Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • BRI Masuk 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar di Indonesia

    BRI Masuk 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar di Indonesia

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi salah satu di antara 20 grup perusahaan di Indonesia yang menjadi penyumbang setoran pajak terbesar sepanjang 2023. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (DJP Kemenkeu) pun memberikan apresiasi.

    Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, bukan nama wajib pajak, namun apresiasi diberikan kepada grup usaha yang memang memberikan setoran pajak terbesar.

    “Secara prinsip, yang kami lakukan malam ini adalah bagaimana kita mendudukkan diri dan menyamakan pemahaman bahwa pajak ada untuk negara, dikumpulkan pajak sepenuhnya untuk kepentingan negara, dan pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus digunakan oleh negara,” tutur Suryo dalam keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).

    Hal ini dia ungkapkan dalam kegiatan bertajuk “Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024” di Kantor Pusat DJP, Jakarta, pada Jumat (26/7).

    Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan BRI sebagai perusahaan BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan.

    Sunarso menekankan sebagai ‘bank rakyat’, keuntungan yang diperoleh BRI pun pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program Pemerintah.

    “Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar. Dan BRI sudah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan,” ujar Sunarso.

    Terhitung sejak tahun 2019 hingga akhir Kuartal I 2024 BRI telah menyetorkan Rp192,06 triliun kepada kas negara. Apabila dirinci, pada tahun 2019 BRI menyetorkan Rp26,56 triliun, tahun 2020 menyetorkan Rp28,38 triliun, tahun 2021 menyetorkan Rp27,09 triliun, tahun 2022 menyetorkan Rp34,18 triliun dan tahun 2023 menyetorkan Rp45,34 triliun.

    Sedangkan untuk 3 bulan pertama di tahun 2024, BRI telah menyetorkan senilai Rp31,03 triliun ke kas negara. Setoran ini berasal dari pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai & Bea Materai, Pajak Penghasilan Badan, Dividen dan Pajak Daerah.

    Berikut ini, daftar 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023:

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkGrup Djarum – Robert Budi HartonoGrup Adaro – Garibaldi ThohirGrup Bayan Resource – Low Tuck KwongGrup Indofood – Anthoni SalimGrup Sinarmas – Indra WidjajaGrup Gudang Garam – Susilo WonowidjojoGrup Indika Energy – HapsoroGrup MedcoEnergi – Ir. Arifin PanigoroGrup Musim Mas – Bachtiar KarimGrup Wings – Ir. Eddy William KatuariGrop Trakindo – Rachmat Mulyana HamamiGrup Agung Sedayu – Susanto KusumoGrup CT Corp – Chairul TanjungGrup Harum Energy – Lawrence BarkiGrup Triputra – Ny. T.P. Racmat L. R. ImantoPT Pertamina (Pesero)PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)PT Pupuk Indonesia (Persero)PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

    (akd/akd)

  • Bea Cukai Buka-bukaan Modus Penyelundupan Rokok hingga Miras Ilegal

    Bea Cukai Buka-bukaan Modus Penyelundupan Rokok hingga Miras Ilegal

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan modus penyelundupan rokok dan miras ilegal. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan, ada beberapa modus untuk mendatangkan rokok dan minuman keras ilegal.

    “Ada beberapa modus,” bebernya dalam agenda konferensi pers ‘Pemusnahan Barang Milik Negara Eks Kepabeanan dan Cukai dan Barang Rampasan Negara’ di Kantor Pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (31/7/2024).

    Modus pertama, pelaku usaha tidak melekatkan pita cukai, hal ini tentu menyalahi ketentuan perundang-undangan. Modus kedua, mendatangkan barang lewat barang bawaan pribadi.

    Untuk modus kedua, Askolani menjelaskan pemerintah sudah mengatur pembatasan jumlah barang bawaan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    “Contohnya barang bawaan penumpang yang kemudian itu ada jumlah sesuai ketentuan yang harus kita batasin, sehingga sisanya kita tindak,” jelasnya.

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal. Pemusnahaan itu dilakukan dengan eskavator. Foto: Agung Pambudhy

    Askolani mengatakan bahwa modus penyelundupan bisa dilakukan secara terpisah maupun bersamaan. Oleh sebab itu, pihaknya berupaya memantau ketat hal tersebut.

