Kementrian Lembaga: Kemenkeu

Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh

Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan menggelar rapat khusus mengenai utang jumbo Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh.
“Itu nanti dibahas khusus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam.
Airlangga pun menegaskan, rapat khusus soal utang Whoosh ini dilakukan bersama Prabowo.
“Ada pembahasan khusus untuk itu. Iya (dengan Presiden),” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek KCIC atau Whoosh.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun.
Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.
Namun, Purbaya menolak wacana itu.
Ia menilai, utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.
Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.
“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/10/2025 07:20
Purbaya Membuka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi

GELORA.CO -Kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah membuka kotak pandora kebobrokan pemerintah era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja. Padahal kelebihan narik anggaran, dana ke daerah (kebijakan Menkeu terdahulu) sangat bobrok,” kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu dikutip dari YouTube Inews, Kamis, 30 Oktober 2025.

Sebelum ada Purbaya, Said Didu menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap melakukan monopoli kebenaran.

“Sebagai pejabat publik, apa hasilnya kebijakan Sri Mulyani? Menaikkan utang dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun, menaikkan cicilan utang dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, bunga utang dari 2 persen menjadi 6-7 persen,” jelas Said Didu.

Soal utang, Said Didu menyebut klaim pemerintah bahwa utang hingga akhir 2024 sebesar Rp10.269 triliun itu belum hitungan keseluruhan. Jika digabungkan antara utang pemerintah, utang BUMN, utang pensiunan dan utang tertunda, maka jumlahnya mencapai Rp24.000 triliun.

“Maka ini kotak pandoranya dibuka (oleh Purbaya),” tutup Said Didu yang mengaku sudah mengenal Purbaya sejak tahun 2008.

30/10/2025 06:48
Peminat Tinggi, Larangan Thrifting Bakal Sulit Dihapus

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mulai bersikap tegas terhadap para importir pakaian bekas ilegal alias thrifting.

Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebutkan bahwa upaya tersebut belum tentu berimbas langsung terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam jangka pendek.

Menurutnya, meskipun secara positif kebijakan ini menjadi sinyal dukungan pemerintah terhadap industri TPT dalam negeri, dampaknya belum tentu dapat terlihat segera. Ia memandang hal tersebut disebabkan kebijakan yang dilaksanakan membutuhkan periode waktu untuk memastikan hasilnya.

“Kalau kita bicara jangka pendek, kebijakan ini tidak serta merta langsung mendorong industri TPT kemudian berkinerja baik. Karena selayaknya kebijakan yang dilakukan, pemerintah butuh periode waktu sampai bisa terlihat hasilnya,” ujar Yusuf dalam Beritasatu Utama.

Yusuf menjelaskan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas ini belum dapat dipastikan efektivitasnya berdasarkan data beredarnya produk thrifting di pasaran. Terlebih, produk pakaian bekas saat ini masih tersedia dan bahkan menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia.

“Dugaan kami, barang tersebut masih beredar di pasar. Jadi karena masih beredar, permintaan terhadap barang tersebut masih akan terjadi,” katanya.

Kendati demikian, Yusuf memandang kebijakan positif ini dapat dilihat sebagai tindakan serius pemerintah dalam memutus mata rantai penjualan impor pakaian bekas.

Namun, ia mengakui bahwa pemerintah tidak akan menyita produk-produk pakaian bekas dari pasaran, sehingga permintaan konsumen masih akan terus berjalan. “Apalagi tadi disebutkan, pemerintah belum mau menyita produk-produk barang bekas ini. Artinya, masih tetap akan bisa dijual,” tutur Yusuf.

Adapun berbicara mengenai dampak terhadap industri TPT, Yusuf menegaskan bahwa permintaan konsumen yang masih tinggi terhadap thrifting akan menjadi tantangan tersendiri. “Apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini, masyarakat masih akan mencari produk thrifting,” jelas Yusuf.

30/10/2025 06:39
Hari Oeang Republik Indonesia ke-79, Simak Tema dan Sejarahnya

Jakarta –

Setiap tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia (HORI). Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang lahirnya mata uang pertama RI yang menjadi simbol kedaulatan bangsa di bidang ekonomi. Hari ini dirayakan juga sebagai Hari Keuangan Nasional.

