Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Respons Purbaya Soal Rencana Prabowo Pakai Harta Koruptor untuk Bayar Utang Whoosh

    Respons Purbaya Soal Rencana Prabowo Pakai Harta Koruptor untuk Bayar Utang Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berharap diajak ke China supaya bisa terlibat langsung dalam rencana negosiasi pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh antara Indonesia dengan Pemerintah China.

    Selain itu, Purbaya juga menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto menggunakan harta rampasan korupsi untuk pembayaran utang kereta cepat.

    Pemerintah saat ini juga tengah merencanakan untuk mengirim tim negosiasi yang telah ditunjuk untuk mengurus perihal rencana restrukturisasi skema pembayaran utang pembangunan Kereta Cepat Whoosh tersebut ke China.

    “Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran [utang Whoosh] persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” ucap Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11/2025) malam.

    Dirinya juga angkat bicara mengenai rencana yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan dana sitaan dari para koruptor dalam rangka pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini masih berdiskusi lebih lanjut mengenai rencana penggunaan harta pengembalian atas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Saat ini, rencana tersebut menurutnya masih baru dalam bentuk garis besar semata.

    “Masih didiskusikan, masih didiskusikan, nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” katanya.

    Pernyataan Prabowo

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun, dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Hal tersebut disampaikan Prabowo setelah meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025) lalu.

    Prabowo menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan utang tersebut akan bersumber dari uang hasil rampasan korupsi. Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak akan memberikan kesempatan lagi bagi para koruptor untuk kembali mencari celah dalam keuangan negara demi keuntungan pribadi.

    “Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tutur Prabowo.

  • Modal Menuju Keluar dari Zona 5.0

    Modal Menuju Keluar dari Zona 5.0

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan kinerja pertumbuhan ekonomi (PDB) selama kuartal III/2025 sebesar 5,04% (YoY) atau sebesar 5,01% (c-to-c) selama 9 bulan pertama 2025.

    Dengan kinerja selama 9 bulan tersebut, penulis memiliki keyakinan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh setidaknya 5% selama 2025. Ini mengingat, pada kuartal IV/2025, ekonomi Indonesia memiliki peluang tumbuh lebih tinggi dibanding tiga kuartal sebelumnya. Bila ini terjadi, kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut akan melampaui proyeksi sejumlah lembaga seperti IMF dan World Bank yang memperkirakan ekonomi Indonesia selama 2025 tumbuh di bawah 5%.

    Bagaimana potret pertumbuhan pada kuartal III/2025? Kemudian, bagaimana potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025?

    Penulis menyebut kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 sebagai capaian yang “optimal”. Disebut demikian, mengingat belum seluruh mesin pertumbuhan bekerja. Konsumsi rumah tangga yang menjadi mesin pertumbuhan terbesar dari sisi pengeluaran hanya tumbuh 4,89% (YoY) terendah sejak kuartal I/2024. Kita memahami mengapa pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2025 tersebut rendah.

    Selama kuartal III/2025, ekonomi kita dihadapkan pada kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif. Berbagai indikator terkait daya beli konsumen cenderung lemah sebagaimana terlihat pada indikator indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks penjualan riil (IPR), termasuk kinerja perkreditan yang terkait dengan konsumen.

    Selama kuartal III/2025, praktis hanya konsumsi pemerintah dan ekspor yang mencatatkan kinerja melebihi “optimal”. Konsumsi pemerintah tumbuh 5,49% (YoY) tertinggi sejak Q2/2024 serta mampu membalikan kurva yang sebelumnya negatif (kontraktif) selama dua kuartal. Demikian halnya ekspor. Di tengah berlakunya tarif impor di Amerika Serikat (AS) secara efektif sejak Agustus 2025, ekspor tetap tumbuh tinggi, sebesar 9,91% (YoY) meski lebih rendah dibanding kuartal II/2025 yang tumbuh 10,95% (YoY).

    Kinerja investasi meski kurang optimal masih relatif baik, tumbuh 5,04% (YoY). Dari sisi sektoral ekonomi, mesin pertumbuhan juga belum banyak mengalami perubahan. Sumber pertumbuhan masih mengandalkan pada sektor-sektor yang kemampuan serapannya terhadap tenaga kerja relatif terbatas. Pada kuartal III/2025, industri pengolahan tumbuh 5,54% (YoY) lebih rendah dibandingkan kuartal II/2025 yang tumbuh 5,68% (YoY), di mana sumber pertumbuhannya masih ditopang oleh industri makanan dan minuman serta industri logam dasar (smelter).