    “Jadi kombinasi itu, penegakan cukai tentunya baik rokok maupun minuman bukan hanya untuk domestik, tetapi juga barang-barang impor yang menyalahi ketentuan,” jelasnya.

    Pada 2023, DJBC menindak 1 juta batang hasil tembakau di daerah Cikampek, Bekasi dengan nilai Rp 1 miliar lebih. Di Pesisir Timur Sumatera, DJBC juga menindak 133 ribu lebih botol MMEA.

    Pada tahun yang sama juga, DJBC menindak 14.805 botol MMEA eks impor. “Dan ini kemudian sudah kami proses penindakannya dengan nilai mencapai Rp 5 miliar lebih dari nilai barang penindakan ini,” tuturnya.

    Dalam periode satu tahun ke belakang, Askolani menuturkan, DJBC sudah menindak 4.000 lebih botol MMEA, hasil tembakau rokok mencapai 509.000 batang, hasil penindakan tembakau lainnya (HPTL), 4 ribu lebih rokok elektrik, 70 ribu tembakau molassed sebesar 74 ribu gram, dan tembakau Inggris 40 kilogram (kg), serta cerutu yang jumlah penindakan mencapai 300 lebih di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta (Soetta).

    “Nilai barang penindakan ini tentunya bisa mencapai Rp 2,4 miliar lebih di luar daripada potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari hasil penindakan ini,” pungkasnya.

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal. Pemusnahaan itu dilakukan dengan eskavator. Foto: Agung Pambudhy

    (ara/ara)

  • Soal BBM, Tiket Konser hingga Deterjen Kena Cukai, DJBC: Masih Usulan!

    Soal BBM, Tiket Konser hingga Deterjen Kena Cukai, DJBC: Masih Usulan!

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menanggapi isu yang beredar terkait akan adanya ekstensifikasi cukai atau penambahan jenis barang yang dikenakan cukai. Berbagai kajian maupun prakajian dilakukan atas tisu, makanan cepat saji (fast food), tiket konser, hingga deterjen, selain produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan isu kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut disampaikan dalam kuliah umum di ruang lingkup akademik. Jadi sifatnya masih usulan dari berbagai pihak untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi.

    “Bahasan kebijakan ekstensifikasi cukai itu mengemuka di acara kuliah umum PKN STAN yang mengangkat tema ‘Menggali Potensi Cukai: Hadapi Tantangan, Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan’. Jadi sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” kata Nirwala dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

    Nirwala menyebut pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai adalah yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

    Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Sampai saat ini barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis yaitu etil alkohol atau etanol, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan hasil tembakau.

    Terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menyebut prosesnya sangat panjang dan perlu melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” rincinya.

    Pemerintah juga disebut sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Contohnya untuk pengenaan cukai terhadap MBDK dan plastik yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun belum diimplementasikan.

    “Karena pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” tegas Nirwala.

    Sebelumnya, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Kemenkeu Iyan Rubiyanto dalam Kuliah Umum PKN STAN membeberkan kajian dan prakajian ekstensifikasi cukai. Berikut daftarnya:

    Kajian: Plastik, Bahan Bakar Minyak (BBM), produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, MBDK, serta shifting PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai.Prakajian: Rumah mewah, tiket pertunjukan hiburan (konser musik), fast food, tisu, smartphone, MSG, baru bara dan deterjen.

    (aid/das)

  • Catat! Ini 4 Produk Plastik yang Bakal Kena Cukai

    Catat! Ini 4 Produk Plastik yang Bakal Kena Cukai

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenakan pungutan cukai terhadap produk plastik. Tujuannya untuk mengendalikan pemakaiannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

    Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Kemenkeu, Iyan Rubiyanto mengatakan terdapat empat jenis produk plastik yang akan disasar untuk dikenakan cukai yaitu kantong plastik, kemasan plastik multilayer, styrofoam dan sedotan plastik.

    “Produk-produk ini yang kami sasar ke depan kalau memang (plastik) dikenakan cukai,” kata Iyan dalam Kuliah Umum PKN STAN ‘Menggali Potensi Cukai’, dikutip Rabu (24/7/2024).

