Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Hakim Tuntut Kesejahteraan, Pelayanan di PN Surabaya Terganggu

    Hakim Tuntut Kesejahteraan, Pelayanan di PN Surabaya Terganggu

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelayanan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terganggu lantaran hakim tak ada satupun yang tampak berada di tempat masyarakat mencari keadilan tersebut. Para hakim memutuskan cuti massif menuntut kesejahteraan.

    Pantauan beritajatim.com, sidang yang biasanya digelar mulai pukul 09.00 WIB namun hari ini seluruh ruang sidang yang ada di PN Surabaya tampak kosong. Begitupuan jaksa, pengacara maupun masyarakat yang pencari keadilan juga tak tampak datang.

    Pihak PN Surabaya melalui humas ketika akan dikonfirmasi terkait ini tak merespon.

    Rencana cuti massif yang digaungkan Solidaritas Hakim Indonesia sebagai penyampaian suara dan aspirasi para hakim se-Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan hakim telah diketahui Komisi Yudisial (KY) berdasarkan pemberitaan di media massa dan surat permohonan audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia kepada KY untuk membahas topik tersebut. Pada dasarnya, KY memahami dan mendukung upaya para hakim untuk meningkatkan kesejahteraannya.

    Hakim adalah personifikasi negara dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diperoleh secara atributif dari konstitusi. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim yang menjadi salah satu perwujudan independensi hakim. KY bersama MA berkomitmen untuk terus mengupayakan agar tujuan tersebut bisa tercapai.

    KY juga telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan pada Jumat, 27 September 2024 untuk membahas terkait gaji, pensiun, tunjangan hakim, tunjangan kemahalan, rumah dinas, transportasi, jaminan kesehatan dan pendidikan anak di lokasi penempatan.

    Sebagai tindak lanjut, KY akan menginisiasi forum pertemuan antara KY, MA, Bappenas, dan Kemenkeu sebagai komitmen bersama untuk menindaklanjuti permintaan para hakim, sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

    Terkait rencana cuti bersama, KY berharap agar para hakim menyikapinya secara bijak, sehingga aspirasi dapat tersampaikan dan kepentingan penyelenggaraan peradilan dan pencari keadilan tidak terganggu. Selanjutnya, KY akan siap menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia. [uci/beq]

  • KY Respon Rencana Cuti Massif Hakim untuk Peningkatan Kesejahteraan

    KY Respon Rencana Cuti Massif Hakim untuk Peningkatan Kesejahteraan

    Jakarta (beritajatim.com) – Rencana cuti massif yang disuarakan oleh Solidaritas Hakim Indonesia sebagai bentuk penyampaian aspirasi untuk peningkatan kesejahteraan hakim di seluruh Indonesia telah diketahui oleh Komisi Yudisial (KY). Informasi ini diperoleh dari pemberitaan media massa serta surat permohonan audiensi yang diajukan oleh Solidaritas Hakim Indonesia kepada KY untuk membahas isu tersebut.

    Komisi Yudisial pada prinsipnya memahami dan mendukung langkah para hakim dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, dalam keterangan persnya pada Rabu (2/10/2024) menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak para hakim.

    “Hakim adalah personifikasi negara dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim sebagai bentuk independensi hakim. KY bersama MA berkomitmen mengupayakan tercapainya tujuan tersebut,” ujar Mukti Fajar.

    Pada 27 September 2024, KY juga telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan guna membahas berbagai isu kesejahteraan hakim, termasuk gaji, tunjangan, pensiun, serta fasilitas lainnya seperti rumah dinas, transportasi, jaminan kesehatan, dan pendidikan anak.

    Sebagai langkah lanjut, KY akan menginisiasi forum pertemuan dengan MA, Bappenas, dan Kemenkeu untuk menindaklanjuti permintaan para hakim sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

    Mengenai rencana cuti massif, KY berharap agar para hakim dapat bersikap bijak demi memastikan aspirasi tersampaikan tanpa mengganggu penyelenggaraan peradilan serta hak-hak pencari keadilan. KY juga menyatakan kesiapannya untuk menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia. [uci/beq]

  • Bahas Anggaran 2025, Bos Badan Gizi Nasional Ikut Rapat di DPR

    Bahas Anggaran 2025, Bos Badan Gizi Nasional Ikut Rapat di DPR

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk pertama kalinya mengikuti rapat di DPR RI sejak dilantik 19 Agustus 2024. Kehadirannya dalam rangka membahas Rancangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2025 bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Pada siang hari ini kami mengundang Kepala Badan Gizi Nasional yang akan mendapatkan anggaran cukup signifikan, Bapak Dadan Hindayana,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Rapat Panja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).

