Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Rosan Ungkap Progres Nego Utang Kereta Cepat dengan China

    Rosan Ungkap Progres Nego Utang Kereta Cepat dengan China

    Jakarta –

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan progres terkini negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dengan pihak China. Sejauh ini Rosan bilang negosiasi masih berjalan dan belum ada keputusan.

    Dalam negosiasi ini, dia bilang, Danantara juga ditemani beberapa kementerian.

    “Ya ini masih berjalan timnya juga, ada Menko Infrastruktur, Menko Perekonomian, ada Kemenkeu dan Danantara juga. Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas KL dan kemenhub juga,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    “Belum (ada kesempatan), semua masih berjalan,” tambahnya.

    Pada intinya, Rosan menegaskan pemerintah akan hadir untuk menyelesaikan masalah pada proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

    “Memang kereta adalah transportasi umum untuk kepentingan masyarakat luas dan oleh sebab itu kehadiran pemerintah memang akan ada dan hadir dalam program transportasi termasuk Whoosh,” kata Rosan.

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi itu mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa proyek Whoosh sebagai transportasi umum memang jangan dilihat hanya dari segi untung atau ruginya saja, tapi lebih jauh harus dilihat dampaknya dari masyarakat.

    “Memang tidak hanya dilihat dari segi untung rugi saja, tapi dampaknya pada masyarakat dan melihat pada UU yang ada memang jadi tugas pemerintah,” ujar Rosan.

    Siang ini, Rosan menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia enggan membocorkan apa saja yang didiskusikan dengan Prabowo. Dia cuma bilang diajak makan siang dengan Prabowo di Istana.

    (acd/acd)

  • Banggar Bantah Purbaya: Tidak Mungkin Anggaran Daerah Tak Habis, Lagi Minus Masa Nyimpan

    Banggar Bantah Purbaya: Tidak Mungkin Anggaran Daerah Tak Habis, Lagi Minus Masa Nyimpan

    Banggar Bantah Purbaya: Tidak Mungkin Anggaran Daerah Tak Habis, Lagi Minus Masa Nyimpan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Banggar DPR Said Abdullah membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran pemerintah daerah tidak habis.
    Said mengeklaim, pemerintah daerah selalu menghabiskan anggaran yang mereka punya.
    “Kalau selama ini saya 13 tahun di Badan Anggaran, setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis,” ujar Said di Gedung
    DPR
    , Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    “Kalau toh sementara ini diindikasikan ada yang nongkrong di bank, itu kan bagian dari proses, program-program yang masih, yang sudah, sedang dan akan dijalankan. Pasti habis anggarannya. Tidak mungkin anggarannya tidak akan habis,” sambungnya.
    Sebaliknya, Said menjelaskan, pemerintah daerah justru minus anggaran. Dengan kondisi minus, kata dia, maka mustahil pemerintah daerah menyimpan anggaran.
    “Karena daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran, masa daerah akan menyimpan anggarannya. Itu kok tidak make sense, tidak masuk akal,” imbuh Said.
    Menteri Keuangan (Menkeu)
    Purbaya Yudhi Sadewa
    meminta maaf kepada kementerian dan pemerintah daerah karena telah memangkas anggaran mereka.
    Namun, Purbaya berpesan kepada mereka untuk bekerja dengan benar. Menurutnya, anggaran yang diberikan dari pusat seharusnya dihabiskan.
    Hal tersebut Purbaya sampaikan saat rapat dengan DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
    “Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi ya kerja yang benar lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada,” ujar Purbaya.
    Purbaya menyampaikan, ketika dia safari dari satu kementerian ke kementerian lain pun, dirinya dianggap mengintervensi kebijakan kementerian lain.
    Dia pun menegaskan tidak ingin dianggap mengintervensi kebijakan kementerian lain.
    Purbaya mengeklaim hanya mendorong mereka memanfaatkan anggaran yang ada.
    “Saya enggak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka, ‘program anda apa? Habisin uangnya. Apa yang bisa saya bantu?’. Kenapa? Kalau uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang enggak dipakai. Kedua, ekonomi lagi susah enggak kedorong,” jelasnya.
    “Habis itu sudah mulai di kementerian, kayaknya sudah pada sebel sama saya tuh, biar saja, hahaha, terus, tugas saya kan cuma itu,” sambung Purbaya.
    Tidak hanya di kementerian, Purbaya turut melihat ada dana mengendap di daerah.
    Maka dari itu, Purbaya juga mendorong daerah untuk membelanjakan uang mereka.
    “Habis saya lihat, daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah, saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Minta Purbaya Cegah Pakaian Bekas Impor Masuk Pasar RI