    PURBAYA EFFECT

    Memasuki kuartal IV/2025, perubahan lingkungan eksternal dan internal terjadi. Dari sisi eksternal, optimisme terhadap kinerja ekonomi global mulai membaik. Hal itu antara lain tecermin dari sejumlah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik. Pada Oktober 2025, IMF mengoreksi naik outlook pertumbuhan ekonomi global pada 2025 dari sebelumnya 3% (outlook Juli 2025) menjadi 3,2%.

    Sementara itu, dari sisi internal, terjadi perubahan arah kebijakan ekonomi seiring dengan pergantian tampuk kepemimpinan di sektor fiskal. Pergantian Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa telah mengu-bah konstelasi kebijakan fiskal yang turut memengaruhi arah kebijakan moneter dan industri keuangan.

    Tentunya, berbagai perubahan ini dapat memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 dan selanjutnya. Kebijakan fiskal yang longgar, yang dimulai dengan penempatan dana pemerintah ke perbankan, diperkirakan akan mendorong kinerja ekonomi Indonesia khususnya pada sisi investasi dan konsumsi rumah tangga ke arah yang lebih kuat.

    Pada kuartal III/2025, “Pur baya Effect” sebenarnya telah memberikan dampak pada kinerja ekonomi Indonesia, meskipun sangat terbatas. “Purbaya Effect” tersebut khususnya terjadi pada sisi investasi. Hal ini antara lain terlihat dari kinerja pertumbuhan kredit perbankan. Pada September 2025, kredit perbankan tumbuh 7,18% (YoY) meningkat dibanding posisi Agustus 2025 yang tum buh 7,05% (YoY).

    Kenaikan pertumbuhan kredit tersebut praktis ditopang oleh kredit kepada debitur BUMN. Per September 2025, kredit kepada debitur BUMN tumbuh 9,72% (YoY) naik signifikan dibanding posisi Agustus 2025 yang baru tumbuh 1,69% (YoY). Hampir dapat dipastikan bahwa lonjakan pertumbuhan kredit kepada debitur BUMN ini berasal dari kredit yang disalurkan bank-bank BUMN.

    Yang perlu memperoleh perhatian adalah di tengah lonjakan pertumbuhan kredit kepada debitur BUMN, pertumbuhan kredit kepada debitur swasta justru turun. Pada September 2025, pertumbuhan kredit kepada debitur swasta tumbuh 7,01% (YoY) melambat dibanding Agustus 2025 yang tumbuh 7,23% (YoY). Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor swasta masih struggle, tetapi sekaligus menjadi potensi bagi sumber pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 dan selanjutnya.

    Dengan catatan, yaitu apabila transmisi penempatan dana pemerintah ke perbankan dapat berlangsung meluas. Itu artinya, penempatan dana pemerintah ke bank-bank BUMN perlu didorong agar berpengaruh pada peningkatan dana murah yang dapat dirasakan perbankan secara menyeluruh. Nah, tantangannya adalah bagaimana menciptakan agar transmisi tersebut terjadi.

    Dalam konteks ini, penulis mengusulkan beberapa hal. Pertama, perlu dibangun pemahaman bahwa penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN tidaklah berhenti menjadi likuiditas bank BUMN. Mekanisme perpindahan likuiditas dari bank BUMN ke bank lainnya perlu diciptakan agar perbaikan struktur dana perbankan terjadi secara meluas.  Sehingga, pertumbuhan kredit bank swasta pun, yang biasanya menjadi tempat debitur swas-ta memperoleh kredit, ikut meningkat.

    Kedua, kebijakan dovish melalui peningkatan likuiditas, perlu diimbangi dengan penyelesaian hambatan teknis (debottlenecking) di sektor riil. Tujuannya, untuk mempercepat efektivitas kebijakan pelonggaran likuiditas. Dalam konteks ini, seyogyanya instrumen fiskal, moneter, dan sektor keuang-an (khususnya perbankan) dapat menjadi trigger bagi percepatan debottlenecking di sektor riil.