    Selain Badan Gizi Nasional, hadir juga perwakilan dari kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat anggaran cukup signifikan yakni POLRI, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian Pertanian dan lainnya.

    Adapun total belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 2.701,4 triliun di 2025. Jumlah itu terdiri untuk belanja K/L Rp 1.160 triliun dan belanja non K/L Rp 1.541 triliun

    “Kebijakan belanjanya kita akan terus mendorong efisiensi belanja barang untuk operasional pemerintahan. Kita juga akan mencoba belanja lebih inklusif untuk bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang dan belanja modalnya mendukung mobilitas dan produktivitas dan subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran dan berkeadilan,” ucap Isa.

    Total belanja sebesar Rp 2.701,4 triliun itu terbagi ke dalam 11 fungsi. Rinciannya fungsi pelayanan umum Rp 829,9 triliun, fungsi pertahanan Rp 166,1 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan Rp 209,8 triliun, fungsi ekonomi Rp 782,1 triliun, fungsi perlindungan lingkungan hidup Rp 11,3 triliun, fungsi perumahan dan fasilitas umum Rp 15,7 triliun, fungsi kesehatan Rp 114,9 triliun, fungsi pariwisata Rp 2,2 triliun, fungsi agama Rp 12,9 triliun, fungsi pendidikan Rp 285,9 triliun dan perlinsos Rp 270,6 triliun.

    Khusus Badan Gizi Nasional akan mendapatkan anggaran Rp 71 triliun. Anggaran tersebut untuk menjalankan program makan bergizi gratis, yang menjadi program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto.

    (aid/kil)

  • Sri Mulyani Sebut RI dan Bank Dunia Punya Kemiripan, Ini Contohnya

    Sri Mulyani Sebut RI dan Bank Dunia Punya Kemiripan, Ini Contohnya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Wakil Presiden World Bank atau Bank dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Manuela V. Ferro. Momen itu dibagikan Bendahara Negara di Instagramnya @smindrawati.

    “Kemarin sore, saya menerima kunjungan kolega saya, Vice President (East Asia & Pacific) @worldbank Manuela V. Ferro,” tulis Sri Mulyani, dilihat detikcom Selasa (10/9/2024).

    Keduanya membahas berbagai topik, salah satunya transisi pemerintahan Indonesia pada Oktober mendatang. Hal lain yang dibahas adalah perkembangan terkini dari World Bank Group.

    “Beragam topik mengisi perbincangan kami yang hangat sore itu. Mulai dari transisi pemerintahan Indonesia pada Oktober 2024 mendatang hingga berbagai update terkini World Bank Group dan institusi Bretton Woods lainnya,” bebernya.

    Sri Mulyani lantas menyebut ada kemiripan antara Indonesia dan Bank Dunia, tepatnya soal transisi kepemimpinan. Mereka lantas berdiskusi terkait hal itu, termasuk soal regenerasi di tubuh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dan Bank Dunia, serta kolaborasi antar keduanya.

    “Terdapat kemiripan antara Indonesia dan Bank Dunia saat ini, keduanya sedang mengalami proses transisi kepemimpinan. Kami bertukar pikiran yang konstruktif dan positif banyak sekali tentang hal ini. Termasuk mengenai regenerasi di dalam tubuh @kemenkeuri dan Bank Dunia serta kolaborasi antar keduanya,” tutur Sri Mulyani.

    Ia menyebut sangat mengapresiasi pertemuan singkat itu, dan menyampaikan salam perpisahan Ferro yang meninggalkan Indonesia.

    (das/das)

  • Respons Luhut soal Subsidi KRL Berbasis NIK

    Respons Luhut soal Subsidi KRL Berbasis NIK

    Jakarta –

    Pemerintah berencana mengubah skema subsidi layanan KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jika kebijakan tersebut jadi dilaksanakan, maka subsidi hanya dirasakan oleh orang yang berhak memperolehnya, mengacu pada NIK.

    Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara soal kebijakan tersebut. Menurut Luhut, saat ini pemerintah dalam tahap finalisasi atas skema baru tersebut. Ia menekankan, hal ini bertujuan agar subsidi bisa lebih tepat sasaran.

    “Ya sekarang lagi difinalkan kita lihat nanti, sama itu juga dengan tadi bensin. Jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat,” ujar Luhut di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

    Saat ditanya terkait soal kebijakan subsidi berbasis NIK ini, Luhut tak banyak bicara. Luhut juga belum dapat memastikan apakah masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi akan mengalami kenaikan harga tiket atau tidak.

