Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Prabowo, Purbaya, hingga Puan Hadiri Pemusnahan 214 Ton Narkoba di Mabes Polri

    Prabowo, Purbaya, hingga Puan Hadiri Pemusnahan 214 Ton Narkoba di Mabes Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tiba di lapangan Mabes Polri dalam rangka melakukan pemusnahan narkoba dalam periode Oktober 2024 – Oktober 2025.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo tiba sekitar 13.18 WIB. Nampak, dia disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat tiba di lokasi.

    Selain Prabowo, sejumlah pejabat lainnya turut hadir seperti Kepala BNN Suyudi Ario Seto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Pejabat hadir lainnya yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, hingga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

    Selain itu, turut ada jenderal-jenderal baik itu dari Polri maupun TNI juga turut menyaksikan pemusnahan narkoba seberat 214.84 ton dengan nilai Rp29,37 triliun.

    Kemudian, terlihat juga barang bukti berupa sabu, ganja, ekstasi hingga etomidate ditampilkan di lokasi. Barang bukti narkoba itu dikemas dengan kemasan warna-warni dan ditumpuk setinggi satu meter.

    Selain barang bukti narkoba, terlihat tumpukan uang menjadi barang bukti. Aset berupa mobil dan tanah juga terpampang dalam sebuah tulisan dengan total senilai Rp241 miliar.

    “Pemusnahan barang bukti narkoba periode Oktober 2024-Oktober 2025, 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun,” tulisan dalam poster di lokasi.

    Adapun, barang bukti narkoba itu merupakan hasil dari pengungkapan 49.306 kasus dengan tersangka mencapai 65.572 orang. Di samping itu, Polri juga telah melaksanakan 1.898 program rehabilitasi penyalahguna narkoba melalui restorative justice.

    Selanjutnya, Polri juga mengembangkan perkara narkoba ini ke arah TPPU. Total, dari 22 kasus besar Polri berhasil menyita total aset TPPU dari tindak pidana narkoba senilai Rp221,386 miliar.

  • Luhut yang Antitesis Prestasi OTT KPK Malah Dibela Mahfud, Ada Apa?

    Luhut yang Antitesis Prestasi OTT KPK Malah Dibela Mahfud, Ada Apa?

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Mahfud nampak membela Luhut Binsar seolah Luhut tidak ikut terlibat atas kerugian program kereta api cepat whoosh. Namun “pembelaan” Mahfud MD kepada luhut bersifat subjektif bukan karena data emperis. Karena alasan Mahfud ” Luhut seorang berjiwa militer yang patuh menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinannya (Jokowi) dengan sebaik-baiknya”.

    Sementara publik sendiri banyak mencurigai Luhut terlibat, dengan dasar yang sama dengan Mahfud “faktor subjektifitas namun lebih objektif”:

    1. Luhut setia dan amat dipercaya oleh Jokowi memegang beberapa jabatan penting di berbagai bidang dan dihubungkan dengan sepengetahuan publik secara umum Jokowi punya “hobi” berbohong hingga digelari oleh sekelompok mahasiswa sebagai king lip of service.

    2. Luhut antitesis terhadap OTT yang sesungguhnya prestisius KPK sebagai lembaga TIPIKOR dengan menyikapi prestasi OTT, “terlalu sering OTT mencitrakan Indonesia adalah negara yang korup, OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget”.

    3. Luhut juga mengatakan “Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surga lah kau,”

    Oleh karenanya patut dipertanyakan, “apakah status Mahfud saat ini yang begitu fanatis membela Luhut dikarenakan memiliki hubungan bisnis yang mirip antara pengacara dengan kliennya ? Atau apakah dahulunya Luhut sering membantu keuangan kepada Mahfud ? Atau, apakah Mahfud pernah menjabat komisaris atau konsultan di perusahaan Luhut ?

    Sehingga hal hal yang terkait Mahfud dengan Luhut adalah pertanyaan publik yang didasari subjektifitas namun bisa menjadi ‘catatan temuan oleh KPK.’

    Adapun dugaan adanya perilaku korupsi ini berawal oleh sebab besarnya anggaran jalur kereta api cepat whoosh yang besarnya tidak masuk akal dengan berbagai bukti perbandingan atas pembiayaan terhadap projek yang sama di beberapa negara lainnya.

    Maka sesuai TUPOKSI KPK tanpa laporan atau pengaduan oleh siapapun, hendaknya segera melakukan investigasi kepada setiap orang yang terlibat dan para stake holder (konsorsium) projek kereta api cepat.