Peringatan HORI ke-79 tahun 2025 kembali dirayakan dengan semangat memperkuat perekonomian nasional dan memperkokoh pengelolaan keuangan negara. Sejumlah kegiatan digelar di berbagai daerah oleh instansi di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk aksi sosial seperti donor darah.

Tema Hari Oeang Republik Indonesia ke-79

Dilansir siaran pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tema Hari Oeang Republik Indonesia ke-79 tahun 2025 adalah “Wujudkan Semangat Asta Cita Lewat Donor Darah“. Tema ini menggambarkan semangat pengabdian insan Kemenkeu dalam mewujudkan Asta Cita atau delapan cita-cita pembangunan nasional yang berlandaskan pada kesejahteraan masyarakat.

Peringatan HORI tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan, seperti donor darah sebagai wujud kontribusi nyata terhadap kemanusiaan dan kesehatan publik. Melalui kegiatan tersebut, semangat kebersamaan dan pelayanan kepada masyarakat terus dihidupkan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain itu, peringatan ini juga menjadi momentum untuk mempertegas peran lembaga keuangan negara dalam menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan pendapatan negara, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada rakyat.

Sejarah dan Makna Peringatan Hari Oeang RI

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Hari Oeang Republik Indonesia ditetapkan untuk memperingati penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946. ORI menjadi alat pembayaran sah pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.

Penerbitan ORI dilakukan untuk menggantikan mata uang asing yang masih beredar, seperti gulden Belanda dan uang pendudukan Jepang. Kehadiran ORI menandai langkah besar bangsa Indonesia dalam memperkuat kedaulatan ekonomi setelah kemerdekaan, sekaligus menjadi simbol persatuan dan kepercayaan terhadap pemerintahan Republik.

(wia/idn)

30/10/2025 06:35
Top 3: Menkeu Purbaya Takut Dimarahi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kini lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di depan publik. Ia menuturkan tak lagi bisa berbicara spontan seperti dulu, terutama terkait isu-isu sensitif, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Hal ini disampaikan setelah muncul kabar dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian ESDM hingga 100 persen.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Hasan Nasbi menilai gaya komunikasi pejabat pemerintah yang terlalu reaktif dan ceplas-ceplos berpotensi melemahkan soliditas kabinet.

Artikel mengenai Menkeu Purbaya ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Kamis 30 Oktober 2025:

1. Takut Dimarahi, Purbaya: Sekarang Engga Boleh Ceplas Ceplos

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kini lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik. Ia menuturkan bahwa dirinya tak lagi bisa berbicara spontan seperti dulu, terutama terkait isu-isu sensitif.

“Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, enggak boleh ceplas-ceplos, nanti saya dimarahin, kira-kira gitu ya,” ujar Purbaya, dikutip Selasa (28/10/2025).

Simak berita selengkapnya di sini

30/10/2025 06:30
Tanggapi Purbaya, BEI bentuk tim kerja atasi “saham gorengan”

Jakarta (ANTARA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan telah membentuk Tim Kerja, sebagai upaya untuk menangani saham-saham yang mengalami pergerakan tidak wajar alias “saham gorengan” di pasar saham Indonesia sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik memastikan perlindungan investor tetap selalu menjadi prioritas dan akan terus bekerja keras dalam menjalankan tugas tersebut.

“Kemarin Pak Irvan (Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy, Red.) sudah menyampaikan tentang Tim Kerja itu. Tetapi tadi saya sampaikan juga, intinya terkait dengan perlindungan investor selalu menjadi prioritas kami,” ujar Jeffrey saat ditemui seusai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BEI Tahun 2025 di Jakarta, Rabu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya meminta para pemangku kepentingan terkait untuk merapikan perilaku investor, khususnya dalam melakukan transaksi tidak wajar alias “menggoreng saham” di pasar modal Indonesia.

Apabila upaya tersebut berhasil, pihaknya berjanji akan memberikan insentif perpajakan bagi pasar modal Indonesia.

“Tadi direktur bursa minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi saya bilang akan saya beri insentif kalau anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya goreng-gorengan dikendalikan, supaya investor kecil terlindungi, baru saya pikir insentifnya,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, telah diselenggarakan dialog bersama antara Menkeu Purbaya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan Self Regulatory Organization (SRO), serta para pelaku pasar modal Indonesia lainnya.