    “Ada detailnya, saya ndak hapal,” ujarnya.

    Sebagai tambahan informasi, rencana subsidi KRL berbasis NIK terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

    Dalam dokumen tersebut, dilihat Rabu (28/8/2024), ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema PSO Kereta Api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek, disebutkan perbaikan akan dilakukan dengan menerapkan tiket elektronik berbasis NIK bagi pengguna KRL.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, rencana penerapan subsidi KRL berbasis NIK masih mempertimbangkan masalah waktu. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini masih membahas soal anggaran di DPR RI. Setelah itu barulah pembahasan resmi oleh pemerintah akan dilakukan.

    “Pak Menko, Bu Menkeu tengah menyelesaikan anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat,” katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

    Budi Karya menegaskan usulan tersebut tak lepas dari implementasi teknologi di sektor trasnportasi. Salah satunya menyangkut dengan persoalan ticketing. “Dan seperti apa yang dilakukan, tapi pada dasarnya kalau bicara ini adalah bagaimana kita mengatur ticketing dengan satu teknologi,” tuturnya.

    (shc/hns)

  • Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi anggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) yang meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Peningkatan itu dinilai sesuatu yang normal.

    “Itu pertumbuhan normal itu, normal aja,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L tahun depan direncanakan Rp 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai K/L 2024 senilai Rp 460,86 triliun.

    Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai K/L dan belanja pegawai non K/L. Khusus belanja pegawai K/L untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari Rp 285,80 triliun di 2024 menjadi Rp 297,71 triliun di 2025.

    Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

    “Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi Aparatur Negara; dan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan new growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

    Anggaran Sudah Memperhitungkan Gaji PNS Naik

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan APBN 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji ASN. Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru,” kata Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

    Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

    “Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo,” ujar Isa.

    Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

    “Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya,” ucap Isa.

    (aid/rrd)

  • Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Kondisi Inflasi Terkini di RI

    Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Kondisi Inflasi Terkini di RI

    Jakarta –

    Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menanggapi inflasi Agustus 2024 yang tercatat 2,12% (yoy). Capaian itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 2,13% (yoy), yang menurutnya karena didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan.

    Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan terkendalinya harga pangan diharapkan menjadi sinyal positif bahwa harga pangan semakin terjangkau bagi masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko musim kemarau yang dapat berdampak pada produksi beras dan hortikultura.

    “Koordinasi TPIP-TPID terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas harga, serta mengantisipasi potensi kebencanaan dan cuaca ekstrem. Selain itu, komunikasi efektif terus dilakukan untuk mendukung terjaganya ekspektasi inflasi,” kata Febrio dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

    Menurut komponen, inflasi inti mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,02% (yoy). Peningkatan ini didukung kenaikan inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, rekreasi dan perawatan pribadi (termasuk emas).

    Inflasi harga diatur pemerintah (adminis-tered price) juga tercatat mengalami kenaikan, yaitu menjadi sebesar 1,68% (yoy) yang didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi dan rokok. Sementara itu, inflasi harga bergejolak (volatile food) melanjutkan tren penurunan yakni 3,04% (yoy).

    Febrio menyebut penurunan harga pangan terutama didorong oleh pasokan yang melimpah seiring masa panen, serta turunnya biaya produksi seperti pakan jagung. Beberapa komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga di antaranya bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras.

    Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 tercatat pada level 48,9. Hal ini, kata Febrio, tidak terlepas dari menurunnya kinerja sektor manufaktur global di tengah tekanan permintaan.

    “Pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Kawasan Eropa dan Amerika harus semakin diantisipasi ke depannya. Aktivitas manufaktur negara mitra dagang dan kawasan ASEAN juga mengalami tantangan yang sama, antara lain Amerika Serikat (48,0) dan Jepang (49,8). Negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga kembali mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi masing-masing pada level 49,7 dan 48,5,” jelasnya.

    Di tengah perlambatan PMI Indonesia, optimisme diklaim masih terjaga dengan kinerja sejumlah leading industry di Tanah Air. Industri makanan dan minuman, serta kimia farmasi hingga triwulan II-2024 konsisten tumbuh di atas 5% (yoy), bahkan industri logam dasar tumbuh hingga 18,1% (yoy) seiring proses hilirisasi yang semakin menunjukkan hasil.

    Kendati demikian, perhatian terus diberikan untuk lagging industry yang menghadapi tantangan berat.