    Pengusaha Minta Purbaya Cegah Pakaian Bekas Impor Masuk Pasar RI

    Jakarta –

    Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) meminta pemerintah mencegah masuknya pakaian bekas impor ilegal ke pasar dalam negeri. Para pengusaha juga menyarankan metode daur ulang untuk menggantikan langkah pemusnahan produk ilegal tersebut

    Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan penertiban atas produk-produk ilegal tersebut. Meski demikian, para pengusaha garmen dan tekstil juga meminta dilakukan penindakan terhadap importir.

    “Kami sangat setuju bahwa keputusan Kemenkeu, dalam hal ini Pak Purbaya bersama Dirjen Bea dan Cukai, sudah tepat. Harapan kami sebenarnya di level importir langsung, kalau pun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabeanan dan perlu diproses lebih lanjut, itu jangan masuk ke pasar lokal,” kata Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto usai pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2025).

    Anne mengatakan, pemerintah sudah memiliki aturan yang melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

    Ia berharap implementasi aturan tersebut dapat didukung dengan ketegasan dari Ditjen Bea dan Cukai sebagai gerbang utama aktivitas impor di pelabuhan.

    “Karena menurut kami ini kan sudah ada Permendag bahwa hal ini dilarang. Jadi ketegasan di lapangan oleh Bea Cukai juga diperlukan. Cuma kan selalu dikatakan bahwa sayang bajunya dibakar atau dimusnahkan,” ujarnya.

    Selaras dengan hal tersebut, AGTI menyampaikan solusi pengelolaan barang-barang yang terlanjur masuk kawasan kepabeanan tersebut. Anne menyarankan agar bisa dilakukan pencacahan menjadi bahan daur ulang.

    “Baju ini bisa dicacah dan menjadi bahan daur ulang. Kalau polyester, polyester base; kalau cotton, cotton base; kalau yang lain juga bisa. Karena kita memerlukan bahan daur ulang sebagai bagian dari daya saing kita secara global,” ujar Anne.

    Di sisi lain, Anne juga menegaskan, pihaknya tidak menentang aktivitas impor. AGTI hanya berharap agar aktivitas impor bisa dilaksanakan dengan tertib dan industri dalam negeri tetap terjaga.

    Pihaknya juga siap menampung keluhan dari para pedagang thrift shop dan berkolaborasi membangun rantai pasok dari hulu ke hilir. Dengan demikian, diharapkan industri dalam negeri bisa semakin kuat.

    “Kalau nanti ada keluhan dari pedagang-pedagang di lapangan, kami di AGTI dan seluruh produsen lokal, baik kain maupun garmen, produk jadi, serta asosiasi perancang busana dan label fesyen lokal, siap untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pedagang pakaian di lapangan,” kata dia.

    Perkuat Daya Saing

    Dalam keterangannya, Anne menyatakan komitmennya untuk memperkuat daya saing industri garmen dan tekstil nasional. Pihaknya telah menyampaikan roadmap penguatan daya saing dengan pendekatan analisis SWOT Analysis Peningkatan Daya Saing Industri TPT Nasional dan Ekosistemnya untuk memetakan peluang dan tantangan industri tekstil ke depan.

