Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Respons Menkeu Purbaya Soal Isu China akan Hancur: Saya Enggak Percaya

    Respons Menkeu Purbaya Soal Isu China akan Hancur: Saya Enggak Percaya

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terkait potensi krisis ekonomi di China. 

    Ia menilai, meskipun ada tanda-tanda perlambatan, perekonomian Negeri Tirai Bambu menurutnya masih cukup kuat dan memiliki instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan.

    “Saya termasuk yang nggak percaya kalo china jatuh dalam waktu dekat, bahkan kemarin saat gonjang-ganjing mereka injek uang perekonomian ratusan miliar dolar, jadi keliatannya mereka masih akan bagus,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, ditulis Selasa (4/11/2025).

    Menurut Purbaya, sistem ekonomi China yang berlandaskan pada kontrol pemerintah terhadap devisa dan suku bunga justru mempermudah mereka memberikan stimulus ke sektor riil saat diperlukan.

    Hal ini terbukti ketika pemerintah China menyuntikkan dana ratusan miliar dolar ke perekonomian saat terjadi gejolak pasar. Ia menilai langkah-langkah tersebut menunjukkan kecerdasan kebijakan ekonomi China dalam menjaga stabilitas.

    “Satu lagi China, dikhawatirkan juga, China akan hancur, mereka negara Komunis, devisa ditangan mereka bunga ditangan Pemerintah, jadi gampang saja kalau mau kasih stimulus ke perekonomian, dan selama ini indikasinya jelas mereka cukup pandai,” ujarnya.

     

  • Presiden Prabowo Tegas soal Utang Whoosh Rp 116 Triliun: Tak Usah Ribut, Saya Akan Tanggung Jawab!

    Presiden Prabowo Tegas soal Utang Whoosh Rp 116 Triliun: Tak Usah Ribut, Saya Akan Tanggung Jawab!

    Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh.

    Menurut dia, pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan utang Whoosh senilai Rp 116 triliun. Salah satunya, meminta kelonggaran waktu pembayaran utang Whoosh.

    “Kemarin di dalam ratas itu (utang Whoosh) bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” jelas Prasetyo di ANTARA Heritage Center Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

    Selain itu, kata dia, Prabowo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Perekonomian, dan CEO Danantara Rosan Roeslani untuk mencari solusi terbaik untuk melunasi utang Whoosh. Termasuk, opsi perpanjangan masa pinjaman.

    “Pak Airlangga, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara, diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik,” tuturnya.

    Prasetyo menyampaikan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan transportasi publik yang baik. Pemerintah juga berupaya memperbaiki transportasi publik lainnya di Indonesia.

    “Tidak hanya Whoosh, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” kata Prasetyo.

  • Dana Rp 200 Triliun Tak Bergerak, Menkeu Purbaya Siap Cabut dari Bank ‘Lemot’

    Dana Rp 200 Triliun Tak Bergerak, Menkeu Purbaya Siap Cabut dari Bank ‘Lemot’

    Sebelumnya diwartakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyoroti masih rendahnya penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp 200 triliun untuk memperkuat permodalan dan mendorong pemulihan ekonomi di sektor tersebut. Namun, kenyataannya, pertumbuhan kredit UMKM masih tertinggal dibandingkan sektor lain dalam industri keuangan.

    “Memang pertumbuhan dari segi industri dan juga permintaan dan ekonomi di lapis yang dilayani oleh kelompok UMKM sampai belakangan ini memang lebih rendah daripada rata-rata,” kata Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Mahendra, perlambatan ini mencerminkan lemahnya permintaan dari sisi industri maupun pelaku ekonomi kecil yang menjadi target utama program pembiayaan.

    Meskipun begitu, Mahendra optimistis bahwa tren perbaikan mulai terlihat di sektor riil. Ia menyebut beberapa indikator menunjukkan adanya pemulihan permintaan kredit, khususnya dari UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan manufaktur kecil.