    PENGUATAN KOORDINASI

    Beberapa waktu yang lalu, Menkeu Purbaya turun menemui pelaku usaha industri rokok dalam rangka “belanja masalah” sekali-gus menunjukkan bukti dukungannya kepada industri.

    Seyogianya, langkah ini direplikasi lebih luas dan strategis ke sektor-sektor lainnya.

    Penguatan koordinasi dan kerja sama antara para pemegang otoritas di sektor keuangan dengan para pemangku kepentingan di sektoral seperti para menteri teknis serta pelaku usaha akan turut menentukan efektivitas transmisi kebijakan di sektor keuangan ke pertumbuhan sektor riil.

    Penulis berpendapat, bila berbagai langkah di atas dapat berjalan simultan, potensi tumbuh lebih tinggi pada kuartal IV/2025, katakanlah sebesar 5,2% (YoY), bukan sesuatu yang mustahil. Kita memiliki peluang untuk memperbaiki pertumbuhan sektoral ekonomi, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi.

    Sementara itu, pertumbuhan Konsumsi Pemerintah diperkirakan akan tetap tinggi pada kuartal IV/2025. Sedangkan pertumbuhan ekspor diperkirakan relatif sama dengan kuartal III/2025. Dengan berbagai perbaikan ini, bukan tidak mungkin, selama 2025, ekonomi Indonesia bisa tumbuh sekitar 5,1% dan keluar dari zona 5,0% (5.0).

  • Tutup Celah Pengemplang Pajak, Purbaya Bakal Terapkan Single Profile WP

    Tutup Celah Pengemplang Pajak, Purbaya Bakal Terapkan Single Profile WP

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana untuk menggali potensi baru sebagai salah satu upaya ekstensifikasi penerimaan negara, salah satunya melalui penerapan single profile. 

    Langkah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.70/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025-2029. 

    Pada PMK tersebut, Kemenkeu menetapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara dilakukan melalui empat strategi. Pertama, optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP. 

    Kedua, integrasi basis data penerimaan negara antar unit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile wajib bayar/wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

    “[Ketiga] Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP,” demikian dikutip dari PMK No.70/2025, Senin (10/11/2025).

    Keempat, penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

    Penerimaan Pajak

    Dalam catatan Bisnis, isu tentang single profile termasuk single identity number bukan hal yang baru. Penerapan single identity number (SIN) pajak bahkan dinilai akan membantu optimalisasi penerimaan pajak serta dapat mewujudkan kemandirian fiskal Indonesia.

    Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak akan dapat memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan dengan menggunakan konsep link and match SIN pajak. SIN pajak dinilai akan mampu menyediakan data wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

    Adapun, uang atau harta baik dari sumber legal maupun ilegal selalu digunakan dalam tiga sektor, yaitu konsumsi, investasi, dan tabungan. Sektor-sektor tersebut wajib memberikan data dan interkoneksi dengan sistem perpajakan.

    Artinya uang dari sumber legal maupun ilegal tersebut dapat terekam secara utuh dalam SIN Pajak. WP yang menghitung pajak dan mengirimkan SPT ke DJP dan SIN Pajak akan memetakan data yang benar dan data yang tidak benar, serta data yang tidak dilaporkan dalam SPT.

    Dengan kata lain, tidak ada harta yang dapat disembunyikan oleh WP. Dengan demikian diharapkan WP akan patuh dan jujur melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena tidak adanya celah penghindaran kewajiban perpajakan.

    Oleh karena itu, dengan optimalisasi penerimaan perpajakan tersebut, penerimaan perpajakan akan mencapai target, bahkan akan sangat dimungkinkan akan dapat melebihi target pajak yang telah ditetapkan. Imbasnya adalah akan tercipta kemandirian fiskal Negara.

  • Menkeu Purbaya: APBN Siap Biayai Gedung Baru Ponpes Al-Khoziny

    Menkeu Purbaya: APBN Siap Biayai Gedung Baru Ponpes Al-Khoziny

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah siap digunakan dalam pembiayaan rencana pembangunan gedung baru Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, yang sempat ambruk, pada Senin (29/9/2025).

    Purbaya menjelaskan bahwa dirinya pun telah berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengenai ihwal tersebut. Namun, dirinya menegaskan bahwa keputusan final mengenai penggunaan APBN untuk proses pembangunan ponpes itu tetap menunggu pengajuan resmi oleh kementerian terkait.