Dialog dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama BEI Iman Rachman bersama jajaran direksi BEI, serta jajaran direksi SRO lainnya.

Sementara itu, dalam RUPSLB hari ini Rabu (29/10), para pemegang saham BEI memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026, serta Perubahan Anggaran Dasar.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

29/10/2025 18:52
Barantin catat 2 juta lebih sertifikasi selama Januari-Oktober 2025

Jakarta (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) mencatat sebanyak 2.070.988 sertifikasi karantina telah diterbitkan dalam periode 1 Januari sampai dengan 12 Oktober 2025.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Barantin menyebutkan dari angka tersebut, 881.668 di antaranya merupakan sertifikasi untuk karantina tumbuhan, lalu karantina ikan sebesar 636.900 dan 552.420 merupakan sertifikasi karantina hewan.

Jika ditinjau dari kebutuhannya, 80,2 persen dari jumlah sertifikasi (1.660.937 sertifikat) ditujukan untuk kebutuhan antararea. Sedangkan, 300.008 sertifikat (14,49 persen) dan 110.043 sertifikat (5,3 persen) masing-masing ditujukan untuk kebutuhan ekspor dan impor ketiga komoditas tersebut.

Berdasarkan daerah, menurut keterangan itu, Jawa Timur, Banten dan Lampung merupakan tiga provinsi dengan sertifikasi karantina tertinggi selama periode ini, masing-masing secara berurutan pencapaian 316.981 sertifikasi, 192.979 sertifikasi, dan 175.427 sertifikasi.

Dari sisi pelanggaran karantina, Barantin mencatat terdapat 1.667 kali penahanan, 1.910 kali penolakan, dan 867 kali pemusnahan. Komoditas yang paling sering ditahan antara lain ayam, daging babi, beras, anggur, mangga, daging ayam, apel, jeruk, bibit, dan burung kicau.

Lebih lanjut, Indonesia juga melakukan 564 penolakan komoditas impor seperti bawang putih, biji gandum, kacang kedelai, jahe, sapi, bungkil jagung, cabe kering, dan kacang tanah yang tidak memenuhi persyaratan dan mengirimkan notifikasi non-compliance (NNC) ke negara asal.

Di sisi lain, Barantin juga memperkuat upaya kinerja melalui sejumlah kerja sama strategis di dalam maupun luar negeri.

Untuk kerja sama domestik, Barantin telah melakukan kerja sama dengan delapan kementerian/lembaga (K/L) termasuk bersama Kemenkeu, KKP, BRIN, BNN, BSSN, Pemprov Sulawesi Selatan, BPOM, dan Kemen Imipas. Serta, ada kerja sama dengan 15 perguruan tinggi seperti UGM, IPB, USU, Unpad, dan Unibraw.

Lebih lanjut, kerja sama luar negeri antara lain E-Cert bersama Australia, Selandia Baru, Belanda, dan Brazil; ASW bersama Thailand; dan E-Phyto via IPPC Hub dengan 30 negara antara lain Amerika Serikat, Chile, India, Prancis, dan Jerman.

Barantin juga melakukan perjanjian dan kerja sama bilateral terkait perdagangan bebas (FTA) hingga pre-border, kerja sama subregional, multilateral yang meliputi SPS-WTO, hingga National Plant Protection Organization-IPPC.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

29/10/2025 17:15
Momen Prabowo Pimpin Langsung Pemusnahan 214 Ton Narkoba di Mabes Polri

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin pemusnahan narkoba seberat 214,84 ton narkoba di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo tiba sekitar 13.18 WIB. Nampak, orang nomor satu di Indonesia itu mengenakan kemeja safari krem saat menghadiri acara pemusnahan itu.

Setibanya di lokasi, Prabowo langsung disambut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Prabowo kemudian menuju tempat pemusnahan barang bukti narkoba.

Secara simbolis, barang bukti narkoba yang dimusnahkan di Lapangan Bhayangkara seberat 2,1 ton. Prabowo yang sudah mengenakan sarung tangan hitam, langsung membawa barang bukti narkoba itu.

Prabowo memilih barang bukti ini secara acak dari tumpukan ekstasi dan satu bungkus dari tumpukan ganja. Selanjutnya, Pranowo memasukan barang bukti itu ke mesin insinerator yang telah disiagakan di lokasi.