    Dalam dua minggu kedepan AGTI akan mendetailkan beberapa tantangan dan usulan untuk debottlenecking. “Audiensi AGTI dan tanggapan Pak Menkeu dan jajaran Kemenku memberikan angin segar bagi industri garmen dan tekstil tanah air, ujar Anne.

    Anne mengungkapkan bahwa AGTI bersama pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor industri padat karya ini.

    “Pertemuan lanjutan dengan KSSK dijadwalkan untuk membahas berbagai aspek strategis, termasuk penyederhanaan perizinan industri, khususnya dalam penerapan PP Nomor 28 terkait perizinan lingkungan hidup,” jelasnya.

    AGTI juga menyoroti kebijakan impor produk tekstil bekas (thrifting). Anne menilai keputusan pemerintah yang tegas membatasi peredaran barang thrifting di pasar lokal sudah sangat tepat dan memberi peluang positif bagi produsen pakaian jadi berorientasi market lokal.

    “Kami sangat mendukung keputusan Pak Purbaya. Barang yang sudah melalui kepabeanan tidak seharusnya beredar di pasar domestik. Industri lokal harus mendapat perlindungan agar bisa tumbuh. Di sisi lain, kami juga tengah mengembangkan solusi berbasis daur ulang poliester agar tetap kompetitif dan ramah lingkungan,” tambah Anne.

    (shc/ara)

  • Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 jadi yang Tertinggi Tahun Ini

    Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 jadi yang Tertinggi Tahun Ini

    JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 atau periode Oktober-Desember menjadi yang tertinggi di tahun ini.

    “Kalau berbagai program pemerintah dijalankan secara optimal maka kami yakin kuartal IV akan menjadi yang tertinggi selama tahun ini,” kata Airlangga di Jakarta, dikutip Antara, Selasa, 4 November.

    Program yang dimaksud oleh Menko Airlangga yakni program magang bagi lulusan baru, perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21, Bantuan Pangan Oktober-November, bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja, tambahan manfaat perumahan BPJS Ketenagakerjaan, padat karya tunai, deregulasi perizinan dan peningkatan kualitas permukiman.

    Selain itu, program berupa penguatan hilirisasi dan investasi juga menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025.

    Sementara untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2025, akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (5/11) pukul 11.00 WIB.

    “Pertumbuhan ekonomi di kuartal II sebesar 5,12 persen, kuartal III tunggu pengumuman besok jam 11, di kuartal IV saya yakin lebih tinggi dari 5,12 persen,” ucap dia.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yakin konsumsi rumah tangga bakal mencetak pertumbuhan 5,5 persen pada kuartal IV-2025.

    “(Pertumbuhan konsumsi rumah tangga) Sekitar 5,5 persen atau lebih sedikit,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).

    Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 dapat mencapai 5,67 persen, seiring menguatnya konsumsi masyarakat dan dampak stimulus pemerintah yang mulai berdampak di akhir tahun.

    Ia menilai proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,8 persen tahun ini tidak sepenuhnya mencerminkan tren pemulihan yang sedang terjadi.

    Salah satu indikator perbaikan ekonomi ia soroti, terlihat dari peningkatan konsumsi rumah tangga. Proporsi belanja masyarakat untuk konsumsi mencapai 75,1 persen pada September 2025, naik dari 74,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

    Menurut Bendahara Negara itu, kenaikan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mulai menempatkan dana Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan sejak 13 September 2025.

    Sebagaimana diketahui, rincian penempatan dana dilakukan di Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing sebesar Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

  • Pengusaha Minta Purbaya Cegah Pakaian Bekas Impor Masuk Pasar RI

    Purbaya Bertemu Pengusaha Garmen dan Tekstil, Ini yang Dibahas

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI). Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan strategis di sektor industri pakaian dan tekstil.

    Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, mengatakan kunjungannya kali ini juga dalam rangka memperkenalkan asosiasinya yang baru berdiri per 1 Oktober 2025 lalu. Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan peta jalan atau roadmap pengembangan industri.