    Di sisi lain, DJBC akan menetapkan sejumlah produk plastik yang tidak dipungut cukai yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus/lanjut, diekspor, dimasukkan dalam pabrik dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik.

    Selain itu, produk plastik yang dibebaskan cukai yaitu untuk penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, untuk perwakilan negara asing/tenaga ahli, barang bawaan penumpang, pelintas batas dan kiriman batas tertentu, juga untuk tujuan sosial.

    Pengenaan cukai plastik akan menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri. Terkait tarifnya, kata Iyan, akan ditetapkan spesifik per kilogram.

    “Tarif cukainya spesifik per kilogram, pelunasannya sama pabrik dan pelabuhan kalau impor, cara pelunasannya kita usulkan lebih sederhana yaitu menggunakan pembayaran, tidak menggunakan pita cukai,” jelasnya.

    Asal tahu saja, komposisi sampah plastik yang terus meningkat menimbulkan beban ekonomi yang besar, baik dari sisi dampak maupun penanganannya. Hal ini lah yang menjadi latar belakang pemerintah berencana mengenakan cukai produk plastik.

    Dalam paparan Iyan, Indonesia menempati urutan ke-5 dari 195 negara penghasil sampah plastik setelah US, India, China dan Brazil. Selain itu, Indonesia juga menjadi urutan ke-5 dari 138 negara penghasil sampah plastik ke laut di dunia setelah Filipina, India, Malaysia dan China.

    Komposisi sampah plastik di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi sampah plastik naik dari 17,11% pada 2020, menjadi 17,13% pada 2021 dan naik lagi menjadi 18,2% pada 2022.

    “Untuk menangani ini luar biasa dan sepertinya sudah harus kita tangani dengan baik plastik ini. Ini yang mungkin perlu di-aware-kan dengan cukai,” beber Iyan.

    Sayangnya sampai saat ini belum jelas kapan akan mulai diterapkan pungutan cukai terhadap produk plastik. “Tinggal menunggu kondisi masyarakat dan perekonomian. Jangan sampai kita menggunakan cukai ini kemudian menghambat atau menurunkan ekonomi atau industri,” pungkasnya.

    (aid/das)

  • Mengintip Gaji-Tunjangan Keponakan Prabowo yang Jadi Wamenkeu

    Mengintip Gaji-Tunjangan Keponakan Prabowo yang Jadi Wamenkeu

    Jakarta –

    Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Kamis (17/7). Dengan begitu Thomas akan segera berduet dengan Sri Mulyani Indrawati di Kemenkeu.

    Sebagai seorang Wakil Menteri, keponakan Prabowo yang satu ini berhak mendapat gaji serta berbagai fasilitas dari negara. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.

    Dalam aturan itu disebutkan sejumlah fasilitas yang didapat Thomas sebagai Wamenkeu mulai dari pemberian gaji dan tunjangan, rumah dan kendaraan dinas hingga jaminan kesehatan. Segala fasilitas ini nantinya akan ditanggung oleh Kementerian Keuangan tempat ia bekerja.

    “Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian,” tulis Pasal 7 aturan tersebut.

    Untuk fasilitas berupa hak keuangan yang diterima, wakil menteri berhak mendapat tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Dalam hal ini besaran tunjangan jabatan sebesar 85% dari tunjangan jabatan menteri, dan tunjangan kinerja sebesar 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon 1a dengan peringkat jabatan tertinggi.

    “85% dari tunjangan jabatan menteri sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu,” tulis Pasal 2 Ayat 1 Huruf (a) PMK tersebut.

    “135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon I.a dengan peringkat jabatan tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja yang berlaku pada Kementerian tempat Wakil Menteri bertugas,” sambung Pasal 2 Ayat 1 Huruf (b).

    Besaran tunjangan jabatan menteri negara dan pejabat lain yang kedudukannya setingkat atau setara adalah sebesar Rp 13.608.000/bulan. Jika dikalkulasi, maka 85% dari tunjangan tersebut adalah sekitar Rp 11,56 juta/bulan.

    “Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan setelah dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 2 Ayat (3).

    Kemudian untuk pemberian fasilitas kendaraan dinas diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat struktural eselon Ia. Sedangkan untuk rumah dinas diberikan dengan standar di bawah menteri dan di atas pejabat struktural eselon Ia.