    “Tapi kita sudah mulai melihat adanya pemulihan di sektor riil yang terkait dengan pembiayaan UMKM itu sendiri kita harapkan bisa membaiknya,” ujarnya

  • Tamsil Linrung Ajak Menkeu Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Tamsil Linrung Ajak Menkeu Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah.

    Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

    “Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” ujar Tamsil di Kompleks DPD RI, Senin (3/11).

    Tamsil menilai arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya sudah berada di jalur yang benar. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang ada.

    Karena itu, diperlukan supervisi kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal, agar desentralisasi keuangan benar-benar menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.

    “Sebagai perwakilan daerah, kami merasakan denyut kehidupan di lapangan yang sering kali tidak terjangkau oleh pusat. Daerah memerlukan bimbingan, bukan sekadar transfer. Diperlukan supervisi yang konstruktif bagi kemandirian fiskal daerah, agar setiap rupiah menghidupkan ekonomi rakyat, bukan hanya menutup beban administratif,” tegasnya.

    Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik, sehingga dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.

  • Ini Jawaban Purbaya soal IKN yang Dicap Media Asing Bakal Jadi Kota Hantu

    Ini Jawaban Purbaya soal IKN yang Dicap Media Asing Bakal Jadi Kota Hantu

    Ini Jawaban Purbaya soal IKN yang Dicap Media Asing Bakal Jadi Kota Hantu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal pemberitaan media asal Inggris, The Guardian yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi kota hantu.
    Purbaya mengatakan bahwa pemberitaan dari media asing kerap salah dan mengajak masyarakat untuk tidak mudah mempercayainya.
    “Jadi jangan denger prediksi orang luar, sering salah kok,” ujar Purbaya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025).
    Ia juga meyakini, pembangunan IKN yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu masih terus berjalan.
    Bahkan, pemerintah sudah menyetujui bahwa swasta boleh membangun perumahan di sana.
    “Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak seperti yang (diberitakan media asing), ikutin sama Pak Presiden aja seperti apa,” ujar Purbaya.
    Humas Otorita IKN/Setyawan Ibu Kota Nusantara (IKN).
    Surat kabar Inggris, The Guardian secara khusus menyoroti perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Artikel yang dimuat pada Rabu (29/10/2025) itu dikemas dengan bentuk kritik yang berjudul, ”
    Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city
    ’” (Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, terancam menjadi ‘kota hantu’).
    Mereka menggambarkan ibu kota baru Indonesia itu berada di tengah-tengah hutan. “Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, seolah muncul entah dari mana”, bunyi artikel itu.
    Meski berada di tengah hutan Kalimantan Timur, bangunan gedung-gedung futuristik dan jalanan sudah berdiri kokoh.
    Sayangnya, gedung-gedung dan jalan raya itu kosong. Hanya terlihat beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto hingga kini sama sekali belum pernah berkunjung ke IKN.
    Proyek ambisius Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu membuat beberapa orang khawatir jika ke depannya menjadi proyek mangkrak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ignasius Jonan Sangat Mungkin Ditunjuk Ganti Ponakan Luhut di Danantara

    Ignasius Jonan Sangat Mungkin Ditunjuk Ganti Ponakan Luhut di Danantara

    GELORA.CO – Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menengarai Presiden Prabowo Subianto hendak mereposisi jabatan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Hal ini disinyalir menjadi alasan Prabowo memanggil mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara.

    “Sangat mungkin Jonan diproyeksi menggantikan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer Danantara. Jonan diminta menyelesaikan utang Whoosh oleh Danantara tanpa menggunakan APBN, tetapi melalui skema business-to-business seperti disampaikan Menkeu,” kata Iskandar 

    Iskandar menyinggung pemanggilan Jonan dengan serangan psikologis yang dilakukan mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. 

    Selain itu, Luhut juga menyerang Purbaya usai mengkritik keputusan Pandu yang malah menggunakan dana milik Danantara untuk investasi di Surat Berharga Negara (SBN). Sementara, Pandu merupakan keponakan Luhut.