    Diantara yang harus dipanggil untuk diperiksa dan dijadikan saksi saksi ‘sementara’ ini oleh KPK selain Mahfud MD (eks Menkopolhukam) juga Luhut, yang keduanya sama sama “orang dekat” Jokowi dan radikal membela Jokowi, juga penanggung jawab dari sisi laporan penggunaan keuangan yang berhubungan dengan kereta api cepat yaitu Sri Mulyani dan Erick Thohir. Dan termasuk pihak yang menolak negara (APBN) dibebani pembayatan utang dampak program kereta api cepat woosh yaitu Purbaya yang tentunya sebagai Menkeu memiliki dalil bukti dan didasari berbagai temuan?

  • Said Didu Bilang Presiden Prabowo Harus Siapkan 10 Sosok seperti Purbaya jika Ingin Pemerintahannya Bersih

    Said Didu Bilang Presiden Prabowo Harus Siapkan 10 Sosok seperti Purbaya jika Ingin Pemerintahannya Bersih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, menyebut gaya komunikasi dan kebijakan Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan bergaya koboinya memang merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Said Didu, gaya blak-blakan Purbaya yang kerap membuka berbagai persoalan lama, bukan tanpa alasan.

    “Kita 20 tahun Sri Mulyani memonopoli kebenaran kebijakan fiskal. Apa pun kata dia, seakan-akan itulah kebenaran,” kata Said Didu dikutip pada Rabu (29/10/2025).

    Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk membuka kotak Pandora kebijakan ekonomi masa lalu.

    “Datang Purbaya dengan gaya dia netral, membuka kotak Pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja semua,” lanjutnya.

    Said Didu menilai, kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Sri Mulyani justru meninggalkan persoalan besar, terutama soal utang negara.

    “Apa sih hasil kebijakan Sri Mulyani selama sepuluh tahun? Menaikkan utang dari Rp8 ribu triliun menjadi Rp24 ribu triliun, cicilan utang dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, dan bunga utang dari 2 persen menjadi 6 sampai 7 persen,” bebernya.

    Ia menegaskan, keberanian Purbaya mengungkap masalah-masalah seperti itu bukanlah inisiatif pribadi semata.

    “Saya membaca iya, karena gaya Purbaya bukan gaya fighter dari dulu. Dia gaya tenang, ilmuwan, tapi kok jadi fighter. Saya yakin ini perintah Pak Prabowo,” tegas Said Didu.

    Kata pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini, Purbaya kini dijadikan contoh menteri yang diminta untuk berani membongkar penyimpangan kebijakan lama, agar pemerintahan Prabowo benar-benar bersih dan transparan.

  • Purbaya Kasih Sinyal Bakal Turunkan Tarif Pajak PPN – Page 3

    Purbaya Kasih Sinyal Bakal Turunkan Tarif Pajak PPN – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5% ternyata belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup.

    Menurut dia, angka tersebut masih terlalu rendah untuk menekan tingkat pengangguran yang terus bertambah setiap tahun.

    Purbaya mengungkapkan, banyak masyarakat yang akhirnya memilih bekerja di sektor informal karena sulit menemukan pekerjaan tetap. Padahal, sektor informal tidak mampu memberikan kesejahteraan jangka panjang seperti halnya sektor formal.

    “Kalau 5% itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja setiap tahun. Sekarang 5% kenapa pengangguran turun? Karena kerjanya informal. Desain ekonomi enggak seperti itu, kita enggak mau warga negara kita kerjanya di informal. Kalau bisa semuanya kaya di sektor formal,” kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom INDEF, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Menurut perhitungan Purbaya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6,7% untuk dapat menampung seluruh angkatan kerja baru di sektor formal.

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa 6%

    Namun, tantangan besar menghadang. Sejak krisis ekonomi 1998, Indonesia belum pernah lagi mencapai pertumbuhan setinggi itu. Imbasnya, sebagian besar tenaga kerja baru tidak terserap secara optimal, sehingga angka pengangguran tetap tinggi.

     

     

     

  • Purbaya Pamer Topi 8%, Ternyata Ini Artinya!

    Purbaya Pamer Topi 8%, Ternyata Ini Artinya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan topi bertuliskan angka 8% sesaat setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan.

    Purbaya menuturkan bahwa tulisan 8% di topinya merupakan target pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan target Presiden ini, dia yakin akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan.