Sesekali, Prabowo nampak mengangkat barang bukti itu untuk mengabadikan momen pemusnahan narkoba sebelum dimasukan ke mesin insinerator.

Selain Prabowo, sejumlah pejabat lainnya turut hadir seperti Kepala BNN Suyudi Ario Seto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pejabat hadir lainnya yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, hingga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

Selain itu, turut ada jenderal-jenderal baik itu dari Polri maupun TNI juga turut menyaksikan pemusnahan narkoba seberat 214.84 ton dengan nilai Rp29,37 triliun.

“Pemusnahan barang bukti narkoba periode Oktober 2024-Oktober 2025, 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun,” tulisan dalam poster di lokasi.

Kemudian, terlihat juga barang bukti berupa sabu, ganja, ekstasi hingga etomidate ditampilkan di lokasi. Barang bukti narkoba itu dikemas dengan kemasan warna-warni dan ditumpuk setinggi satu meter.

Adapun, barang bukti narkoba itu merupakan hasil dari pengungkapan 49.306 kasus dengan tersangka mencapai 65.572 orang selama Oktober 2024 – Oktober 2025.

29/10/2025 14:06
Menkeu Purbaya Bakal Panggil Himbara Soal Dana Kopdes Macet

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan siap turun tangan jika penyaluran pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih belum juga terealisasi dalam waktu dekat.

Ia menekankan, kendala pencairan dana pembiayaan dari Himbara bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari mekanisme penilaian perbankan sebelum mencairkan dana pinjaman ke koperasi.

“Bukan dari saya kan, dari Himbara-nya. Saya enggak tahu seperti apa harusnya dia diskusi dengan Himbara-nya. Saya pikir itu kan pasti perbankan yang melihat dan menilai kan proyeknya profitable atau enggak karena mereka dasarnya profesional kan, komersial dan profesional,” ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ia menyebut akan memanggil langsung pihak Himbara jika dalam waktu satu pekan belum ada progres dalam pencairan pembiayaan untuk Kopdes.

“Jadi saya enggak tahu seperti apa masalahnya, tetapi nanti harusnya kalau seminggu enggak jalan maka saya ketemu mereka deh,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengalokasikan dana ke sejumlah perbankan Himbara yang nantinya bisa diakses oleh kopdes nelalui skema pinjaman kredit. Namun, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakui masih ada koperasi binaannya yang masih kesulitan dalam mengakses pembiayaan pinjaman dari Himbara.

Ia menjelaskan, hambatan terutama terjadi karena bank masih memproses proposal bisnis dari setiap koperasi untuk memastikan proyek yang diajukan memenuhi syarat bankable dan visible.

Selain itu, perubahan regulasi juga sempat menunda proses pencairan setelah PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman untuk Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibatalkan. Saat ini, Kementerian Keuangan disebut tengah menyiapkan regulasi pengganti sebagai pedoman baru bagi perbankan.

29/10/2025 13:37
Prabowo Hadiri Pemusnahan Barbuk 2,1 Ton Narkoba di Mabes Polri

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sebanyak 2,1 ton barang bukti narkotika akan dimusnahkan.

Acara digelar di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025). Prabowo hadir pukul 13.20 WIB di lokasi. Ia tampak mengenakan baju safari berkelir coklat muda.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut kedatangan presiden. Ia lalu mengantarkan presiden melihat sejumlah barang bukti narkotika yang ditampilkan.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan para PJU Mabes Polri dan Kapolda hadir di lokasi.

Hadir beberapa anggota Kabinet Merah Putih, yakni Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Menteri Imipas Agus Andrianto, Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas, Seskab Teddy Indra Wijaya, Kepala BNN Suyudi Ario Seto, Kepala BGN Dadan Hindayana dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Sejumlah pejabat lainnya yang hadir, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Hakim Agung MA Yanto, Ketua MUI Pusat Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Harian Kompolnas Arief Wicaksono.

Diketahui, Polri telah memaparkan hasil pemberantasan narkoba sejak Januari hingga Oktober 2025. Polri menyebut ada 38 ribu kasus narkoba yang diungkap sejak awal 2025

“Januari sampai bulan Oktober 2025, Polri telah menangani 38.934 kasus narkoba,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

“Menahan tersangka sebanyak 51.763 orang serta 197,7 ton barang bukti narkoba yang telah disita,” ujarnya.

(fca/whn)

29/10/2025 13:33