    “Setiap pernyataan dan langkah Purbaya sudah pasti adalah sikap dan langkah Presiden. Sementara LBP (Luhut Binsar Panjaitan) seperti menjadi orang yang paling berkepentingan setelah masalah Whoosh dibuka Purbaya. Jadi untuk menetralisir agar utang Whoosh tidak dibayar menggunakan APBN, ada kebutuhan mengganti Pandu,” tutur Iskandar.

    Di sisi lain, sebut Iskandar, Jonan tahu banyak soal proyek Whoosh bahkan sejak masih dalam tahap perencanan. Malah saat itu Jonan dipecat sebagai Menteri Perhubungan oleh Joko Widodo karena menolak pengerjaan proyek Whoosh yang kini berbuah utang sekitar Rp116-119 triliun.

    “Jonan memang bisa dianggap sosok yang pas menyelesaikan masalah Whoosh. Selain juga pengalamannya yang berhasil mengurus perkeretaapian kita. Dan saat ini KAI (PT Kereta Api Indonesia) berada di bawah pengelolaan Danantara,” tukas Iskandar.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memanggil Ignasius Jonan ke Istana Negara, Jakarta, Senin 3 Oktober 2025. Jonan dipanggil bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

    AHY mengungkap dipanggil untuk diminta menjelaskan persoalan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikenal Whoosh. Tak dipungkiri, belakangan proyek pembangunan Whoosh tengah menyita perhatian, salah satunya terkait beban utang tinggi yang harus dibayar tiap tahun kepada China.

    “Ya, tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta-Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya,” kata AHY usai pertemuan.

    Pertemuan berlangsung sekitar dua jam. Bobby Rasyidin mengamini Prabowo turut menyinggung soal Whoosh dalam pertemuan.

    “Beliau sedikit menyinggung bahwa ini segera dibicarakan, yang untuk kereta cepat itu,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bobby mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Danantara dalam menyelesaikan persoalan Whoosh.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI, lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah,” pungkasnya.

  • Pemerintah telah Salurkan Rp20 Triliun BLT Kesra Rp900.000

    Pemerintah telah Salurkan Rp20 Triliun BLT Kesra Rp900.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mulai mencairkan stimulus ekonomi tambahan bagi masyarakat untuk kuartal IV/2025 dalam bentuk bantuan langsung tunai sementara (BLTS) Kesra. Penyaluran BLT telah mencapai sekitar Rp20 triliun. 

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal IV/2025, Senin (3/11/2025). 

    BLT yang diumumkan pada Oktober 2025 itu menyasar kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Penyalurannya telah dilakukan secara bertahap dan secara keseluruhan ditargetkan pada pekan kedua November 2025. 

    “Setiap KPM menerima total Rp900.000, jadi Rp300.000 setiap bulan. Sekarang sudah hampir Rp20 triliun tersalurkan,” ujar Purbaya di kantor Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025). 

    Purbaya memaparkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menyalurkan delapan program akselerasi ekonomi pada September 2025 dengan total anggaran Rp15,6 triliun. Pertama, program magang untuk lulusan perguruan tinggi atau fresh graduates maksimal satu tahun. 

    Kedua, perluasan pembebasan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 atau ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. 

    Ketiga, bantuan pangan untuk Oktober dan November 2025. Keempat, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja yang bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan, sopir serta kurir selama enam bulan. 

    Kelima, program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Keenam, program padat karya tunai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

    Ketujuh, program deregulasi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025. Kedelapan, program perkotaan berupa pilot project di Jakarta untuk perbaikan kualitas permukiman serta penyediaan platform pemasaran untuk gig economy. 

    Selepas 2025, pemerintah juga melanjutkan empat program insentif ekonomi pada 2026. Pertama, perpanjangan periode pemberian PPh final UMKM sebesar 0,5% sampai dengan 2029. 

    Kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Ketiga, perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja industri padat karya. Keempat, program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima BPU. 

    Di luar itu, pemerintah juga menyalurkan lima program penyerapan tenaga kerja meliputi: operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; replanting perkebunan rakyat; Kampung Nelayan Merah Putih; revitalisasi tambak Pantura; serta modernisasi kapal nelayan. 