    “Kita kasih roadmap ke Bapak Menteri dan jajarannya. Kita juga berikan selain roadmap, ada SWOT Analysis, jadi pastinya ada peluang, ada kesempatan, juga ada ancaman maupun kelemahan kita. Memang Pak Purbaya dengan jajarannya langsung mencatat,” kata Anne usai pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    Anne mengatakan, Kementerian Keuangan merespons positif atas pertemuan tersebut dan akan menindaklanjutinya dalam pertemuan dua minggu mendatang untuk membahas lebih mendalam, khususnya menyangkut peluang di industri pakaian dan tekstil.

    “Peluang ini mesti kita capture, karena kami meyakini dengan adanya EU-Indonesia dan Indonesia-Canada Free Trade Agreement yang nantinya akan efektif pada akhir tahun 2026 atau awal 2027, bisa menambah kesempatan dan lapangan kerja. Jangan sampai potensi yang seharusnya bisa kita dapatkan tidak dinikmati oleh Indonesia,” ujarnya.

    Selain itu, kedua pihak juga membahas implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang telah diundangkan pada Juni 2025 lalu.

    Pihaknya tengah meninjau efektivitas regulasi tersebut di lapangan terhadap para pelaku usaha, termasuk terkait perizinan lingkungan hidup seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Kalau pabrik itu mau menambah kapasitas ataupun pabrik baru dibentuk, kan perlu perizinan untuk kepatuhannya. Juga perlu izin lingkungan hidup karena kita kan ada tekstilnya, ada garmennya, ada spinning. Jadi, kita ingin pemerintah mengetahui bahwa di level tertentu mungkin ada backlog yang bisa di-unlock oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini ada hal-hal tertentu yang mungkin memang ranahnya Kemenkeu atau Pak Purbaya bisa menyampaikannya lewat ratas dengan Kemenko Perekonomian dan industri,” ujar dia.

    Dukung Penertiban Impor Ilegal

    Di samping itu, AGTI juga mendukung penertiban impor pakaian bekas ilegal. Menurutnya, kebijakan yang dijalankan oleh Ditjen Bea dan Cukai itu sudah tepat.

    Anne mengatakan, pihaknya juga berharap agar pemerintah melakukan pengetatan pengawasan di level importir langsung. Dalam hal ini, apabila ada produk pakaian jadi yang sudah terlanjur masuk ke kepabeanan, jangan sampai masuk ke pasar lokal.

    “Kalau pun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabeanan dan perlu diproses lebih lanjut, itu jangan masuk ke pasar lokal. Karena menurut kami ini kan sudah ada Permendag bahwa hal ini dilarang. Jadi, ketegasan di lapangan oleh Bea Cukai juga diperlukan. Cuma kan selalu dikatakan bahwa sayang bajunya dibakar atau dimusnahkan,” kata dia.

    Atas kondisi tersebut, AGTI menyampaikan solusi pengelolaan barang-barang tersebut dengan melakukan pencacahan menjadi bahan daur ulang untuk yang berbahan poliester hingga katun.

    Anne juga menegaskan, pihaknya tidak menentang aktivitas impor. AGTI hanya berharap agar aktivitas impor bisa dilaksanakan dengan tertib dan industri dalam negeri tetap terjaga.

    Selain itu, ia juga menyinggung soal efisiensi biaya produksi dan daya saing global industri dalam negeri. Anne berharap pemerintah dapat memberikan dukungan penuh, khususnya dalam hal perizinan bertumpuk yang kerap membebani pelaku usaha.

    Dengan penyederhanaan perizinan, termasuk di level pemerintah daerah, diharapkan dapat mendorong geliat industri hingga akhirnya berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Impor Baju Bekas Ilegal, Menko Airlangga Akui Ada Kebocoran

    Impor Baju Bekas Ilegal, Menko Airlangga Akui Ada Kebocoran

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan impor baju bekas merupakan tindakan ilegal. Meski dia mengakui masih ada kebocoran sehingga masih ada penyelundupan.