    “Industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Tidak hanya dari sisi kinerja ekspor, namun juga daya saing di pasar domestik yang tergerus produk impor. Pemerintah terus berupaya mendorong daya saing industri seperti ini dengan berbagai bauran kebijakan,” ujar Febrio.

    Sebagai langkah menjaga daya saing produk TPT, pemerintah telah menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) di antaranya untuk Pakaian dan Asesori Pakaian s.d. November 2024; Tirai, Kelambu Tempat Tidur, serta Benang dari Serat Staple Sintetik dan Arti-fisial s.d. Mei 2026; Kain dan Karpet s.d. Agustus 2027; serta penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk Poliester Staple Fiber (benang) dari India, Tiongkok dan Taiwan s.d. Desember 2027. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri TPT dalam negeri yang memiliki serapan tenaga kerja besar.

    (aid/rrd)

  • Ilmu Ekonomi Adalah Ilmu Mengelola Rumah Tangga

    Ilmu Ekonomi Adalah Ilmu Mengelola Rumah Tangga

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengisi kuliah kuliah perdana Pengantar Ekonomi bagi mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) kemarin. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya belajar ekonomi dan membangun karakter agar mampu menjaga integritas sebagai profesional.

    Sri Mulyani menanyakan alasan harus belajar ekonomi. Dia mengatakan pada prinsipnya ekonomi adalah bagaimana mengelola rumah tangga (household) yang memiliki banyak kebutuhan.

    Menurutnya, setiap rumah tangga pasti harus membuat keputusan dengan pendapatan yang ada, sumber daya yang dimiliki, biaya yang dikeluarkan, dan sebagainya. Kebanyakan household atau bahkan semuanya, selalu memiliki keterbatasan sumber daya namun dengan kebutuhan yang banyak.

    “Kalau negara makin maju household-nya barangkali relatif kaya tapi tetap akan membuat keputusan resources-nya harus dipakai untuk apa saja. Negara yang miskin biasanya income household-nya minimal tapi kebutuhannya banyak, sehingga membuat keputusannya makin complicated. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu mengelola household. It’s actually about making decision,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

    Sebab itu, dia menilai para mahasiswa harus sangat berterima kasih mendapatkan pengajaran ilmu ekonomi di kampus. Dengan belajar ilmu ekonomi secara mendasar, para mahasiswa akan dilatih untuk membuat sebuah keputusan ekonomi yang rasional.

    Dia menjelaskan pentingnya mempelajari ilmu ekonomi akan menentukan bagaimana sebuah masyarakat dan perekonomian akan tergambarkan. Tujuannya adalah dalam perekonomian diharapkan tercipta kondisi yang adil serta sejahtera.

    Dalam mengelola perekonomian sebuah negara, Sri Mulyani menyebut selalu dicari sistem yang dianggap paling tepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.

    Oleh karena itu, ilmu ekonomi adalah nyata, keren dan menyenangkan. Secara mendasar ilmu ekonomi itu harus bisa disederhanakan dengan berbagai model. Dengan begitu, mahasiswa atau masyarakat yang mempelajarinya tidak kesulitan dan mendapatkan banyak manfaat.

    “Jadi basically ekonomi walaupun kompleks you can model them in a simple way. Itu untuk membuat kalian mudah untuk memikirkan tentang ekonomi. Ini adalah ilmu yang luar biasa penting, karena kalian akan bisa menerapkan dalam banyak hal,” terangnya.

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya membangun karakter, sehingga sumber daya manusia (SDM) mampu menjaga integritas sebagai profesional.

    “Makanya saya sampaikan pada kalian, apa pun profesi kalian pasti diajar dengan value yang baik. Integrity tidak usah muluk-muluk nanti tidak korupsi segala macam, sekarang bagi kalian jangan menyontek, tepati janji, itu integrity. Kalau kalian harus mengerjakan sesuatu lakukan dengan sepenuh hati, itu adalah bagian dari integrity. Sebagai student kalian terus membangun karakter yang baik, itu akan terbawa sampai kalian akan besar. Pegang terus prinsip yang baik karena itu adalah currency kalian yang tidak bisa dijual belikan,” jelasnya.

    (ara/ara)

  • Di Depan DPR Sri Mulyani Klaim Sistem Pajak Core Tax RI Terbesar di Dunia

    Di Depan DPR Sri Mulyani Klaim Sistem Pajak Core Tax RI Terbesar di Dunia

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau Core Tax administration system (CTAS). Dia mengklaim sistem pajak baru itu akan menjadi yang terbesar di dunia.