    “Stimulus yang lain adalah insentif PPN DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga Rp5 miliar untuk bagian harga sampai dengan Rp2 miliar sebesar 100% diperpanjang hingga 31 Desember 2027,” pungkas Purbaya.

  • Tamsil Linrung Ajak Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Tamsil Linrung Ajak Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah. Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat Rapat Kerja Komite IV DPD RI Kompleks DPD RI, hari ini. Turut hadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” kata Tamsil dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

    Tamsil menilai arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya sudah berada di jalur yang benar. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang ada.

    Oleh karena itu, diperlukan supervisi kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal, agar desentralisasi keuangan benar-benar menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.

    Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik. Menurutnya, hal itu dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.

    “Daerah yang memiliki kredibilitas fiskal seharusnya diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri. Instrumen seperti municipal bond bisa menjadi jalan tengah antara kemandirian dan akuntabilitas. Dengan begitu, fiskal nasional tidak hanya disiplin, tetapi juga hidup dan produktif,” tuturnya.

    Selain itu, Tamsil mengingatkan bahwa keadilan fiskal harus tetap menjadi kompas utama kebijakan pusat. Ia menyoroti pentingnya proporsi Transfer ke Daerah (TKD) yang adil dan tepat sasaran sebagai instrumen pemerataan produktivitas, bukan sekadar distribusi anggaran.

    “Keadilan fiskal bukan hanya soal pembagian angka, tapi pembagian kesempatan untuk tumbuh. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu nadi. Ketika fiskal pusat kuat dan daerah berdaya, maka kemakmuran nasional akan tumbuh dari akar,” ujarnya.

    Tamsil menegaskan komitmen DPD RI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan arah kebijakan fiskal nasional berjalan dengan moral keadilan. Dia menilai kerja sama antara DPD RI dan Kementerian Keuangan menjadi krusial untuk mengawal keseimbangan antara disiplin fiskal dan pemerataan ekonomi.

    “Kami mendukung penuh langkah Pak Purbaya dalam membangun fiskal yang berani dan berpihak. Tetapi kami juga ingin memastikan agar keberanian fiskal ini menumbuhkan daerah. Karena sejatinya, keadilan fiskal adalah nafas bagi kemakmuran bangsa,” ungkap Tamsil.

    Sementara itu, Purbaya menyampaikan belum bisa menyampaikan banyak hal terkait pertemuan dengan DPD. Pasalnya, sejak ditunjuk jadi Menkeu, raker hari ini merupakan pertemuan pertama dengan DPD.

    Terkait realokasi anggaran yang tidak terserap, Purbaya menekankan bahwa kementerian yang dipimpin menjalankan kebijakan yang perlu, dalam hal ini adalah memastikan anggaran digunakan maksimal. Dia mengklaim pemerintah memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat.

    “Saya baru mau mulai diskusi dengan DPD. Jadi belum bisa ceritain tentang diskusinya. Kemudian perkembangan yang terjadi seperti apa di kementerian di anggaran kita,” tutup Purbaya.

    (akd/akd)

  • Menkeu Purbaya dan Gubernur BI Kompak Prediksi Ekonomi 2025 RI Tumbuh di Atas 5%

    Menkeu Purbaya dan Gubernur BI Kompak Prediksi Ekonomi 2025 RI Tumbuh di Atas 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada 2025. 

    Pada konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025), Purbaya menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 sebesar 5,2% YoY. Perkiraan itu sejalan dengan target pemerintah. 

    “Kalau proyeksi akhir tahun saya sama dengan Pak Gubernur BI, enggak beda-beda amat. Cuma taruhan saya adalah kuartal IV/2025 kami harapkan pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5,5%,” ujarnya di kantor BI, Jakarta, Senin (3/11/2025). 

    Optimisme Purbaya itu, terangnya, dengan adanya injeksi terhadap likuiditas perekonomian senilai Rp200 triliun dari kas pemerintah. Selain itu, dengan adanya stimulus ekonomi kuartal IV/2025 yang meliputi program magang, pembebasan PPh karyawan di sejumlah sektor, hingga BLT. 