    “Dalam hal kementerian bersangkutan belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Wakil Menteri, kepada Wakil Menteri dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 setiap bulan,” tulis Pasal 5 Ayat (2).

    Kemudian untuk jaminan kesehatan diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu.

    (das/das)

  • Sri Mulyani Ungkap Alasan Keponakan Prabowo Jadi Wamenkeu

    Sri Mulyani Ungkap Alasan Keponakan Prabowo Jadi Wamenkeu

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II di tiga bulan terakhir Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal sudah ada posisi Wamenkeu yang diisi Suahasil Nazara.

    Sri Mulyani mengatakan masuknya Thomas Djiwandono akan fokus terlibat dalam penyusunan RAPBN 2025. Seperti diketahui, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun RAPBN 2025.

    “Kita sedang menyusun APBN 2025. Jadi memang fokusnya untuk Mas Thomas nanti akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

    Sri Mulyani menyebut masuknya Thomas Djiwandono agar RAPBN 2025 sinkron dengan kebijakan prioritas pemerintah terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagai informasi, Thomas Djiwandono merupakan keponakan Prabowo sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi. Kehadirannya disebut akan semakin mempermudah Kemenkeu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan.

    “Ini tujuannya adalah agar RAPBN 2025 mencerminkan dan sekaligus sinkron dengan prioritas-prioritas kebijakan dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih,” tutur Sri Mulyani.

    Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II disebut akan bekerja sama dengan Wamenkeu I Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon I untuk menjalankan tugas mengelola keuangan negara.

    “Sebagai bendahara negara bersama-sama kita terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat. Kita juga harus mampu memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut supaya kita tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi dan sekaligus untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat dan berkelanjutan,” imbuhnya.

    Sri Mulyani Bantah Komunikasi Dengan Tim Prabowo Buruk

    Sri Mulyani membantah jika masuknya Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II karena komunikasi yang terjalin dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran selama ini tidak berjalan baik.

    “Apakah maksud masuknya Mas Thomas karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Enggak, justru karena selama ini bagus, namun dengan adanya di dalam kan jadi nggak perlu harus ada pertemuan khusus karena sekarang mas Thomas sudah ada di sini,” jelas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menyebut dirinya sudah berkomunikasi cukup intens selama kurang lebih 3 bulan terakhir dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, termasuk Thomas Djiwandono.

    “Selama lebih dari 3 bulan ya sebenarnya kita terus sudah berkoordinasi secara cukup intensif,” imbuh Sri Mulyani.

    (aid/das)

  • Mengintip Gaji-Tunjangan Keponakan Prabowo yang Jadi Wamenkeu

    Siap Duet Bareng Sri Mulyani, Keponakan Prabowo Bakal Garap PR Ini

    Jakarta –

    Keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan. Kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki dua wakil menteri.

    Usai dilantik ia menjelaskan peran yang bakal diemban di Kementerian Keuangan. Thomas menyebut jabatannya itu menunjukkan keberlanjutan pemerintahan Jokowi ke Pemerintahan Prabowo.

    “Hari ini saya diangkat sebagai wakil menteri keuangan 2 di Kementerian Keuangan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih,” katanya usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

    Ia menyatakan siap berkolaborasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Thomas menyebut tugas kedepannya adalah menyelaraskan anggaran tahun 2025 beserta program-programnya dengan apa yang dijalankan pemerintah saat ini.

    “Untuk itu saya akan bekerja erat dengan ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani dengan wakil ketua, maaf, wakil Menteri Keuangan I Pak Suahasil. Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan. Terima kasih,” bebernya.

    Sebelumnya, Jokowi melantik Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    “Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi membacakan sumpah diikuti Thomas.

    “Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

    (ily/das)

  • Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kurang lebih empat bulan lagi, Presiden Jokowi akan menjabat sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia.

    Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024 sekaligus pelantikan presiden yang baru Prabowo Subianto.

    Dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi maka berakhir pula masa jabatan para menterinya.

    Di balik itu, beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    Berikut selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Rabu (26/6/2024) :

    1. Menteri Keuangan Diteror Pinjol

    Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata tidak lepas dari target pinjaman online.