    Dia menyebut baju bekas masuk kategori barang yang tidak boleh diimpor. Regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) telah menegaskan hal tersebut.

    “Baju bekas selalu tidak boleh impor. Jadi regulasinya selalu tidak boleh impor,” ucap Airlangga usai CEO Insight di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dia turut merespons masih banyaknya baju bekas yang masuk ke pasar dalam negeri. Menurut dia, hal itu bisa terjadi karena adanya kebocoran dalam pengawasan. Maka, perlu adanya penertiban.

    “Ya memang ada yang bocor-bocor. Nah yang bocor-bocor itu yang harus ditertibkan. Regulasinya sudah tidak boleh. Kalau tidak boleh kan sudah final dan binding,” ia menambahkan.

    Airlangga turut merespons dugaan modus baru impor baju tanpa label yang masuk ke RI. Dia masih akan mengecek lebih lanjut. “Unlabel (tidak ada merek/label), ya nanti kita lihat,” singkatnya.

    Menkeu Purbaya Mau Tindak Importir Baju Bekas

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kaget soal penanganan impor baju bekas ilegal dalam bentuk balpres. Dia akan menyusun aturan ketentuan denda hingga daftar hitam (blacklist) pelaku impor ilegal.

    Dia mengungkap hal tersebut setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya kaget baju bekas impor ilegal hanya dimusnahkan dan tersangkanya dipenjara.

    “Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara, saya enggak dapet duit, enggak didenda,” ungkap Purbaya, ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

  • Konsensus Ekonom Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5% pada Kuartal III/2025

    Konsensus Ekonom Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5% pada Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2025. Angka itu sejalan dengan perkiraan pemerintah yang juga berada di kisaran 5%.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 pada Rabu (5/11/2025) esok.

    Sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III /2025 sebesar 5% YoY. Nilai tersebut naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,95% YoY periode yang sama tahun lalu, namun melambat dibandingkan 5,12% pada kuartal sebelumnya.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Ramadani Partama sebesar 5,07%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Trimegah Securities di angka 4,79%.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,05% YoY.

    Berdasarkan indikatornya, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 dipengaruhi oleh moderasi investasi dan belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor tetap menjadi penopang utama.

    Dia menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap solid di level 5,0% YoY, sejalan dengan peningkatan penjualan ritel rata-rata 4,7% YoY, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,9% pada kuartal II/2025.

    “Konsumsi domestik masih terjaga di tengah inflasi yang terkendali,” ujar Asmo dalam rilis OCE BMRI Macro Preview, Selasa (4/11/2025).

    Dari sisi investasi, diproyeksikan pertumbuhannya melambat ke 4,5% YoY, turun tajam dari 7,0% pada kuartal sebelumnya. Indikatornya terlihat dari penurunan penjualan semen -2,3% YoY serta pelemahan impor barang modal menjadi 10,4% YoY dari 32,5% pada kuartal II/2025.

    Meski demikian, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur rata-rata meningkat ke 50,4 dari 47,0 pada kuartal sebelumnya.

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan mencatat kontraksi -2,5% YoY, sejalan dengan arus realisasi fiskal yang turun -2,9% YoY. Belanja pemerintah pusat bahkan menyusut -5,1% YoY.

    Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diproyeksikan tumbuh 11,0% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan 10,7% pada kuartal sebelumnya. Adapun impor diperkirakan melambat signifikan menjadi 3,2% yoy dari 11,7%, sehingga kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi membaik di tengah masih rapuhnya perdagangan global.

    Proyeksi Ekonomi Purbaya

    Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

    Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%,” terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

    Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

    Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

    Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. “Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Purbaya.

    Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.

    Adapun konferensi pers hasil rapat KSSK itu dihadiri oleh Purbaya, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Ketua DK LPS Anggito Abimanyu.

  • Geger Utang Whoosh, Prabowo: Jangan Hitung Untung-Rugi, Hitung Manfaatnya!