    “Harusnya sih kita bisa di atas 5,5%. Untuk saya penting karena kualitas 5,5%, katanya Presiden mau kasih hadiah tuh,” tuturnya.

    Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan bahwa bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 dan kuartal IV/2025 akan lebih tinggi pada kuartal II/2025. Sebelumnya, pada tiga bulan kedua 2025 itu ekonomi tumbuh 5,12% (yoy). 

    Menurut Perry, pertumbuhan ekonomi akhir 2025 masih akan didorong oleh kinerja ekspor serta berbagai kebijakan otoritas fiskal-moneter yang mendorong pembiayaan proyek prioritas pemerintah. 

    Gubernur BI dua periode itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada di atas titik tengah 4,7% sampai dengan 5,5%. 

    “Kisaran Bank Indonesia [pertumbuhan ekonomi] 4,7% sampai dengan 5,5% untuk keseluruhan tahun 2025. Kami perkirakan akan sedikit lebih tinggi di atas titik tengahnya. Jadi kawan-kawan bisa menghitunglah seperti itu,” tutur Perry pada kesempatan yang sama. 

  • DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    Jakarta (ANTARA) – Komite IV DPD RI meminta kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap formula dan mekanisme alokasi Transfer ke Daerah (TKD) agar mencerminkan kebutuhan riil daerah, serta berorientasi pada pemerataan fiskal antar wilayah.

    Hal itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Purbaya yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Kesimpulan itu pun dibacakan oleh Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta.

    “Kementerian Keuangan agar mencermati dan memperhatikan masukan-masukan dari Anggota DPD RI,” kata Novita.

    Menurut dia, DPD RI juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan simplifikasi regulasi dan syarat salur dalam penyaluran TKD (DAK, Dana Otsus, dan TKD lainnya) agar penyaluran lebih cepat dalam mendukung realisasi proyek infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, dan jalan.

    “Reformasi atas penyaluran harus diarahkan agar lebih fleksibel, memiliki hasil guna tinggi, dan selaras dengan prioritas daerah,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga perlu memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (terutama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri) agar kebijakan fiskal pusat tidak berdampak kontraktif terhadap daerah. Sinergi itu penting untuk memastikan TKD tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.

    “Komite IV DPD RI meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi alokasi, guna menjaga stabilitas fiskal daerah serta efektivitas desentralisasi,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta Kemenkeu melibatkan DPD RI selaku representasi daerah dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah agar DPD RI dapat memastikan bahwa kepentingan daerah telah terakomodir dengan baik.

    Dia pun menyampaikan bahwa DPD RI dan Kemenkeu sepakat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat-daerah, terutama dalam meningkatkan efektivitas TKD dan PAD, mempercepat belanja produktif, menjaga keseimbangan fiskal vertikal dan horisontal, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat undang-undang.

    “Komite IV DPD RI meminta agar Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta penurunan anggaran TKD di tahun 2026, terus dipantau dampaknya terhadap daerah,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meminimumkan ketimpangan vertikal dan horisontal dalam rangka penguatan fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja, serta sinergi pusat dan daerah.

    Kemudian pihaknya juga terus memperkuat sistem perpajakan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah.

    Dia pun memaparkan dalam grafis bahwa mayoritas wilayah-wilayah di Indonesia masih lebih memiliki anggaran belanja yang lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan.

    Dari grafis tersebut, wilayah yang memiliki anggaran pendapatan yang lebih besar dibandingkan anggaran belanja yakni wilayah Jawa. Namun hal itu, kata dia, bukan berarti daerah-daerah memiliki kondisi keuangan yang kurang baik.

    “Nanti (daerah) yang miskin yang income-nya rendah, kalau bisa dikasih lebih banyak sedikit, kalau nggak nanti kita bikin yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Saya akan minta mereka melakukan revisi DAU dan DAK-nya,” kata Purbaya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.