    Meski berstatus menteri, namun Sri Mulyani tetap mendapat ‘teror’ dari aplikasi pinjaman online.

    Tidak sekali bendahara negara ini bahkan setiap hari mendapatkan tawaran pinjaman online di ponsel miliknya.

    Ia mengatakan tawaran itu datang dalam bentuk SMS yang setiap hari dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal.

    “Anda enggak bisa menyaring dengan beberapa aplikasi, ini masif sekali saat ini, lihat saja SMS, BPKB bisa untuk ini. Saya juga dapat itu (SMS), saya ditawarin puinjaman tiap hari sama seperti yang lain,” kata Sri Mulyani dalam acara Talkshow Edukasi Keuangan BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    Sri Mulyani mengatakan ponsel pintar yang saat ini selalu dekat dengan pemiliknya tidak dapat menyaring tawarang pinjaman online ilegal, maka penggunanya bisa menjadi target (penipuan) selanjutnya.

    Maka dari itu perlu defense atau pertahanan ketika gawai yang dimiliki tidak mampu menyaring informasi.

    “Kalau kita tidak punya pertahanan, kita akan menjadi target selanjutnya.

    Gadget ini bisa menciptakan korban yaitu diri kita sendiri,” lanjut dia. Dia menjelaskan, dalam konteks kesetaraan gender, perempuan semakin lama terus menciptakan pendapatannya sendiri.

    “Seperti saya misalnya sebagai bendahara negara, ada tawaran dan terus “meleleh”, enggak bisa! Bendahara Negara itu harus kritis berpikir, kalau makin datangnya dengan tawaran yang melimpah-limpah, langsung tahu itu pasti nipu,” ujarnya.

    Dia bilang, literasi keuangan penting demi terwujudnya sebuah bangsa negara yang sejahtera, makmur dan adil. Namun, itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa pembangunan di bidang ekonomi.

    Pembangunan ekonomi yang identik dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, baik pada tingkat personal, keluarga, masyarakat dan bangsa. Itu menjadi syarat pertama bagi sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera.

    Sri Mulyani menekankan tantangan yang terjadi hari ini lebih kompleks, jika dibandingkan dengan 40 sampai 50 tahun lalu tanpa adanya teknologi internet.

    Saat ini, akses informasi tidak terbatas dan ekonomi perempuan belakangan menunjukkan kemajuan. “Ibu-ibu saat ini memiliki ekonomi yang mulai maju, mulai nabung, dan statistiknya itu 62 persen perempuan menabung, dan menabungnya 37 persen pada kelompok seperti arisan atau majelis,” jelas dia.

    “Karena punya tabungan, mulai banyak ide, dan idenya bermacam-macam. Misalkan menanam yang untungnya besar, langsung mau dan enggak mikir,” tegasnya.

    2. Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong

    Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) mengaku kerap diteriaki dengan sejumlah kata yang tidak pantas oleh petani ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

    Mendapat perlakuan seperti itu, Andi lantas curhat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika dicaci-maki oleh para petani karena harga komoditas pertanian turun.

    Hal tersebut Andi sampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    “Salah satu contoh kebijakan yang kami keluarkan saat itu adalah HPB (Harga Perdagangan Besar). Kami menghadap Bapak Presiden, kami kunjungan ke NTB, tiba-tiba kami diteriaki oleh petani, ‘ini Pak Menteri brengsek, Pak Menteri pembohong’. Aku ngelus dada. Kenapa? Dia tidak mengenal kita, kita harus sabar,” ujar Andi.

    Selain itu Andi menegaskan menjadi seorang Menteri Pertanian tidak mudah, harus meminum obat ‘pil sabar’.

    Sebab ketika harga komoditas turun, maka petani yang marah.

    Di sisi lain, ketika harga naik, konsumen yang akan marah.

    “Jadi Menteri Pertanian tidak mudah, harus minum pil sabar. Harga naik konsumennya marah, harga turun petani marah, harga sedang-sedang stabil pengusaha yang marah. Tidak ada ruang Menteri Pertanian tidak tersiksa,” ujarnya.

    Menurutnya semua orang yang berteriak ketika harga naik atau turun belum pernah merasakan menjadi Menteri Pertanian.