    “Ini target presiden ya bukan target saya, tetapi kita wujudkan dalam waktu beberapa tahun ke depan,” kata dia sambil menunjukkan angka 8% di topinya, ia pun seraya mengangkat topi tersebut, dikutip dari Instagram @menkeuri, Rabu (29/10/2025).

    Dalam postingan videonya di Instagram ini, Purbaya mengajak netizen untuk mendukung pencapaian target ekonomi tersebut.

    “Supaya bisa kaya bareng-bareng, yuk, kita bantu Pak Menkeu wujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%!,” tulis dari keterangan video tersebut.

    Sebelumnya, Purbaya juga pernah memamerkan jaket bertuliskan 8%. Jaket itu memiliki tulisan 8% di bagian dada sebelah kiri. Purbaya mengaku jaket tersebut didapatkannya dari Istana Negara.

    “Sebelumnya nih, hahaha. Baju dari sana, dari orang Istana,” ujar Purbaya sambil menunjuk logo 8%, ditemui di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Pamer Topi 8%: Ini Target Ekonomi Presiden

    Purbaya Pamer Topi 8%: Ini Target Ekonomi Presiden

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan topi bertuliskan angka 8%. Momen itu tertangkap di sela agenda penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan.

    Dalam video yang diunggah pada Instagram resmi Purbaya @menkeuri, ia mengatakan bahwa tulisan 8% merupakan target ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan.

    “Ini target presiden ya bukan target saya, tetapi kita wujudkan dalam waktu beberapa tahun ke depan,” kata dia sambil menunjukkan angka 8% di topinya, ia pun seraya mengangkat topi tersebut, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Sementara keterangan dari video tersebut, Purbaya mengajak netizen untuk mendukung pencapaian target ekonomi tersebut.

    “Supaya bisa kaya bareng-bareng, yuk, kita bantu Pak Menkeu wujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%!,” tulis dari keterangan video tersebut.

    Pakaian dengan angka 8% bukan sekali dipamerkan Purbaya. Ia pernah juga memamerkan jaket yang bertuliskan angka 8%.

    [Gambas:Instagram]

    Lihat juga Video DPR Apresiasi Prabowo: Konsisten dengan Target Pertumbuhan Ekonomi

    (ada/kil)

  • Ini yang Dibahas Purbaya & Bos BPS Jelang Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi

    Ini yang Dibahas Purbaya & Bos BPS Jelang Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (28/10). Pertemuan ini berlangsung menjelang pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal III pada 5 November 2025.

    Purbaya mengatakan pertemuan itu tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan hanya berdiskusi terkait kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan BPS.

    “BPS juga nggak kasih bocoran ke kita (terkait pertumbuhan ekonomi). Tadi kita diskusi tentang sensus ekonomi tahun 2026, biayanya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, itu saja. Clear semuanya akan dijalankan, mereka mulai eksekusi Juni, Februari mulai rekrut tenaga surveyornya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

    Sebagai informasi, Sensus Ekonomi adalah kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan BPS untuk mendata seluruh pelaku usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan data dasar ekonomi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan.

    Momen pertemuan itu juga diunggah dalam Instagram resmi @menkeuri. Pertemuan Purbaya dan Kepala BPS disebut membahas penguatan kerja sama untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas data statistik.

    “Dengan sinergi antar kementerian dan lembaga yang makin erat, Menkeu Purbaya berharap peranan pemerintah akan semakin memperkuat sektor-sektor utama ekonomi nasional. Langkah ini menjadi kunci penting untuk memastikan Indonesia tetap berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” tulisnya.

    Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III

    Terkait pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025, Purbaya memperkirakan realisasinya sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%. Meski demikian, ia optimistis pertumbuhannya masih pada level 5%.

    Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 lebih lemah ditandai dengan aksi demo besar-besaran yang sempat terjadi pada Agustus 2025.

    “Sedikit di atas 5% lah (pertumbuhan ekonomi kuartal III). Mungkin lebih rendah (dari kuartal II), saya nggak tahu, lebih rendah sedikit kelihatannya karena ribut-ribut,” ucap Purbaya di kantornya.

    Purbaya mengklaim pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat pada kuartal IV-2025. Berdasarkan hitung-hitungan anak buahnya, pertumbuhannya bisa mencapai 5,5%.

    “Jadi itu yang paling penting bahwa ekonominya sudah berubah. Lalu dari survei kemarin yang saya tunjukkan, kepercayaan masyarakat ke pemerintah naik ke level sebelum ribut-ribut itu, jadi itu level yang cukup tinggi, artinya kepercayaannya cukup tinggi ke presiden,” ujar Purbaya.