    “Yang runtuh itu ya? Saya enggak tahu akhirnya seperti apa, tapi saya sudah, kalau saya sudah diskusi dengan Menteri PU,” ucap Purbaya kepada Bisnis.com usai mengisi studium generale di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11/2025).

    Bekas Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menerangkan, secara prinsip pemerintah memiliki alokasi pos anggaran yang dapat digunakan, apabila seluruh rangkaian proses administrasi dari kementerian terkait telah diajukan dan disetujui pihaknya.

    “Pada dasarnya uangnya ada. Kalau menteri itu mengajukan, bisa dijalankan dengan cepat,” ucapnya.

    Meski begitu, Purbaya pun mengaku bahwa dirinya belum mengetahui secara detail mengenai perkembangan terkini mengenai rencana pembangunan ulang bangunan pondok pesantren tersebut.

    “Tapi detail akhirnya saya belum tahu seperti apa, ya belum diskusi lebih lanjut, tapi saya sih bilang uangnya ada,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, gedung baru Ponpes Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo akan segera dibangun kembali, pasca insiden ambruknya bangunan tiga lantai yang menewaskan sebanyak 63 santri, pada Senin (29/9/2025) silam.

    Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo Nursuliantoro bahkan menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan langsung melakukan groundbreaking pembangunan gedung baru Ponpes Al-Khoziny pada 25 November 2025 mendatang. Rencananya, bangunan baru Ponpes Al-Khoziny tersebut akan digarap di lahan baru, yang terletak di Jalan Antartika, Desa Siwalanpanji, Sidoarjo.

  • Purbaya Ingin Terlibat Soal Nego Utang Kereta Cepat Whoosh ke China

    Purbaya Ingin Terlibat Soal Nego Utang Kereta Cepat Whoosh ke China

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berharap bisa ikut terlibat dalam rencana negosiasi pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh antara Indonesia dengan Pemerintah China.

    Pemerintah saat ini juga tengah merencanakan untuk mengirim tim negosiasi yang telah ditunjuk untuk mengurus perihal rencana restrukturisasi skema pembayaran utang pembangunan Kereta Cepat Whoosh tersebut ke China.

    Purbaya yang merupakan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga berharap dirinya turut serta dilibatkan dalam pembicaraan dengan Pemerintah China dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

    “Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran [utang Whoosh] persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” ucap Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11/2025) malam.

    Dirinya juga angkat bicara mengenai rencana yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan dana sitaan dari para koruptor dalam rangka pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini masih berdiskusi lebih lanjut mengenai rencana penggunaan harta pengembalian atas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Saat ini, rencana tersebut menurutnya masih baru dalam bentuk garis besar semata.

    “Masih didiskusikan, masih didiskusikan, nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun, dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Hal tersebut disampaikan Prabowo setelah meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025) lalu.

    Prabowo menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan utang tersebut akan bersumber dari uang hasil rampasan korupsi. Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak akan memberikan kesempatan lagi bagi para koruptor untuk kembali mencari celah dalam keuangan negara demi keuntungan pribadi.

    “Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tutur Prabowo.

  • Ponpes Al Khoziny Dibangun Ulang Pakai Dana Kemen PU, Purbaya Tunggu Pengajuan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        10 November 2025

    Ponpes Al Khoziny Dibangun Ulang Pakai Dana Kemen PU, Purbaya Tunggu Pengajuan Surabaya 10 November 2025