    Andi mengatakan beruntung dirinya sudah menjabat sebagai menteri selama lima tahun, sehingga tahu cara mengakali amarah petani dan masyarakat lain.

    “Aku akali karena sudah senior, 5 tahun jadi menteri. Kalau harga naik, saya ke petani, petani peluk saya, (bilang) ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sudah tinggi’,” jelas Andi.

    “Begitu harga turun, aku di kota operasi pasar, ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sekarang sudah turun’. Harus menjaga keseimbangan tidak mudah,” jelasnya lagi.

    Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota/Kompas.com

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mentan Andi Curhat ke Jokowi, Sering Dimaki Petani Hingga Diteriaki Brengsek dan Pembohong

  • Kunjungi Vietnam, Putin Cari ‘Arsitektur Keamanan’ Asia Baru

    Kunjungi Vietnam, Putin Cari ‘Arsitektur Keamanan’ Asia Baru

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa dia ingin membangun “arsitektur keamanan yang dapat diandalkan” di kawasan Asia Pasifik, dalam kunjungan kenegaraannya ke Vietnam pada Kamis (20/06). Kunjungan ini adalah bagian dari lawatan Putin ke Asia, yang dianggap sebagai bentuk perlawanan Rusia terhadap Barat.

    Sehari setelah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Korea Utara, Putin menerima penghormatan militer di Vietnam, dan Putin terlihat dipeluk oleh Presiden Vietnam To Lam dan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh.

    Kedua pemimpin negara ini menyepakati pertukaran 11 perjanjian dan nota kesepahaman, termasuk kesepakatan di bidang minyak dan gas, ilmu pengetahuan nuklir, dan pendidikan.

    Presiden Vietnam menyebut Putin telah ikut berkontribusi pada “perdamaian, stabilitas, dan pembangunan” di dunia.

    AS kritik kunjungan Putin ke Asia

    Kunjungan Putin ke Asia kali ini menuai kritik dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. AS memprotes bahwa Putin seharusnya tidak diberi panggung untuk membela invasi Rusia di Ukraina.

    Rusia dan Vietnam menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai berbagai isu termasuk energi, menggarisbawahi poros Moskow ke Asia setelah Barat menjatuhkan sanksi pada Moskow atas konflik di Ukraina.

    “Kami sangat berkomitmen untuk memperdalam kemitraan strategis yang komprehensif dengan Vietnam, yang tetap menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Rusia,” kata Putin, dikutip dari kantor berita TASS Rusia.

    Dalam sebuah konferensi pers untuk mengakhiri lawatannya di Asia, Putin juga menuduh aliansi militer NATO telah menciptakan ancaman keamanan bagi Rusia di Asia, lapor TASS.

    Pengadilan Kriminal Internasional pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina, tuduhan itu dibantahnya.

    Zachary Abuza, seorang profesor di Sekolah Perang Nasional War AS. Abuza menggarisbawahi adanya kerbersamaan dalam sejarah Komunis antara Vietnam dan Rusia, di mana puluhan ribu kader Vietnam, termasuk anggota biro politik saat ini, pernah dilatih oleh Uni Soviet.

    AS akan perkuat hubungan dengan Vietnam

    Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengatakan diplomatnya akan mengunjungi Vietnam pekan ini untuk menekankan komitmen Washington dalam bekerja sama dengan Vietnam dan memastikan Indo-Pasifik akan tetap bebas dan terbuka.

    Dalam kunjungan asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Daniel Kritenbrink ini “juga akan menegaskan kembali dukungan AS untuk Vietnam yang kuat, mandiri, tangguh, dan sejahtera”, kata departemen itu.

    Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen mengatakan bahwa mempererat kemitraan AS-Vietnam tidak mengharuskan Hanoi untuk memutus hubungannya dengan Rusia atau Cina.

    Seorang juru bicara delegasi Uni Eropa di Vietnam mengatakan bahwa Hanoi memiliki hak untuk mengembangkan kebijakan luar negerinya sendiri, tetapi juga menegaskan bahwa perang Rusia di Ukraina itu membuktikan bahwa Moskow tidak menghormati hukum internasional.