    “Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax terbesar di dunia karena Core Tax lain itu dibangun, negara-negara itu seperti New Zealand, Kanada, nggak sebesar Indonesia, ini adalah yang terbesar barang kali,” kata dia dalam raker dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

    Dia menargetkan sistem itu akan meluncur akhir tahun ini atau awal tahun depan. Namun, memang diakui banyak masalah yang ditemukan oleh Kemenkeu terutama saat uji coba.

    “Kami berharap bisa diluncurkan paling tidak akhir tahun ini atau awal tahun depan akan bekerja live sudah hidup, dan dengan demikian projectnya bisa diselesaikan meskipun implementation support akan continue,” jelasnya.

    Menurut Sri Mulyani pembangunan sistem tersebut mengalami pelambatan akibat pandemi COVID-19. Akhirnya pembangunan dimulai lagi pada 2022 dan pada 2023 dilakukan uji coba. Nah pada uji coba sistem untuk berbagai fungsi, mulai diketahui lebih jauh berbagai masalah.

    “2023 kemarin melakukan testing dari berbagai fungsi dan di situ mulai muncul loh kenapa fungsinya kenapa hanya ini, fungsi ini kenapa belum dapat dimasukkan atau harus dimasukkan sehingga ada konsekuensi dari berbagai re-design berdasarkan test-test yang kita lakukan,” jelasnya.

    Selain itu kendala berikutnya adalah terkait migrasi data dari sistem sebelumnya ke sistem baru. Apalagi Indonesia memiliki 78 juta wajib pajak yang transaksinya jutaan per hari.

    “Yang rumit lagi migrasi data, terus terang kita bicara 78 juta WP, tetapi transaksinya itu jutaan per hari. Jadi data migration dilakukan hati hati pada saat kita melakukan ini fungsi pajaknya tetap jalan,” tuturnya.

    Sri Mulyani ingin migrasi data itu tidak mengganggu kinerja sistem perpajakan dan tidak menghilangkan data lama.

    “Jadi ini yang kita terus lakukan. Data migration tetap continue sampai sekarang making sure old data di migrasi tetapi tidak hilang kalau terjadi apa kita masih punya backup. Dan yang lebih rumit lagi mengubah mindset 40 ribu karyawan DJP karena nanti mereka bekerja base on system,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pajak, Core Tax merupakan sistem admnistrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

    Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

    Tujuan utama dari pembangunan Core Tax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Core Tax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

    (ada/hns)

  • Sri Mulyani Kenalkan Keponakan Prabowo di Komisi XI DPR: Panggilnya Tommy

    Sri Mulyani Kenalkan Keponakan Prabowo di Komisi XI DPR: Panggilnya Tommy

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkenalkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono atau yang akrab disapa Tommy kepada anggota Komisi XI DPR RI.

    Momen itu terjadi dalam pembukaan rapat kerja Kemenkeu dan Komisi XI DPR RI untuk membahas Laporan Keuangan Kemenkeu dalam APBN Tahun Anggaran 2023.

    “Izinkan kami menyampaikan mengenai Laporan Keuangan dari Kemenkeu di dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR untuk Tahun Anggaran 2023. Hari ini saya didampingi dua Wakil Menteri yang satu sudah sangat familiar yaitu Wamenkeu Sua (Suahasil Nazar) dan Wamenkeu yang baru pak Thomas Djiwandono,” kata Sri Mulyani dalam raker dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

    Perkenalan itu disambut tepuk tangan anggota rapat yang hadir. Sri Mulyani mengatakan ke depan anggota Komisi XI DPR akan familiar dengan Tommy sebagai Wamenkeu.

    “Kami ingin memperknalkan beliau kepada baik pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI yang terhormat, nanti getting familiar dengan Pak Tommy, kita panggilnya Tommy walaupun namanya Thomas,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II pada Juli 2024. Ia menjabat sebagai wamenkeu bersama dengan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara.

    Sebelumnya, Sri Mulyani juga telah memperkenalkan Thomas dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI terkait RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Selasa (20/8).

    Sri Mulyani mengungkap bahwa Thomas Djiwandono baru pertama kali ke DPR RI hari ini.

    “Kami sebelum mulai ingin perkenalkan Bapak Wamen II Pak Thomas Djiwandono, karena beliau dari tadi pagi saya tanya ini baru pertama kali beliau ke DPR, tadi ke ruang rapat paripurna sekarang ke badan anggaran,” ucap Sri Mulyani.

    (ada/hns)