    “Yang penting dipicu oleh ekspektasi mereka ke perekonomian yang meningkat. Mereka bilang ekonominya membaik, harapannya ke depan membaik terus, harga tetap terkendali, stabilitas sosial, politik mereka pertimbangkan,” tambahnya.

    Lihat juga Video: Momen Purbaya Sindir Ekonom yang Ragu Ekonomi Tumbuh 5,12%:

    Halaman 2 dari 2

    (aid/ara)

  • Kementerian/Lembaga Lelet Belanja Anggarannya Bakal Ditarik

    Kementerian/Lembaga Lelet Belanja Anggarannya Bakal Ditarik

    Jakarta –

    Pemerintah akan menarik anggaran dari kementerian/lembaga (KL) yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke unit lain. Para KL tersebut diberikan waktu hingga akhir Oktober untuk menggenjot realisasi belanjanya.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, evaluasi serapan anggaran tiap KL telah mulai dijalankan. Hal ini menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

    Ferry menjelaskan, satgas tersebut terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran. Pokja ini lah yang saat ini sedang meriviu realisasi anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, mulai dari pagu, serapan, hingga outlook.

    “Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak. Kalau tidak sesuai, catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke kementerian lain yang punya program lebih siap,” kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Lalu kedua ada Pokja Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking). Terakhir atau yang ketiga, ada Pokja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum.

    “Ini yang juga kita lakukan, kalau dalam penyusunan kebijakan yang dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja Ketiga,” kata dia.

    Sebagai informasi, laporan APBN KiTa per September 2025 mencatat, belanja KL yang belum terserap ada sebanyak Rp 474,7 triliun. Padahal, tahun anggaran 2025 tinggal 2,5 bulan lagi. Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L tercatat Rp 800,9 triliun atau 62,8% dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 1.275,6 triliun.

    Peringatan keras untuk para KL dengan serapan rendah juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.

    “Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Lihat juga Video: Realisasi Anggaran BGN di Bawah 50%, Bakal Ditarik Purbaya?

    (acd/acd)

  • Kementerian/Lembaga Lelet Belanja Anggarannya Bakal Ditarik

    Kementerian/Lembaga Lelet Belanja Anggarannya Bakal Ditarik

    Jakarta –

    Pemerintah akan menarik anggaran dari kementerian/lembaga (KL) yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke unit lain. Para KL tersebut diberikan waktu hingga akhir Oktober untuk menggenjot realisasi belanjanya.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, evaluasi serapan anggaran tiap KL telah mulai dijalankan. Hal ini menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

    Ferry menjelaskan, satgas tersebut terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran. Pokja ini lah yang saat ini sedang meriviu realisasi anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, mulai dari pagu, serapan, hingga outlook.

    “Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak. Kalau tidak sesuai, catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke kementerian lain yang punya program lebih siap,” kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Lalu kedua ada Pokja Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking). Terakhir atau yang ketiga, ada Pokja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum.

    “Ini yang juga kita lakukan, kalau dalam penyusunan kebijakan yang dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja Ketiga,” kata dia.

    Sebagai informasi, laporan APBN KiTa per September 2025 mencatat, belanja KL yang belum terserap ada sebanyak Rp 474,7 triliun. Padahal, tahun anggaran 2025 tinggal 2,5 bulan lagi. Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L tercatat Rp 800,9 triliun atau 62,8% dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 1.275,6 triliun.

    Peringatan keras untuk para KL dengan serapan rendah juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.

    “Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Lihat juga Video: Realisasi Anggaran BGN di Bawah 50%, Bakal Ditarik Purbaya?

    (acd/acd)

  • Top 3: Menkeu Purbaya Ungkap Strategi Tangani Utang Jumbo Indonesia

    Top 3: Menkeu Purbaya Ungkap Strategi Tangani Utang Jumbo Indonesia

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan utang negara yang mencapai Rp 9.138,05 triliun per akhir Juni 2025.

    Jumlah tersebut setara dengan 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya menegaskan, langkah utama yang akan dilakukan adalah memastikan anggaran negara dibelanjakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tanpa kebocoran.

    “Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, enggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian,” kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (28/10/2025).

    Ia menjelaskan, efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonomi lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ,” ujarnya.

    Berita selengkapnya baca di sini