    “Perjalanan hubungan masyarakat yang sukses”

    Putin telah mengubah kunjungannya ke Asia ini menjadi “perjalanan hubungan masyarakat yang sangat sukses”. Presiden Rusia itu telah berhasil menandatangani perjanjian yang dengan Korea Utara dan Vietnam, kata ilmuwan politik Klaus Larres.

    “Apa yang Putin lakukan ini adalah solusinya untuk mengatasi keterasingan dirinya, yang merupakan sanksi akibat perang di Ukraina, invasi brutalnya ke negara tetangganya itu, dan kurangnya keberhasilan militer Rusia,” kata Larres, Jumat (21/06).

    “Dia benar-benar kehabisan amunisi dan dia bergantung pada negara-negara lain untuk mendapatkan amunisi, peralatan militer, dalam upaya memerangi Ukraina. Dan saya pikir bagi Putin, seluruh perjalanan ini adalah tentang memperkuat militernya dan juga meningkatkan kinerja ekonomi negaranya,” jelasnya.

    Menurut Larres, kunjungan Putin ke Hanoi “tidak akan mengarah ke Vietnam yang anti-Barat”. Justru menurutnya, “Vietnam memiliki kecenderungan untuk mencoba bersikap netral, berteman dengan semua pihak dan juga tidak menjalin aliansi formal dengan pihak mana pun.”

    Sementara lawatan Putin ke Korea Utara untuk mendapatkan dukungan dalam program senjata nuklir Pyongyang ini justru sangat membingungkan, kata Larres.

    “Kunjungan itu sangat mengancam keamanan global karena Kim dan Korea Utara adalah outlier di dunia. Kita tidak benar-benar tahu bagaimana cara berpikir Kim, apa yang akan dia lakukan, dan betapa impulsif dan emosionalnya dia,” ungkap Larres.

    Lebih lanjut, Larres mengatakan bahwa “semua pihak tahu, Rusia bukanlah negara yang didukung oleh AS. Secara struktural bahkan ekonomi negara itu lemah akibat invasinya ke Ukraina. Apakah Rusia akan berhasil dalam perang Ukraina, itu masih diragukan.”

    kp/hp (Reuters)

    (ita/ita)

  • AS Geram Israel Alihkan Dana Palestina Rp 573 M ke Korban Terorisme

    AS Geram Israel Alihkan Dana Palestina Rp 573 M ke Korban Terorisme

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengecam keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich untuk mengalihkan pendapatan pajak sebesar US$ 35 juta (Rp 573,7 miliar) yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina kepada keluarga “korban terorisme” di negara Yahudi tersebut.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (14/6/2024), Washington menyebut keputusan Smotrich itu “salah” dan “tidak tepat”.

    “Kami telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada pemerintah Israel bahwa dana ini adalah milik rakyat Palestina,” tegas juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, saat berbicara kepada wartawan setempat pada Kamis (13/6) waktu setempat.

    “Dana itu harus segera ditransfer kepada Otoritas Palestina. Dana itu tidak seharusnya ditahan. Dana itu tidak seharusnya ditunda,” ucapnya.

    “Kami pikir ini adalah keputusan yang sangat salah oleh menteri tersebut,” ujar Miller tanpa menyebut langsung nama Smotrich.

    Smotrich yang merupakan politisi sayap kanan Israel ini mengumumkan langkah tersebut via media sosial.

    “Otoritas Palestina mendorong dan mendukung terorisme dengan membayar keluarga para teroris, para tahanan, dan para tahanan yang dibebaskan,” kata Smotrich dalam pernyataannya.

    “Sesuai dengan keputusan yang memberikan kompensasi kepada para korban terorisme, kami mengganti kerugian dengan jumlah yang sama dari dana Otoritas Palestina dan mentransfer uang yang diberikan kepada keluarga korban terorisme,” imbuhnya.

    Berdasarkan perjanjian perdamaian yang dimediasi sebagian oleh Norwegia tahun 1990-an silam, Israel mengumpulkan dana untuk Otoritas Palestina, yang menjalankan otonomi terbatas di beberapa bagian wilayah Tepi Barat.

    Namun Tel Aviv telah memblokir pengiriman dana tersebut sejak serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, di wilayah Israel.

    Serangan balasan militer Israel terhadap Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, menurut laporan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan sedikitnya 37.232 orang, kebanyakan juga warga sipil.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)