    Ponpes Al Khoziny Dibangun Ulang Pakai Dana Kemen PU, Purbaya Tunggu Pengajuan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, ada uang yang siap digunakan untuk pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo yang ambruk.
    Hal tersebut diungkapkan oleh Purabaya, setelah mendatangi acara
    studium generale
    dalam rangka memperingati Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
    “Yang runtuh itu ya? Saya enggak tahu akhirnya seperti apa. Tapi saya sudah, kalau saya sudah diskusi dengan Menteri PU (Pekerjaan Umum),” kata Purbaya, di Unair, Senin (10/11/2025).
    Purbaya mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan. Pihaknya hanya menunggu proses administrasi pengajuan dari Kementerian PU.
    “Pada dasarnya uangnya ada, kalau menteri itu mengajukan bisa dijalankan dengan cepat,” ucapnya.
    Meski demikian, Purbaya mengaku masih belum mengetahui lebih lanjut rencana pembangunan Ponpes
    Al Khoziny
    , yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu.
    “Tapi detail akhirnya saya tahu seperti apa yang belum diskusi lebih lanjut, tapi saya sih bilang uangnya ada,” kata dia. 
    Diberitakan sebelumnya, Pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, dipastikan akan menggunakan APBN Kementerian PU.
    Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan hal ini setelah bertemu Menteri Keuangan (
    Menkeu
    ) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (18/10/2025).
    “Sumber anggaran kalau nanti Pak Muhaimin (Menko PM) berkenan, dan Menteri Agama (Nazaruddin Umar) berkenan, bisa ngambil dari PU (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis),” kata dia. 
    Dody saat ini tinggal meminta persetujuan Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait hal itu.
    “Ponpes ini sudah dapet arahan dari Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), nanti saya diskusikan lagi dengan Pak Menko Muhaimin ya seperti apa,” ucap dia usai bertemu Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara dari Koruptor, Purbaya: Masih Didiskusikan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        10 November 2025

    Prabowo Bakal Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara dari Koruptor, Purbaya: Masih Didiskusikan Surabaya 10 November 2025

    Prabowo Bakal Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara dari Koruptor, Purbaya: Masih Didiskusikan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang pengembalian dari koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Purbaya mengatakan, pemerintah masih mendiskusikan rencana penggunaan uang sitaan dari koruptor tersebut.
    “Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” kata Purbaya ketika berada di Universitas Airlangga (Unair), Senin (10/11/2025).
    Selain itu, kata Purbaya, pemerintah juga tengah merencanakan untuk mengirim sebuah tim ke China. Dengan tujuan, berdiskusi mengenai konsep pembayaran utang
    Whoosh
    .
    “Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya,” ujarnya.
    “Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” tambahnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    menyebut bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
    Selain itu, Kepala Negara menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.
    Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.
    “Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Pastikan RUU Redenominasi Rupiah Masih Butuh Waktu Lama sebelum Disahkan

    DPR Pastikan RUU Redenominasi Rupiah Masih Butuh Waktu Lama sebelum Disahkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi Rupiah sudah masuk ke dalam daftar panjang atau long list Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Artinya, payung hukum itu tidak akan disahkan dalam waktu dekat. 

    Untuk diketahui, pengusulan RUU tersebut masuk ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025—2029. RUU tersebut menjadi inisiatif Kemenkeu atas usulan Bank Indonesia (BI), dan ditargetkan lolos menjadi UU pada 2027. 

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal irit bicara soal RUU tersebut. Dia mengatakan RUU itu masih dalam long list Prolegnas usulan pemerintah, belum masuk ke daftar Prolegnas Prioritas. 

    Politisi Partai Gerindra itu juga enggan mengungkap apabila nantinya parlemen akan memberikan dukungan kepada upaya pemerintah dalam mengubah harga rupiah itu. 

    “Terlalu jauh. Diusulkan saja belum. Engga perlu spekulasi lah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Lebih jauh, Anggota Komisi XI DPR Martin Manurung menjelaskan bahwa apabila pemerintah menargetkan RUU itu diselesaikan pada 2027, maka biasanya baru akan diusulkan secara resmi untuk menjadi Prolegnas Prioritas pada 2026.

    Martin, yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR menerangkan, bahwa secara teknis RUU itu biasanya baru akan dibicarakan pada 2026 apabila ingin dituntaskan pada 2027. Sebab, long list Prolegnas disusun sampai dengan 2029.

    Pemerintah dan Baleg DPR setiap tahunnya akan melakukan rapat bersama untuk menentukan apa saja RUU yang akan menjadi prioritas untuk dibahas pada tahun tersebut.

    “Kalau menurut saya, dari sisi teknis, kalau mau [tuntas] 2027, ya itu nanti saja pas rapat [tahunan dengan pemerintah] ngapain sekarang? Itu kan nanti bisa menimbulkan ketidakpastian, karena untuk melakukan redenominasi perlu banyak syarat-syarat secara teknis. Pertumbuhan ekonomi sudah harus bagus, inflasinya harus terkendali, pemerintahnya juga harus highly credible dari sisi kebijakan ekonomi,” terang Martin secara terpisah kepada Bisnis.