    Geger Utang Whoosh, Prabowo: Jangan Hitung Untung-Rugi, Hitung Manfaatnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik.

    Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik.

    “Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dia lantas menyampaikan telah mempelajari masalah dalam tata kelola proyek Whoosh. Dia menyatakan tidak ada yang bermasalah dalam proyek tersebut.

    Prabowo mengaku telah menghitung kemampuan negara untuk melunasi utang proyek tersebut, kemudian menyampaikan bahwa Indonesia bukan negara sembarangan.

    Seiring beragam upaya yang tengah ditempuh pemerintah, dia mengimbau PT KAI (Persero) hingga khalayak luas agar tidak mengkhawatirkan permasalahan Whoosh ke depannya.

    “Semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” ucap 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Whoosh.

    AHY menyebut pihaknya bersama kementerian dan lembaga mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

  • Prabowo: RI Bayar Utang Kereta Cepat Rp1,2 Triliun Tiap Tahun ke China

    Prabowo: RI Bayar Utang Kereta Cepat Rp1,2 Triliun Tiap Tahun ke China

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025). Dia menyebut tak ada masalah dalam skema tersebut, kendati tak memerinci sumber dananya.

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

    Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh Indonesia semestinya tak semata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

    Dengan adanya kereta warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, dia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai teknologi, sekaligus menjadi simbol kerja sama yang erat dengan China.

    Prabowo pun meminta masyarakat tidak menambah gaduh atas polemik Whoosh, sebab pemerintah disebutnya tidak akan lepas tangan.

    “Jadi, sudahlah. Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi, tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” ucap eks Danjen Kopassus ini.

    Ketika ditanya kembali perihal sumber dana pelunasan utang Whoosh, Prabowo menyatakan bahwa salah satunya akan bersumber dari uang hasil rampasan korupsi.

    Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak akan memberikan kesempatan lagi bagi para koruptor untuk kembali mencari celah dalam keuangan negara demi keuntungan pribadi.

    “Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tutur Prabowo.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    AHY menyebut pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

    “Solusi kereta cepat Jakarta — Bandung dan pengembangan lanjutan, kami telah menggelar rapat koordinasi yang in-line dengan arahan Bapak Presiden bersama Menteri Investasi/CEO Danantara, Menteri Perhubungan, Kemenko Ekonomi, dan Kementerian Keuangan,” kata AHY di akun Instagram resminya, Selasa (4/11/2025).

    Dia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo telah sepakat mencari solusi terbaik untuk restrukturisasi keuangan. 

    Apabila proses tersebut telah dirampungkan, barulah proses pengembangan kereta cepat bakal diperluas ke ruas lain, salah satunya Jakarta — Surabaya.

    “Setelah tuntas, kita akan kembangkan jalur-jalur berikutnya sebagai wujud nyata pembangunan berkeadilan dan pemerataan antarwilayah,” ujarnya.

  • Presiden Prabowo Bicara Utang Whoosh: Jangan Dipolitisasi, Jangan Menari di Gendang Orang!

    Presiden Prabowo Bicara Utang Whoosh: Jangan Dipolitisasi, Jangan Menari di Gendang Orang!

    Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh.

    Menurut dia, pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan utang Whoosh senilai Rp 116 triliun. Salah satunya, meminta kelonggaran waktu pembayaran utang Whoosh.

    “Kemarin di dalam ratas itu (utang Whoosh) bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” jelas Prasetyo di ANTARA Heritage Center Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

    Selain itu, kata dia, Prabowo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Perekonomian, dan CEO Danantara Rosan Roeslani untuk mencari solusi terbaik untuk melunasi utang Whoosh. Termasuk, opsi perpanjangan masa pinjaman.

    “Pak Airlangga, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara, diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik,” tuturnya.

    Prasetyo menyampaikan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan transportasi publik yang baik. Pemerintah juga berupaya memperbaiki transportasi publik lainnya di Indonesia.

    “Tidak hanya Whoosh, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” kata Prasetyo.