulnya single salary ini setahu kami sih salah satu cara pemerintah itu memang betul-betul dalam penggajian itu sangat sesuai dengan yang diterima yang menjadi hak dari pegawainya,” kata Tri dalam acara Media Gathering Kemenkeu, Jakarta, dikutip pada Senin (27/10).

    Tri menambahkan, Kemenkeu bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih terus mendiskusikan desain teknis penerapan sistem tersebut.

    “Ini masih terus berprogres ya, kami sudah komunikasi juga dengan Kementerian PANRB untuk bisa memastikan sistem penggajian kita menggunakan single salary,” ujarnya pula.

    Penerapan single salary juga dinilai dapat menyederhanakan berbagai tunjangan yang selama ini menjadi komponen terpisah dari gaji ASN.

    “Memang pada prinsipnya kita sejak lama seinget saya kita juga inginnya semuanya single salary ya semuanya, lebih satu kesatuan penghasilan kita,” kata Tri.

    Lebih lanjut, terkait kenaikan gaji ASN, dirinya menyebut hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk tahun anggaran 2026.

  • Katanya Saya Sama Pak Misbakhun Ribut, Padahal Nggak Pernah

    Katanya Saya Sama Pak Misbakhun Ribut, Padahal Nggak Pernah

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu dirinya dan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun memiliki hubungan yang tidak harmonis. Hal ini terjadi karena pernyataan Misbakhun yang meminta Purbaya untuk tidak mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Purbaya mengatakan bahwa dirinya baru saja makan siang bersama di sebuah restoran sambil berdiskusi terkait kebijakan ekonomi. Dalam makan siang tersebut, Purbaya mengaku ia ditraktir oleh Misbakhun.

    “Itu kan di media banyak keributan. Katanya saya sama pak Misbakhun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa. Jadi, tadi saling traktir lah. Saya makan, dia makan, oh dia makan, Pak Misbakhun pun makan. Jadi saya ditraktir Pak Misbakhun di restoran. Jadi, pada dasarnya seperti itu, kita nggak ada apa-apa, saling mendukung,” katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).

    Purbaya mengatakan, pertemuan itu sekaligus menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR RI saling mendukung satu sama lain. Artinya, kesan ada konflik antara Kemenkeu dan Komisi XI tidak benar.

    “Diskusi aja gimana bagusnya ke depan. Gimana pemerintah dengan parlemen saling mendukung. Yang penting tadi menghilangkan kesan bahwa keuangan sama Komisi XI berantem. Kan ada yang bikin tuh,” katanya.

    Purbaya mengatakan, sebenarnya Komisi XI juga mendukung dirinya menyambangi kementerian lainnya untuk memantau anggaran agar penyerapannya sesuai target. Hal ini guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif.

    “Beliau mendukung malah. Tujuannya adalah supaya anggarannya lebih cepat. Saya butuh di triwulan IV ini pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. Jadi semuanya harus belanja kira-kira. Kan saya nggak pernah komentarin. Kementerian ini, program kamu jelek,” katanya.

    Di tempat yang sama, Misbakhun juga menegaskan hal serupa bahwa hubungan dengan Purbaya baik-baik saja.

    “Bahwa tidak terjadi apapun di antara kita dan Pak Purbaya menyampaikan, Pak, kita ini kan harus menyambungkan hati. Kalau menyambungkan hati itu kan harus saling ketemu. Jadi, pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya Bapak Presiden, maka beliau ingin mendapatkan dukungan,” katanya.

    Misbakhun mengatakan dirinya maupun fraksi Partai Golkar juga mendukung penuh kebijakan yang dilakukan Purbaya. Hal ini guna membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

    “Dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utamanya Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugasnya Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat,” katanya.

    Tonton juga video “Misbakhun Tanggapi Defisit APBN” di sini:

    (ara/ara)

  • Ancaman Purbaya ke Pengimpor Baju Bekas: Dibui-Blacklist Seumur Hidup!

    Ancaman Purbaya ke Pengimpor Baju Bekas: Dibui-Blacklist Seumur Hidup!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta pelaku impor pakaian ilegal segera menghentikan aktivitasnya. Menurut Purbaya, pemerintah akan menyiapkan sanksi tambahan yang lebih berat demi menimbulkan efek jera.

    Bendahara Negara menjelaskan, selama ini penindakan terhadap kegiatan itu hanya berupa pidana dan pemusnahan barang bukti. Ia menilai hal ini merugikan negara karena ada anggaran yang harus dikeluarkan.

    Oleh karena itu, ke depannya mafia impor bakal mendapat sanksi tambahan berupa denda. Tak hanya itu, yang bersangkutan akan dilarang melakukan kegiatan impor seumur hidup.

    “Saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai, apa hukumannya? Hanya ditaruh di mereka barangnya, dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat musnahin barang, masih kasih makan orang lagi,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

    “Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” tegasnya.

    Menurutnya, Pemerintah terus memonitor dan mendata nama-nama pemain impor pakaian bekas ilegal. Meski mengakui belum ada pembicaraan dengan Kementerian Perdagangan, Purbaya menyebut akan mengoptimalkan instrumen milik Kemenkeu, dalam hal ini Ditjen Bea Cukai hingga Ditjen Pajak.

    “Ini kan Bea Cukai yang nyegah. Nanti kalau di lapangan mungkin baru Menteri Perdagangan. Tapi yang saya jaga di Bea cukai, yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasai Bea Cukai, Pajak, dan lain-lain,” tuturnya.

    Sementara itu, pedagang di Pasar Senen diharapkan mengganti produk jualannya dengan barang-barang produksi dalam negeri. Bendahara Negara menegaskan tak ingin melegalkan aktivitas jual beli barang ilegal yang telah membunuh industri dalam negeri.

    “Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produksi dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal Sementara produksi dalam negeri mati. Kan sama juga untungnya nanti dia dapetnya. Kan mereka yang penting untung, kan?” tutup Purbaya.

    (ily/rrd)