    Martin menyampaikan bahwa pemerintah perlu menjaga kepastian dan stabilitas dalam mengusulkan rencana redenominasi rupiah itu. Dia memastikan ada berbagai proses yang harus dijalani sebelum RUU disahkan dalam rapat paripurna.

    Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan, RUU yang ingin dibahas harus masuk ke dalam Prolegnas. Nantinya, pemerintah dan Baleg DPR akan menyepakati apabila RUU tertentu akan ditetapkan sebagai prioritas, maupun menjadi usulan DPR atau pemerintah. 

    “Apakah itu menjadi usulan Komisi XI DPR, pemerintah atau baleg bisa saja kan? Artinya masih jauh,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, upaya redenominasi rupiah adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.

    Prosesnya nanti direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan. Saat ini, RUU itu telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025—2029.

    “Selanjutnya, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi,” terang Ramdan melalui siaran pers, Senin (10/11/2025).

    Berdasarkan Renstra Kemenkeu 2025—2029 yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, urgensi pembentukan RUU Redenominasi Rupiah yakni di antaranya efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

    Kemudian, urgensi lainnya adalah untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah [Redenominasi] merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027,” dikutip dari PMK yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu pada Oktober 2025 lalu. 

  • Purbaya surati pemda untuk percepat belanja 2025

    Purbaya surati pemda untuk percepat belanja 2025

    Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di daerah.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyurati pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong mereka mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

    “Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di daerah,” ujar Purbaya dalam Surat Edaran Nomor S-662/MK.08/2025, dikutip di Jakarta, Senin.

    Dalam surat itu, Purbaya menyoroti urgensi langkah penguatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan 2025 sekaligus mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang perlu dilakukan oleh pusat maupun daerah.

    Sementara, dari pemantauan yang dilakukan per September 2025, realisasi belanja daerah dalam APBN 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 triliun atau 74 persen dari pagu.

    Perbedaan kecepatan TKD dan penyerapan belanja membuat simpanan dana pemda di perbankan melonjak. Dari catatan terakhir ANTARA, dana simpanan pemda yang disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) mencapai Rp233,97 triliun per 30 September 2025.

    Dengan hasil pemantauan itu, Purbaya menyampaikan empat arahan untuk pimpinan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

    Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

    Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemda.

    Ketiga, memanfaatkan dana simpanan pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

    Terakhir, melakukan pemantauan secara berkala, baik mingguan atau bulanan, terhadap pelaksanaan belanja APBN dan pengelolaan dana pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025.

    Pemantauan itu bakal menjadi basis evaluasi perbaikan untuk tahun anggaran 2026, agar kinerja fiskal pemda bisa sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu sebut redenominasi rupiah kewenangan bank sentral

    Menkeu sebut redenominasi rupiah kewenangan bank sentral

    Itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya

    Surabaya (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan redenominasi rupiah tidak dilakukan tahun ini maupun tahun depan, sebab kewenangan pelaksanaannya berada di tangan bank sentral.

    “Itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya,” kata Purbaya saat berada di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Senin.

    Purbaya memastikan langkah penyederhanaan nilai rupiah tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Tidak tahun depan, saya tidak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral,” ucapnya.

    Purbaya berencana melakukan kebijakan redenominasi rupiah, yakni mengubah Rp1.000 menjadi Rp1.

    Menkeu menuangkan rencana tersebut ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Pada kesempatan itu, Purbaya juga menyampaikan sosialisasi mengenai arah kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional di hadapan mahasiswa Unair.

    “Saya sosialisasi kebijakan pemerintah dalam langkah-langkah kita ke depan, untuk memastikan ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, nanti ada suatu saat, mungkin berapa tahun lagi, bisa mencapai 8 persen. Yang jelas, tahun depan kita mencapai 6 persen, tahun depan bisa lebih cepat lagi. Nanti, tahun keempat kita tunggu, kita kira tahun 6-7 persen. Jadi kita akan dorong ke arah sana,” ujarnya.

    Ia menambahkan pemerintah terus berupaya mengedukasi generasi muda agar memahami arah kebijakan ekonomi dan tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan Indonesia.

    “Jadi, mahasiswa, kita edukasi sedikit, apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah dan kenapa mereka harus optimis. Dan apa langkah-langkah saya untuk memastikan tadi, percepatan ekonomi betul-betul terjadi,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.